Ditemukan 1579 data
78 — 27
Bahwa apabila kesempatan Hak asuh anak tersebut diberkan kepadaPenggugat, maka Penggugat juga memohon kepada Bapak ketuaPengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadialan Agama kiranyadapat meemerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak yangbernama Anak Kedua kepada Penggugat setelah putusan ini.Bahwa Penggugat berharap Hakim Mengabulkan Gugatan Penggugatuntuk seluruhnya, menetapkan Penggugat yang berhak mengasuhterhadap dua orang lakilaki yang bernama : Anak Kedua, lahir TanjungBalai Karimun
89 — 31
tidak dikaitkan dengan BadanHukum Induknya dan Insatansi atasannya;Bahwa kekeliruan Tergugat tersebut jelas terobukti pada halaman 1dalam gugatan Penggugat dimana Penggugat hanya menyebutkanKantor Badan Pertanahan Kota Tegal dengan tidak mengaitkandengan instansi atau unit atasan Tergugat 3;Bahwa terhadap apa yang dikemukakan diatas, sangat jelas terbuktibahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepadaTergugat 3 tanpa mengaitkan instansi atasannya tidak mempunyaikualitas untuk dituntut dimuka Pengadialan
43 — 24
Bahwa dengan diajukannya Jawaban, ini merupakan Hak dariTergugat untuk menjawab Gugatan bahkan mengajukan rekonvensiterhadap Penggugat karena telah sesuai dengan Hukum Acara yangberlaku, sehingga tidak semestinya Penggugat merasa dipersulit, karenaPenggugat juga lah yang menyarankan agar datang hadir di Pengadialan,ini merupakan kesempatan Tergugat untuk menuntut Hak Tergugat,sehingga apabila Penggugat merasa dipersulit ini merupakan anggapanyang keliru dari Penggugat;7.
Terbanding/Penggugat : FONY FRANSISCUS
Terbanding/Turut Tergugat I : HONG SALAMONY
Terbanding/Turut Tergugat II : INTJE SALAMONY
Terbanding/Turut Tergugat III : ADE SALAMONY
Terbanding/Turut Tergugat IV : VONY SALAMONY
Terbanding/Turut Tergugat V : NONY SALAMONY
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon
82 — 26
Pengadilan Tinggi Ambon Nomor14/PDT/2020/PT AMB tanggal 18 Maret 2020 tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;Setelah mempelajari berkas perkara dan Turunan Resmi PutusanPengadilan Negeri Ambon Nomor 158/Pdt.G/2019/PN Amb. tanggal 4 Februari2020 dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadialan
83 — 38
Hardjasari) pada tanggal 10 Februari 2012 telah menerimakeputusan Tergugat (Bupati Purwakarta) No.503/Kep. 189 BPMFTSP/2012 dariBapak Dodih sebagai Kepala Wilayah Kecamatan Sukatani yang diterima olehBapak Wartomo Petugas Keamanan Perkebunan Gunung Putri di PerkebunanGunung Putri Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani KabupatenPurwakarta; Bahwa oleh karena obyek sengketa baru di ketahui sejak tanggal 10 Februari 2012dan didaftarkan ke pengadialan Tata Usaha Negara tanggal 07 mei 2012, makasesuai pasal
33 — 15
MakaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Ngamprah berwenangsecara relative untuk menerima, mengadili dan memutus a quo, sebagaimanaketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No 7 tahun1989 tentang Pengadialan Agama joHal 27 dari 46 Nomor: 113/Pdt.G/2020/PANphPasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugatdatang menghadap di persidangan secara in person, maka untuk menegakkanketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan
83 — 12
merupakan tindakan pidanayang diatuar dan diancam dengan pasal 363 ayat 4e KUHAP dan terhadapperbuatan para Penggugat tersebut telah dilaporkan kepada piihak kepolisian.Bahwa para Penggugat nampaknya kurang menguasai hukum acara berkenaandengan beracara di pengadilan agama khususnya dalam menangani perkara waris,demikian ini dapat dibuktikan bahwa dalam dalil posita gugatannya maupun dalilpetitumnya mencantumkan ganti rugi materiil dan immateriil, dikarenakan dalamsengketa waris yang diselesdaikan di pengadialan
JUANDA, ST
Termohon:
Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia Cq Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Cq Satuan Polisi Kehutanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau
74 — 47
membuat berita acarapengamanan barang bukti dan berita acara penitipan barang buktiadalah sudah merupakan rangkaian tindakan penyitaan akan tetapitindakan tersebut adalah cacat hukum sebab tidak adanya izin KetuaPengadilan Negeri setempa,t sehingga tindakan tersebut batal demihukum, sebab penyitaan adalah pengambil alihan barang buktimenjadi di bawah kekuasaan si penyita dan setiap tindakanpenyitaan terhadap suatu objek maka harus dilakukan sesuai denganhukum acara yaitu harus mendapat izin Ketua Pengadialan
102 — 24
telanaipura, Kemudian Saksi Pun berhenti ,setelah itu Saksimeminta Tolong kepada warga di tempat taman Anggrek tersebutuntuk Melihat teman Saksi yang Ada di Depan kantor pengadilanjambi, selanjutnya Orang tersebut pergi kearah kantor depanpengadilan negeri jambi , tidak lama kemudian datang danmengatakan kepada Saksi bahwa benar tidak ada Orang Di sana ,selanjutnya Saksi pergi berjalan Kaki kearah Kantor pengadilan jambi.Selanjutnya Saksi bertemu dengan Korban MUHAMMAD FIKRIRIZKITA ZATI di Depan kantor Pengadialan
DODHY ARYO YUDHO, SH.
Terdakwa:
WANDI Bin ABDULLAH JAKARIA
99 — 18
BAKRI dan WANDI sempat mengatakan kalauWANDI siap bertemu dengan IDAWATI di Pengadialan dan WANDI adamengatakan kalau TANAH TERSEBUT dibelinya dari saksi kemudiansaksi terkejut padahal sebenarnya tanah tersebut saksi beli dan percadariWANDI.4.
230 — 287
Eksepsi terhadap Perubahan GugatanPerubahan Gugatan Yang Dilakukan Para Penggugat TelahBertentangan Dengan Azas Azas Hukum Acara Sehingga MelanggarKetentuan Yang Digariskan Pasal 127 Rv Dan Pedoman TeknisAdministrasi Dan Teknis Peradilan Buku I Edisi 2007 Mahkamah AgungRi 2008 Halaman 58 Huruf K Mengenai Perubahan Gugatan;Bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat telah mendaftarkangugatannya dengan perihal: Gugatan Perwakilan Kelompok (ClassAction) Mengenai Wakaf pada Pengadialan Agama Cilegon tertanggal25
Eksepsi Terhadap Perubahan Gugatan.Perubahan Gugatan Yang Dilakukan Para Penggugat TelahBertentangan Dengan Azas Azas Hukum Acara Sehingga MelanggarKetentuan Yang Digariskan Pasal 127 Rv Dan Pedoman TeknisAdministrasi Dan Teknis Peradilan Buku Il Edisi 2007 MahkamahAgung Ri 2008 Halaman 58 Huruf K Mengenai Perubahan Gugatan;Bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat telah mendaftarkangugatannya dengan perihal: Gugatan Perwakilan Kelompok (ClassAction) Mengenai Wakaf pada Pengadialan Agama Cilegon tertanggal25
sebagai berikut :DALAM EKSEPSI1.Eksepsi Terhadap Perubahan GugatanPerubahan Gugatan Yang Dilakukan Para Penggugat Telah BertentanganDengan AzasAzas Hukum Acara Sehingga Melanggar Ketentuan YangDigariskan Pasal 127 Rv Dan Pedoman Teknis Administrasi Dan TeknisPeradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2008 Halaman 58 HurufK Mengenai Perubahan Gugatan ;Bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat telah mendaftarkangugatannya dengan perihal Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)Mengenai Wakaf pada Pengadialan
54 — 27
Sudirman No.28, Kota Dumai, berdasarkan surat kuasa Khusustertanggal 06September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadialan Negeri Dumai dibawah Reg.No.162/.SK./PN.Dum. tertanggal 06 September 2012 ;Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Majelis mendamaikan para pihak yang berperkaramelalui Hakim Mediasi yaitu Sdr.
90 — 61
Bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa padatanggal 8 Juni 2000 sebagaimana dalil Penggugat pada gugatan perkara No. 225/Pdt.G/2000/PN.JKT.BAR. pada angka 12 poin ke 2, yang menyebutkan bahwadalam penerbitan sertipikat, Penggugat telah blokir ke Badan PertanahanKotamadya Jakarta Barat No. 1588/ADPSK/VI 2000, tanggal 8 Juni 2000 yangdimohonkan untuk penerbitan sertipikat a quo, dan Penggugat dalam perkaraperdata di Pengadialan Negeri Jakarta Barat telah menyebutkan secara rincimengenai pengumuman
FREDDY IRWANTO
Tergugat:
PT. BANK DBS INDONESIA Cabang Medan
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Padang Sidimpuan
2.Badan Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal
3.PT. Balai Lelang Dhanapala
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatra Utara Cq. Badan Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal
67 — 15
Melawan Hukum (Onrecht Machtigedaad) yang sangatmerugikan Penggugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1365Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yang berbunyi : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seoranglain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut .Bahwa Perbuatan Tergugat telan melanggar kaidahn hukum dimanaseharusnya Pihak Tergugat tidak dapat melakukan Pelelangan tanpa terlebihdahulu. adanya permohonan kepada Ketua pengadialan
140 — 81
Hakim Pengadialan Negeri Bengkayang,sejak tanggal 8 Desember 2015sampai dengan tanggal 6 Januari 2016;. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 7Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;. Diperpanjang pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejaktanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;.
46 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan a quo bersifat kontradiktif, sebagaimana terbuktidari:e Putusan Pengadialan Pajak a quo, didalamnya memuat duaunsur yang sekaligus bertentangan satu) sama iain.Pertanyaanya adalah unsur manakah yang dipakai?
101 — 56
Jl, yaitu sebesar Rp.182.000.000.000,00;ATAUApabila Bapak Ketua Pengadialan Negeri Jakarta Pusat berpendapatlain, Penggugat mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untukPenggugat hadir kuasanya BONIFASIUS GUNUNG, SH berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 17 September 2015, sedangkan untuk Tergugathadir kuasanya SHOFIA MARISSA, SH., CAESAR RAHMATSYAH, SH danRAHEL, SH.M.Hum para Jaksa Pengacara Negara berkantor di Jalan MerpatiBlok
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DWINANTO AGUNG WIBOWO, SH.,MH
137 — 91
dan salinan kontra memori bandingtersebut telah disampaikan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 17 September 2018 yang ditanda tangani oleh Mamba Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Takalar;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memoribanding tertanggal 4 September 2018 yang diterima di kepaniteraan PengadilanTinggi Makassar pada tanggal 26 September 2018 dan salinan kontra memoriHim 17 dari 53 him Put No.510/PID.SUS/2018/PT.MKSbanding tersebut telah dikirim ke Pengadialan
43 — 44
AsnerHal ini terlampir di dalam Toga Siregar ;Berdasarkan alasanalasanyang diuraikan tergugat/pembanding diatas telahterbukti bahwa Judex Factie Pengadialan Tingakt Pertama tidak objektifberpihnak memeriksa perkara serta tidak lengkap memberi alasanalasanpertimbanganhukum bilamanaBapak KetuaPengadilan Tinggi Sumatera Utaracq Majelis Hakim pada tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkaraini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut : Menerima memori banding tergugat/pembanding untuk
65 — 15
Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2018/PA.Amt.4.54 sampai dengan 4.63 didalam gugatan tidak bisa diterima karenamerupakan karangan baru yang tidak mempunyai dasar, merupakanpenghianatan terhadap surat persetujuan pembagian harta tahun 1982,penghianatan terhadap keputusan Pengadilan Agama tahun 1992 No119/Pdt.G/1992/PA.Amt, penghianatan surat pernyataan dari kepolisiantahun 1993, penghianatan putusan Pengadialan Negeri Amuntai tahun2002 No 83/pid/B/2002.PN.Amt;5.