menyatakan tetap pada Tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonan /pembelaannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan sebagai berikut:KESATU:Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN Bglwannnnnn Bahwa ia terdakwa RIKI RISMANDANI Bin PUDJIYATNO pada waktuyang tidak dapat diingat lagi antara tanggal 29 Desember 2015 sampai denganbulan Nopember 2016, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dispenda

Pasal 65 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUA :nannnnnn Bahwa ia terdakwa RIKI RISMANDANI Bin PUDJIYATNO pada waktuyang tidak dapat diingat lagi antara tanggal 29 Desember 2015 sampai denganbulan Nopember 2016, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015sampai dengan tahun 2016 , bertempat di Kantor Dispenda JI. Raden Fatah Kel.Sumur Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, Bank BCA jl. S. Parman Kota Bengkulu,Bank BRI jl. S. Parman Kota Bengkulu, di jl. Nangka Kel.

FORNOMI Binti (alm) TAMRIN SIAJIB ;e Bahwasaksi mengenal terdakwa melalui saksi Vera, sebelumnya Terdakwaada mengunjungi saksi Vera di dispenda propinsi Bengkulu di JI. RadenFatah Kel. Air Sebakul Kec. Selebar Kota Bengkulu, pada saat itu saksikorban melinat penampilan terdakwa sangat meyakinkan ;e Bahwa Terdakwa mengaku dari perwakilan PT.

Inersa cabang Bengkulu dariJakarta dan ingin mengajak kerjasama untuk kegiatan kementerianpedesaan berupa penginapan dan catering yang akan dilaksanakan di hotelSantika Bengkulu, oleh karena itu terdakwa membutuhkan modal untukkegiatan tersebut dan terdakwa menjanjikan keuntungan tiap kegiatankepada saksi ;e Bahwa kemudian Saksi tertarik atas perkataan Terdakwa tersebut kemudianpada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira jam 14.00 wib bertempatdi kantor dispenda prop. Bengkulu jl.

UCI Binti ABDUL MUIS KAJID Bahwa saksi adalah isteri Terdakwa ; bahwa saksi kenal dengan saksi dewi pertengahan tahun 2016 , dengansaksi korban vera kenal sejak SMA karena adik saksi vera adalah temansaksi , sedangkan dengan saksi dayusni saksi tidak kenal ; bahwa benar saksi pernah melihat saksi dewi memberikan uang kepadaterdakwa dikantor dispenda dan saksi tidak tahu jumlah dan tidak memeganguang, lalu saksi juga melihat mobil saksi vera menemui terdakwa.

Nomor 470 K/PID.SUS/2015Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bulan Maret 2012 sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai keterangan saksi AsepGoparolah sebagai kepala Dispenda Kota Tasikmalaya di persidangan, olehkarena nama wajib pajak masih tercantum nama Pemohon Kasasi danbelum digantinamakan kepada anakanak Pemohon Kasasi sehinggaPemohon Kasasi masih mempunyai tanggung jawab sebagai wajib pajakyang baik atas usaha pertambangan tersebut dan atas fakta hukum tersebuttidak dipertimbangkan

walaupun awalnya usahapertambangan tersebut milik Pemohon Kasasi, tetapi sejak diserahkankepada anakanak Pemohon Kasasi maka Pemohon Kasasi tidakbertanggung jawab lagi atas kegiatan usaha pertambangan tersebut,termasuk tidak mengetahui sama sekali masa berakhirnya IUP usahapertambangan pasir pasang yang telah dikelola oleh anakanakPemohon Kasasi hanya wajib pajak masih atas nama Pemohon Kasasi,sehingga Pemohon Kasasi masih membayar pajak atas dasar itikad baiksebagai wajib pajak yang baik kepada Dispenda

, hingga yang terakhirhendak membayar pajak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)bukan atas tagihan/pemungutan Dispenda tetapi atas inisiatif sendiriPemohon Kasasi baru ditolak oleh pihak Dispenda oleh karena IUPoperasi produksi masa berlakunya telah habis/belum diperpanjang lagi.Bahwa di dalam IUP sendiri sudah ada ketentuan dan kewajiban bagipenambang yang harus ditaati dan diikuti agar tidak merusak kawasanHal. 13 dari 20 hal.

Bank Sulteng Nomor 001.01.03.256121.; Bahwa formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBNKB dan SetoranWajib Jasa Raharja (Notice Pajak) terdiri dari 5 (lima) rangkap yaitu : e Lembaran pertama aslinya warna Coklat untuk wajib pajak;e Lembaran kedua warna Biru untuk Arsip Dispenda Provinsi Sulteng;e Lembaran ketiga warna Hijau untuk Arsip Jasa Raharja;e Lembaran keempat warna Merah untuk Arsip Samsat Morowall;e Lembaran kelima warna Kuning untuk Arsip di Pos Pelayanan PembantuSamsat Kolonodale

ABDUL GAFUR LIKU diangkat sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Dispenda Provinsi Sulawesi Tengahdan ditempatkan pada Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) Wilayah IV Morowali PosPelayanan Kolonedale sebagai Staf Seksi PKB dan BBNKB berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Sulteng Nomor : 821.2/376PEG/2011 tanggal 26Desember 2011 dengan tugas dan tanggung jawab adalah : Hal 6 dari 66 Hal. Put.

Propinsi SulawesiTengah yang digunakan biaya gaji dan biaya operasional kantor;e Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang ada diUPTD Pendapatan Wilayah IV Morowall;sedangkan tugas dan tanggung jawab sebagai Penyimpan Barang adalah : e Menerima dan membukukan Barang berharga milik Dispenda ProvinsiSulteng yang ada di UPTD Pendapatan Wil.

PALUBahwa dana PKB/BBNKB yang diterima oleh Bendahara Khusus Penerimadisetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakanSurat Tanda Setoran (STS) yang ditanda tangani olen Kepala UPTD kemudiandananya ditransfer melalui rekening Dispenda Tingkat Provinsi Sulteng padaPT.

NSS) cabang Unaaha melakukanPenginputan bysistem PT.NSS dengan cara menginput data PenjualanKendaraan yang akan diajukan Pembayaran BBN Ke DISPENDA (Samsat)Kab.

Bahwa Terdakwa menggunakan dana milik PT.NSS Cab. unaaha dalamBentuk pembayaran uang BBN (Biaya Balik Nama) ke DISPENDA (Samsat)Kab. Konawe yang mana seharusnya sudah di bayarkan dari penjualankendaraan PT.NSS Unaaha. Bahwa Terdakwa selaku ADH (Accounting Division Head) pada KantorPT. NUSANTARA SURYA SAKTI (PT. NSS) cabang Unaaha melakukanPenginputan bysistem PT.NSS dengan cara menginput data PenjualanKendaraan yang akan diajukan Pembayaran BBN Ke DISPENDA (Samsat)Kab.

NSS)cabang Unaaha di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, KabupatenKonawe; Bahwa dana yang Terdakwa gunakan adalah dana atau uang BiayaBalik Nama (BBN) ke Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) /SamsatKabupaten Konawe; Bahwa Terdakwa menginput data penjualan kendaraan yang akandiajukan pembayaran Biaya Balik Nama (BBN) ke Dispenda/SamsatKabupaten Konawe yang untuk jumlah pembayarannya bervariasi setiapharinya tergantung jumlah faktur yang tiba dari Main Dealer (MD) Astra Motor,setelah pengajuan pembayaran

Nusantara Surya Sakti (PT.NSS) cabang Unaaha di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha,Kabupaten Konawe; Bahwa dana yang Terdakwa gunakan adalah dana atau uang BiayaBalik Nama (BBN) ke Dinas Pendapatan Derah (DISPENDA) /SamsatKabupaten Konawe; Bahwa Terdakwa menginput data penjualan kendaraan yang akandiajukan pembayaran Biaya Balik Nama (BBN) ke Dispenda/SamsatKabupaten Konawe yang untuk jumlah pembayarannya bervariasi setiapharinya tergantung jumlah faktur yang tiba dari Main Dealer (MD) AstraMotor

Nusantara Surya Sakti (PT.NSS) cabang Unaaha di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, KabupatenKonawe, dan dana yang Terdakwa gunakan adalah dana atau uang Biaya BalikNama (BBN) ke Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) /Samsat KabupatenKonawe;Menimbang, bahwa Terdakwa menginput data penjualan kendaraanyang akan diajukan pembayaran Biaya Balik Nama (BBN) ke Dispenda/SamsatKabupaten Konawe yang untuk jumlah pembayarannya bervariasi setiapharinya tergantung jumlah faktur yang tiba dari Main Dealer (MD) Astra

Pol M506NA ternyata nyata palsudan tidak sesuai dengan Surat bukti Pembayaran Pajak Daerah yang berlaku sebagaimanayang dikeluarkan oleh UPT Dispenda Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sampang, danterdapat kejanggalankejanggalan dibeberapa bagian antara lain :a. Angka di bagian bawah notice pajak terdapat kode register tanggal bulan dan tahunyang tidak seseuai dengan masa berlaku pajak (masa laku pajak 18112012) tetapipada kode registernya tertera kode register lama.b.

PolM506NA ternyata nyata palsu dan tidak sesuai dengan Surat bukti Pembayaran PajakDaerah yang berlaku sebagaimana yang dikeluarkan oleh UPT Dispenda Provinsi JawaTimur Kabupaten Sampang, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugiansebesar Rp. 2.600.000, (dau juta enam ratus ribu rupiah)wane non n nan n $n 22222 2222 == === === === === === Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 378 KUHP.Menimbang bahwa terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud daridakwaan

oleh petugasSamsat Kabupaten Sampang, bahwa saksi terlambat atau belummembayar perpanjangan pajak kendaraan mobil., dan selanjutnyasaksi lalu menyuruh menantu saksi yang bernama NurLaila untukmeneliti keaslian tanda bukti pembayaran pajak yang saksi terimadari terdakwa untuk diperiksa pada Samsat Kabupaten Sampang.e Bahwa selanjutnya saksi baru menyadari bahwa tandabuktipembayaran pajak yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi,adalah tidak sesuai dengan tanda bukti pajak yang diterbitkan olehUPT Dispenda

Pol M506NA milikmertua saksi, dan setelah saksi lakukan pengecekan kepada institusiterkait yaitu SAMSAT kabupaten Sampang dan Dispenda KabupatenSampang, dan ternyata menurut petugas yang berkompeten, tandabukti pembayaran pajak milik mertua saksi adalah palsu., karenatidak sesuai datadatanya sebagaimana yang tercantum dalam datayang ada dalam Dispenda.e Bahwa selanjutnya saksi lalu memberitahu hasil pengecekan tandabukti pajak yang dikatakan palsu tersebut kepada mertua saksi, dankemudian Mertua

Fadli tersebut,adalah tidak sesuai dengan tanda bukti pajak yang diterbitkan olehUPT Dispenda Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sampang atautanda bukti pembayaran pajak yang dipalsukan. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, H. Fadli lalu melaporkanperistiwa itu ke Kepolisian.Menimbang bahwa selanjutnya telah diperiksa AHLI dari UPT DispendaPropinsi Jawa Timur, atas nama Drs.

Nomor 388 PK/Pdt/2019bidang tanah sengketa yang akan digugat kemudian) denganukuran 102,60 meter;Barat berbatasan dengan tanah Kantor Dispenda (masihtermasuk dalam bidang tanah sengketa yang akan digugatkemudian) dengan ukuran 102,60 meter;Utara berbatasan dengan tanah kosong depan Rumah Sakit TipeC (masih termasuk dalam bidang tanah sengketa yang akandigugat kemudian) dengan ukuran 63 meter;Selatan berbatasan dengan tanah sengketa bidang ke 2 (dua),dengan ukuran 63 meter;Bidang Tanah Ke 2 (dua):

bidang tanahsengketa yang akan digugat kemudian) dengan ukuran 85,60meter;Barat berbatasan dengan tanah Boborina bersambung dengantanah Ferdinan Kedu (masih termasuk dalam bidang tanahsengketa yang akan digugat kKemudian) dengan ukuran 3/7meter yang sudah digusur juga oleh Tergugat I;Utara berbatasan dengan tanah Kantor Koramil dengan ukuran75 meter (masih termasuk dalam bidang tanah sengketa yangakan digugat kemudian) dan tanah sengketa bidang pertamadengan ukuran 63 meter dan bersambung tanah Dispenda

bidang tanah sengketa yang terletak di RT11, RW 04 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, KotaKupang adalah milik Para Penggugat dengan batasbatas dan ukuransebagai berikut:A.Bidang Tanah Pertama:Bidang tanah sengketa pertama dikuasai oleh Tergugat denganbatasbatas dan ukuran sebagai berikut:Timur berbatasan dengan tanah Kantor Koramil dahuluKecamatan Kelapa Lima sekarang Kecamatan Kota Lamadan sebagian bangunan baru Rumoh Sakit dengan ukuran102,60 meter;Barat berbatasan dengan tanah Kantor Dispenda

Nomor 388 PK/Pdt/2019meter dan bersambung dengan tanah Dispenda denganukuran 19 meter; Selatan berbatasan dengan tanah Imanuel Tabun denganukuran 4 (empat) meter, Tanah Arnoldus Tahu Fahik, S.H.

pada hari Senin tanggal 9 Nopember2015 pertandingan tidak diijinkan karena Kompetisi Gobak Sodor tersebuttidak ada ijindari pihak berwenang, sehingga terdakwa dilaporkan ke Polsek Sukosani ;Bahwa maksud dan tunjuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untukmendapat keuntungan dari membohongi saksi RUDI HARTONO dan ANDI RIZAL sertapeserta lomba Gobak Sodor tersebut yang pelaksanaannya seolah olah resmimenggunakan Kapolres Cub karena terdakwa membuat karcis tanpa biaya, sebabkalau seijin Dispenda

2015 pertandingantidak dijinkan karena Kompetisi Gobak Sodor tersebut tidak ada ijin dari pihakberwenang, dan hanya akal akalan terdakwa saja sehingga terdakwa dilaporkan kePolsek Polsek Tapen ;Bahwa maksud dan tunjuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untukmendapat keuntungan dari membohongi saksi ANDI WIJAYANTO dan teman temanpeserta sebanya 44 team Gobak Sodor bahwa pelaksanaannya seolah olah resmimenggunakan Kapolres Cub karena terdakwa membuat karcis tanpa biaya, sebabkalau seijin Dispenda

Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Bdwpeserta lomba Gobak Sodor tersebut yang pelaksanaannya seolah olah resmimenggunakan Kapolres Cup karena terdakwa membuat karcis tanpa biaya, sebabkalau seijin Dispenda akan menggunakan biaya ;Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi RUDI HARTONO mengalami kerugianRp.150.000 dan uang sewalapangan belum terbayar Rp. 1.000.000, .

dan ANDI RIZAL sertapeserta lomba Gobak Sodor tersebut yang pelaksanaannya seolah olah resmimenggunakan Kapolres Cub karena terdakwa membuat karcis tanpa biaya, sebabkalau seijin Dispenda akan menggunakan biaya padahal semuanya hanya akal ak alanterdakwa untuk memperoleh keuntungan dengan mengadakan Kompetisi Gobak SodorKapolres Cup tersebut ;Bahwa selanjutnya terdakwa membenarkan barang bukt yang ditunjukkan dipersidanganberupa 79 lembar karcis masuk kompetisi Gobak Sodor Kapolres Cup 2015,Uang

Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Bdw Bahwa~ maksud dan tunjuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untukmendapat keuntungan dari membohongi saksi RUDI HARTONO dan ANDI RIZAL sertapeserta lomba Gobak Sodor tersebut yang pelaksanaannya seolah olah resmimenggunakan Kapolres Cup karena terdakwa membuat karcis tanpa biaya, sebabkalau seijin Dispenda akan menggunakan biaya ; Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi RUDI HARTONO mengalami kerugianRp.150.000 dan uang sewalapangan belum terbayar

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113368.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/394/Tahun 2016 tanggal 25November 2016, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Mei 2016Nomor 973/0948/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Mei2016 Nomor: 973/0948/DISPENDA Tanggal 7 Juni 2016 jo. SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/394/Tahun 2016 Tanggal 25November 2016; dan,4.

Nomor 2087/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : 188.4/394/Tahun 2016 tanggal 25 November 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Mei 2016 Nomor973/0948/DISPENDA

bisa samadan bisa juga tidak sama dengan peta/gambar yang ada di BadanPertanahan Negara Kabupaten Gianyar;Bahwa dalam perkara ini, saksi tidak mengetahui apakah peta yang adapada Dispenda sama dengan peta/gambar yang ada pada BadanPertanahan Negara Kabupaten Gianyar;Bahwa sepengetahuan saksi, jika ada jual beli tanah yang dilakukan olehwajib pajak, maka jika wajib pajak melaporkan kepada Jual Beli tersebutkepada Dispenda maka SPT akan berubah, jika tidak dilaporkan makaSPT tetap atas nama semula

walaupun sudah dilakukan jual bell;Halaman 15 dari 39 HalamanPutusan Nomor 87/Padt.G/2017/PN GinBahwa Dispenda Kabupaaten Gianyar tidak pernah melakukanpengecekan ke lokasi objek pajak, terkait dengan kasus ini;Bahwa Dispenda memberikan layanan individu kepada masyarakat,yang artinya menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untukmelakukan pelaporan kepada Dispenda andaikata ada perubahanterhadap tanah yang dimilikinya;Bahwa dalam pengurusan sertifikat jual beli tanah Dispenda melakukanpengecekan

Gusti Ngurah Suasta, yang pada pokoknyamenerangkan berdasarkan data yang ada di Dispenda NOP 0048adalah atas nama Riyanta dengan luas 2500m2 lengkap denganpeta tahun 2007 sampai dengan sekarang atas nama Riyanta;2.

Gusti Ngurah Suasta menerangkan bahwaberdasarkan data yang ada di Dispenda NOP 0048 adalah atasnama Riyanta dengan luas 2500m2;Bahwa Para Tergugat mendalilkan tanah yang menjadi objeksengketa mengalami abrasi yang menyebabkan tanah tersebutmenjadi hilang;Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lely Tjandrawati S,menerangkan tanah yang menjadi objek sengketa kadang berbentukpasir dan air Sungai;Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs.

Gusti Ngurah Suasta,diketahul peta yang ada di Sismiog Dispenda bersifat relatif, karenaDispenda mendapatkan hasil ukur dari pusat dan jika di ukur ulanghasilnya bisa tidak sama dan terhadap Desa Keramas belumdilakukan validasi karena kalau ada yang melapor baru dilakukanpengecekan ke lokasi;Bahwa Saksi Gusti Made Mudarwan menerangkan sebelah Selatandari tanah Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah pantai,dan pantainya dulu sangat jauh diselatan tidak seperti sekarang;Bahwa Saksi Gusti Made

Putusan Nomor 4113/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1012/DISPENDA, danoleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/1012/DISPENDA tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79870/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto Put79870P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan

No. 987 K/Pid.Sus/2016mm) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Surat Perintah Membayarnn)00)pp)qq)rr)ss)tt)uu)vv)KPPN Denpasar Nomor 042446;1 (satu) lembar fotocopy yang distempel surat BP3TKIDenpasar kepada Dispenda Kota Denpasar Nomor:B.2775/BP3TKLDPS/XIV2013, tanggal 3 Desember 2013Perihal Permohonan Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;1 (satu) lembar fotocopy surat Dispenda Kota Denpasar kepadaKepala BP3TKI Denpasar Nomor:973/04/DPKD, tanggal

ENI selaku Wajib Pajak;1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota DenpasarNomor: 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 Perihal KeteranganBebas BPHTB;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak an.

ENI selaku Wajib Pajak;n) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota DenpasarNomor: 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 Perihal KeteranganBebas BPHTB;0) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak an.

2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9 Juni 2014yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MM selakuKepala DISPENDA Kota Denpasar;1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama WAYANPAGEH, SE;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Surat PajakTerhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MMselaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar;mm)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Setoran Pajak Daerahnn)00)pp)qq)rr)DISPENDA

tersebut dan setalah Dinas Pertambangandan Energi Propinsi Lampung menerima permohonan Terdakwa karenapersyaratan dalam permohonan Terdakwa sudah lengkap lalu menerbitkanSurat Persetujuan Prinsif selanjutnya Surat Permohonan Wajib PungutPajak (WAPU) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari Terdakwa tersebutdilampiri Surat Persetujuan Prinsif dari Dinas Pertambangan dan EnergiPropinsi Lampung diteruskan ke Dinas Pendapatan Daerah PropinsiLampung kemudian pada tanggal 16 Mei 2013 Dinas Pendapatan Daerah(DISPENDA

Roulina Energitelah didaftarkan dan sudah diterbitkan oleh Gubernur Lampungmelalui Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dengan Agen PT.Citra Andalas Utama (CAU).Yang ditaksir dengan uang senilai Rp 1.200.000.000,(Satu Milyar DuaRatus Juta Rupiah).Dan kerugian inmateril dinilai dengan uang senilai Ro 25.000.000.000,(Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) karena :1.Nama baik PT.

TjkAbdullah Fauzi dengan bukti kwitansi maka ditandatanganlah surat kuasausaha tersebut oleh Kholil Effendi;Bahwa setelah Surat kuasa usaha tersebut ditandatangani oleh kholilEfendi lalu dikirim kembali kepada Terdakwa via Email, cap perusahaandan materai, setelah Terdakwa tandatangan kemudian Terdakwaemailkan kembali;Bahwa Surat Kuasa Usaha yang Asli Terdakwa terima setelahseminggu setelah menerima Email dan Surat Kuasa Usaha tersebuttelah saksi gunakan mengurus WAPU ke Dispenda prov.

TjkBahwa sejak WAPU terbit perusahaan Terdakwa pernah bertransaksi+200 Kilo Liter BBM Non Subsidi;Bahwa Terdakwa pernah menyetorkan WAPU ke Dispenda Prop.Lampung an. PT. CAU bukan an. PT.

Citra Andalas Utama (CAU) mengajukan surat permohonan WajibPungut Pajak (WAPU) Bahan Bakar Kenderaan Bermotor atas nama PT.Citra Andalas Utama (CAU) Kuasa Usaha dari P.T Roulina Energi selakuBadan Usaha Pemilik Izin Usaha Niaga Umum ke Dinas PendapatanDaerah (Dispenda) Propinsi Lampung melalui Dinas Pertambangan danEnergi (DISTAMBEN) Propinsi Lampung;Bahwa benar salah satu dokumen untuk melengkapi permohonanTerdakwa adalah Surat Kuasa Usaha Nomor: 010/KS/RECAU/V/2013,tanggal 7 Mei 2013 dari PT.

Dispenda Propinsi Sulawesi Tengah (Pajak).3. PT. Jasa Raharja (Santunan atau AsuransiKecelakaan).Mekanisme pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBNKB) dan Setoran Wajib Jasa Raharjakendaraan bermotor roda empat dan roda dua pada Kantor PelayananPembantu Unit Pelaksana Tehnis Dinas ( UPTD ) Wilayah IV Morowaliyaitu :Halaman 5 dari 32 halamanPutusan No.22/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.Palua.

IVMorowali; Bahwa pada Tahun 2012, saksi ABDUL GAFUR LIKU diangkat sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Dispenda Provinsi SulawesiTengah dan ditempatkan pada Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) WilayahIV Morowali Pos Pelayanan Kolonedale sebagai Staf Seksi PKB dan BBNKB berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulteng Nomor : 821.2/376PEG/2011 tanggal 26 Desember 2011 dengan tugas dan tanggungjawab adalah :e Menetapkan pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empatpada Kantor Pos Pelayanan Pembantu

UPTD Wilayah IV KabupatenMorowali di Kolonedale;e Membuat dan melaporkan jumlah penerimaan kendaraan' danpenyetoran PKB KA UPTD Wilayah IV Morowali di Bungku per bulandan bertugas mengerluarkan Notice perpanjangan pajakkendaraan; Bahwa pada Tanggal 17 Januari 2013 saksi PARHAM RAHMAN,SE.diangkat sebagai sebagai Kasi Penetapan PKB/BBNKB berdasarkan NotaDinas Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 820/0256/Dispenda tanggal 17 Januari 2013 yang mempunyai tugas dantanggungjawab adalah membidangi

Dispenda Propinsi Sulawesi Tengah (Pajak).3. PT. Jasa Raharja (Santunan atau Asuransi Kecelakaan).Mekanisme pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBNKB) dan Setoran Wajib Jasa Raharjakendaraan bermotor roda empat dan roda dua pada Kantor Pelayanan17Pembantu Unit Pelaksana Tehnis Dinas ( UPTD ) Wilayah IV Morowaliyaitu :a.

IV KabupatenMorowali di Kolonedale;e Membuat dan melaporkan jumlah penerimaan kendaraan' danpenyetoran PKB KA UPTD Wilayah IV Morowali di Bungku per bulandan bertugas mengerluarkan Notice perpanjangan pajakkendaraan; Bahwa pada Tanggal 17 Januari 2013 saksi PARHAM RAHMAN,SE.diangkat sebagai sebagai Kasi Penetapan PKB/BBNKB berdasarkan NotaDinas Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 820/0256/Dispenda tanggal 17 Januari 2013 yang mempunyai tugas dantanggungjawab adalah membidangi khusus

Sedangkansisanya sejumlah Rp. 77.793.649 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilanpuluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) tidak disetor olehTerdakwa kepada Bendahara Penerima Dispenda Kabupaten Kepulauan Arudan tidak disetorkan ke kas daerah, antara lain dari pembayaran retribusi olehpemohon sebagai berikut :1. AGUS SUTIKNO Rp. 1.130.2442. RUDY THESMAN Rp. 5.346.3523. ANJELA ONGARA Rp. 7.176.3124. ANDREAS LIMBERS, SE Rp. 12.561.9585. KENGRI YAPLI Rp. 4.080.5826. BABALINA W.

Namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada BendaharaPenerima Dispenda Kabupaten Kepulauan Aru dan tidak menyetorkannya kekas daerah, yaitu dari pembayaran retribusi oleh pemohon sebagai berikut :1. NOCE LIE > Rp. 12.914.2362.

MERRY THENY : Rp. 3.811.554Jumlah : Rp. 16.725.790Bahwa terdakwa mengetahui uang yang diterimanya dari para pemohon IMBadalah retribusi IMB yang harus disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatandaerah, akan tetapi setelan menerima uang tersebut terdakwa tidakmenyetorkannya kepada Bendahara Penerima Dispenda Kabupaten KepulauanAru atau tidak menyetorkan ke kas daerah.

A.n AMBO ILANG, A.n JEFRY OERSIFUNY danA.n RONYTANDRA.39) 1 (satu) bundel buku kas umum penerimaan pajak dan retribusi per januari 2011SKPD Dispenda kabupaten kepulauan Aru;40) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 12 Desember 2011 atasnama penyetor DEV?

Donggala untuk dibukukan dandi Cap Lunas oleh Bendahara Dispenda selanjutnya copiannya dibawa ke Dinasuntuk dibukukan pada Buku Bend 16 kemudian juga ke Buku Bend 10.(Keterangan saksi ARWAN PALIUDJU POINT 10).Bahwa Dasar dari Bendahara Penerima menyetor uang Setoran PajakGalian C yang diterima ke Bank BPD adalah :1. Surat Edaran Bupati Donggala Nomor : 188.45/0106/Dispenda/II/2005tanggal 19 Pebruari 2005 yang intinya bahwa Semua Setoran Pajak disetorpada Bank BPD pada Rek Kepala Daerah.2.

Surat Edaran Bupati Donggala Nomor : 900/0654/Dispenda/II/2005 tanggal26 Desember 2005, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2006 seluruh setoranPajak disetor ke Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) pada BankBPD, selambatlambatnya 2 x 24 Jam Surat Tanda Terima Setoran dan SlipSetoran Bank sudah disetor kepada Kasir Dinas Pendapatan.3.

Surat Edaran Bupati Donggala Nomor : 188.45/0106/Dispenda/Il/2005tanggal 19 Pebruari 2005 yang intinya bahwa Semua Setoran Pajakdisetor pada Bank BPD pada Rek. Kepala Daerah.2.

Surat Edaran Bupati Donggala Nomor : 900/0654/Dispenda/II/2005tanggal 26 Desember 2005, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2006seluruh setoran Pajak disetor ke Rekening Bendahara Umum Daerah(BUD) pada Bank BPD, selambatlambatnya 2 x 24 Jam Surat TandaTerima Setoran dan Slip Setoran Bank sudah disetor kepada Kasir DinasPendapatan.3.

Lahat Bulan Juni 20097. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat bulan Juli 20098. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Agustus 20099. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat September 200910. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Oktober 200911. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat November 200912. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab.

Lahat Desember 200913. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Januari 201014. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Februari 201015. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Maret 201016. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Bulan April 201017. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Bulan Mei 201018. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab.

Lahat Bulan Juni 201019. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Bulan Juli 201020. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Agustus 201021. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat September 201022. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Oktober 201023. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat November 201024. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab.

Lahat Desember 201025. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Januari 201126. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Februari 201127. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Maret 201128. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat April 201129. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Bulan Mei 201130. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Bulan Juni 201131. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab.

Lahat Bulan Juli 201132. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Agustus 201133. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat September 201134. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Oktober 201135. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat November 201136. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab.

Bahwa penggugat di Bulan berikutnya tidak dapat memenuhi kewajiban,dikarenakan keadaan memaksa (Force Mayor) dengan keluarnya suratGubernur Nomor 900/170/Dispenda/2013 tentang pembangunan jalankhusus angkutan batubara, sehingga Penggugat tersendat dalammencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan kewajibanmembayar angsuran ;.

Bahwa atas keluarnya Surat Gubernur Nomor 900/170/Dispenda/2013tentang pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut,mengakibatkan Penggugat tersendat dalam mencari nafkah untukkebutuhan rumah tangga dan kewajiban membayar angsuran,Penggugat bersama pengemudi lain melakukan demo di KantorGubernur Sumatera Selatan :. Bahwa setelah demo tersebut , Gubernur Sumatera Selatan atas namaH.

Alex Nurdin mengeluarkan surat No. 900/170/Dispenda/2013 tanggal25 Januari 2013 yang ditujukan pada pimpinan perusahaan leasing diProvinsi Sumatera selatan dengan prihal: penundaan pembayaranangsuran kredit kKendaraan angkutan batubara ;. Bahwa setelah keluarnya surat tersebut, penggugat tetap berusahamencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan kewajibanmembayar angsuran, namun karena jalan yang dilewati berubah yangmengakibatkan penurunan pendapatan yang didapatkan ;.

Penggugatdalam bekerja menurun,yang mempengaruhi terhadap pendapatan yang didapat dan jugamempengaruhi kehidupan keluarga ;11.Bahwa wajar dan layak apabila Penggugat Melalui Pengadilan NegeriLahat, memohon kepada Tergugat untuk tidak melakukan pengambilansecara paksa dan diluar prosedur hukum yang berlaku;12.Bahwa bukan niat Penggugat untuk tidak memenuhi kewajibanmembayar angsuran kepada Penggugat tepat waktu, namun karenakeadaan memaksa (force Majeur) dengan keluarnya Surat GubernurNomor 900/170/Dispenda

Pada bulan berikutnya Penggugat tidak dapatmemenuhi kewajiban membayar angsuran kepada Tergugat, dikarenakanadanya surat Gubernur Nomor 900/170/Dispenda/2013 tentang pembangunanjalan khusus angkutan batubara yang menjadikan Penggugat kesulitanmengoprasikan kendaraanya.

Thomas Alfa Edison, MM terhitung mulaitanggal Mei 2009 disamping jabatannya sebagai Kepala Seksi Pendaftaran danpenetapan UPT Dispenda Provinsi Kalimantan Timur Nunukan di Nunukan jugabertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPT Dispenda ProvinsiKalimantan Timur Nunukan di Nunukan;1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:821.2/III.24516/TUUA/BKD/2010 tanggal 17 Mei 2010, beserta (satu) lembarDaftar Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 821.2/II.24516

Thomas Alfa Edison, MM terhitung mulaitanggal Mei 2009 disamping jabatannya sebagai Kepala Seksi Pendaftaran danpenetapan UPT Dispenda Provinsi Kalimantan Timur Nunukan di Nunukan jugabertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPT Dispenda ProvinsiKalimantan Timur Nunukan di Nunukan;30 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:821.2/III.24516/TUUA/BKD/2010 tanggal 17 Mei 2010, beserta 1 (satu)lembar Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 821.2

Nunukan diKabupaten Nunukan pada Dispenda Provinsi Kalimantan Timur;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan yang diterbitkan oleh BadanKepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 821.2/I.13191/TUUA/BKD/2004 tanggal 28 Mei 2004 yang menyatakan bahwa Sdr. Drs.H. M. Thomas Alfa Edison, MM telah dilantik pada tanggal 28 Mei 2004dalam Jabatan sebagai Pj.

Thomas Alfa Edison, MM terhitungmulai tanggal 1 Mei 2009 disamping jabatannya sebagai Kepala SeksiPendaftaran dan Penetapan UPT Dispenda Provinsi Kalimantan TimurNunukan di Nunukan juga bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) KepalaUPT Dispenda Provinsi Kalimantan Timur Nunukan di Nunukan;1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:821.2/III.24516/TUUA/BKD/2010 tanggal 17 Mei 2010, beserta 1 (satu)lembar daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:821.2/III

Thomas Alfa Edison, MM telah dilantik pada tanggal 24 Mei2010 dalam Jabatan sebagai Kasi Pendaftaran dan dan Penetapan UPTDKabupaten Tana Tidung pada Dispenda Provinsi Kalimantan Timur olehGubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;Hal. 67 dari 115 hal. Put.

. , bertempat di pingyir jalan A, Yani dekatKantor Dispenda masuk Ds, Seduri Kec. Mojosari Kab.

Yani dekat Kantor Dispenda masuk Ds. Seduri Kec. MojosartKab. Mojokerto, saksi FARID FAHRUDIN telah melakukan penanehens atasdiri Terdakwa ;> Balwa . Terdakwa ditangkup karena telah mengedarkan obat Kees jenis pilDouble L tanpa ijin dan saat ditangkap telah disita barany buku!

Triheksifenedil HCL ( tidaktermasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk daflur bat keras) , Menimbang , bahwa atas keterangan saksisakst tersebut di atas , Terdakwamembenarkannya seria idak mengajukan keberatan Menimbang , bahwa Terdakwa di penicanean telah membernkan Keteranganpada pokoknya sebagai berikut ~ Bahwa, pada hari SELASA tanggal 30 Nopember 2010 sekitar pukul 20,00 WIBatau setidiktidaknys pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2010, bertempatdi pingvir jalan A, Yani dekat Kantor Dispenda

rupiah) dengan rincian pada tanggal 06 April2018 saksi HJ ROSTA TARIGAN mentransfer uang kepada TerdakwaYULIARTI LESTARI sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan padatanggal 09 April 2018 saksi HJ ROSTA TARIGAN kambali mentransferuang kepada Terdakwa YULIARTI LESTARI sebesar Rp.5.000.000 (limajuta rupiah) yang selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2018 TerdakwaYULIARTI LESTARI menghubungi saksi HJ ROSTA TARIGAN melaluiWhasapp untuk meminta uang pembayaran Biaya Perolehan Hak AtasTanah (BPHTB) ke Dispenda

juta rupiah)dengan rincian pada tanggal 06 April 2018 saksi HJ ROSTA TARIGANmentransfer uang kepada Terdakwa YULIARTI LESTARI sebesarRp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 09 April 2018 saksi HJROSTA TARIGAN kambali mentransfer uang kepada TerdakwaYULIARTI LESTARI sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yangselanjutnya pada tanggal 17 Juli 2018 Terdakwa YULIARTI LESTARImenghubungi saksi HJ ROSTA TARIGAN melalui Whasapp untukmeminta uang pembayaran Biaya Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)ke Dispenda

terdakwadatang kerumah saksi dan mengatakan bisa mengurus Sertifikat Tanahyang sedang bermasalah dan meminta syarat untuk pengurusan SertifikatTanah tersebut dan saksi memenuhi syarat tersebut; Bahwa benar terdakwa mengatakan biaya pengurusan Sertifikat Tanahtersebut sebesar Rp 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) dan saksimengirimkan uang tersebut ke Rekening BRI milik terdakwa pada bulanMei 2018; Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 terdakwa meminta uang untukpembayaran Biaya Perolehan Hak Atas Tanah ke Dispenda

BRI kepada Terdakwa No Rek 353001027332531)sebesar Rp. 10.000.000 (Ssepuluh juta rupiah) dengan rincian padatanggal 06 April 2018 saksi korban mentransfer uang kepada Terdakwasebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 09 April 2018saksi korban kambali mentransfer uang kepada Terdakwa sebesarRp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang selanjutnya pada tanggal 17 Juli2018 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Whasapp untukmeminta uang pembayaran Biaya Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)ke Dispenda