Ditemukan 61386 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi -farmasi
Register : 23-09-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN MAJENE Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Tanggal 8 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.FAISAL NUR, S.H., M.H.
2.NURHIDAYATI, S.H.
Terdakwa:
ADNAN Als. ANNAN Bin SAINON
12652
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa ADNAN Alias ANNAN Bin SAINON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar sebagaimana dalam dakwaan primair;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan
    Menyatakan terdakwa ADNAN Alias ANNAN bin SAINON terbuktibersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud Pasal 106 Ayat (1) UU Kesehatan sebagaimana diatur Pasal197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan(Dakwaan Primair);2.
    Majene atau setidaktidaknya padasuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106Ayat (1) UU Kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara danperbuatan antara lain sebagai berikut: Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap telan 8 (delapan) kalimengedarkan dan memperoleh obatobat jenis trihexyphenidy! (bojek) dariPr.
    Nur Ekawati, S.Si., Apt. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang farmasi dan apoteker dansekarang ini sebagai Kepala Instalasi Farmasi di Dinas KesehatanKabupaten Majene; Bahwa Ahli menjelaskan obat jenis boje atau TRIHEXYPHENIDYLtermasuk obat keras; Bahwa TRIHEXYPHENIDYL diperuntukkan untuk obat parkinson danuntuk mengurangi efek obat lain yang dikonsumsi oleh orang yang menderitasakit jiwa; Bahwa pembelian boje atau TRIHEXYPHENIDYL harus disertai
    yang tidak memiliki jin edar dan Terdakwa juga mengedarkanobat boje atau TRIHEXYPHENIDYL tanpa memiliki ijin edar dari pihak yangberwenang dan tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi, dengan demikianMajelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja mengedarkan sediaanfarmasi yang tidak memiliki iin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106ayat (1) telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo.
    Menyatakan Terdakwa ADNAN Alias ANNAN Bin SAINON telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki IjinEdar sebagaimana dalam dakwaan primar;2.
Register : 15-10-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 507/Pid.Sus/2018/PN Smn
Tanggal 4 Desember 2018 — Penuntut Umum:
ARIEF MUDA DARMANTA SH
Terdakwa:
DWI YANTI
4910
    1. Menyatakan Terdakwa Dwi Yanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Yanti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
    3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam
    Magelang Km.13 Murangan VII Sleman atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 Undangundang No.36Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut : Bahwa ia terdakwa Dwi Yanti adalah pemilik Toko Dwi dengan alamat Jl.Magelamg Km.13 Murangan VII Sleman
    di jual seharga Rp.12.000, per dus;Bahwa berdasarkan Permenkes No. 246/Menkes/Per/V/1990 yangdimaksud dengan mengedarkan adalah menyajikan, menyerahkan, memilikiatau menguasai persediaan di tempat penjualan dalam industri obattradisional atau tempat lain termasuk di kendaraan dengan tujuan untukdijual kecuali jika persediaan di tempat tersebut patut di duga untukdipergunakan sendiri;Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi
    Magelang Km.13 Murangan VII Sleman atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhiHalaman 5 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2018/PN.Smnstandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 Undangundang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan
    Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut diatas akan di uraikanpenjelasannya sebagaimana di bawah ini.Ad.1.
    Menyatakan Terdakwa Dwi Yanti telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Yanti dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000, (Satujuta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 1 (Satu) Bulan;3.
Register : 19-11-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBADAK Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Cbd
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.DHAFI ADLIANSYAH ARSYAD, S.H.
2.ANDI ARDIANI, SH.,LLM
Terdakwa:
RIVAL RIZKI AKBAR AFRIZAL als AKBAR bin MOCHTAR
293
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Rival Rizki Akbar Afrizal als Akbar Bin Mochtar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan kedua ; ----------------------------------------------------
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan denda sejumlah Rp.
    Menyatakan Terdakwa RIVAL RIZKI AKBAR AFRIZAL AlsAKBAR Bin MOCHTAR terbukti bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar yang diatur dan diancam pidana menurut Kedua Pasal 197 Jo 106UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat DakwaanPenuntut Umum ;2.
    didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: KESATUweeee Bahwa ia Terdakwa RIVAL RIZKI AKBAR AFRIZAL Als AKBAR BinMOCHTAR pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wib atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat didepan Hotel Karangsari di Jalan Citepus Kecamatan Palabuhanratu KabupatenSukabumi atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    ODING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Cbde Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara peredaransediaan farmasi / obat tanpa jin edar yang dilakukan olehterdakwa ; 22 nnn on nnn nn nnn nnn nn nnne Bahwa saksi kenal dengan terdakwa :e Bahwa saksi bertetangga dengan terdakwa.;e Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor Honda Beat warnaOrange No.Pol : F6760VB kepada terdakwa..
    Peredaran adalah setiap kegiatan penyaluran atauHalaman 10 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Cbdpenyerahan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan, bukanperdagangan atau pemindah tanganan..; Bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologiyang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiolog!
    Menyatakan Terdakwa Rival Rizki Akbar Afrizal als Akbar Bin Mochtartersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dalam dakwaan kedua :2.
Register : 31-07-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN KEDIRI Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN KDR
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
PUJI A.,SH,MH.
Terdakwa:
MUHAMMAD BASTOMI ALFIAN ALIAS ALFIN BIN WAHYUDI
283
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Bastomi Alfian Alias Alfin Bin Wahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana
    Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD BASTOMI ALFIAN ALIAS ALFINBIN WAHYUDI terbukti bersalan melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratankeamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dakwaan kesatu kamiPasal 196 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan.2.
    berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATUBahwa ia Terdakwa MUHAMMAD BASTOMI ALFIAN ALIAS ALFIN BINWAHYUDI pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 02.00WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempatdi Jalan KH Hasyim Ashari Gang Kenanga Nomor 15 RT.01 RW.08Kelurahan Banjarmlati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    Candra Hermawan, S.H. di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi hadir di persidangan karena adanya perkara peredaransediaan farmasi obat keras yang tidak memenuhi persyaratan keamananyang mana Terdakwa tidak dalam melakukan peredaran sediaan farmasiobat keras tersebut tanpa keahlian dan kewenangan; Bahwa sepengetahuan saksi, pihak yang melakukan peredaran sediaanfarmasi obat keras yang tidak memenuhi persyaratan keamanan tersebutadalah Terdakwa atas nama Muhammad Bastomi
    dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah;Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN KDRMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat Alternatif, sehinggadengan terpenuhinya salah satu sub unsur atau kriteria maka telah terpenuhiunsur tersebut;Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan,Terdakwa memperoleh
    Menyatakan Terdakwa Muhammad Bastomi Alfian Alias Alfin BinWahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dakwaan alternatifkesatu;2.
Register : 20-06-2012 — Putus : 08-08-2012 — Upload : 04-09-2012
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 62/Pid/B/2012/PNBS
Tanggal 8 Agustus 2012 — MUSLIM
7723
  • perkara ini ;Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana: PDM59/Ep.1/BATUS/Ep.3/07/2012oleh Penuntut Umum pada tanggal 01 Agustus 2012 yang pada pokoknya memohon supayaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan:1 Menyatakan terdakwa MUSLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalianmutu sedian farmasi
    Tanah Datar atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yangberwenang mengadili,terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktekkefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sedian farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan olehtenaga kesehatan
    yaitu Pasal 198 jo Pasal108 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka pengaturan tentang pelaksanaannyaselanjutnya diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang PekerjaanKefarmasian.Menimbang bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 PP No.51 Tahun 2009 tentang PekerjaanKefarmasian menyebutkan yang dimaksud Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasukpengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi ataupenyaluranan obat, pengelolaan obat,
    pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat,serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 PP No 51 Tahun 2009 tentang Kefarmasianmenyebutkan (1) Peraturan Pemerintah ini mengatur Pekerjaan Kefarmasian dalam pengadaan,produksi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan sediaan farmasi. (2) Pekerjaan Kefarmasiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyaikeahlian dan kewenangan untuk itu.Menimbang
    , bahwa di dalam pasal 1 angka 3, angka 5 dan 6 PP No.51 tahun 2009 yangdimaksud Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiriatas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, dimana Apoteker adalah sarjana farmasi yang telahlulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.Sedangkan Tenaga TeknisKefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian,yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi
Register : 30-08-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Pwk
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Freddy Friyanto, Senjaya, SH
Terdakwa:
HADI PERMADI Bin AHMAD SULAHA
375
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan TerdakwaHadi Permadi Bin Ahmad Sulaha tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dalam dakwaanalternatif kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itudengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabiladendatersebut
    tanggal 30September 2018 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Hadi Permadi Bin Ahmad Sulaha terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Kesehatan;AtauKeduaBahwa Terdakwa Hadi Permadi Bin Ahmad Sulaha pada hari Kamistanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 23.00 Wib, dan pada hari Senin tanggal21 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaktidaknya pada suatuwaktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Kampung RawasariDesa Rawasari Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Purwakarta, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    Saksi Rodapot Banjarnahor, dibawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut: Bahwa orang yang telah Saksi tangkap adalah Terdakwa yang didugasebagai pelaku tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan tanpa izin; Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebutbersamasama dengan Saksi Angga Nurrohman dan Saksi SuluhUtama; Bahwa awalnya Saksi telah mendapat informasi dari seseorang yangtidak dapat diketahui identitasnya
    Saksi Angga Nurrohman, di bawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut: Bahwa orang yang telah Saksi tangkap adalah Terdakwa yang didugasebagai pelaku tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar; Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebutbersamasama dengan Saksi Rodapot Banjarnahor dan Saksi SuluhUtama;Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Pwk Bahwa awalnya Saksi telah
    Setiap orang;Menimbang, bahwa setiap orang menunjuk kepada subjek hukumsebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapatdimintakan pertanggungjawaban secara yuridis dan berkaitan dengan perkaraini adalah setiap pengedar sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud pengedaran adalah setiapkegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaanfarmasi dan alat
Register : 09-05-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARBARU Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bjb
Tanggal 5 Juli 2017 — FAHMI Bin HAIRANI
3017
  • Menyatakan Terdakwa FAHMI Bin HAIRANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Ijin Edar;2. Menjatuhkan Pidana terhadapTerdakwa FAHMI Bin HAIRANI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa terhadap wunsurunsur' tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
    Sehingga untuk dapatmenentukan apakah Terdakwa mengetahui dan/ atau menginsyafi perbuatannya makadiuraikan terlebin dahulu perbuatan dari Terdakwa yang terdapat didalam unsur ke3yaitu Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar;Ad. 3.
    UnsurMemproduksiatauMengedarkan sediaan farmasi dan/ataualatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan produksi adalah kegiatan atauproses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/ ataumengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan dimaksudperedaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan,bukan perdagangan atau pemindahtanganan ;Menimbang
    , bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan,dimana yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat tradisional dankosmetika sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah bahan,Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2017/PN Bjb, halaman 15 dari 20 halamaninstrument, apparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang digunakanuntuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawatorang
    sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/ atau membentuk strukturdan memperbaiki fungsi tubuh dan didalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi danAlat Kesehatan dinyatakan sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkansetelah memperoleh izin edar dari menteri ;Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satuunsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa
Register : 22-03-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bil
Tanggal 20 April 2021 — Penuntut Umum:
1.RUDI PURWANTO, SH.
2.NURDHINA HAKIM, SH, MH.
Terdakwa:
EDY SAPUTRO ALS CONG BIN SAMAT
245
  • Antok bukan apoteker atau pedagang farmasi;Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN BilBahwa pada waktu Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. jenis sabu dariSdr.
    Antok bukan Apoteker atau pedagang farmasi:;Bahwa pada waktu Terdakwa memperoleh Narkotika Gol.dari Sdr.
    Antok bukan Apoteker atau pedagang farmasi dan pada waktuTerdakwa memperoleh Narkotika Gol. dari Sdr.
    Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi,dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintan sesuai dengan ketentuanUndangundang ini;b.
    mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disitaatau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, danterdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memilikijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin sertaterdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatinan serta penelitian danpengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli Narkotika Gol. jenis sabubukan dari lembaga yang memperoleh jjin untuk menyalurkan,
Register : 03-01-2019 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Tjk
Tanggal 29 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ELSA LIYANTI, SH, MH
Terdakwa:
ANDHIKA SAPUTRA bin SAININ NURJAYA
626
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa ANDHIKA SAPUTRA Bin SAININ NURJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak menyalurkan atau menyerahkan Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah .
    Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Kelas A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, Tanpa hak menyalurkan atau menyerahkan Psikotropikahanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan saranapenyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira
    Unsur tanpa hak menyalurkan atau menyerahkan Psikotropika Golongan IVhanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan saranapenyimpanan sediaan farmasi Pemerintah;3. Psikotropika golongan IV;Ad.1.
    Unsur tanpa hak menyalurkan atau menyerahkan PsikotropikaGolongan IV hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagangbesar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi PemerintahMenimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangansaksi DEDI HARYADI, SH, saksi RIZKY RIAWAN, SH, saksi ERISKHA PUTRI(yang ketiganya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung, saksi DWIPERMATASARI, Amd, saksi RIENDRA FIZALDI dan saksi YASSER CHAVEZ(yang ketiganya disidangkan secara terpisah), surat, barang
    dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintahini telah terpenuhi menurut hukum;Ad.3.
    Menyatakan Terdakwa ANDHIKA SAPUTRA Bin SAININNURJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Tanpa hak menyalurkan atau menyerahkan Psikotropikahanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dansarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah .2.
Register : 16-05-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PN BLORA Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Bla
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HANGRENGGA BERLIAN, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SUPRI HANDAYANI Als DENOK Binti JAMIN
445
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Supri Handayani Alias Denok Binti Jamin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat dan sebagaimana dakwaan Primer;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
    Menyatakan terdakwa SUPRI HANDAYANI Alias DENOK Binti JAMINbersalah melakukan Tindak Pidana yang dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat ataukemanfaatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Kedua;2.
    Sus/2019/PN Bla.Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat ijin untuk menjual obat Daftar Gatau obat keras;Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi ataumenjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan danmutu. pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dankewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir SMP dan tidakmempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apotekermaupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji
    kKonpetensisebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telahmengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat obat tersebut diatas kepadaorang lain berjalan selama sekitar 1 (Satu) minggu dengan cara menjual danmelayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter danterdakwa menjual obat menjual obat keras tersebut atas permintaankonsumen/pembeli;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor
    ataumenjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan danmutu. pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dankewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir SMP dan tidakmempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apotekermaupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kKonpetensisebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telahmengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat obat tersebut diatas kepadaorang lain
    Menyatakan Terdakwa Supri Handayani Alias Denok Binti Jamintersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakHalaman 32 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Bla.memenuhi standar dan persyaratan keamanan tanpa memiliki kKeahlian dankewenangan mengedarkan obat dan sebagaimana dakwaan Primer;2.
Register : 18-06-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN Pdp
Tanggal 20 Agustus 2015 —
2915
  • Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi,dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuandalam undangundang ini;(2).
    Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaaan farmasipemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika disebutkan Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaanberbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan,penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;Menimbang, bahwa
    Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaaan farmasipemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika disebutkan Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaanberbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan,penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;Halaman 21 dari
Register : 12-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PN KEDIRI Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN KDR
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
MUNIR SUPRIYADI, S.H
Terdakwa:
AGUS SUROSO Bin YASMUDI
264
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Agus Suroso Bin Yasmudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu
    Menyatakan Terdakwa AGUS SUROSO Bin YASMUDI terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dankemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo.
    Terdakwa AGUS SUROSO Bin YASMUDI pada hari Selasatanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 01.25 WIB atau setidaktidaknya padawaktu lain bulan Desember 2018 bertempat di rumah Terdakwa di DusunTanjunganom RT44/RWO07 Desa Tunge, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediriatau setidaktidaknya di Suatu daerah lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2)Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN KadrKUHAP, Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    Lab.:11592/NOF/2018 tanggal 18 Desember 2018 dengan kesimpulan barang buktiNomor : 13405/2018/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LLdengan berat netto + 1,850 gram milik ANDIK SUCIANTO Bin SUBANDI adalahbenar tablet dengan bahan aktif Trineksifenidil HCl mempunyai efek sebagaianti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasukdaftar obat keras;Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel Lkepada saksi ARIS KURNIAWAN tidak memberitahu tentang
    berupa pil dobel L tidakmemberitahu tentang khasiatnya atau kemanfaatan serta tata carapenggunaannya pil dobel L tersebut karena Terdakwa tidak punyakeahlian di bidang farmasi atau kesehatan dan tidak mempunyai izin daripihak yang berwenang serta pada saat diedarkan pil LL tersebut tidakberlabel:; Bahwa barang bukti yang diperlinatkan dipersidangan adalah benarbarang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yang diakui miliksaksi Andik Sucianto;Terhadap keterangan saksi, Terdakwamenyatakan benar
    berupa pil LLdengan cara menjualnya kepadaSaksi Andik Sucianto;Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terbukti secara sah danmeyakinkan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo.
Register : 04-04-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN BANJARBARU Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Bjb
Tanggal 30 Mei 2017 — MUHAMMAD ANSORI Als ABANG Bin DAILANI
3521
  • ABANG Bin DAILANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;3.
    Cempaka KotaBanjarbaru atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan sengajamemproduksi atau) mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam pasal 106ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009, Perbuatan mana lakukan dengan carasebagai berikut : Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula saatAnggota Kepolisian
    Sehingga untuk dapat menentukan apakah Terdakwamengetahui dan/ atau menginsyafi perobuatannya maka diuraikan terlebihdahulu perbuatan dari Terdakwa yang terdapat didalam unsur ke 3 yaituMemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan produksi adalah kegiatanatau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemasdan/ atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkandimaksud peredaran
    adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatanpenyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalamrangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi danalat kesehatan, dimana yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat tradisional dan kosmetika sedangkan yang dimaksud denganalat Kesehatan adalah bahan, instrument, apparatus, mesin
    , implant yangtidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa,menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit sertamemulihnkan kesehatan pada manusia dan/ atau membentuk struktur danmemperbaiki fungsi tubuh dan didalam Pasal 9 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanansediaan farmasi dan alat kesehatan dinyatakan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari menteri;Menimbang, bahwa
    ABANG BinDAILANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memiliki ijin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;3.
Register : 16-04-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN WONOSOBO Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Wsb
Tanggal 20 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.ARIEF RYADI SH
2.PUTRA WAHYU WARDHANA, SH
Terdakwa:
BUDI SUPRIYONO Bin JUPRI alm
448
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan TerdakwaBudi Supriyono Bin Jupri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
    2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
    3. Menyatakan TerdakwaBudi Supriyono Bin Jupri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satupersatusebagai berikut :Ad. 1.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan danmutu;Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satupersatusebagai berikut :Ad. 1.
    Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,berkhasiat/ bermanfaat, bermutu dan terjangkau;2. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian ataukewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan,dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;2.
    Ketentuan mengenal pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetaobkan dengan PeraturanPemerintah;Menimbang, bahwa yang dimaksud pasal di atas yang berkaitan denganperkara ini adalah setiap orang harus memiliki keahlian atau kewenangan untukmengedarkan obat yang termasuk dalam obat keras atau daftar G;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jikaTerdakwa telah membeli obat yang mengandung
    Menyatakan TerdakwaBudi SupriyonoBin Jupri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart ataupersyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimanadalam dakwaanSubsidatr;4.
Register : 13-12-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 552/Pid.Sus/2017/PN Krs
Tanggal 16 Januari 2018 — Penuntut Umum:
NENY WURI HANDAYANI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD JONI al JONI SULHAN
323
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JONI al JONI Bin SULHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan ) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000
    Menyatakan terdakwa MUHAMMAD JONI al JONI Bin SULHAN ,telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana DenganSengaja Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar Melanggar Pasal 197 Jo.Pasal 106Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan2.
    HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidaktermasuk Narkotika maupun Piskotropika, tetapi termasuk daftar obat keras danuntuk obat Dextro dengan nomor : 9677/2017/NOF / seperti tersebut dalam (1)adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextro mempunyai efek sebagai antitusifatau batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Pishikotropika : BahwaTerdakwa dengan sengaja memproduksi, mengidarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar menjual obat tersebut tidak memilikikeahlian
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izinMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Unsur 1 : Setiap orangwon nne nn Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang ialahmenunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagaipendukung hak dan kewajiban yakni Siapa saja yang melakukan perbuatan pidanadan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana
    Sedangkan yangdimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atauimplan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah,mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit,memulinkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur danmemperbaiki fungsi tubun 5 2222222 n onannonn Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatanHalaman 16 dari 21 Putusan
    Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JONI al JONI Bin SULHAN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 8 (delapan ) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000 ( satujuta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua ) Bulan;3.
Register : 18-02-2013 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 26-04-2013
Putusan PN POSO Nomor 40/PID.SUS/2013/PN.PSO
Tanggal 15 April 2013 —
595
  • tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara tersebut;Telah mendengarkan keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa danmemperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;Telah memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum yang padapokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa Faisal Marjun alias Isal terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau) mengedarkan sediaan farmasi
    Put.No.40/Pid.Sus/2013/PN.Pso.setidaktidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukanoleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Awalnya pihak Kepolisian Polres Tojo UnaUna mendapatkan laporandan berdasarkan penyelidikan yakni didapatkan informasi bahwaterdakwa Faisal Marjun
    Tojo Una Una tepatnya dirumah terdakwa sendiri atausetidaktidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPoso, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwadengan cara berikut :Awalnya pihak Kepolisian Polres Tojo UnaUna mendapatkan laporandan berdasarkan penyelidikan yakni dari keterangan saksi Suaib bahwaterdakwa Hamka telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat kerasdaftar G jenis THD dan selanjutnya
    atau konsumen bisa mengalami gangguan pada susunan sarafpusat beruapa rasa cemas, kelelahan, halusinasi, rasa senang yangberlebihan dan ketakutan;e Bahwa seseorang yang bukan apoteker dan juga tidak memiliki apotektidak dibenarkan untuk memperjualbelikan obatobatan yang masukdalam kategori obat keras;e Bahwa tata cara peredaran obatobatan terutama obat keras adalahapoteker/apotik yang telah memiliki ijin yang resmi dari pihak yangberwenang terlebin dahulu memesan obatobatan kepada pedagangbesar farmasi
    Menyatakan Terdakwa FAISAL MARJUN alias ISAL telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana: TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGANMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR*;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu denganpidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan denda sebesarRp.500.000, (limaratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabiladenda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) Bulan;3.
Register : 28-02-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 02-05-2018
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Str
Tanggal 5 April 2018 — Penuntut Umum:
1.ASRUL FERRYANDI, S.H.
2.HASRUL, S.H
Terdakwa:
AZHAR Bin BAHTIAR
4813
  • dengan cara mencampur dengantembakau rokok dan dibalut kembali dalau di bakar dan dihisap seperti orangmerokok;Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 11 November 2017 sekitar pukul11.30 Wib anggota Polsek Pintu rime Gayo datang ke kebun Terdakwa danmenemukan tanaman ganja tersebut dengan jumlah total 11 (sebelas)batang;Bahwa tujuan Terdakwa merawat ganja tersebut adalah untuk Terdakwapergunakan sendiri;Bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah, petugas kesehatan dan jugabukan pedagang besar farmasi
    Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapatdisalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketiga pasal di atas makadapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang menanam, memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalahlembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dansarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah
    mendapatkan izindari menteri;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyataterdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmupengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dimanaTerdakwa telah menanam dan memelihara 11 (Sebelas) batang pohon ganjayang termasuk narkotika golongan dalam bentuk tanaman, sedangkanterdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang menanam danmemelihara narkotika maka perbuatan menanam dan memelihara Narkotikadalam
Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN LUMAJANG Nomor No. 166/ Pid Sus / 2014 / PN Lmj
Tanggal 14 Agustus 2014 — RUSLI ADITYA al ADIT bin SUKIRNO
302
  • M E N G A D I L I A Menetapkan bahwa terdakwa RUSLI ADITYA als ADIT bin SUKIRNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR, KHASIAT DAN MUTUB Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu ) Tahun dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima pulu ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus
    sebagai berikutDakwaan ke SatuBahwa ia terdakwa RUSLY ADITYA ALS adit bin sukirno padahari jumattangal 4 april 2014 sekitar pukul 17.15 wib atau setidak tidaknyapada suatu waktu pada bulan april 2014 atau setidak tidaknya terjadi padatahun 2014 bertempat dirumah saksi susanto (dalam berks perkaraterpisah ) di desa besuk selatan ds tumpeng kec cndipuro kab lumajangatau setidak tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerahlhukum pengadilan negeri lumajang dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi
    yan tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanankasiat dan kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98ayat 2 dan ayat 3 perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut :Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwamendapat pesanan dari saksi SUSANTO (dalam berkas perkara terpisah)sediaan farmasi berupa pil putin logo Y (pil Trinexypeniyl) sebanyak 100hal 3 Dari hal 19Putusan Perkara pidana No.166/pid,sus/2014/pn.Lmjbutir seharga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah)
    Lumajang, setelah sampaikemudian terdakwa menyerahkan 100 butir pil putih logo Y (pilTrihexypentyl) dan 1 box (1000 butir) pil warna kunig logo DMP kepadasaksi SUSANTO adapun mengenai pembayarannya setelah pil tersebutlaku terjual, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksiMUGI SETIAWAN, SH. dan saksi WASIS PRASETYO (keduanya anggotaPolres Lumajang) bersama dengan anggota lainnya yang sebelumnyatelah melakukan penangkapan terhadap saksi SUSANTO karena telahmengedarkan sediaan farmasi
    Lumajang atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut terdakwalakukan dengan cara sebagai berikut :Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwamendapat pesanan dari saksi SUSANTO (dalam berkas perkara terpisah)sediaan farmasi berupa pil putih logo
    pil putih logo Y (pil Trinexypeniyl) dan 1 box (1000hal 5 Dari hal 19Putusan Perkara pidana No.166/pid,sus/2014/pn.Lmjbutir) pil warna kunig logo DMP kepada saksi SUSANTO adapunmengenai pembayarannya setelah pil tersebut laku terjual, akan tetapiperbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi MUGI SETIAWAN, SH.dan saksi WASIS PRASETYO (keduanya anggota Polres Lumajang)bersama dengan anggota lainnya yang sebelumnya telah melakukanpenangkapan terhadap saksi SUSANTO karena telah mengedarkansediaan farmasi
Putus : 26-03-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SDA
Tanggal 26 Maret 2019 — NANANG KUSTIAWAN ALS KUTUK
172
  • Menyatakan Terdakwa NANANG KUSTIAWAN ALS KUTUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;2.
    Menyatakan Terdakwa NANANG KUSTIAWAN ALS KUTUK terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana yangdidakwa dalam Dakwaan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan dalam surat dakwaan kami;2.
    Perkara No.66/Pid.Sus/2019/PN SDAlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar berupa:obatkeras merekDouble L (LL) warna putih sebanyak 100 (seratus ) butir, perbuatanterdakwa tersebut dilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut:Berawal ketika saksi Didik Supriatno dan saksi Iswandi selakupetugas dari Polsek Krian sebelumnya telah mendapatkan informasi
    Saksi DIDIK SUPRIYATNOBahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik Polisi;Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Iswandi selaku petugasKepolisian dari Polsek Krian telah menangkap terdakwa karena terdakwatelah mengedarkan Sediaan Farmasi dan / alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar berupa pil Double L dengan cara terdakwa menjualnyasebanyak 100 butir kepada saksi Anggraini seharga Rp. 150.000, padaHalaman 5 dari15 hal.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Ad. 1.
    Menyatakan Terdakwa NANANG KUSTIAWAN ALS KUTUK telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;2.
Register : 25-08-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Smr
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
FLORENCIA TIMBULENG,SH
Terdakwa:
Zulkipli Als Kipli Bin Saini
264
    1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Als KIPLI Bin SAINI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dengan sengaja memperduksi atau menghedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persayaratan keamanan khasiat atau kemanfataan dan mutu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada
    Menyatakan terdakwa Zulkipli Als Kipli Bin Saini terbukti secara sah danmeyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaituOrang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turutmelakukan perbuatan itu, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu,sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggalmelanggar Pasal 197 Jo Pasal 196
    Ratih Binti Latip (Berkas tersendiri);Bahwa selain terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis obat kerasdoubel LL sebanyak 70.000. (Tujuh puluh ribu) Butir doubel L, terdakwa jugamemakai / mengkonsumsi obat keras doubel L;Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar PengawasanObat dan Makanan Samarinda Nomor : RPP.01.01.110.1102.05.20. 0094tanggal 13 Mai 2020 yang di tandatangani oleh Drs. M. Faizal, Apt.
    (Kepalabidang pengujian Balai Pom Samarinda) Benar mengandung TrihexyphenidylHydrochlorida = pisitif;Bahwa terdakwa Zulkipli Als Kipli Bin Saini (Alm) dalam halmengedarkan sediaan farmasi jenis obat keras doubel LL sebanyak 70.000.(Tujuh puluh ribu) Butir doubel L, tidak memiliki ijin edar dari pejabat yangberwenang;Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 Jo Pasal 196 UU RI.
    (Tujuh puluh ribu) Butir adalah untuk terdakwa jual kepada konsumenterdakwa;Bahwa terdakwa Zukipli Als Kipli Bin Saini dalam hal mengedarkansediaan farmasi berupa jenis obat keras doubel L sebanyak 70.000. (TujuhHalaman 10 dari 16 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Smrpuluh ribu) Butir doubel L, tidak memiliki ijin edar dari pejabat yangberwenang;Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlinatkan barang bukti berupa : 1 (Satu) Buah Hp.
    Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Als KIPLI Bin SAINI tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaOrang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turutmelakukan perbuatan itu, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan khasiat ataukemanfaatan dan mutu;2.