Ditemukan 1556 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-02-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 256/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 13 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Eddy Arta Wijaya, SH.
Terdakwa:
Vasil Kostadinov Nikolov
340358
  • Pada tahun 2016, saya pernah bersaksi sebagai ahli digital forensic diPengadilan Negeri Tabanan, terkait dengan kasus pornografi anak.c. Pada tahun 2017, saya pernah bersaksi sebagai ahli digital forensic diPengadilan Negeri Semarapura, terkait dengan kasus pornografi anakdan di Pengadilan Negeri Denpasar terkait kasus pornografi.Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 256/Pid. Sus/2019/PN Dpsd.
Register : 15-03-2022 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan PN WAINGAPU Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Wgp
Tanggal 21 April 2022 — Penuntut Umum:
DEWI A.M HUMAU, SH
Terdakwa:
MARDIANTO WUKA MBILIYORA alias ARDI
280236
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa MARDIANTO WUKA MBILIYORA alias ARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYEBARLUASKAN PORNOGRAFI sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang
Register : 13-11-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN KANDANGAN Nomor 13/Pid.Sus-anak/2015/PN Kgn
Tanggal 3 Desember 2015 — Terdakwa Anak
15439
  • Peradilan PidanaAnak, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol To TheConvention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child ProstitutionAnd Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi HakHak Anak MengenaiPenjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi
Register : 11-06-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN KANDANGAN Nomor 02/Pid.Sus-anak/2015/PN Kgn
Tanggal 29 Juni 2015 — Terdakwa Anak
9424
  • Peradilan PidanaAnak, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol To TheConvention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child ProstitutionAnd Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi HakHak Anak MengenaiPenjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi
Register : 19-09-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Bna
Tanggal 20 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.Indriani Rachman, SH
2.SYARIFAH ROSNIZAR. A, SH.
Terdakwa:
IRHAM HELMI Bin Alm NURUDDIN
12123
  • UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dipertegas denganKetentuan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 04Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SistemPeradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 8 UndangUndang No. 12 Tahun 1995tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 26 UndangUndang No.13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 5 UndangUndang No.39 Tahun 1999tentang Hak Azasi Manusia, Pasal 1 angka (4) UndangUndang No. 44 Tahun2008 tentang Pornografi
Register : 16-11-2016 — Putus : 06-02-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN SWL
Tanggal 6 Februari 2017 — Nofrizal Panggilan Rizal Bin Karnaini
11823
  • perubahan atas UndangUndang Nomor : 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak diatur perihal kewajiban dan tanggung jawabpemerintah dan lembaga negara lainya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada := Anak dalam situasi darurat; Anak yang berhadapan dengan hukum; # Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual; Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); Anak yang menjadi korban pornografi
Register : 15-03-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN TENGGARONG Nomor 185/Pid.B/2016/PN Trg
Tanggal 16 Agustus 2016 — BAJURI Bin H. ANDA TAIB.
140109
  • Dalam batasan undangundang disebutkan bahwa Informasi melalui penyiarantelevisi dibatasi dalam bentuk larangan untuk menyiarkan siaran yang mengandung unsurkekerasan, unsur pornografi atau halhal yang bersifat negatif lainnya sebagaimana merujukpada ketentuan pasal 36 UU. No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran agar tujuan penyiaransebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 UU. No. 32 tahun 2002 tentang penyiarandapat tercapai.
Register : 14-12-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 13-02-2022
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kph
Tanggal 25 Januari 2022 — Penuntut Umum:
TOMY NOVENDRI,S.H.,M.Kn
Terdakwa:
HANA MULYATI Als HANA Binti BASRI
359338
  • Tidak semua pornografi atauketelanjangan itu melanggar kesusilaan, harus dilihat konteks sosial budayadan tujuan muatan itu.
Register : 25-01-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AULIA RAHMAN, SH
Terdakwa:
PUPUT RENI HANDAYANI
547358
  • tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 3,Pasal 4 dan Pasal 5 Jo 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atauPasal 363 KUHP dan/atau Pasal 263 KUHP dan/atau dan/atau Pasal 82dan 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan/atau Pasal 55KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi NomorLP/B/973/VIII/2018/Bareskrim, tanggal 08 Agustus 2018;Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan serta pengalaman atau keahliansaksi di bidang Pornografi
Upload : 10-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 40/Pid.Sus/2013/PN.Plg
Hasan
9242
  • Pengangkut membawabarang impor:1) Berupa Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak SaranaPengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masukyang diberikan dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang diberikanpembebasan bea masuk dan cukai;2) Berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal darihewan, ikan, dan tumbuhan;3) Berupa narkotika, psikotropika, prekursor, obatobatan, senjata api, senjataangin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi
Putus : 29-09-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1807 K/PID.SUS/2015
Tanggal 29 September 2015 — MOSTAFA MORADALIVAND Bin MORADALI
10076 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam salah satu poin risalah Yogyakarta yangdisampaikan dalam Kongres Umat Islam Indonesia ke6, disampaikankepada seluruh lapisan masyarakat untuk mewaspadai danmenghindarkan diri dari budaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam,dan budaya luhur bangsa seperti penyalahgunaan Narkoba, minumankeras, pornografi dan pornoaksi, pergaulan bebas dan perdaganganbebas. "Dalam risalah itu sudah jelas bahwa Narkoba sudah sangatmembahayakan bangsa dan negara. Karena itu, kami mendukunghukuman mati.
Putus : 24-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/PID.SUS/2013/PN. TIPIKOR.SMG
Tanggal 24 Oktober 2013 — Drs.BAMBANG JOKO MULYONO BIN KASIMAN
488
  • telahditetapkan kelayakannya oleh Dinas terkait di tingkat provinsi; Khusus buku panduan pendidik, dapat menuntun dan mengembangkankecakapan akademik dan professional guru serta mengembangkankreativitas dan motivasi guru dalam memperkaya materi pelajaran; Memperkaya kurikulum tingkat satuan pendidikan; Menunjang pemenuhan kebutuhan perpustakaan sekolah; Tidak bias jender, dan menghindari halhal yang mengadu domba karenaperbedaan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan); Tidak memuat halhal yang bersifat pornografi
    telahditetapkan kelayakannya oleh Dinas terkait di tingkat provinsi;105 Khusus buku panduan pendidik, dapat menuntun dan mengembangkankecakapan akademik dan professional guru serta mengembangkankreativitas dan motivasi guru dalam memperkaya materi pelajaran; Memperkaya kurikulum tingkat satuan pendidikan; Menunjang pemenuhan kebutuhan perpustakaan sekolah; Tida bias jender, dan menghindari halhal yang mengadu domba karenaperbedaan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan); Tidak memuat halhal yang bersifat pornografi
    telahditetapkan kelayakannya oleh Dinas terkait di tingkat provinsi;Khusus buku panduan pendidik, dapat menuntun dan mengembangkankecakapan akademik dan professional guru serta mengembangkankreativitas dan motivasi guru dalam memperkaya materi pelajaran;Memperkaya kurikulum tingkat satuan pendidikan;Menunjang pemenuhan kebutuhan perpustakaan sekolah;Tidak bias jender, dan menghindari halhal yang mengadu dombakarena perbedaan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan);Tidak memuat halhal yang bersifat pornografi
Putus : 29-03-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 882/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr
Tanggal 29 Maret 2016 — KIM SUNG KU
364258
  • hukum atas lagulagu atau video klip yangbertanggung jawab adalah pembuat franchaise.Bahwa saksi tidak tahu tentang bukti invoice di Room 003 dengan bukti invoiceNo.B 08387 dan saksi tahu setelah di Penyidik, namun kalau diperhatikanmemang ada logo tertulis Vista, diambil darimana saksi tidak tahu.Bahwa yang membedakan untuk lagu Bara bere dengan kode 10000 dan kode10327 adalah lirik lagu dan video klipnya berbeda, untuk yang kode 10000liriknya tidak sesuai dengan aslinya karena mengandung unsure pornografi
    Vizta Sarinah yang mempunyai cirri khusus dengan dua layar yangatas dipergunakan untuk video klip karaoke sedangkan yang layar bawahdipergunakan untuk memilih lagu karaoke dan didalam list lagu tersebutterdapat dua judul lagu Bara bere dengan kode 10000 dan kode 10327 denganpenyanyi Siti Badriah.Bahwa yang membedakan untuk lagu Bara bere dengan kode 10000 dan kode10327 adalah lirik lagu dan video klipnya berbeda, untuk yang kode 10000liriknya tidak sesuai dengan aslinya karena mengandung unsure pornografi
Register : 20-03-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 31-03-2019
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Drh
Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
SIGIT SAMBODO, S.H, M.Hum.
Terdakwa:
SEPTY IDRIS SESE, S.KMM
14078
  • Tahun 2019 memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan perkaratindak pidana pornografi dan atau tindak pidana kesusilaan (vide Pasal10 UU No. 44 Tahun 2008 jo Pasal 281 Ke1 dan Ke2 KUHPw.
Register : 01-04-2020 — Putus : 08-05-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 28-K/PMT.I/BDG/AD/IV/2020
Tanggal 8 Mei 2020 — Pembanding/Terdakwa : Bismar Purba
Terbanding/Oditur : DARWIN HUTAHAEAN, SH
353257
  • Bahwa perbuatan Terdakwa yang jelasjelas merusak kesopanan di muka umumdiatur cukup jelas dalam ketentuan perundangundangan yang berlaku di negara RIyang antara lain KUHP, UU IT, dan UU Pornografi tinggal menyesuaikan danmencocokkan saja mana ketentuan hukum yang lebih tepat diterapkan atas perbuatanTerdakwa dan menurut hemat kami KUHP dalam Pasal 281 ke1 sudah tepat dansesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 28K/PMTI/AD/V/2020d.
Register : 17-03-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 48/PID.B/2015/PN.Sbw
Tanggal 3 Juni 2015 — * Pidana - SYAMSUDDIN ALS BIOK AK H. JANALIA
8137
  • RONALD OMMY YULYANTHO, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informasi Nusa Tenggara Barat dengan jabatan Fungsional PranataKomputer.Bahwa ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalahpengiriman SMS yang berisi pengancaman melalui Hand Phone.18Bahwa sebelum perkara ini, ahli pernah ditunjuk sebagai ahli terkait tindak pidana dibidang ITE yakni dalam perkara Pornografi
Register : 27-10-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 19-01-2022
Putusan PN TAIS Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tas
Tanggal 15 Nopember 2021 — Pemohon:
1.MUFRAN IMRON, SE BIN RAFIUDDIN
2.BERMAWI BIN ABDUL MUIS
10661
  • Pasal 1 angka 4 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bahwaanak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas)tahun.e. Pasal 1 angka 5 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa anak adalah seseorangyang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yangmasih dalam kandungan.5. Dalam pemeriksaan hakhak Tersangka, sbb:a. a.n.
Register : 24-09-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Pts
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
BUDI MURWANTO S.H
Terdakwa:
SAFNAD LIU Als SAF Anak Dari JERMIAS LIU
252172
  • 2005; Bahwa pekerjaan yang tidak boleh dipekerjakan dilakukan oleh anaksebagaimana dimaksud dalam pasal 74 Undang Undang nomor 13 tahun2003 tentang ketenagakerjaan yaitu :a) Ayat (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak padapekerjaanpekerjaan yang terburukb) Pekerjaanpekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :1) segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya2) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anakuntuk pelacuran, produksi pornografi
Register : 27-10-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 19-01-2022
Putusan PN TAIS Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tas
Tanggal 15 Nopember 2021 — Pemohon:
1.MUFRAN IMRON, SE BIN RAFIUDDIN
2.BERMAWI BIN ABDUL MUIS
164135
  • Pasal 1 angka 4 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bahwaanak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas)tahun.e. Pasal 1 angka 5 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa anak adalah seseorangyang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yangmasih dalam kandungan.5. Dalam pemeriksaan hakhak Tersangka, sbb:a. a.n.
Register : 08-10-2015 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 15 Maret 2016 —
423311
  • diklasifikasikan sebagaitindak pidana perdagangan oranga yaitu : ke satu Unsur Proses yaitu meliputiPerekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan, Unsur ke dua43Cara atau Jalan untuk terciptanya tindak pidana tersebut yang meliputi ancaman,pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, kecurangan atau penyalahgunaankekuasaan dan yang ke tiga Tujuan yaitu sesuatu yang diharapka dari adanya tindakpidana tersebut yang meliputi eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasiseperti prostitusi, pornografi