Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.BirBahwa saksi tahu Alm.

Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.Birharta peninggalan Almarhum Nurdin bin Abdul Gani dan untukkeperluan lainnya;2.

Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.BirMenimbang bahwa, para Pemohon adalah istri dan saudara kandungserta anak saudara kandung dari Alm.

Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.Bir5.

Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.Bir

Atas permohonan ijin/persetujuan yang dikirimkan Menteri Pertanian melaluiSurat Menteri Pertanian No.:782/Mentan/IX/1981 tanggal 28 September1981 kepada Menteri Keuangan agar sebagian tanah perkebunan PTP XIyang terkena Rencana Proyek Jabotabek di Serpong digunakan untukkeperluan perumahan pegawai Departemen Pertanian, Menteri Keuanganmengeluarkan persetujuan melalui Surat No.: S536/MK.01 1/1982 tanggal 25Mei 1982.Penggugat Ditunjuk Untuk Menerima Pelepasan Dan Penyerahan HakAtas Tanah PTP XI Serta

Wardojo (menteri kKeuangan saat itu) dengan acararapat pengembalian tanah ex kebun PTP XI dihadiri oleh Penggugat,Tergugat, PTP XI dan PT.

/XII/1985 telahmenunjukkan bahwa Penggugat ( Yayasan Kesejahteraan Pegawai RumpunPertanian ) selaku wakil karyawan pertanian telah ditunjuk untuk melaksanakanpelepasan hak atas tanah perkebunan Serpong Milik PTP XI tersebut.

Wardojo(saat itu. menjabat sebagai Menteri Pertanian) dengan acara rapatpengembalian tanah ex kebun PTP XI seluas 708,99 Ha dari Tergugat kepadaPenggugat yang dihadiri pihak Penggugat, Tergugat, PTP XI, dan PT Dituka(Konsultan).

untuk ganti Rugi kepada PTP XImaupun kepada Yarumtani untuk beaya beaya lain denganTotal yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp 4.201.544.820,( empat milyar dua ratus satu juta lima ratus empat Puluhempat ribu delapan ratus dua puluh rupiah )e Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 1991 diadakan rapatyang dipimpin oleh Ir Wardoyo (Menteri Keuangan saat itu)dengan acara rapat pengembalian tanah ex kebun PTP XI yangdihadiri oleh Penggugat, Tergugat, PTP XI dan konsultan yangmenghasilkan keputusan secara

Mulia Industrindo Tbk ( PTP. SBKIKEF PT.MI). Berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 30 Desember 2009 ; Selanjutnya disebut : PARA PENGGUGAT. , LAWANPT. MULIA GLASS , sebuah badan hokum yang berkedudukan di Indonesia, beralamat JalanRaya Tegal Gede, Lemah Abang Cikarang Kab.

Selanjutnya atas PHK tersebut secara organisasional para pengurus PTP. SBKIKEFmeminta penjelasan kepada TERGUGAT, namun ternyata tidak ada penjelasan ;Bahwa atas tindakan PHK sepihak terhadap sdr. Parman Zamhuri selaku Wakil Bendahara Umum PTP.SBKIKEF yang bertugas mengurus keuangan organisasi, maka PTP SB KIKEF meminta kepadaTERGUGAT untuk merundingkan terlebih dahulu dengan SB KIKEF. Namun ternyata TERGUGATtetap padapendiriannya .....................pendiriannya untuk mem PHK Sdr.

Hal ini jelasjelas menunjukan bahwa TERGUGAT tidak menghormati PTP SB KIKEFsebagai organisasi serikat buruh yang legal dan berbadan hukum ;Bahwa, oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasan PHK terhadap Sdr.

ParmanZamhuri tidak mendapat tanggapan, serta dari perundingan bipartite yang tidak ada titik temunya, makatanggal 24 Desember 2009 PTP SB KIKEF melayangkan surat pemberitahuan rencana Aksi MogokKerja pertama, dengan harapan pihak TERGUGAT mau diajak berunding kembali dan mau10.11.12,mendengarkan apa yang jadi tuntutan PTP SBKIKEF, namun ternyata TERGUGAT tetap dengansikapnya tidak mau berunding (tidak terjadi kesepakatan) ;Pada tanggal 6 dan 12 Januari 2009, PTP SB KIKEF kembali mengajukan surat

pemberitahuan rencanaAksi Mogok Kerja kedua dan ketiga tetapi pihak TERGUGAT tetap saja tidak mau menanggapinya.Maka PTP SB KIKEF dengan terpaksa melakukan aksi mogok kerja akibat gagalnya perundingan,adapun tuntutannya sebagai berikut :Cabut Perjanjian Rasionalisasi yang tidak rosional dengan dalih Efisiensi ;Hentikan PHK SEPIHAK dengan alasan rasionalisasi ;Berikan Upah Layak untuk Buruh PT.Mulia Industrindo Tbk dan anak perusahaan ;Hapuskan Sistem Kerja Kontrak dan Outsoursching di PT.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah KakakKandung Penggugat bernama Ali Kandaria, dan dinikahkan oleh penghulutidak resmi bernama Hakim dan dihadiri saksi nikahnya masingmasingHal. 1 dari 10 hal Ptp No.438/Padt.P/2018/PA.Plihbernama bernama Husni dan Aisah, dengan mas kawin berupa uangsebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah);3. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat tidak ada mengucapkan sighattaklik talak;4.

Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugatkarena Tergugat bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya cukupuntuk dirinya sendiri tanopa memperhatikan Penggugat dan kehidupanrumah tangganya atau ia tidak mempunyai penghasilan tetap, sehinggatidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;Hal. 2 dari 10 hal Ptp No.438/Padt.P/2018/PA.Plihb.

TUADAAG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkanSalinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepadaKantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan KantorUrusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catatdalam register yang tersedia untuk itu;14.Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibatperkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari sekdes atasHal. 3 dari 10 hal Ptp

Penggugat telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagaiwakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan AgamaPelaihari Nomor: 438/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 27 Juli 2018 dan tanggal 27Agustus 2018 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil denganpatut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itudisebabkan suatu halangan yang sah;Hal. 4 dari 10 hal Ptp

Rabiatul AdawiahPanitera Pengganti,tid,Bayu Mukti Darmawan, S.H.Hal. 10 dari 10 hal Ptp No.438/Pat.P/2018/PA.PIih

TanahLaut, disebut sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi saksinya dimuka persidanganDUDUK PERKARABahwa Pemohon , Pemohon Il telah mengajukan surat permohonanltsbat Nikah tertanggal 14 Nopember 2018 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor508/Pdt.P/2018/PA.Pih tanggal 14 Nopember 2018 telah mengajukan halhalyang pada pokoknya adalah sebagai berikut:Hal. 1 dari 10 hal Ptp

6 tahun 5 bulanBahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggugugat pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut dan selama itu pulaPemohon dan Pemohon II tetap beragama Islam;Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusahamenanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon denganPemohon Il tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon Il tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Tanah Laut;Hal. 2 dari 10 hal Ptp

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider:Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadiladilnya (exaequo et bono);Bahwa, permohonan itsbat nikah a quo telah diumumkan di papanpengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selamatenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukankeberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon danPemohon II datang menghadap di persidangan;Hal. 3 dari 10 hal Ptp

Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanperkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan KabupatenTanah Laut;Hal. 9 dari 10 hal Ptp No 508 /Pdt.P/2018/PA.Plih4.

Gazali, S.HHal. 10 dari 10 hal Ptp No 508 /Pat.P/2018/PA.Plh

Laut, disebut sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon II dan saksisaksinya dimuka persidanganDUDUK PERKARABahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonanItsbat Nikah tertanggal 02 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 310/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 02Agustus 2018 telah mengajukan halhal yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:Hal. 1 dari 10 hal Ptp

Pemohon II tersebut danselama itu pula Pemohon dan Pemohon II tetap beragama Islam.Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusahamenanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon denganPemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon Il tersebut tidak tercatat berdasarkan Surat Keterangan TidakTerdaftar Nomor: 279/Kua.17.112/Pw.01.1/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 diKantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Batibati Kabupaten TanahLaut.Hal. 2 dari 10 hal Ptp

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider:Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa, permohonan itsbat nikah a quo telah diumumkan di papanpengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selamatenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukankeberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon danPemohon II datang menghadap di persidangan;Hal. 3 dari 10 hal Ptp

Ramlan, mas kawinnya berupa uang; Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka danPemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubunganmahram dan tidak ada halangan untuk menikah;Hal. 4 dari 10 hal Ptp No 310 /Pdt.P/2018/PA.Pih Selama masa perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahbercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama(murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan ataspernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon tidak ada mempunyaiisteri lain selain

Gazali, SHHal. 10 dari 10 hal Ptp No 310 /Pat.P/2018/PA.Plh

Ptp No 170/Pdt.P/2017/PA.Pth. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah KandungPemohon II bernama Norman. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulutidak resmi bernama Abdurrahman yang dihadiri dan disaksikan oleh saksiyang masingmasing bernama Jaidin dan Asrullah. Mas kawinnya berupa uangsebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah).. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka danPemohon Il berstatus perawan ..

Ptp No 170/Pdt.P/2017/PA.PthTakisung Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu.10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini.Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon dan Pemohon II mohonagar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyisebagai berikut:Primer:1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;2.

Ptp No 170/Pdt.P/2017/PA.PthDinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yangcocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2 ;3. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor: 18/Pem/2017 tanggal 10Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tabanio KecamatanTakisung Kabupaten Tanah Laut, yang cocok dan sesuai dengan aslinya,kemudian diberi kode P.3 ;4.

Ptp No 170/Pdt.P/2017/PA.PthBahwa selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak ada pihakyang keberatan atas perkawinan mereka;Bahwa perkawinan mereka tidak tercatat karena waktu menikah merekatidak mempunyai biaya untuk mencatatkan perkawinan mereka kle KUA.2.

Ptp No 170/Pdt.P/2017/PA.Pthdibantu oleh Dra. Hj. Laila sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihakPemohon I dan Pemohon Il;Hakim Anggota, Ketua Majelis,Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.l.Hakim Anggota, Rusdiansyah, S.Ag.Ita Qonita, S.H.I.Panitera Pengganti,Dra. Hj. LailaPerincian Biaya:1. Pendaftaran : Rp 30.000,002. Proses : Rp 50.000,003. Panggilan : Rp 440.000,004. Redaksi : Rp 5.000,005. Materai : Rp 6.000,00Jumlah Rp 531.000,00Hal. 10 dari 10 Hal. Ptp No 170/Pdt.P/2017/PA.Pih

Padangsidimpuan Tenggara, KotaPadangsidimpuan, sebagai Pemohon.Il.Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari Suratsurat perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon, saksisaksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 9 Oktober2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KotaPadangsidimpuan, Nomor 88/Pdt.P/2015/PA.Pspk, tanggal 9 Oktober 2018telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak dengan alasanalasansebagai berikut :Hal 1 dari 14 hal Ptp

Bahwa ayah dan ibu kandung anak tersebut telah sepakat untukmenyerahkan anak tersebut kepada Pemohon dan Pemohon II denganalasan Pemohon dan Pemohon II belum mempunyai keturunan, dankeadaan ekonomi ayah kandung anak tersebut kurang mampu danPemohon Il dengan Sudirman masih ada hubungan saudara, dan suratpenyerahan anak dari orangtua kandung anak tersebut kepada Pemohon dan Pemohon II telah dibuat dalam sebuat surat tertanggal 11 Februari2018;Hal 2 dari 14 hal Ptp. No.88/Pdt.P/2018/PA.Pspk9.

Sudirman bin Nasip, tempat/tgl.lahir: Kabanjahe, 2221969, Agama Islam,Hal 3 dari 14 hal Ptp. No.88/Pdt.P/2018/PA.Pspkpendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal JI. Amal BaktiLingkungan Il, kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, KotaBinjai, Sumatera Utara, ayah kandung;Nurul Aulia R. Sihombing binti Alm. Rayusnadi, tempat/tgl.lahir,Partumbukan, 23 3 1982, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanmengurus rumah tangga, tempat tinggal JI.

(m Duaratus empat puluh saturibu rupiah);Demikianlah putusan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari SelasaHal 13 dari 14 hal Ptp. No.88/Pdt.P/2018/PA.Pspktanggal 23 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan 12 Shafar 1440 Hijriyaholeh kami Drs. Abd.Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag.,dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag masingmasing sebagai Hakim anggota.

Meterai Rp 6.000,00.Jumlah Rp 241.000,00.( Duaratus empat puluh satu rupiah )Hal 14 dari 14 hal Ptp. No.88/Pdt.P/2018/PA.Pspk

TASOR bersamasamadengan la Terdakwa Il MUHAMMAD CRISTIAN SOKO BIN BLASIUS SOKO, laTerdakwa Ill JUMAIRI ALIAS SAK BIN USAMAN, beserta SAHRIL HADI BINROHAMIN (Berkas Terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekirapukul 13.30 WIB, atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Marettahun 2020, bertempat dirumah Kavel Afdeling IX PTP Mitra Ogan Desakarang Dapo Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, atausetidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah HukumPengadilan

Mitra Ogan;Bahwa pada umumnya buah kelapa sawit milik PTP Mitra Ogan memilikiciriciri yang tidak berbeda dengan milik warga sekitar namun komidel (beratratarata tandan) milik PTP Mitra Ogan lebih berat dari pada milik wargasekitar dikarenakan dilakukan pemupukan secara teratur;Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PTP Mitra Ogan mengalamikerugian lebih kurang sebanyak Rp 521.000, (lima ratus dua puluh saturibu rupiah);Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 363 Ayat

Mitra Ogan memilikiCiriciri yang tidak berbeda dengan milik warga sekitar namun komidel (beratratarata tandan) milik PTP Mitra Ogan lebih berat dari pada milik wargasekitar dikarenakan dilakukan pemupukan secara teratur;Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PTP Mitra Ogan mengalamikerugian lebih kurang sebanyak Rp 521.000, (lima ratus dua puluh saturibu rupiah);Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 480 Ke1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Menimbang, bahwa tuntutan

MitraOgan;Dikembalikan kepada PTP Mitra Ogan melalui saksi EFRANSYAH BINNANGUDIN;Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan NegeriBaturaja telah menjatuhkan putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Bta tanggal 20Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ARMAN JONI BIN M.

Putusan Nomor 165/PID/2020/PT PLG 1(satu) buah sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam tanpa plat;Dikembalikan kepada yang berhak; 1 (satu) tros/ tandan buah kelapa sawit (Sebanyak 16 tros/tandan)Dikembalikan kepada PTP Mitra Ogan melalui saksi EFRANSYAH BinNangudin;6.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 21 MeiHalaman 1 dari 13 Nomor 253/PID.SUS/2019/PTP BR.2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejal 20 Juni2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;Pengadilan Tinggi Tersebut :Telah membaca :1.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang BuktiNarkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab:119/NNF/2019 tanggal 09 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatanganiHalaman 3 dari 13 Nomor 253/PID.SUS/2019/PTP BR.oleh AKBP. ZULNI ERMA dan RHENDRI D. GINTING, S.Si dan diketahuioleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.

MELTA TARIGAN,M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu)plastik bening yang diduga berisikan butiran kristal bening narkotika jenisshabushabu shabu dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang dianalisisHalaman 5 dari 13 Nomor 253/PID.SUS/2019/PTP BR.milik Terdakwa ABDI PRATAMA Als PZ Bin GIMIN adalah positifmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan (satu) nomorurut 61 lampiran UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

M.Hum, dan Fakih Yuwono, S.H. sebagai Hakim Anggotaberdasarkan Penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Pekanbaru tanggalHalaman 12 dari13 Nomor 253/PID.SUS/2019/PTP BR.1 Juli 2019, Nomor: 253 / PID. SUS/2019/PT PBR, untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari:Rabu tanggal 7 Agustus 2019, diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakimhakim Anggotatersebut, serta H. Dabesri Bara, S.H.,M.H.

,M.H,Halaman 13 dari 13 Nomor 253/PID.SUS/2019/PTP BR.Setelah salinan putusan/petikan Dicocokan DenganAslinya ternyata sesuai dengan aslinnyaPit. Pengadilan Tinggi PekanbaruPanmud Perdata,IDA AYU NGURAH RAKNAYANI S.H..,M.H.NIP. 196604017 198803 2 001Halaman 14 dari 13 Nomor 253/PID.SUS/2019/PTP BR.Halaman 15 dari13 Nomor 253/PID.SUS/2019/PTP BR.

(PTP. SBKIKEF PT. MI) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Desember 2009.Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT ;LawanPT. MULIA KERAMIK INDAHRAYA, beralamat di Jl.

Parman Zamhuri selaku Wakil BendaharaUmum PTP SB KIKEF yang bertugas mengurus keuangan organisasi, maka PTP SB KIKEFmeminta kepada Tergugat untuk merundingkan terlebih dahulu dengan SB KIKEF. Namunternyata Tergugat tetap pada pendiriannya untuk memPHK Sdr. Parman Zamhuri walaupuntanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan PTP SB KIKEF. Hal ini jelasjelas menunjukanbahwa Tergugat tidak menghormati PTP SB KIKEF sebagai organisasi serikat buruh yanglegal dan beradan hukum.7.

Bahwa oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasan PHK terhadap Sdr.Parman Zamhuri tidak mendapat tanggapan, serta dari perundingan berpatite yang tidak adatitik temunya, maka pata tanggal 24 Desember 2008 PTP SB KIKEF melayangkan suratpemberitahuan rencana aksi mogok kerja pertama, dengan harapan pihak Tergugat maudiajak berunding kembali dan mau mendengarkan apa yang menjadi tuntutan PTP SBKIKEF, namun ternyata Tergugat tetap dengan sikapnya tidak mau berunding (tidak terjadikesepakatan

Mulia Keramik Indahraya, taggal 24 Desember2008 ;Surat Pemberitahuan Aksi Mogok Kerja No.056/PTPSBKIKEF /MI/Bks/XII/2008, tanggal 24 Desember 2008 ;: Surat Pemberitahuan Aksi Mogok Kerja ke II No.060 / PTP SBKIKEF/MI/Bks/XII/2009, tanggal 06 Januari 2009 ;Surat Pemberitahuan Aksi Mogok Kerja HI No.063 / PTP.

Parman Zamhuri selaku Wakil BendaharaUmum PTP SB KIKEF mempertanyakan COS kepada Tergugat, namun ternyata Sdr.Parman Zamhuri dikenakan PHK oleh Tergugat.Bahwa, pada tanggal 24 Desember 2008 PTP SB KIKEF melayangkan suratpemberitahuan rencana aksi mogok kerja pertama, dengan harapan pihak Tergugat maudiajak berunding kembali dan mau mendengarkan apa yang menjadi tuntutan PTP SBKIKEF, namun ternyata Tergugat tetap dengan sikapnya tidak mau berunding, dantanggal 6 dan 12 Januari 2009, PTP SB KIKEF kembali

Ptp. No. 197. IN.

Ptp. No. 197. IN. Terpadu 20151.

Ptp. No. 160/Pdt.P/2021/PA.JP.lahir Jakarta, 10 Oktober 1971, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Strata1, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Abdul Gani No. 65 RT. 008 RW.002, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, selanjutnyadisebut sebagai Pemohon IV;5. Imam Arif Rahman bin Djamaluddin alias H. M.S.Djamaluddin alias MS.

Ptp.

Ptp. No. 160/Pdt.P/2021/PA.JP.PenyerahanPanggilanPertamaTermohon6 Biaya ; Rp. 10.000Redaksi7 Biaya : Rp. 10.000Meterai Jumlah Rp. 125.000(seratus dua puluh lima ribu rupiah)Hal. 8 dari 9 hal. Ptp. No. 160/Pdt.P/2021/PA.JP.

Markasan terdaftar atas nama Hak Guna Usaha (HGU)PTPN II dahulu PTP IX, namun tetap juga menyetujui pembayaran ganti rugitanah dan bangunan kepada R.

Benar bahwa pada tahun 1996, sudah ada kegiatan inventarisasiuntuk Proyek Kanalisasi, dari hasil pendataan/ ionvertarisasi diketahuiorangorang yang punya surat tanah yakni warga masyarakat dari PTP IX.Dari warga masyarakat yang mempunyai surat antara lain :1. MISDI2. KALIMENANTI SIREGAR3. Banyak lagi orang, tapi saksi kurang ingatSedangkan dari luar warga masyarakat PTP IX (sekarang PTPNI) Bahwa lahan PTP sebanyak lebih kurang 9 atau 10 persil yangterkena proyek adalah1. Persil 82. Persil 93.

Bahwa diatas persil terdapat bangunan, ada ditanah masyarakatdan ada di tanah PTP IX. Bahwa ciri bangunan PTP IX adalah dinding papan, lantai semen,atap sebanyak 6 kopel pada 2 persil, yaitu persil 8 dan 9 Bahwa saksi tidak tahu apakah kopel tersebut termasuk yang digantirugi. Bahwa proyek masih diukur dan belum digali karena reformasiberhenti. Bahwa luas persil PTP yang terkena proyek adalah lebih kurang7,7 Ha.

Bahwa riwayat tanah asal HGU milik PTP IX berasal dari hak konsesiyakni hak yang diberikan kepada perusahaanperusahaan asing sekarangtelah dikonversasi menjadi HGU setelah keluarnyaUndangundang nomor 5Tahun 1960. Bahwa tidak mungkin ada hak lain di atas tanah eks HGU PTP IXsampai pada saat ini. Bahwa sepanjang sepengetahuan saksi, tidak ada peralihan hak diatas tanah eks HGU PTP IX, kalau ada peralihan hak dicatat di kantorPertahanan Deli Serdang.

Bahwa setahu' saksi Pemerintah Belanda menawarkan danmembangun adalah Pemerintah Belanda yang direhap oleh PTP, kemudiansetelah nasionalisasi ditempatkan karyawan PTP. Bahwa menurut saksi keluarga TUKIRAN dan R. MARKASAN tidakpernah tahu. Bahwa dilokasi tanah, rumah kantor PTP IX masih ada. Bahwa ketika perpanjangan HGU, coklat telah habis digasak olehmasyarakat, bukan ditelantarkan.N. R.

Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon II dan saksi saksi dimuka persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonanItsbat Nikah tertanggal 20 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 337/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 20Agustus 2018 telah mengajukan halhal yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:Hal. 1 dari 11 hal Ptp

yang dilakukan Pemohon denganPemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon Il tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanKurau Kabupaten Tanah Laut;Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahdari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untukmengurus mendapatkan buku nikah;Bahwa untuk kepastian hukum dan tertio administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UndangundangHal. 2 dari 11 hal Ptp

Saksi:Hal. 4 dari 11 hal Ptp No.337/Pdt.P/2018/PA.Plh1.

Tarsi bin Turadam, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirSD, pekerjaan tukang jahit, tempat tinggal di Jalan Swadaya, RT.003,RW.001 Desa Kurau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, diHal. 5 dari 11 hal Ptp No.337/Pdt.P/2018/PA.Plhhadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut : bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II karena saksimerupakan kakak ipar Pemohon I; bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yangmenikah pada

Gazali, S.H.Hal. 11 dari 11 hal Ptp No.337/Pat.P/2018/PA.PIh

Bahwa pada tanggal 19 April 2017, Pemohon dan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa TungkaranKecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.Hal. 1 dari 17 hal Ptp No 33/Pdt.P/2019/PA.PIh.

Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang NomorHal. 2 dari 17 hal Ptp No 33/Padt.P/2019/PA.PIh23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohonakan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUAKecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu.10.Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini.Berdasarkan halhal

telah ditentukan Pemohon danPemohon II datang menghadap dipersidangan;Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon Il, dengan ralat bahwaPemohon yang benar berstatus duda cerai hidup berdasar akta cerai tahun 2009,dan setelah itu Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai tahun 2017 saatmenikahi Pemohon Il;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon danPemohon II telah mengajukan alatalat bukti:Hal. 3 dari 11 hal Ptp

Adi bin Nursiah, danmaharnya uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah); .Hal. 5 dari 17 hal Ptp No 33/Pdt.P/2019/PA.PIhe Bahwa Pemohon berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon Ilberstatus janda cerai mati ;e Bahwa para pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Safi;e Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahanPemohon dan Pemohon Il tersebut;e Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga,sepersusuan atau mahram;e Bahwa permohonan ini diajukan

Gazali, S.H.Hal. 11 dari 11 hal Ptp No 33/Pat.P/2019/PA.PlIh

(PTP. SBKIKEF PT. MI) berdasarkanSurat Kuasa tanggal 30 Desember 2009. Untuk selanjutnya disebut sebagai PARAPENGGUGAT ;Melawan:PT.

Parman Zamhuri selaku Wakil BendaharaUmum PTP SB KIKEF yang bertugas mengurus keuangan organisasi, maka PTP SB KIKEFmeminta kepada Tergugat untuk merundingkan terlebih dahulu dengan SB KIKEF. Namunternyata Tergugat tetap pada pendiriannya untuk memPHK Sdr. Parman Zamhuri walaupuntanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan PTP SB KIKEF. Hal ini jelasjelas menunjukanbahwa Tergugat tidak menghormati PTP SB KIKEF sebagai organisasi serikat buruh yanglegal dan berbadan hukum.

Bahwa oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasan PHK terhadap Sdr.Parman Zamhuri tidak mendapat tanggapan, serta dari perundingan berpatite yang tidak adatitik temunya, maka pata tanggal 24 Desember 2008 PTP SB KIKEF melayangkan suratpemberitahuan rencana aksi mogok kerja pertama, dengan harapan pihak Tergugat maudiajak berunding kembali dan mau mendengarkan apa yang menjadi tuntutan PTP SBKIKEF, namun ternyata Tergugat tetap dengan sikapnya tidak mau berunding (tidak terjadikesepakatan

Parman Zamhuri selaku WakilBendahara Umum PTP SB KIKEF mempertanyakan COS kepada Tergugat, namunternyata Sdr.

Parman Zamhuri dikenakan PHK oleh Tergugat.e Bahwa, pada tanggal 24 Desember 2008 PTP SB KIKEF melayangkan suratpemberitahuan rencana aksi mogok kerja pertama, dengan harapan pihak Tergugat maudiajak berunding kembali dan mau mendengarkan apa yang menjadi tuntutan PTP SBKIKEF, namun ternyata Tergugat tetap dengan sikapnya tidak mau berunding, dantanggal 6 dan 12 Januari 2009, PTP SB KIKEF kembali mengajukan suratpemberitahuan rencana aksi mogok kerja kedua dan ketiga yang akan dilakukan padatanggal

Parman Zamhuri selaku WakilBendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas mengurus keuangan organisasi,maka PTP SB KIKEF meminta kepada Tergugat untuk merundingkan terlebihdahulu dengan SB KIKEF. Namun ternyata Tergugat tetap pada pendiriannyauntuk mem PHK Sdr. Parman Zamhuri walaupun tanpa dibicarakan dengan PTP SBKIKEF. Hal ini jelasjelas menunjukan bahwa TERGUGAT tidak menghormatiPTP SB KIKEF sebagai organisasi serikat buruh yang legal dan berbadan hukum.7.

Bahwa,oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasan PHKterhadap Sdr.

Parman Zamhuri tidak mendapat tanggapan, serta dari perundinganberpatite yang tidak ada titik temunya, maka pata tanggal 24 Desember 2008 PTP SB KIKEFmelayangkan surat pemberitahuan rencana aksi mogok kerja pertama, denganharapan pihak Tergugat mau diajak berunding kembali dan maumendengarkan apa yang menjadi tuntutan PTP SB KIKEF, namun ternyataTERGUGAT tetap dengan sikapnya tidak mau berunding (tidak terjadikesepakatan)..

Mulia Glass IndustrindoTbk, ditandatangani oleh Suryono dan Didi Sutardi PTP.SBKIKEF(diberi tanda PSA);8.10.11.12.28Surat Nomor: 060/PTP. SBKIKEF/MI/BKS/I/2009, tanggal 12 januari 2009, perihalpemberitahuan aksi mogok kerja ke JU, ditujukan kepada PT.Mulia IndustrindoTbk, fitandatangani oleh Suryono dan Didi Sutardi PTP.SBKIKEF (diberii tanda P5B);Surat Nomor: 063/PTP.

Parman Zamhuri selaku Wakil BendaharaUmum PTP SB KIKEF mempertanyakan COS kepada Tergugat, namun ternyata Sdr.Parman Zamhuri dikenakan PHK oleh Tergugat.Bahwa, pada tanggal 24 Desember 2008 PTP SB KIKEF melayangkan surat pemberitahuanrencana aksi mogok kerja pertama, dengan harapan pihak Tergugat mau diajak berundingkembali dan mau mendengarkan apa yang menjadi tuntutan PTP SB KIKEF, namun ternyataTergugat tetap dengan sikapnya tidak mau berunding, dan tanggal 6 dan 12 Januari 2009,PTP SB KIKEF kembali

Rohilah (saksi) untuk dibukukan dalambuku keuangan organisasi Serikat Pekerja PTP SBN PT.

Maka Terdakwamenemui Bendahara PTP SBN PT. Sumber Bahagia MetalindoSdri.

SumberBahagia Metalindo, maka terhadap uang kompensasi yang masihdisimpan di Keuangan PTP SBN PT. Sumber Bahagia Metalindo,Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Para Pengurus PTP SBN PT.Sumber Bahagia Metalindo yang lainnya yakni Sdr. M. Nurdin(saksi) selaku Wakil Ketua dan Sdr.

Hal ini dikarenakan PemohonKasasi/Terdakwa dan Bendahara PTP SBN PT.

Nurdin selaku Wakil Ketua PTP SBN PT. SumberBahagia Metalindo dengan nomor surat skorsing Surat Keputusan(SK) Nomor 01/SK/SBM/X/2013, dan SK Nomor 02/SK/SBM/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013. Maka Terdakwa dan M. Nurdinselaku Wakil Ketua PTP SBN PT.

MI, Tergugat juga melakukan pemotongan iuran organisasi / Cos (Check ofsystem), terhadap 1.075 orang buruh yang tergabung didalam PTP. SBKIKEFyang diantaranya juga para Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernahmenyetorkan dari hasil pemotongan itu. ke kas organisasi dimana ParaPenggugat menjadi anggota PTP. SBKIKEF PT.MI.5. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 Sdr.

Parman Zamhuri selaku WakilBendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas mengurus keuangan organisasiSBKIKEF kembali mempertanyakan COS (Check of System) tersebut kepadaTergugat, namun ternyata Sdr. Parman Zamhuri dikenakan PHK oleh Tergugat.Selanjtnya atas PHK tersebut secara organisasional para pengurus PTP SBKIKEF meminta penjelasan kepada Tergugat, namun ternyata tidak adapenjelasan.6. Bahwa atas tindakan PHK sepihak terhadap Sdr.

Parman Zamhuri selakuWakilBendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas mengurus keuangan organisasi,maka PTP SB KIKEF meminta kepada Tergugat untuk merundingkanterlebih dahulu dengan SB KIKEF. Namun ternyata Tergugat tetap padapendiriannya untuk memPHK Sdr. Parman Zamhuri walaupun tanpa dibicarakandengan PTP SB KIKEF. Hal ini jelas jelas menunjukan bahwa TRGUGATtidak menghormati PTP SB KIKEF sebagai organisasi serikat buruh yang legaldan beradan hukum.7.

Bahwa, oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasan PHKterhadap Sdr.

Parman Zamhuri tidak mendapat tanggapan, serta dari perundinganberpatite yang tidak ada titik temunya,maka tanggal 24 Desember 2008 PTP SBKIKEF melayangkan surat pemberitahuan rencana aksi mogok kerja pertama,dengan harapan pihak Tergugat mau diajak berunding kembali dan maumendengarkan apa yang menjadi tuntutan PTP SB KIKEF, namun ternyataTERGUGAT tetap dengan sikapnya tidak mau berunding (tidak terjadikesepakatan).8.