Terdakwa tidak merugikan keuangan Negara, hal ini dapatdisimpulkan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama halaman 60 dan pada pertimbangan hukum berkaitandengan alasan meringankan pada halaman 64 " yang di dalamnyamenyatakan secara nyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatantersebut adalah untuk menyelamatkan Perum Bulog dari desakanpara Penerima manfaat".

Semua itu berangkat dari fakta nyataberdasarkan keteranganketerangan yang sahih, demikian pulabahwa segala pembayaran yang menyangkut penyaluran berasraskin yang benarbenar dari beras Bulog yaitu dari bulan Januarisampai dengan bulan Oktober 2010 sesuai Pagu anggarantersebut, semua hasilnya disetorkan ke Kas Negara melaluiBULOG, sehingga unsur merugikan Keuangan Negara tidakterbukti dan/atau tidak dapat dibuktikan.

tersebut tetap merupakankerugian kKeuangan Negara sebab Terdakwa menggunakan fasilitasNegara dengan mengatasnamakan Raskin Bulog"Dari dasar pertimbangan ini, maka dapat disimpulkan bahwa segalatuduhan dapat merugikan keuangan negara dalam perkara a quoHal. 24 dari 31 hal.

keuangan Negara" tergambarkan dalamdua hubungan yang ekstrim: (1) nyatanyata merugikan Negara atau(2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian.

keuangan Negara"belum tentu terjadi.

keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam halini Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata cq.

Purin Lewo.Akibat perbuatan terdakwa diatas, elah merugikan keuangan Negara dalam hal iniKeuangan Pemerintah Kabupaten Lembata cq. Perusahaan Daerah PD.

Purin Lewo.Akibat perbuatan Terdakwa diatas, telah merugikan keuangan Negara dalam hal iniKeuangan Pemerintah Kabupaten Lembata cq. Perusahaan Daerah PD.

Sehingga Majelis hakim terlebih dahuluakan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu tersebut diatas yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut : Setiap orang ; Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;28 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis

keuangan Negara atau perekonomian Negaradipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dendapaling sedikit Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan palingbanyak Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah)Menimbang, bahwa rumusan yang termaktub dalam pasal 2 ayat (1)Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang unsurnya meliputi

Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegaraMenimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satuper satu unsurunsur tersebut dihubungkan dengan faktafakta yangterungkap dalam persidangan a quo, yaitu sebagai berikut :Ad. 1.

:1.Setiap orangDengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan.Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara.Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satuper satu unsur tersebut dihubungkan dengan faktafakta hukum yangterungkap dalam persidangan a quo yaitu sebagai berikut :Ad. 1.

Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian NegaraMenimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui tindak pidanakorupsi adalah delik formil dalam arti bahwa akibat dari perbuatan tersebuttidak perlu telah terjadi akan tetapi apabila perbuatan tersebut dapat/mungkinmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara maka perbuatanpidana korupsi itu telah selesai dilakukan ;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang UndangNomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

keuangan Negara atauperekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakandelik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinyaunsurunsur perobuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibatperbuatan tersebut ;Menimbang, bahwa menurut Prof.DR.Barda Nawawi Arief SH dalambukunya Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan menyatakan bahwa dengan dicantumkannya kata dapat didepan unsur merugikan keuangan Negara merubah delik ini menjadi delikformil

keuangan negara dalam hal ini Pemerintah DaerahKabupaten Kulonprogo, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh TimInspektorat Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor : 700.04/ Reg/ 26/ XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, dengan rincian sebagaiberikut :Pada bulan Agustus 2007 pencantuman dipinjam Pak Kades pada Buku KasHarian sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) yang ternyatajumlah pinjaman Sdr.

keuangan negara dalam hal ini khususnyaPemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo kurang lebih sebesarRp.155.158.604, (seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh delapanribu enam ratus empat rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah ituPerbuatan terdakwa Dra.

keuangan negara dalamhal ini Pemerintah Daerah kabupaten Kulonprogo, sesuai dengan LaporanHasil Pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten KulonprogoNomor : 700.04 /Reg/ 26/ XII/ 2010 tanggal 15 Desember 2010, denganrincian sebagai berikut : e Pada bulan Agustus 2007 pencantuman dipinjam Pak Kades pada Buku KasHarian sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) yang ternyatajumlah pinjaman Sdr.

(seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empatrupiah) ; 222 nne nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atauorang lain dan merugikan keuangan negara dalam hal ini khususnya PemerintahDaerah Kabupaten Kulonprogo kurang lebih sebesar Rp.155.158.604, (seratuslima puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah)atau setidaktidaknya sejumlah itu;Perbuatan terdakwa Dra. R.

keuangan negara dalam hal ini Pemerintah DaerahHal 33 dari 154 hal, Putusan Perkara No. 01/ Pid.Sus/ 2011/ P.Tpkor.Yk.Kabupaten Kulonprogo, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh TimInspektorat Daerah kabupaten Kulonprogo Nomor : 700.04/ Reg/ 26/ XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikutPada bulan Agustus 2007 pencantuman dipinjam Pak Kades pada Buku KasHarian sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) yang ternyatajumlah pinjaman Sdr.

KecamatanBangkinang, Kabupaten Kampar yang termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,dengan cara:1. Bahwa pada tahun 2009 Sekretariat DPRD Kabupaten Kamparmempunyai rekening pada PT.

Akibat perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara Cq.Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Pencairan Dan Penggunaan Uang Kas Pada Sekretariat DPRDKabupaten Kampar Tahun Anggaran 2009 oleh BPKP Perwakilan PropinsiRiau Nomor SR764/PW04/5/2013 tanggal 16 Desember 2013;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2Ayat

Putusan Nomor 211 PK/PID.SUS/2016Bangkinang, Kabupaten Kampar yang termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telahmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan cara:1.

Akibat perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara Ca.Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Pencairan Dan Penggunaan Uang Kas Pada Sekretariat DPRDHal. 6 dari 17 hal.

keuangan negara dalam hal ini Pemerintah DaerahKabupaten Kulonprogo, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh TimInspektorat Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor : 700.04/ Reg/ 26/ XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, dengan rincian sebagaiberikut :Pada bulan Agustus 2007 pencantuman dipinjam Pak Kades pada Buku KasHarian sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) yang ternyatajumlah pinjaman Sdr.

keuangan negara dalam hal ini khususnyaPemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo kurang lebih sebesarRp.155.158.604, (seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh delapanribu enam ratus empat rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah ituPerbuatan terdakwa Dra.

keuangan negara dalamhal ini Pemerintah Daerah kabupaten Kulonprogo, sesuai dengan LaporanHasil Pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten KulonprogoNomor : 700.04 /Reg/ 26/ XII/ 2010 tanggal 15 Desember 2010, denganrincian sebagai berikut : e Pada bulan Agustus 2007 pencantuman dipinjam Pak Kades pada Buku KasHarian sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) yang ternyatajumlah pinjaman Sdr.

(seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atauorang lain dan merugikan keuangan negara dalam hal ini khususnya PemerintahDaerah Kabupaten Kulonprogo kurang lebih sebesar Rp.155.158.604, (seratuslima puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah)atau setidaktidaknya sejumlah itu;Perbuatan terdakwa Dra. R.

keuangan negara dalam hal ini Pemerintah DaerahHal 33 dari 154 hal, Putusan Perkara No. 01/ Pid.Sus/ 2011/ P.Tpkor.Yk.Kabupaten Kulonprogo, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh TimInspektorat Daerah kabupaten Kulonprogo Nomor : 700.04/ Reg/ 26/ XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikutPada bulan Agustus 2007 pencantuman dipinjam Pak Kades pada Buku KasHarian sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) yang ternyatajumlah pinjaman Sdr.

Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Membebaskan terdakwa H.MUDJIONO Als PAK MUDJI dari dakwaanPrimair tersebut;Menyatakan bahwa terdakwa H.MUDJIONO Als PAK MUDIJT terbuktisecara, sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut sertamelakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yangdapat merugikan

keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HLMUDJIONO Als PAK MUDJIberupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan tahanan sementara dan denganperintah

Jabatanatau Kedudukan yang ada padanya dengan tujuan Menguntungkan dirisendiri Menguntungkan orang lain Menguntungkan suatu koorporasi Yangdapat merugikan Keuangan Negara dan atau Perekonomian Negara,terdakwa juga tidak pernah melakukan, menyuruh melakukan atau turutserta melakukan perbuatan pidana, ;4.

keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.2.131.159.090,91 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta seratus lima puluhsembilan ribu sembilan puluh rupiah sembilan puluh satu sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut :Bahwa ia Terdakwa H.

;e Biaya Hut Provinsi Maluku Utara = Rp. 95.000.000, ;Sedangkan sisanya sebesar Rp. 627.500.000, atau setidaktidaknya sekitar jumlahitu sama sekali tidak dibuat pertanggungjawaban oleh Terdakwa ;Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara /Daerah dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan SulawesiUtara Nomor : Lap2676/PW.18/5/2005 tanggal 16 September 2005, perbuatanTerdakwa telah merugikan keuangan negara / daerah sebesar Rp. 2.131.159.090,91(dua milyar seratus

keuangan negara Rp. 18.159.090,91(delapan belas juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiahsembilan puluh satu sen) ;Dengan demikian Rp. 2.003.000.000, (dua milyar tiga juta rupiah) + Rp.110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah) + 18.159.090,91 (delapan belas jutaseratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah sembilan puluh satu sen) =Rp. 2.131.159.090,91 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta seratus lima puluhsembilan ribu sembilan puluh rupiah sembilan puluh satu sen

keuangan negara atau perekonomiannegara sebesar Rp. 2.131.159.090,91 (dua milyar seratus tiga puluh satu jutaHal. 9 dari 26 hal.

No. 467 K/Pid.Sus/2007Utara Nomor : Lap2676/PW.18/5/2005 tanggal 16 September 2005, perbuatanTerdakwa telah merugikan keuangan negara / daerah sebesar Rp. 2.131.159.090,91(dua milyar seratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilanpuluh rupiah sembilan puluh satu sen) atau sekitar jumlah itu dengan perinciansebagai berikut :16Jumlah panjar / kas bon yang diterima oleh Terdakwa pada tahun 2001adalah sebesar Rp. 2.105.000.000, (dua milyar seratus lima juta rupiah)dikurangi jumlah

keuangan negara dalam hal ini Pemerintah DaerahKabupaten Kulonprogo, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh TimInspektorat Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor : 700.04/ Reg/ 26/ XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, dengan rincian sebagaiberikut :Pada bulan Agustus 2007 pencantuman dipinjam Pak Kades pada Buku KasHarian sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) yang ternyatajumlah pinjaman Sdr.

keuangan negara dalam hal ini khususnyaPemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo kurang lebih sebesarRp.155.158.604, (seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh delapanribu enam ratus empat rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah ituPerbuatan terdakwa Dra.

keuangan negara dalamhal ini Pemerintah Daerah kabupaten Kulonprogo, sesuai dengan LaporanHasil Pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten KulonprogoNomor : 700.04 /Reg/ 26/ XII/ 2010 tanggal 15 Desember 2010, denganrincian sebagai berikut : e Pada bulan Agustus 2007 pencantuman dipinjam Pak Kades pada Buku KasHarian sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) yang ternyatajumlah pinjaman Sdr.

(seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atauorang lain dan merugikan keuangan negara dalam hal ini khususnya PemerintahDaerah Kabupaten Kulonprogo kurang lebih sebesar Rp.155.158.604, (seratuslima puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah)atau setidaktidaknya sejumlah itu;Perbuatan terdakwa Dra. R.

keuangan negara dalam hal ini Pemerintah DaerahHal 33 dari 154 hal, Putusan Perkara No. 01/ Pid.Sus/ 2011/ P.Tpkor.Yk.Kabupaten Kulonprogo, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh TimInspektorat Daerah kabupaten Kulonprogo Nomor : 700.04/ Reg/ 26/ XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikutPada bulan Agustus 2007 pencantuman dipinjam Pak Kades pada Buku KasHarian sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) yang ternyatajumlah pinjaman Sdr.

Sehingga menurut Majelis unsursetiap orang telah terpenuhi; A Ad.4, Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui, bahwa tindak pidana korupsi adalahdelik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi.

Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesaidan sempurna dilakukan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaannegara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnyasegala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat, Lembaga negara, baikditingkat pusat

sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 dan Pasal 3, dan tidak ada ketentuan dalam Pasal 4 maupun dalam penjelasannyayang menyebutkan kapan batas waktu pengembalian uang sehingga seseorang masih harus dipidana.Disisi lain kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 merupakandelik formil, artinya kerugian keuangan negara tidak perlu benarbenar telah terjadi, akan tetapitindak pidana tersebut dianggap telah sepenuhnya terlaksana atau telah terjadi apabila perbuatan itudapat/mungkin merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, makamenurut Majelis Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yangdidakwakan dalam dakwaan Subsidair yaitu memenuhi rumusan Pasal 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan

dalam bulan Desember tahun 2006,bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan diToboali atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadili, telahmelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

keuangan Negara atauPerekonomian Negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Pada tanggal 23 Agustus 2006 Terdakwa Ir.

dalam bulan Desember tahun 2006, bertempat di Kantor DinasPekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan di Toboali atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP PengadilanNegeri Pangkalpinang berwenang mengadili, telah melakukan, menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

Cahaya Cerah bersamasama dengan MARTINUS KONTAKULIANOTUMANGGOR, ST selaku konsultan pengawas dan RUSLI EFFENDI selaku PejabatPembuat Komitment (PPK) (masingmasing dilakukan penuntutan secara terpisah) memperkayadiri sendiri atau orang lain dan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara CqDinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 1.886.251.337,00 (satumilyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluhtujuh rupiah)

keuangan Negara dalam hal ini tidak terpenuhi; Menimbang, bahwa walaupun unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi dalam hal ini tidak terpenuhi, Majelis menilai perlu untukmempertimbangkan, apakah terdakwa sebagai pimpinan PT.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsurnya sebagaiberikut : 20222222222 222 2a nnn nn anne ==1 Setiap orang ;2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan ;4 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;5 Dilakukan secara bersamasama ;n Menimbang, bahwa setelah mencermati unsurunsur dakwaan Subsidair diatas, ternyatajuga terdapat unsur merugikan

keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam hal manaunsur tersebut telah dipertimbangkan secara jelas dalam pertimbangan dakwaan Primair,karenanya tentang unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tersebutMajelis mengambil alih semua pertimbangan terhadap dakwan Primair sebagaimana telahdiuraikan diatas ; == 2 nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Mei 2011 telah mengajukannota pembelaan dan pula ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum

dengan replik tertanggal 26 Mei2011,serta duplik atas replik tertanggal 1 Juni 2011 menurut hemat Majelis, tidak perlumempertimbangkan secara terpisah karena merupakan bagian yang tidak terpisah dengan putusanini; Menimbang, bahwa unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telahdinyatakan tidak terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka unsur tersebut juga harus dinyatakantidak terpenuhi dalam dakwaan subsidair ini ; Menimbang, bahwa oleh karena unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara

BPMPD/2010 tanggal 15 Januari 2010, pada harihari di bulan Februari 2009 sampai dengan harihari di bulan Mei 2010 atau setidaktidaknyapada waktuwaktu dalam tahun 2009 sampai dengan 2010 di Kantor UPK PNPM MandiriPerdesaan, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPalembang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu koorporasi, yang dapat merugikan

keuangan Negara atau perekonomian Negarasejumlah Rp 130.671.400, (seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribuempat ratus rupiah) atau setidaktidaknya sebesar sekitar jumlah itu, secara terus menerustelah melakukan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandangsebagai perbuatan berlanjut.

keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlahRp.130.671.400, (seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratusrupiah) atau setidaktidaknya sebesar sekitar jumlah itu, secara terus menerus telahmelakukan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagaiperbuatan berlanjut.

keuangan Negara atauperekonomian Negara sejumlah Rp.130.671.400, (seratus tiga puluh juta enam ratus tujuhpuluh satu ribu empat ratus rupiah) ;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Jaksa Penuntut Umum terdakwatelah merugikan keuangan Negara serta dikaitkan pula dengan Laporan Hasil Audit BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera SelatanNomor : SR6058/PW07/5/2011 tanggal 27 Desember 2011 atas pengelolaan uang angsuranSimpan Pinjam Perempuan (SPP) Unit Pengelolaan

Keuangan Negara, terdakwa telah mengakui terus terang dan ternyataterdakwa telah berupaya mengembalikan uang Kerugian Negara tersebut sebesarRp.6.600.000, (enam juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa seorang ibu rumahtangga yang mempunyai anak masih balita ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan yang diuraikan di atas,maka alasanalasan dan keberatankeberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum haruslahdikesampingkan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana

ABDUL RIVAI Tanjung Redeb Kabupaten Berau atausetidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, mereka yang melakukan, yangmenyurunh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau. suatu. korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauPerekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah dr

Sept 2005 ictelelaidcaciiaNilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah 370.549.075,00 #& Oo Po +) Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Keuangan Negara/Daerah sebesarRp.370.549.075,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluhsembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor

No. 429 K/Pid.Sus/2011Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, mereka yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara., yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa dr. H.

Sept 2005 18.527.453,75 Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah 370.549.075,00 Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Keuangan Negara/Daerah sebesarRp.370.549.075,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluhHal. 14 dari 24 hal. Put.

SAID AMRI, M.Si bin MANSUR telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi"turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah

Keuangan Negara atau KeuanganDaerah sebesar Rp.96.595.000, (sembilan puluh enam lima ratussembilan puluh lima ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PerhitunganKerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Morowali dengan Nomor:700/289/Itdakab/2013 tertanggal 2 Juli 2013;w Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Keuangan Negara atau KeuanganDaerah sebesar Rp.96.595.000, (Sembilan puluh enam lima ratussembilan puluh lima ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahHalaman 13 dari 51 halamanPutusan No.05/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT,Palutersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PerhitunganKerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Morowali dengan Nomor:700/289/Itdakab/2013 tertanggal 2 Juli 2013;n Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo.

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;Halaman 35 dari 51 halamanPutusan No.05/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT,Palu5.

Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegaraMenimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara sebagaimanaketentuan Pasal 1 angka 1 UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negaraadalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapatdijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajibanitu;Menimbang, bahwa pengertian kerugian Negara/Daerahsebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU.

keuangan negara/daerah danKampus II UNTAD Morowali yang tidak bisa menikmati fasilitas koneksijaringan internet VSat sebagaimana yangdirencanakan;2.Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintahdalam upaya pemberantasan tindak pidanaKOrupSI ;Halaman 48 dari 51 halamanPutusan No.05/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT,PaluHalhal yangmeringankan ; 27222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn 1.Terdakwa belum pernahdihukum ;52.

ASNAWIMANSYUR pada bulan Desember tahun 2008 atau ssetidaktidaknya pada waktu lainmasih termasuk di dalam tahun 2006 bertempat di Masjid AlTaqwa KelurahanPodorejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang atau setidaktidaknya disuatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Semarang, secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,perbuatan tersebut dilakukan dengan cara

ASNAWIMANSYUR pada bulan Desember tahun 2008 atau setidaktidaknya pada waktu lainmasih termasuk di dalam tahun 2008 bertempat di Masjid AlTaqwa kelurahan Podorejo,Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Semarang, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakanwewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan Negara atau

Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;2 Membebaskan Terdakwa HASYIM NGABDUL ROSYID Bin ASNAWIMANSYUR dari dakwaan primair;3 Menyatakan Terdakwa HASYIM NGABDUL ROSYID Bin ASNAWI MANSYURterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanWyang dapat merugikan

keuangan Negara ", sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;4Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASYIM NGABDUL ROSYID BinASNAWI MANSYUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;5Menyatakan barang bukti

Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian NegaraBahwa Judex Facti telah keliru dalam mempertimbangkan unsur dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, karena dari faktafakta di persidangansama sekali tidak terbukti akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara.

Bahwa dengan keputusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 128/Pid.B/2006/PNPMS tanggal 5 Oktober 2006 yang membebaskanTerdakwa dan II dari seluruh dakwaan karena salah satu unsur yaituunsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara" tidak terbukti dengan sempurna, karena dalam dakwaan JaksaHalaman 5 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN MshPenuntut Umum = mencantumkan~ kerugian Negara sekitarRp 62.976.545,21 (enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enamribu lima ratus

Unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yangada padanya, karena jabatan atau kedudukan.Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara.Unsur dilakukan lebih dari satu orang secara bersamasama.Unsur No. 1 s/d No. 3 Berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan dari keterangan para saksi, keterangan ahli, petunjuk, keteranganpara terdakwa dan barang bukti telah terbukti secara sah dan meyakinkanHalaman 7 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN Mshdemikian

juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalampertimbangannya menyatakan terbukti secara sah menurut hukum.Unsur No. 4 yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara.Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak terbukti maka putusan judex factiputusan bebas.

Keuangan Negara atau Perekonomian Negarac.q.

keuangan negara atauperekonomian negara c.q.

keuangan negara atau perekonomiannegara;Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan terhadap penafsiran JudexFacti tentang unsurunsur' tindak pidana sebagaimanadirumuskan dalam pasal 3 jo.

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara" ;Bahwa terhadap unsur "Dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi", pertimbanganhukum dalam putusan a quo pada halaman 29 sampai dengan 30antara lain menyatakan:"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan danabantuan hibah P2SEM sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratuslima puluh juta rupiah) pada bulan Desember 2008 telahditransfer ke rekening LSM Lambada dan Terdakwa sebagaiketua LSM tersebut telah mengambil

hukum" Bahwa, pertimbangan hukum tersebut diatas menurut Pemohon Kasasiterdapat kekeliruan dalam penerapan hukumnya, seharusnya untukmenyatakan unsur dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara" terbukti, terlebin dahulu ditetapkan nilai kerugiankeuangan negara atau perekonomian negara akibat perobuatan Terdakwayang diterangkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Sehingga menurut Majelis unsursetiap orang telah terpenuhi; Ad.4, Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui, bahwa tindak pidana korupsi adalahdelik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi.

Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesaidan sempurna dilakukan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaannegara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnyasegala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat, Lembaga negara, baikditingkat pusat

sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 dan Pasal 3, dan tidak ada ketentuan dalam Pasal 4 maupun dalam penjelasannyayang menyebutkan kapan batas waktu pengembalian uang sehingga seseorang masih harus dipidana.Disisi lain kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 merupakandelik formil, artinya kerugian keuangan negara tidak perlu benarbenar telah terjadi, akan tetapitindak pidana tersebut dianggap telah sepenuhnya terlaksana atau telah terjadi apabila perbuatan itudapat/mungkin merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, makamenurut Majelis Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yangdidakwakan dalam dakwaan Subsidair yaitu memenuhi rumusan Pasal 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan

Nomor 2447 K/Pid.Sus/2010Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara sebesarRp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itusesuai dengan hasil perhitungan keuangan Negara dari Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa TenggaraTimur Nomor : SR4973/PW.24/5/2009 tanggal 7 September 2009.Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimanatelah

Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara.Bahwa oleh karena unsur secara yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara menurut Majelis Hakim tidakterbukti, maka putusan judex facti putusan bebas. Untuk itu makaperlu. disalin apa yang menjadi pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri Waikabubak sehingga unsur "secara melawanhukum" tidak terbukti.

Nomor 2447 K/Pid.Sus/2010keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimanapenjelasan Pasal 2 ayat (1) menerangkan : Dalam ketentuan inikata 'dapat" sebelum frasa merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsimerupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukupdengan dipenuhinya unsur unsur perbuatan yang dirumuskan,bukan dengan timbulnya akibat".

Sehingga penafsiran yang keliru oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Waikabubak terhadap unsur delik "Yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"seharusnya menyebabkan putusan judex facti bukanlahmembebaskan Terdakwa dari dakwaan (vnjspraak) atau bukanlahputusan bebas murni sehingga apabila penafsirannya tepat danbenar, maka unsur tersebut akan terbukti dan Terdakwa akandipidana. Oleh karena itu adalah beralasan untuk mengajukanpermohonan kasasi ini.

Bahwa berdasarkan pertimbangantersebut di atas, kami (Pemohon Kasasi) berkeyakinan bahwaunsur "Yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara" dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimanadakwaan Kesatu Primair telah teroukti secara sah danmeyakinkan.1.2.