Pemohon Banding pertama kalimengetahui kenaikan tarif PPnBM pada tanggal 14 April 2014melalui artikel Kompas.com yang memberitakan secara kelirubahwa tarif PPnBM naik secara efektif pada tanggal 19 April2014. Sedangkan faktanya kenaikan tarif PPnBM sudah berlakusecara efektif pada tanggal 17 April 2014.

Pertama: Pemohon Banding baru bisa mendapatkan informasimengenai kenaikan tarif PPnBM menjadi 125% pada tanggal 14April 2014 dari sebuah artikel Kompas.com yang memberitakanbahwa kenaikan tarif PPnBM berlaku secara efektif pada tanggal19 April 2014 (tidak benar).

Pada saat Pemohon Bandingmencoba mengklarifikasi informasi ini ke KementerianPerindustrian dan Terbanding pada tanggal 14 April 2014,Pemohon Banding justru mendapat keterangan lisan bahwainformasi dalam artikel Kompas.com belum valid dan tidak dapatdipertanggungjawabkan karena hingga saat ini belum adakepastian waktu keberlakuan tarif PPnBM yang baru.

Hal inimembuat Pemohon Banding mempunyai anggapan bahwakenaikan tarif PPnBM yang baru belum pasti dan penerapannyatidak akan dilakukan dalam waktu dekat;Meskipun demikian, Pemohon Banding berupaya melakukanpembayaran pajak barang impor sebelum tanggal 19 April 2014dengan asumsi bahwa informasi dalam artikel Kompas.com iniadalah benar.

Putusan Nomor 993/B/PK/PJK/201764/2014, Pemohon Banding baru mengetahui secara pasti bahwainformasi dalam artikel Kompas.com yang memberitakankenaikan tarif PPnBM berlaku sejak tanggal 19 April 2014 adalahkeliru;faktanya, PMK Nomor 64/2014 berlaku secara efektif padatanggal 17 April 2014 (hanya 3 hari setelan Pemohon Bandingmendapatkan informasi dari berita Kompas.com pada tanggal 14April 2014).

(P1)3 Bahwa pernyataanpernyataan Tergugat tersebut dilakukan Tergugat khususnya dalamartikel yang menjadi laporan utama dengan judul Mencengkeram Kuat di Telkom,artikel dimana laporan utama tersebut menyoroti halhal yang semestinya tidak bolehterjadi di Telkom. Laporan tersebut dijabarkan mulai dari halaman 4 hingga halaman9.

majalah Prioritas Edisi 41, terbitan tertanggal 2228Oktober 2012 halaman 6 artikel judul Mengatur Telkom dari Lapangan Golf(sesuai dengan aslinya)Hal 45 dari 87 Hal Putusan No. 673/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel4 BuktiP2c : Artikel majalah Prioritas Edisi 41, terbitan tertanggal 2228Oktober 2012 halaman 7 dengan judul Menabur Talak Menuai Pailit (sesuai denganaslinya)5 BuktiP2d: Artikel majalah Prioritas Edisi 41, terbitan tertanggal 2228Oktober 2012 halaman 8 dengan judul Sengkarut di Tubuh Telkom (sesuai

denganaslinya)6 BuktiP2e : Artikel majalah Prioritas Edisi 41, terbitan tertanggal 2228Oktober 2012 halaman 9 dengan judul Telkom Diurus seperti Partai Politik (sesuaidengan aslinya) ;7 BuktiP3a : Artikel dari website prioritasnews.com Edisi 45 Tahun 11925 Nopember 2012 dengan judul Siasat Menggalang Amunisi (sesuai denganaslinya)8 BuktiP3b~ : Artikel dari website prioritasnews.com Edisi 45 Tahun 11925 Nopember 2012 dengan judul Mengatur Telkom dari Lapangan Golf (sesuaidengan aslinya)9 Bukti P4

yang menjadi laporan utamadengan judul Mencengkeram Kuat di Telkom, dalam artikel Laporan Utama tersebutTergugat selaku Ketua Assosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel) telahmemberikan pernyataanpernyataan antara lain :a Salah satu modus partai mengeruk dana lewat proyek BUMN, adalah denganmenempatkan orang kepercayaannya.

Proyekproyek diBadan Usaha Milik Negara menjadi incaran;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3b : Artikel dari websiteprioritasnews.com Edisi 45 Tahun 1 / 1925 Nopember 2012 dengan judul MengaturTelkom dari Lapangan Golf, membuktikan bahwa Turut Tergugat telah memberitakanArtikel dengan Laporan Utama MENGATUR TELKOM DARI LAPANGAN GOLF,Perombakan besarbesaran Pejabat Teras PT.

PemohonBanding pertama kali mengetahui kenaikan tarif PPnBMpada tanggal 14 April 2014 melalui artikel Kompas.comyang memberitakan secara keliru bahwa tarif PPnBM naiksecara efektif pada tanggal 19 April 2014. Sedangkanfaktanya kenaikan tarif PPnBM sudah berlaku secaraefektif pada tanggal 17 April 2014.

alasan hingga saat ini belum adakejelasan kapan tarif PPnBM yang baru akanberlaku.15 dan 16 Dengan asumsi bahwa informasi dalam Untuk dapat melakukan pembayaran pajakApril 2014 artikel Kompas.com adalah benar maka kendaraan impor, dalam situasiPemohon Banding segera melakukan yang sangat terdesak, Pemohon Banding penanganan mendesak (rush handling)untuk proses pembayaran pajak kendaraanimpor sebanyak 114 dari 439 unit (termasukBarang Impor Objek Sengketa).

Pada saat Pemohon Banding mencobamengklarifikasi informasi ini ke Kementerian Perindustriandan Terbanding pada tanggal 14 April 2014, PemohonBanding justru mendapat keterangan lisan bahwainformasi dalam artikel Kompas.com belum valid dantidak dapat dipertanggungjawabkan karena hingga saat inibelum ada kepastian waktu keberlakuan tarif PPnBMyang baru.

Hal ini membuat Pemohon' Bandingmempunyai anggapan bahwa kenaikan tarif PPnBM yangbaru belum pasti dan penerapannya tidak akan dilakukandalam waktu dekat;Meskipun demikian, Pemohon Banding berupayamelakukan pembayaran pajak barang impor sebelumtanggal 19 April 2014 dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com ini adalah benar.

Putusan Nomor 1205/B/PK/PJK/2017Banding baru mengetahui secara pasti bahwa informasidalam artikel Kompas.com yang memberitakan kenaikantarif PPnBM berlaku sejak tanggal 19 April 2014 adalahkeliru;Faktanya, PMK No. 64/2014 berlaku secara efektif padatanggal 17 April 2014 (hanya 3 hari setelan PemohonBanding mendapatkan informasi dari berita Kompas.compada tanggal 14 April 2014).

G/2010/PN.Jak.Sel yangdiajukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas,pihak Penggugat/Tergugat Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya yang terdahulu,dari Kantor Hukum Widjaja & Associates juga memberikan pernyataan dalamharianharian sebagai berikut:a Harian Bisnis Indonesia tertanggal 25 Januari 2011 halaman 10dengan judul artikel Tigaraksa dan Caraka Berseteru SoalKiriman Barang.b Harian Tabloid Kontan tertanggal 4 Maret 2011 halaman 21 denganjudul artikel Pengadilan Menolak

Gugatan Tigaraksa.c Harian Bisnis Indonesia tertanggal 7 Maret 2011 halaman 10 denganjudul artikel PT Tigaraksa Pertimbangkan Gugatan Baru LawanCaraka.Dalam media surat kabar sebagaimana tersebut di atas, Penggugat/TergugatRekonpensi melalui Kuasa Hukumnya yang terdahulu pada intinya menyatakanbahwa Tergugat/Penggugat Rekonpensi bertanggungjawab atas kerusakanbarangbarang milik Penggugat/Tergugat Rekonpensi yang dikirim denganmenggunakan jasa dari Tergugat/Penggugat Rekonpensi yang berarti secaralangsung

Hukumnya di harianharian tersebut di atassehingga tidaklah berlebihan apabila Tergugat/PenggugatRekonpensi meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini untuk menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensimembuat permohonan maaf di Harian Bisnis Indonesia danTabloid Harian Kontan dengan ukuran (satu) halaman penuhterkait dengan Gugatan yang telah dilakukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah diberitakan di:a Harian Bisnis Indonesia tertanggal 25 Januari 2011 halaman 10 denganjudul artikel

dengan 2010sebagai Petugas Cek in barang di Penggugat, dan sekarang bertugas di BagianAdministrasi;e Bahwa perusahaan Penggugat bergerak dibidang pergudangan danpensgiriman barang/distributor; Bahwa proses pengiriman dan penerimaan barang yang berada padaPenggugat adalah setelah menerima pengiriman yang turun dari mobil, kitalakukan pengecekan, setelah dicek tidak ada masalah lalu dimasukan ke dalamgudang, Sedangkan proses pengiriman ada prosedurnya dengan dilakukanpengecekan tentang barang, tentang artikel

Artikel berjudul Pengadilan menolak Gugatan Tigaraksa yang dimuat padaHarian Kontan tertanggal 4 Maret 2011 halaman 21, fotocopy sesuai dengan asli,(diberi tanda bukti T8b);26 Artikel berjudul PT Tigaraksa Pertimbangkan Gugatan Baru Lawan Carakayang dimuat pada Harian Bisnis Indonesia, tertanggal 7 Maret 2011, fotocopysesuai dengan asli, (diberi tanda bukti T8c);Surat bukti tersebut berupa fotocopy, telah diberi meterai cukup dan diberi tanda T1 asampai dengan T 8 c, juga telag dicocokkan dengan

Pemohon Banding pertama kali mengetahui kenaikan tarifPPnBM pada tanggal 14 April 2014 melalui artikel Kompas.com yangmemberitakan secara keliru bahwa tarif PPnBM naik secara efektif padatanggal 19 April 2014. Sedangkan faktanya kenaikan tarif PPnBM sudahberlaku secara efektif pada tanggal 17 April 2014.

ini Pemohon Banding terlebin dahulu menguraikankronologi proses pembayaran PPnBM atas kendaraankendaraan imporPemohon Banding sebanyak 439 unit (termasuk Barang Impor ObyekSengketa) untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang situasi yangdihadapi oleh Pemohon Banding pada saat proses pembayaran pajakkendaraankendaraan impor Pemohon Banding: TanggalKejadianKeterangan 14 April 2014Pemohon Banding pertama kaiimendapat informasi mengenai kenaikantarif PPnBM barang mewah dari 75%menjadi 125% dari artikel

Pertama: Pemohon Banding baru bisa mendapatkan informasi mengenaikenaikan tarif PPnBM menjadi 125% pada tanggal 14 April 2014 darisebuah artikel Kompas.com yang memberitakan bahwa kenaikan tarifPPnBM berlaku secara efektif pada tanggal 19 April 2014 (tidak benar).Pada saat Pemohon Banding mencoba mengklarifikasi informasi ini keKementerian Perindustrian dan Terbanding pada tanggal 14 April 2014,Pemohon Banding justru mendapat keterangan lisan bahwa informasidalam artikel Kompas.com belum valid dan

Hal ini membuat PemohonBanding mempunyai anggapan bahwa kenaikan tarif PPnBM yang barubelum pasti dan penerapannya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat;meskipun demikian, Pemohon Banding berupaya melakukanpembayaran pajak barang impor sebelum tanggal 19 April 2014 denganasumsi bahwa informasi dalam artikel Kompas.com ini adalah benar.Dalam konteks ini Pemohon Banding menganggap tidak ada kekuranganbayar PPnBM sebesar 50% karena pembayaran pajak kendaraankendaraan impor (termasuk Barang Impor Obyek

Kedua: Pemohon Banding baru bisa mendapatkan dokumen fisik PMKNo. 64/2014 pada tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 17.00 WIB yangdiunduh dari website Departemen Keuangan RI setelah sebelumnyaPemohon Banding mendatangi kantor Dirjen Bea Cukai Rawa Mangun.Setelah membaca PMK No. 64/2014, Pemohon Banding barumengetahui secara pasti bahwa informasi dalam artikel Kompas.comyang memberitakan kenaikan tarif PPnBM berlaku sejak tanggal 19 April2014 adalah keliru;Faktanya, PMK No. 64/2014 berlaku secara efektif

., DirekturStrategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, tentang: Pengelolaan Sumber Daya Nasionaluntuk Pertahanan Negara; diambil dari internet.P2d : Artikel dari Harian Ekonomi NERACA (Http: /Awww. neraca.co.id) tanggal 1 Oktober 2019 yang ditulis olehMohar Syarif, berjudul: RUU PSDN Disahkan, SistemPertahanan Negara Makin Kuat; diambil dari internet.P2e: Artikel dari Detik news tanggal 26 September 2019, pukul,13.13 WIB, berjudul: Tok, DPR Sahkan RUU soal BelaNegara jadi UU; diambil

Akibat postingan tersebut pihak LippoGroup merasa keberatan dikarenakan isi dan artikel tersebut menyesatkandan tidak benar;Bahwa selanjutnya terhadap tindak lanjut perkara tersebut di atas, makapada tanggal 18 September 2017 Terdakwa ditangkap oleh saksi M.YUSUF (TIM SIBER Bareskrim Polri) di tempat tinggal Terdakwa di BlessingResidence yang beralamat di Jalan Komando Raya RT 4/RW 2 Nomor 19,Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan kamar Nomor 104dan kemudian dilakukan penyitaan terhadap

Akibat postingan tersebut pihak LippoGroup merasa keberatan dikarenakan isi dan artikel tersebut menyesatkandan tidak benar;Bahwa selanjutnya terhadap tindak lanjut perkara tersebut di atas, makapada tanggal 18 September 2017 Terdakwa ditangkap oleh saksi M.YUSUF (TIM SIBER Bareskrim Polri) di tempat tinggal Terdakwa di BlessingResidence yang beralamat di Jalan Komando Raya RT 4/RW 2 Nomor 19,Halaman (2 Putusan Nomor 50/Pid Plw/208/PT.DK/Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan kamar

No. 674 K/Pid/2013 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955tanggal 3 Maret 1955 tentang Penunjukan Kepala Kantor PelayananPendaftaran Tanah sebagai Pegawai Pencatat Balik Nama untukkapalkapal; Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Republik IndonesiaNomor : 11 Tahun 1959 tanggal 26 September 1959 tentang PajakHasil Bumi; Artikel Kilas Perkembangan Pendaftaran Tanah; Modul pembinaan Hukum SPPT dan NJOP dalam pembuktianHukum;Tetap terlampir dalam berkas perkara;C.

Novum PK3 berupa artikel judul Bidadari Mungil: Kopi Tiammenyatakan:Halaman 2 Paragraf ke2 menyatakan:KOPITIAM pada dasarnya merupakan tempat ngopi yang bisa dijadikantempat sarapan masyarakat Malaysia dan Singapura.

Novum PK4 berupa artikel judul Killiney KOPITIAM: Hadirkansensasi Coffee Tariek Khas Singapura, pada halaman 2 Paragraf 5menyatakan:Sejarah panjang Killiney KOPITIAM sendiri berawal sejak tahun 1919 dibilangan Killiney Road, Singapura, di sebuah Kedai Kopi sederhanadengan sistem seduh tradisional yang kemudian disuguhkan langsung.Selanjutnya berekspansi hingga Malaysia dan Indonesia;d. Novum PK5 berupa artikel judul KOPITIAM Artinya Warung Kopi,Emang Bisa Dipatenkan ?

Novum PK6 berupa artikel judul KOPITIAM Dan Mamak,menyatakan:Halaman 2 Paragraf pertama menyatakan:... Nama KOPITIAM itu sendiri artinya adalah Warung Kopi. Kopi, kitatahu bersama adalah istilah untuk coffee, dan Tiam adalah kosakataHokkien untuk toko atau shop.

Novum PK10 berupa artikel judul Menu Sarapan Belanda DiNyonya KOPITIAM, yang pada halaman kedua Paragraf pertamamenyatakan:...Berdasarkan google sendiri, KOPITIAM artinya Kedai Kopi...;j. Novum PPK11 berupa artikel judul Kata KOPITIAM Dalam BahasaMelayu yang pada halaman Paragraf ke2 dan ke4 menyatakan:KOPITIAM merupakan kedai makanan yang menyediakanperkhidmatan makan dan minum untuk pengunjungnya.

Novum PK13 artikel judul Asal Usul KOPITIAM Sebelum JadiJenama, pada halaman Paragraf 3, 4 dan 5 menyatakan:KOPITIAM adalah gabungan menarik dua kata yang melibatkan banyakbudaya Kopi menempuh perjalanan panjang daripada Arab (Qahwah),Turkey (Kahveh), Italy (CaffA), sampai Belanda (Koffie) sebelum diserapMelayu. Belanda pernah menguasai Malaka sejak pertengahan abadke17 Masehi;Tiam ialah kata Hokkien untuk toko.

Pemohon Bandingpertama kali mengetahui kenaikan tarif PPnBM pada tanggal14 April 2014 melalui artikel Kompas.com yang memberitakansecara keliru bahwa tarif PPnBM naik secara efektif padatanggal 19 April 2014. Sedangkan faktanya kenaikan tarifPPnBM sudah berlaku secara efektif pada tanggal 17 April2014.

tanggal 19April 2014;Pemohon tidakmenemukan sumber berita yangBandinglain yang dapat memperkuatberita Kompas.com.Berdasarkan keterangan lisandan Kementerian Perindustrianinformasidan Terbanding,dalam artikel ~+=Kompas.combelum valid dan tidak dapatdipertanggungjawabkan denganalasan hingga saat ini belumada tarifkejelasan kapanPPnBM yang baru akan berlaku; Halaman 16 dari 47 halaman.

Putusan Nomor 1083/B/PK/PJK/2017 TanggalKejadianKeterangan 15 dan 16April 2014 Dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com adalahbenar maka Pemohon Bandingsegera melakukan penangananmendesak (rush handling) untukproses pembayaran pajakkendaraan impor sebanyak 114dari 439 unit (termasuk BarangImpor Objek Sengketa).

Pertama: Pemohon Banding baru bisa mendapatkan informasimengenai kenaikan tarif PPnBM menjadi 125% pada tanggal14 April 2014 dari sebuah artikel Kompas.com yangmemberitakan bahwa kenaikan tarif PPnBM berlaku secaraefektif pada tanggal 19 April 2014 (tidak benar).

Pada saatPemohon Banding mencoba mengklarifikasi informasi ini keKementerian Perindustrian dan Terbanding pada tanggal 14April 2014, Pemohon Banding justru mendapat keteranganlisan bahwa informasi dalam artikel Kompas.com belum validdan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hingga saatHalaman 21 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1083/B/PK/PJK/2017 ini belum ada kepastian waktu keberlakuan tarif PPnBM yangbaru.

Diphenyl Diisocyanate (MDI) is higher and a Polyesterderived polyol is used in the reaction instead of a polyether polyol.Catalysts and additives used in PIR formulations also differ from thoseused in PUR,e bahwa Ethyl Acetate termasuk senyawa organik dengan molekul yang mengandungkarbon (C) dan Hidrogen (H), sebagaimana kutipan berikut:Ethyl AcetateEthyl Acetate (systematically, Ethyl Ethanoate, commonly abbreviatedEtOAc or EA) is the organic compound with the formulaCH3;COOCH>CH;,e bahwa berdasarkan artikel

mengenai Solvent (pelarut) pada Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/solvent), Ethyl Acetate memiliki boiling point di bawah 100,dimana termasuk dalam kategori low boiler, sehingga disimpulkan bahwa Ethyl Acetatetermasuk dalam pelarut organik yang mudah menguap (organic volatile solvent).bahwa kutipan artikel mengenai solvent:Boiling Point:An important property of solvents is the boiling point.

HEROL HANSEN SAMIN, S.SI, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota Polri ;Bahwa Saksi bekerja sebagai penyidik pada Subdit 2 cybercrime ReskrimsusPolda GorontaloBahwa terdakwa yang merupakan pemilik dari akun Alfred Renaldo yangmenggugah artikel berjudul SPN Polda Gorontalo, Lumbung Emas KapoldaGorontalo Brigjen Pol. Drs.

Rachmat Fudail pada blog kompasiana.com ialahawalnya saksi melakukan prosedur profiling yaitu mencari identitas dan datadata apa saja terkait artikel tersebut dengan mengunjungi kantor Kompasianadan menghubungi bagian IT pada kantor tersebut untuk meminta email,waktu unggahan artikel, IT Address dan nama asli dari penulis artikelkemudian pada tanggal 19 Desember 2018 pihak Kompasiana mengirimemail kepada saksi yang berisi bukti artikel yang sudah dihapus, Raw Data,bukti artikel beserta foto didalamnya

Limboto Kab.GorontaloBahwa setelah ditelusuri ke Disdukcapil ditemukan bahwa ANDI ELVAtersebut merupakan istri dari terdakwaBahwa saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menyita 1 hpdan 1 laptop kemudian hp dan laptop tersebut dilakukan pemeriksaan diHalaman 30 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN LboBareskrim secara digital forensik dan pada laptop tersebut ditemukan filegambar terkait artikel berjudul SPN Polda Gorontalo, Lumbung EmasKapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs.

Rachmat Fudail yang diunggah padablog kompasiana.com yaitu gambar tambang pasir illegal dan gambar SPNPOLDA dan di dalam hp tersebut ada email atas namaalfredrenaldo93@gmail.comBahwa saat pemeriksaan terdakwa mengaku bahwa terdakwa yang telahmemposting artikel tersebut dan atas perintah lisan atasan terdakwa yaituDrs.

RachmatFudail merasa malu dan terhina dan terjadi beberapa unjuk rasa di Kantor PoldaGorontalo terkait pemberitaan tersebut, dimana isi dari artikel tersebut yaitu :Gorontalo SPN Polda Gorontalo adalah SPN terbesar dan termegah diIndonesia. Berdiri diatas tanah seluas 25 Ha, SPN Polda Gorontalo muladibangun pada bulan April 2017 yang ditandai dengan peletakan batu pertamaoleh Kapolri Jenderal Pol. Drs. H. M. Tito Karnavian pada Tanggal 13 April 2017dan mulai digunakan pada Tahun 2018.

bukti surat tersebut diberi tanda T.14;Fotokopi Harian Cetak dengan judul artikel Ratusan Pengusaha MikroTuntut Komitmen Bank, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T.15;Fotokopi Harian Cetak dengan judul artikel Endang Maryani.

/Pdt.G/2017/PN.Btl tanggal 12 April 2018, selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda T.34;Fotokopi Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Bil.tanggal 10 Agustus 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T.35;Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor :PER09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program BinaLingkungan Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda T.36;Fotokopi Artikel

Tab. 90.13/000146 atas namaENDANG MARYANI, selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberitanda T.60;Fotokopi Media Cetak Harian Jogja Politan tanggl 8 September 2011dengan judul Artikel Bupati Bingung Soal Gendut, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda T.61;Fotokopi Catalogo Oficial 2005 Feria del Hogar, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T.62;Fotokopi Media Cetak Independen Edisi Ill 2007 dengan judul artikel AdaDuri Dibalik Sukses Penanganan Pasca

Bencana di Yogyakarta,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.63;Fotokopi Majalah Sarinah Desember 2008 dengan judul artikel HatiNurani VS Penguasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T.64;Fotokopi Media Cetak tertanggal 19 Oktober 2012 dengan judul artikelPaling Penting Asuransi dari Tuhan, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T.65;Fotokopi Media Cetak Harian Jogja tanggal 11 Desember 2012,selanjutnya pada fotokopi bukti surat

tersebut diberi tanda T.66;Fotokopi Media Cetak Koran Tempo tanggal 3 September 2013 denganjudul artikel Endang Adukan Polisi ke Ombudsman, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T.67;Fotokopi Media Cetak Koran Tribun Jogja tanggal 11 Agustus 2015dengan judul Artikel Ibunda Korban Menangis Histeris, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T.68;Fotokopi Media Cetak Koran Tribun Jogja tanggal 15 November 2012dengan judul artikel Endang Menggunakan Blus Merah,

(duaribu rupiah); TelahmendengarNota Pembelaandari Penasehat HukumTerdakwa padaHalaman3dari22 halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN .Jkt.Pst.persidangantanggal26 Juni 2019, yang pada pokoknyamohondijatuhihukumanyang seringanringannya, denganalasan lerdakwamelanggarPasal 127 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotikabukanPasal112 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009TentangN artikel;

Foto kopi artikel yang menerangkan pengertian tentang stroke atau CerebralVaskuler Accident (CVA) diberi tanda P.6.7. Foto kopi buku Neurologi Klinis Dasar, karangan Prof. Dr. Mahar Marjonodan Prof. Dr. Priguna Sidharta halaman 269291, diberi tanda P.7.8.

Foto kopi artikel Ayu Mulia Dewi menerangkan Pengertian Stroke penyebabdan akibatnya, diberi tanda P.8.Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P1 sampai dengan P8 tersebut masingmasing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkanternyata sesuai dengan aslinya kecuali P6 dan P8 , sehingga suratsurat buktitersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan kepersidangan;Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, pemohon jugamengajukan alat bukti saksi, dengan dibawah disumpah

Pemohon Banding pertama kali mengetahui kenaikan tarifPPnBM pada tanggal 14 April 2014 melalui artikel Kompas.com yangmemberitakan secara keliru bahwa tarif PPnBM naik secara efektif padaHalaman 12 dari 44 halaman. Putusan Nomor 721/B/PK/PJK/2017tanggal 21 April 2014. Sedangkan faktanya kenaikan tarif PPnBM sudahberlaku secara efektif pada tanggal 17 April 2014.

ini Pemohon Banding terlebin dahulu menguraikankronologi proses pembayaran PPnBM atas kendaraankendaraan imporPemohon Banding sebanyak 439 unit (termasuk Barang Impor ObyekSengketa) untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang situasi yangdihadapi oleh Pemohon Banding pada saat proses pembayaran pajakkendaraankendaraan impor Pemohon Banding: TanggalKejadianKeterangan 14 April 2014Pemohon Banding pertama kalimendapat informasi mengenai kenaikantarif PPnBM barang mewah dari 75%menjadi 125% dari artikel

Pertama: Pemohon Banding baru bisa mendapatkan informasi mengenai kenaikan tarif PPnBM menjadi 125% pada tanggal 14 April 2014 darisebuah artikel Kompas.com yang memberitakan bahwa kenaikan tarifPPnBM berlaku secara efektif pada tanggal 19 April 2014 (tidak benar).Pada saat Pemohon Banding mencoba mengklarifikasi informasi ini keKementerian Perindustrian dan Terbanding pada tanggal 14 April 2014,Pemohon Banding justru mendapat keterangan lisan bahwa informasidalam artikel Kompas.com belum valid dan

Hal ini membuat PemohonBanding mempunyai anggapan bahwa kenaikan tarif PPnBM yang barubelum pasti dan penerapannya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat;meskipun demikian, Pemohon Banding berupaya melakukanpembayaran pajak barang impor sebelum tanggal 19 April 2014 denganasumsi bahwa informasi dalam artikel Kompas.com ini adalah benar.Dalam konteks ini Pemohon Banding menganggap tidak ada kekuranganbayar PPnBM sebesar 50% karena pembayaran pajak kendaraankendaraan impor (termasuk Barang Impor Obyek

Kedua: Pemohon Banding baru bisa mendapatkan dokumen fisik PMKNo. 64/2014 pada tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 17.00 WIB yangdiunduh dari website Departemen Keuangan RI setelah sebelumnyaPemohon Banding mendatangi kantor Dirjen Bea Cukai Rawa Mangun.Setelah membaca PMK No. 64/2014, Pemohon Banding barumengetahui secara pasti bahwa informasi dalam artikel Kompas.comyang memberitakan kenaikan tarif PPnBM berlaku sejak tanggal 19 April2014 adalah keliru;Faktanya, PMK No. 64/2014 berlaku secara efektif

PemohonBanding pertama kali mengetahui kenaikan tarif PPnBMpada tanggal 14 April 2014 melalui artikel Kompas.comyang memberitakan secara keliru bahwa tarif PPnBM naiksecara efektif pada tanggal 19 April 2014. Sedangkanfaktanya kenaikan tarif PPnBM sudah berlaku secara efektifpada tanggal 17 April 2014.

pemerintah akan menaikkan tarifbarang mewah dari 75% menjadi 125% PPnBM barang mewah menjadi 125%dari artikel Kompas.com berjudul "PPnBM mulai tanggal 19 April 2014.Mobil Mewah Mulai Naik 19 April 2014".

Putusan Nomor 1100/B/PK/PJK/2017 a.Pertama: Pemohon Banding baru bisa mendapatkaninformasi mengenai kenaikan tarif PPnBM menjadi 125%pada tanggal 14 April 2014 dari sebuah artikel Kompas.comyang memberitakan bahwa kenaikan tarif PPnBM berlakusecara efektif pada tanggal 19 April 2014 (tidak benar).Pada saat Pemohon Banding mencoba mengklarifikasiinformasi ini ke Kementerian Perindustrian dan Terbandingpada tanggal 14 April 2014, Pemohon Banding justrumendapat keterangan lisan bahwa informasi dalam

Hal ini membuatPemohon Banding mempunyai anggapan bahwa kenaikantarif PPnBM yang baru belum pasti dan penerapannya tidakakan dilakukan dalam waktu dekat;Meskipun demikian, Pemohon Banding berupayamelakukan pembayaran pajak barang impor sebelumtanggal 19 April 2014 dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com ini adalah benar.

Setelah membaca PMK Nomor 64/2014, PemohonBanding baru mengetahui secara pasti bahwa informasidalam artikel Kompas.com yang memberitakan kenaikantarif PPnBM berlaku sejak tanggal 19 April 2014 adalahkeliru;Faktanya, PMK Nomor 64/2014 berlaku secara efektif padatanggal 17 April 2014 (hanya 3 hari setelah PemohonBanding mendapatkan informasi dari berita Kompas.comHalaman 20 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1100/B/PK/PJK/2017pada tanggal 14 April 2014).

PemohonBanding pertama kali mengetahui kenaikan tarif PPnBMpada tanggal 14 April 2014 melalui artikel Kompas.comyang memberitakan secara keliru bahwa tarif PPnBM naiksecara efektif pada tanggal 19 April 2014. Sedangkanfaktanya kenaikan tarif PPnBM sudah berlaku secara efektifHalaman 14 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1099/B/PK/PJK/201 7pada tanggal 17 April 2014.

Putusan Nomor 1099/B/PK/PJK/201 7 TanggalKejadianKeterangan 14 April 2014 Pemohon Banding pertama kali mendapat Artikel ini pada intinya memberitakaninformasi mengenai kenaikan tarif PPnBM bahwa pemerintah akan menaikkan tarifbarang mewah dari 75% menjadi 125% dari PPnBM barang mewah menjadi 125%artikel Kompas.com berjudul "PPnBM Mobil mulai tanggal 19 April 2014.Mewah Mulai Naik 19 April 2014".

Pertama: Pemohon Banding baru bisa mendapatkaninformasi mengenai kenaikan tarif PPnBM menjadi 125%pada tanggal 14 April 2014 dari sebuah artikel Kompas.comyang memberitakan bahwa kenaikan tarif PPnBM berlakusecara efektif pada tanggal 19 April 2014 (tidak benar).Pada saat Pemohon Banding mencoba mengklarifikasiinformasi ini ke Kementerian Perindustrian dan Terbandingpada tanggal 14 April 2014, Pemohon Banding justruHalaman 19 dari 47 halaman.

Hal ini membuatPemohon Banding mempunyai anggapan bahwa kenaikantarif PPnBM yang baru belum pasti dan penerapannya tidakakan dilakukan dalam waktu dekat;Meskipun demikian, Pemohon Banding berupayamelakukan pembayaran pajak barang impor sebelumtanggal 19 April 2014 dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com ini adalah benar.

Setelah membaca PMK No. 64/2014, PemohonBanding baru mengetahui secara pasti bahwa informasidalam artikel Kompas.com yang memberitakan kenaikantarif PPnBM berlaku sejak tanggal 19 April 2014 adalahkeliru;Faktanya, PMK No. 64/2014 berlaku secara efektif padatanggal 17 April 2014 (hanya 3 hari setelah PemohonBanding mendapatkan informasi dari berita Kompas.compada tanggal 14 April 2014).

ini pada intinyapertama kali mendapat memberitakan bahwainformasi mengenai pemerintah akankenaikan tarif PPnBM menaikkan tarif PPnBMbarang mewah dari 75% barang mewah menjadimenjadi 125% dari artikel 125% mulai tanggal 19Kompas.com berjudul April 2014."

Pertama: Pemohon Banding baru bisa mendapatkan informasimengenai kenaikan tarif PPnBM menjadi 125% padatanggal 14 April 2014 dari sebuah artikel Kompas.comyang memberitakan bahwa kenaikan tarif PPnBMberlaku secara efektif pada tanggal 19 April 2014 (tidakbenar).

Pada saat Pemohon Banding mencobamengklarifikasi informasi ini ke KementerianPerindustrian dan Terbanding pada tanggal 14 April2014, Pemohon Banding justru mendapat keteranganlisan bahwa informasi dalam artikel Kompas.com belumvalid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karenahingga saat ini belum ada kepastian waktu keberlakuantarif PPnBM yang baru.

Kedua:Cc.Ketiga:tanggal 19 April 2014 dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com ini adalah benar.

Setelah membaca PMK Nomor 64/2014,Pemohon Banding baru mengetahui secara pasti bahwainformasi dalam artikel Kompas.com yangmemberitakan kenaikan tarif PPnBM berlaku sejaktanggal 19 April 2014 adalah keliru;faktanya, PMK Nomor 64/2014 berlaku secara efektifpada tanggal 17 April 2014 (hanya 3 hari setelahPemohon Banding mendapatkan informasi dari beritaKompas.com pada tanggal 14 April 2014).

Keempat: Penetapan kurang bayar PPnBM timbul karena Pemohon Bandingtidak mendapatkan sosialiasi yang memadai mengenai kenaikan tarif PPnBM.Pemohon Banding pertama kali mengetahui kenaikan tarif PPnBM padatanggal 14 April 2014 melalui artikel Kompas.com yang memberitakan secarakeliru bahwa tarif PPnBM naik secara efektif pada tanggal 19 April 2014.Sedangkan faktanya kenaikan tarif PPnBM sudah berlaku secara efektif padatanggal 17 April 2014.

ini Pemohon Banding terlebin dahulu menguraikankronologi proses pembayaran PPnBM atas kendaraankendaraan imporPemohon Banding sebanyak 439 unit (termasuk Barang Impor ObyekSengketa) untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang situasi yangdihadapi oleh Pemohon Banding pada saat proses pembayaran pajakkendaraankendaraan impor Pemohon Banding: TanggalKejadianKeterangan 14 April 2014Pemohon Banding pertama kalimendapat informasi mengenai kenaikantarif PPnBM barang mewah dari 75%menjadi 125% dari artikel

Pertama: Pemohon Banding baru bisa mendapatkan informasi mengenaikenaikan tarif PPnBM menjadi 125% pada tanggal 14 April 2014 darisebuah artikel Kompas.com yang memberitakan bahwa kenaikan tarifPPnBM berlaku secara efektif pada tanggal 19 April 2014 (tidak benar).Pada saat Pemohon Banding mencoba mengklarifikasi informasi ini keKementerian Perindustrian dan Terbanding pada tanggal 14 April 2014,Pemohon Banding justru mendapat keterangan lisan bahwa informasidalam artikel Kompas.com belum valid dan

Hal ini membuat PemohonBanding mempunyai anggapan bahwa kenaikan tarif PPnBM yang barubelum pasti dan penerapannya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat;meskipun demikian, Pemohon Banding berupaya melakukanpembayaran pajak barang impor sebelum tanggal 19 April 2014 denganasumsi bahwa informasi dalam artikel Kompas.com ini adalah benar.Dalam konteks ini Pemohon Banding menganggap tidak ada kekuranganbayar PPnBM sebesar 50% karena pembayaran pajak kendaraankendaraan impor (termasuk Barang Impor Obyek

Kedua: Pemohon Banding baru bisa mendapatkan dokumen fisik PMKNo. 64/2014 pada tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 17.00 WIB yangdiunduh dari website Departemen Keuangan RI setelah sebelumnyaPemohon Banding mendatangi kantor Dirjen Bea Cukai Rawa Mangun.Setelah membaca PMK No. 64/2014, Pemohon Banding barumengetahui secara pasti bahwa informasi dalam artikel Kompas.comyang memberitakan kenaikan tarif PPnBM berlaku sejak tanggal 19 April2014 adalah keliru;faktanya, PMK No. 64/2014 berlaku secara efektif