Ditemukan 11447 data
RIDWAN AMMY PUTRA, SH
Terdakwa:
RESTU MILANDARI Binti DG. MAMMILE
134 — 53
PUTRIANAJAYA UTAMA tidak ada hubungan kerja sama mengenai jual beli BBM ;Bahwa, selama saksi bekerja sebagai penanggung jawab di APMSPUTRIANA JAYA UTAMA, saksi tidak pernah melayani saudara Sarjunmelakukan pembelian BBM dengan partai banyak atau denganmenggunakan drum, yang saksi tahu saudara Sarjun sering melakukanpembelian BBM melalui Nossel untuk di gunakan pada kendaraannya ;Bahwa, saksi kurang tahu saudara Sarjun melakukan pembelian BBMmelalui Nossel untuk dimasukkan kedalam tangki kendaraannya
70 — 29
Saksi Samuel Pelletimu Alias Sammy, pada pokoknya menerangkan:Bahwa kenal dengan Terdakwa Syahrir Silawane selaku teman;Bahwa pada hari, Tanggal 24 Juli 2016 saksi hendak mencari mobil miliksaksi yang disewa oleh saudara Roby dari Partai PDIP Jakarta yang sedangberada di Masohi dan menginap di Hotel Irene, lalu melihat mobil Hyluxwarna Hitam yang biasanya dikemudikan oleh saksi Yunus Tampary,selanjutnya saksi bertemu dengan saksi Yunus Tampary di Hotel Irene, yangNo Kamarnya saksi tidak ingat lagi
ABD HALIM
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
158 — 102
disebutkan pada poin menimbang huruf bdalam KTUN Objek Sengketa menyebutkan:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
M. RAKA MULYA PRATAMA, SH
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
246 — 154
Kelakuan ataua perkataan di muka khalayak ramai atau berupatulisan yang melanggar disiplin.Melakukan bunuh diri meghindari penyidikan adan atau tuntutanhukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yangdilakukannyaMenjadi anggota atau pengurus partai politik yang diketahuikemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partaipolitik dan setelah diperingatkan masih tetap mempertahankanstatusnya ituHalaman 15 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.PLGi) Dijatuhui hukuman disiplin baru dua kali
1.ABDUL MUTHALIB
2.ATTAULLAH
Tergugat:
KEPALA DESA BUIN BARU KABUPATEN SUMBAWA.
165 — 60
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai
105 — 33
tertanggal 08 November2016, Majelis Hakim berpendapat apabila dilinat dari sudut pandang teoretishukum pembuktian, menurut Majelis Hakim alatalat bukti surat tersebuttergolong sebagai alat bukti akta di bawah tangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata juncto Pasal288 RBg dijelaskan bahwa alat bukti akta di bawah tangan mempunyai nilaiHalaman 38 dari 43 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/PN Sntkekuatan pembuktian harus memenuhi syarat formil dan materil yaitu: dibuatsecara sepihak atau berbentuk partai
27 — 6
Tnk11.Fotocopy dari foto baliho pencalonan Penggugat (PENGGUGAT)sebagai Calon Legislatif DPR RI Dapil Lampung dari partai PKPIndonesia (bermaterai cukup), kemudian diberi kode T 11;ll Bukti SaksiSAKSI TERGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat,yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksidengan Penggugat dan Tergugat adalah teman
143 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jenisusaha Turut Tergugat adalan Koperasi bukan Partai Politik yang punyabanyak Ketua; Bahwa di dalam gugatan Penggugat posita angka 5 baik point A maupun B,Penggugat menyebutkan posisi Tergugat IV sebagai Ketua Harian di jajaranPengelola, sedangkan di dalam akta pendirian secara tegas tidak pernah adaposisi Ketua harian di dalam susunan Pengurus maupun Pengelola yangdipilin oleh anggota, dan lebih lebih tidak pernah disahkan oleh rapatanggota;Sehingga dengan jelas dan tegas tidak pernah ada posisi
Terbanding/Penggugat I : Dra. Hj. Kamtinah
Terbanding/Penggugat II : H. Moh. Fathul Aziz
Terbanding/Penggugat III : Dhani Kumar Latif
Terbanding/Penggugat IV : Mira Latifah
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kelurahan Ciracas
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Kecamatan Ciracas
Turut Terbanding/Tergugat II : Muhammad Gajah Natasurya Chandra
Turut Terbanding/Tergugat III : Muhammad Imam Muda
Turut Terbanding/Tergugat IV : Sri Mulaindah
Turut Terbanding/Tergugat V : Wandi Luminto ahli waris dari Almarhumah Siti Zulaeha
Turut Terbanding/Tergugat VI : Muhammad Leo Firdausi
Turut Terbanding/Tergugat VII : Sri Dewi Buanawati
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Siti Latifah Budiutami,
113 — 84
,Sebagai Sekjend Partai Golkar,Sebagai Staff Ahli Presiden RI.
82 — 33
Kamal, rumah Ali Nafiah, kantor Partai Demokrat, danrumah Suhirta, sedangkan di bagian belakang ada rumah Asiong, rumah Akeng,rumah Syafrial, Wahyu Sugandar yang dibeli dari Rudi Libra, kesemuanya ituberbatas langsung dengan tanah sengketa. Dan Saksi sudah membangun rumahdi tanah yang berbatasan dengan obyek perkara tersebut pada tahun 1978 danmenempatinya pada tahun 1979 dan Saksi membeli tanah tersebut dari orangyang bernama Ishak Djabarti.
SUNGGUH SINAGA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
346 — 276
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukansetelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa aquo, ditemukan fakta hukum bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Tergugatmelakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat adalahPasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 TentangPemberhentian Anggota Polri
YUDHI IRAWAN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH
136 — 84
dantidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janjijanji baiklangsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaansaya".Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 PP No. 1 Tahun2003 Penggugat tidak pernah dibuktikan melakukan tindak pidana ataumelanggar sumpah atau janji jabatan;Bahwa Penggugat juga tidak pernah meninggalkan tugasnya secara tidaksah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturutatau melakukan hal lain seperti menjadi anggota partai
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
SUTARI
40 — 29
tanggal 17Oktober 2017.Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :11Saksi 1Nama lengkap : AHMAD YUNAN WAHYUDIPekerjaan : Swasta (Driver Rencar 99 Trans)Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 02 Nopember 1980Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : Siwalankerto Gg 3/35 E RT.03 RW. 01SurabayaPada pokoknya Saksi1 menerangkan sebagai berikut :1.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan tahun2015 di posko PDIP (Partai
111 — 38
Sino Liwu adalah bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanoleh pasal 1340 KUHPerdata maka berdasar pada prinsip hukum acara, gugatan Penggugatadalah keliru dalam menarik pihak tergugat sehingga mengadung cacat pihak atau error inpersona.Dengan demikian Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriMaumere untuk berkenan memutuskan bahwa gugatan Penggugat telah keliru dalam menarikpihak sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.e Exceptio Plurium
49 — 6
dijawab oleh saksi oke saya langsungkesana;Bahwa sekitar pukul 11.15 wib setelah menukar pakaian dinas polri saksi meminjamsepeda motor jenis MIO Sporty milik Zubaidillah langsung menuju ke tempat yangsudah dibicarakan dengan terdakwa dan sekitar pukul 12.15 saksi sampai di tempattersebut;Bahwa pada saat sampai ditempat tersebut saksi bertemu dengan terdakwa dan WINdan setelah menunggu hingga pukul 15.00 wib mobil truk yang ditunggu belumlewat maka saksi,terdakwa dan Win pergi ke Saree di kantor Partai
42 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
langsung berhubungan dengan akta;Bahwa kenyataanya Surat Pernyataan Yongky Rooroh tertanggal 12Januari 2013 yang digunakan untuk kepentingan Penggugat/TermohonPK adalah pernyataan dibawah tangan, seharusnya tidak dijadikan bahanpertimbangan Judex Facti dalam mengabulkan Pemohonan KasasiPenggugat/Termohon PK karena pernyataan tersebut adalah sifatnyasepihak dan tidak memenuhi syaratsyarat sebagaimana akta autentikyang adalah:Dibuat dinadapan pejabat yang berwenang;Ditujukan sebagai alat bukti;Bersifat partai
Yuni Sariana, AMD
Tergugat:
1.KEPALA DESA BLOK 10 KECAMATAN DOLOK MASIHUL
2.Camat Kecamatan Dolok Masihul
3.Kepala Desa Blok Sepuluh
4.Camat Dolok Masihul
120 — 52
anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap wargadan/atau golongan masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompokmasyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerimaHalaman 61PutusanPerkara Nomor: 104/G/2020/PTUNMDN.uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;g. menjadi pengurus partai
94 — 92
yang bersangkutan juga sedangdiperiksa sebagai Tersangka yang perkaranya masih berada di tingkat Oditur Militer namun bukanberart Terdakwa tidak mengetahui status barang bukti kaporlap yang dijualnya atas permintaan Saksi1tersebut tetapi sesuai fakta di persidangan Terdakwa selaku prajurit TNIAU mengetahui bahwa kaporlap12yang dijualnya bersama Saksi1 tersebut adalah barang kaporlap milik Negara dalam hal ini milik TNIAUyang kemudian akan diserahkan/peruntukannya untuk prajurit TNIAU apalagi dalam partai
157 — 73
Bukti P3);Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat bertanda P.3 dan P.4dimaksud Majelis berpendapat apabila dilinat dari sudut pandang teoretis hukumpembuktian, menurut Majelis Hakim alatalat bukti surat tersebut tergolongsebagai alat bukti akta di bawah tangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata juncto Pasal288 RBg dijelaskan bahwa alat bukti akta di bawah tangan mempunyai nilaikekuatan pembuktian harus memenuhi syarat formil dan materil yaitu: dibuatsecara sepihak atau berbentuk partai
93 — 106
Bahwa sesuai pendapat ahli (Doktrin) bahwa Bantahan/Perlawanan(Derden Verzet), Yahya Harahap, S.H. mengatakan, bahwaKompetensi Relatif Derden Verzet atau Partai Verzet padaprinsipnya tidak tunduk kepada salah satu patokanHalaman 51 dari 59 halaman Putusan Perdata Bantahan Nomor 45/Padt.Bth./2017/PN.Dps.ketentuan umum. Tidak tunduk kepada asas actor sequitur forum reimaupun forum rei sitae. Ditinjau dari peraturan perundangundangan ditemukan pengaturan yang berbeda.