Penggugat:
TENTREM
Tergugat:
1.KEPALA DESA SUMBERBERAS
2.KEPALA DISPENDA KABUPATEN BANYUWANGI
3.Kulmiati
4.Hartanto, BA
5.Rohani

PuncakJaya, lalu setibanya di belakang kantor Dispenda Kab. Puncak Jaya,membagi tugas yaitu anak 1 bersamasama GULA GIRE masuk kedalamkantor Dispenda dan anak II menunggu diluar untuk memantau situasisekitar. Anak masuk kedalam kantor Dispenda Kab.

Puncak Jaya;Bahwa setibanya di belakang kantor Dispenda Kab. Puncak Jaya, merekamembagi tugas yang mana Anak bersama sama Sdr Gula Gire masukkedalam kantor Dispenda dan Anak II menunggu diluar untuk memantausituasi sekitar;Bahwa Anak I masuk kedalam kantor Dispenda Kab.

Puncak Jaya, Anak dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Anak II lalu SdrGula Gire (DPO) membawa motor sendiri, berniat melakukan pencurian dikantor Dispenda Kab. Puncak Jaya;Bahwa setibanya di belakang kantor Dispenda Kab. Puncak Jaya, merekamembagi tugas yang mana Anak bersama sama Sdr Gula Gire masukkedalam kantor Dispenda dan Anak II menunggu diluar untuk memantauSituasi sekitar;Bahwa Anak I masuk kedalam kantor Dispenda Kab.

Puncak Jaya dan setibanya dibelakang kantor Dispenda Kab. Puncak Jaya, mereka membagi tugas yangmana Anak bersama sama Sdr Gula Gire masuk kedalam kantor Dispendadan Anak II menunggu diluar untuk memantau situasi sekitar lalu Anak masukkedalam kantor Dispenda Kab.

Menjetapkan barang bukti berupa :----------------------------------------------------------- Dokumen Surat Perjanjian kerja sama antara BPD Bali dengan Dispenda Provinsi Bali Nomor : 075/17/PKS/B.PEM/VIII/2011 0120.107.110.2011.2 tanggal 1 -8- 2011 ; 1 (satu) buku Hasil pemeriksaan khusus SKAI dan anti Fraud BPD Bali Lembar Notice PKB untuk 57 Transaksi yang dibatalkan ; -------------------------

Data / Print Out transaksi kasir pada tanggal tanggal adanya pembatalan ; -- Bukti Setor / transfer dari Rekening BPD Bali ke rekening Dispenda (samsat) pada tanggal adanya pembatalan ; ------------------------------------------------------- Dokumen Konsiliasi atau pencocokan pada setiap akhir hari (tutup kas) ; ----- Data jumlah penetapan PKB dari samsat pada tanggal tanggal adanya pembatalan ; -----------------------------------------------------------

------------------------- Surat Pengakuan dari Ni Made Vina Handayani,SE selaku Kasir/Teller ; ----- SOP dan uraian tugas Kasir online dari BPD Bali atau Dispenda (Samsat) ; - SOP Pembayaran dan penyetoran PKB online dari BPD Bali atau Dispenda (samsat) ; ---------------------------------------------------------------------------------------- Bukti Setor dari BPD Bali ke Kas Pemda Provinsi Bali dalam hal ini Dispenda Provinsi Bali ; -----------

Dokumen Surat Perjanjian kerja sama antara BPD Bali denganDispenda Provinsi Bali Nomor : 075/17/PKS/B.PEM/VIII/20110120.107.110.2011.2 tanggal 1 8 2011 1 (satu) buku Hasil pemeriksaan khusus SKAI dan anti Fraud BPD BaliLembar Notice PKB untuk 57 Transaksi yang dibatalkanData / Print Out transaksi kasir pada tanggal tanggal adanya pembatalanBukti Setor / transfer dari Rekening BPD Bali ke rekening Dispenda (samsat) padatanggal adanya pembatalanDokumen Konsiliasi atau pencocokan pada setiap akhir hari

(tutup kas) Data jumlah penetapan PKB dari samsat pada tanggal tanggal adanyapembatalane Surat Pengakuan dari Ni Made Vina Handayani,SE selaku Kasir/Tellere SOP dan uraian tugas Kasir online dari BPD Bali atau Dispenda (Samsat) SOP Pembayaran dan penyetoran PKB online dari BPD Bali atau Dispenda(samsat)e Bukti Setor dari BPD Bali ke Kas Pemda Provinsi Bali dalam hal ini DispendaProvinsi Balie Dokumen pengangkatan dan penempatan serta pemberhentian Ni Made VinaHandayani,SE.Dikembalikan kepada PT.

Bank Pembangunan Daerah Bali telah melakukan beberapa perbuatan yangberhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatanberlanjut, pada harihari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sejak tanggal 7September 2011 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012, atau setidaktidaknyapada suatu hari termasuk dalam tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat KantorBersama Samsat Dispenda Propinsi Bali, Renon, Denpasar atau setidaktidaknyamasih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tipikor Tingkat

BankPembangunan Daerah Bali dengan status sebagai Karyawan Kontrak Waktutertentu (KKWT) Pelaksana Pemasar Dana dan ditempatkan sebagai kasir/tellerdi UPT Samsat Renon pada Kas Dispenda Provinsi Bali karena saat itu UPT.Samsat Renon masih berada dibawah Divisi Pelaksana Pemasar Modal PT.

Bank Pembangunan Daerah Bali dan tetap bertugassebagai kasir/teller di UPT Samsat Renon pada Kas Dispenda Provinsi Bali. Bahwa sebagai karyawan PT.

- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas berupa uang sebesar Rp. 11.309.181 (sebelas juta tiga ratus sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah) untuk pembayaran Pajak Dispenda Hotel Bulan Desember 2013 yang diterima pelaku pada tanggal 6 Februari 2014 untuk Dispenda Jambi.

- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas berupa uang tunai sebesar Rp. 9.171.102 (sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus dua rupiah) untuk pembayaran Pajak Dispenda Hotel Bulan Januari 2014 yang diterima pelaku pada tanggal 6 Februari 2014 untuk Dispenda Jambi.

- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas berupa uang sebesar Rp. 7.216.481 (tujuh juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran Pajak Club kepada Dispenda Kota Jambi yang diterima pelaku pada tanggal 14 April 2014 untuk Bulan Maret 2014. - 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas berupa uang sebesar Rp. 14.361.667 (empat belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran Pajak Dispenda Hotel untuk Bulan April 2014

- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas berupa uang sebesar Rp. 10.075.447 (sepuluh juta tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran Pajak Dispenda Hotel yang diterima pelaku pada tanggal 13 Agustus 2014 untuk Bulan Juli 2014.- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas berupa uang sebesar Rp. 19.160.731 (sembilan belas juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) untuk pembayaran Pajak Dispenda Hotel yang diterima pelaku pada tanggal 15 September

- 1 (satu) lembar cas payment untuk Biaya Pengambilan Izin HO sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Dispenda Kota Jambi yang diterima pelaku pada tanggal 12 Mei 2014. - 1 (satu) lembar cash untuk registrasi izin sumur bor untuk industri dan izin parkir 5 (lima) tahun sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dispenda Kota Jambi yang diterima pelaku pada tanggal 31 Mei 2014.

Hotel Bulan Desember 2013 yang diterima pelaku pada tanggal 6Februari 2014 untuk Dispenda Jambi.1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas berupa uang tunai sebesar Rp. 9.171.102(sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus dua rupiah) untuk pembayaranPajak Dispenda Hotel Bulan Januari 2014 yang diterima pelaku pada tanggal 6Februari 2014 untuk Dispenda Jambi.1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas berupa uang sebesar Rp. 9.575.044 (sembilanjuta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh empat

Club kepada Dispenda Kota Jambi yang diterima pelaku pada tanggal 14 April2014 untuk Bulan Maret 2014.1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas berupa uang sebesar Rp. 14.361.667 (empatbelas juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) untukpembayaran Pajak Dispenda Hotel untuk Bulan April 2014.1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas pajak Club sebesar Rp. 6.362.222 (enam jutatiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) yang diterima pelakupada tanggal 14

Hotel BulanDesember 2013 yang diterima pelaku pada tanggal 6 Februari2014 untuk Dispenda Jambi.7 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas berupa uang tunai sebesarRp. 9.171.102 (sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu seratusdua rupiah) untuk pembayaran Pajak Dispenda Hotel BulanJanuari 2014 yang diterima pelaku pada tanggal 6 Februari 2014untuk Dispenda Jambi.8 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas berupa uang sebesar Rp.9.575.044 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empatpuluh empat

Menyatakan batal atau tidak sah surat Tergugat tertanggal 4Agustus 2010 No. 027/4361/Dispenda. Perihal Pelelangan Ulang3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surattertanggal 4 Agustus 2010 No. 027/4361/Dispenda. PerihalPelelangan Ulang ;4.

Keputusan Tergugat No. 027/4361/Dispenda. Tanggal 4 Agustus2010 perihal Pelelangan Ulang masih memerlukan persetujuan(belum bersifat final).

Menyatakan sah surat Tergugat tertanggal 4 Agustus 2010 No.027/4361/Dispenda perihal pelelangan ulang ;3.

Dispenda. tanggal 17 Mei 2010 (sesuai' denganfoto copy) ;P 7Foto copy Naskah Surat Perjanjian Kerja/Kontraktanggal 17 Mei 2010, No. 027/401/Dispenda. (pihakpertama), No. 180/AMG.MKT/Kont./0510 (pihak kedua)(sesuai dengan foto copy) ;P 8Foto copy Surat Tergugat No. 027/3048/Dispenda.,tanggal 7 Juni 2010 kepada Pokja agar mengadakanPelelangan Ulang (sesuai dengan asli) ;P 9Foto copy Surat Pengaduan Penggugat kepada LKPP.

No. 027/4361/Dispenda. tanggal 4Agustus 2010 tentang Pelelangan Ulang (sesuai denganasli) ;bukti keterangan saksi1.

Bahwa terdakwa dipercayakan karena terdakwa mengatakan mengenalorang yang bekerja di Dispenda Kota Ambon. Bahwa saksi mendapat transferan uang dari saksi Zulkifli pada tanggal28 Apri!

LG ELECTRONIS Cabang Ambon di segeldan dipasang stiker penunggakan pajak, saksi yang melakukankiarifikasi ke kantor Dispenda Kota Ambon. Bahwa setelah melakukan klarifikasi ke kantor Dispenda Kota Ambonkemudian saksi melaporkan ke saksi Zulkifli sebagai supervisor diMakassar. A, Bahwa ketika saksi melakukan kiarifikasi ke kantor Dispenda Kota anAmbon pihak Dispenda Kota Ambon menyatakan bahwa specimen tanda ftangan bendahara pada bukti bayar tersebut palsu.

Bahwa ketika di kantor Dispenda Kota Ambon pegawai Dispendamelakukan pengecekan di system dan ternyata benar bahwa pajakshopboard/reklame belum terbayar.lalu saksi memperlihatkan 10(sepuluh) lembar bukti pembayaran pajak berupa SKPD yang sudahlunas kepada pegawai Dispenda dan pegawai Dispenda mengatkanbahwa Spesimen tanda tangan Ny. J. Parera itu palsu karena di systemkami juga belum terbayar. .bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.

LG ELECTRONIS Cabang Ambon bukan tanda tangansaksi, cap lunas dan cap kecil juga bukan yang biasa saksi pakai dikantor Dispenda Kota Ambon.Bahwa dengan kejadian ini pihak PT.

LGELECTRONIC cabang Ambon belum melakukan pembayran pajak Tahun 2016,setelah mendapat laporan dari saksi Marso tentang hal ini kKemudian saksiZulkifli datang dari Makassar ke Ambon untuk mengklarifikasi hal tersebut kekantor Dispenda Kota Ambon dan ketika saksi Zulkifli melakukan kiarifikasi fpegawai Dispenda Kota Ambon mengatakan buktif Tanda Setoran PajakDaerah (SKTSPD) tidak terdaftar di Dispenda Kota Ambon dan specimentanda tangan, bukaniah tanda tangan bendahara Ny. J.

kurungan selama 1 (satu) bulan - Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 September 2014, Nomor: 15/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps, untuk selebihnya ; -- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ---- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----- Menetapkan barang bukti berupa : Dokumen Surat Perjanjian kerja sama antara BPD Bali dengan Dispenda

Provinsi Bali Nomor : 075/17/PKS/B.PEM/VIII/2011 0120.107.110.2011.2 tanggal 1 -8- 2011 ;--- 1 (satu) buku Hasil pemeriksaan khusus SKAI dan anti Fraud BPD Bali Lembar Notice PKB untuk 57 Transaksi yang dibatalkan ; ---- Data / Print Out transaksi kasir pada tanggal tanggal adanya pembatalan ; Bukti Setor / transfer dari Rekening BPD Bali ke rekening Dispenda (samsat) pada tanggal adanya pembatalan ; ----- Dokumen Konsiliasi

atau pencocokan pada setiap akhir hari (tutup kas) ; Data jumlah penetapan PKB dari samsat pada tanggal tanggal adanya pembatalan ; -- Surat Pengakuan dari Ni Made Vina Handayani,SE selaku Kasir/Teller ; SOP dan uraian tugas Kasir online dari BPD Bali atau Dispenda (Samsat) SOP Pembayaran dan penyetoran PKB online dari BPD Bali atau Dispenda (samsat) ; --- Bukti Setor dari BPD Bali ke Kas Pemda Provinsi Bali dalam hal ini Dispenda Provinsi Bali ; ----

telah didakwa sebagai berikut ; Primair :Bahwa ia terdakwa NI MADE VINA HANDAYANI, SE sebagai petugaskasir/teller PT.Bank Pembangunan Daerah Bali telah melakukan beberapaperbuatan yang berhubungan sedemikian rupa s ehingga harus dipandang sebagaiperbuatan berlanjut, pada harihari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sejaktanggal 7 September 2011 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012, atau setidaktidaknya pada suatu hari termasuk dalam tahun 2011 dan tahun 2012 bertempatKantor Bersama Samsat Dispenda

BankPembangunan Daerah Bali dengan status sebagai Karyawan Kontrak WaktuTertentu (KKWT) Pelaksana Pemasar Dana dan ditempatkan sebagaikasir/teller di UPT Samsat Renon pada Kas Dispenda Provinsi Bali karenasaat itu UPT. Samsat Renon masih berada dibawah Divisi PelaksanaPemasar Modal PT.

Sedangkan untuksamsat rutin tahunan pendaftaran langsung ke bagian pendaftaran Dispendauntuk mendapatkan data pajak/lembar putih dan setelah ada lembar putihselanjutnya diserahkan ke Kasir BPD, kemudian kasir mencocokan dengandata pajak yang diterbitkan oleh Dispenda bila sudah sesuai selanjutnyakasir memanggil wajib pajak untuk membayar pajak kendaraannya dansetelah dibayar selanjutnya kasir mengentry data dan keluar Notis SKPDyang disahkan oleh petugas, kemudian Notis SKPD dibawa ke bagianCetak

dan mekanisme tugaskasir/teller di UPT samsat online Bank BPD Bali Kantor Cabang Renonyaitu para wajib pajak datang mendaftar di bagian pendaftaran Samsat,kemudian setelah pendaftaran dibawa ke bagian penetapan setelahditetapkan wajib pajak mendapat Resi berapa jumlah bayar pajaknya,kemudian Resi tersebut dibawa ke Kasir dan melakukan transaksipembayaran sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, kemudian kasirmemasukan ke rekening yang ditunjuk, dan pada sore harinya baruditransfer ke rekening Kas Dispenda

Bank PembangunanDaerah Bali dan tetap bertugas sebagai kasir/teller di UPT Samsat Renonpada Kas Dispenda Provinsi Bali.Bahwa sebagai karyawan PT.

Tarakan Barat Kota Tarakan ;Agama : Islam ;Pekerjaan : PNS (mantan Kepala UPTD Dispenda Prop. Kaltim diKab.

KepalaUPTD Dispenda Prop. Kaltim di Kab. Malinau yang diangkat berdasarkan KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.16666/TUUA/BKD/2005 tanggal 233Agustus 2005, bersamasama dengan saksi Hj, AJI FARIDAH S.Sos Binti HP. AMIRHAMZAH (diberkas dalam perkara tersendiri), bulan Januari 2008 sampai denganbulan Mei 2010 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 sampaidengan Tahun 2010, bertempat di kantor UPTD/Samsat Dispenda Propinsikalimantan Timur di kab.

AJl FARIDAH mengelola kelebihanpungutan SP3 tersebut dengan alasan digunakan untuk biaya operasional kantorUPTD Dispenda Prop. Kalimantan Timur di kab.

,M.Si. selaku Plt KaUPTD Dispenda di kab. Malinau dikeluarkan tanggal 16 September2005 ;4 lembar rincian bukti pembayaran kendaraan roda dua dari dealerSuzuki Kab. Malinau ;Tetap terlampir dalam berkas234.

;Daftar namanama Desa / Kelurahan yang diselesaikan oleh Dispenda danPasar Kabupaten Bulukumba Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006senilai Rp. 300.019.919., ;Kwitansi pelunasan PBB yang ditutupi oleh Dispenda dan Pasar TahunAnggaran 2005 senilai Rp. 218.135.942, ;Kwitansi pelunasan PBB yang ditutupi oleh Dispenda dan Pasar TahunAnggaran 2006 senilai Rp. 300.019.919, ;Kwitansi Nomor 14 jumlah uang sebesar Rp. 709.300.000, untukpembayaran Intensifikasi PBB Tahun 2005 yang menerima biaya insentifdan

tanggal 12 Januari 2006 ;Surat Bupati Bulukumba yang ditujukan kepada Menteri KeuanganNomor : 62/973/Dispenda tanggal 12 Januari 2006 ;Surat Nota Pertimbangan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pasaryang ditujukan kepada Bupati Bulukumba Nomor : 511/Dispenda/XII/2006tanggal 22 Desember 2006 perihal Insentif PBB tahun 2006 ;Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts. 690 / XII / 2006 tanggal19 Desember 2006 tentang Pembagian dan besaran jumlah dana insentifPBB dari Pemerintah Pusat yang diberikan

tanggal 12 Januari 2006 ;Surat Bupati Bulukumba yang ditujukan kepada Menteri KeuanganNomor : 62/973/Dispenda tanggal 12 Januari 2006 ;Hal. 55 dari 60 hal.

Nomor 973/93/Dispenda/XII/2006 tanggal 21Desember 2006 tentang usul Pemanfaatan Dana insentif PBB Tahun 2006kepada Bupati Bulukumba.

dan PasarKabupaten Bulukumba Tahun 2005 tanggal 31 Desember 2005 senilai Rp.218.135.942, ;Daftar namanama Desa / Kelurahan yang diselesaikan oleh Dispenda dan PasarKabupaten Bulukumba Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp.300.019.919, ;Kwitansi pelunasan PBB yang ditutupi oleh Dispenda dan Pasar Tahun Anggaran2005 senilai Rp. 218.135.942, ;Kwitansi pelunasan PBB yang ditutupi oleh Dispenda dan Pasar Tahun Anggaran2006 senilai Rp. 300.019.919, ;Kwitansi Nomor 14 jumlah uang sebesar Rp. 709.300.000

Selanjutnya para terdakwamengikuti mobil tersebut sampai di depan kantor Dispenda Kab Karimun,dan para terdakwa melihat korban keluar dari mobil menuju KantorDispenda, setelah korban masuk kedalam Kantor Dispenda terdakwa langsung turun dari motor kemudian memecahkan kaca depan sebelah Kirimobil dan langsung membuka pintu, selanjutnya terdakwa mengambil tasyang terletak di bawah jok depan kiri mobil, setelah berhasil didapat tastersebut para terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor kerumah

Selanjutnya para terdakwa mengikutimobil tersebut sampai di depan kantor Dispenda Kab Karimun, dan paraterdakwa melihat koroban keluar dari mobil menuju Kantor Dispenda, setelahHalaman 25 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN TBKkorban masuk kedalam Kantor Dispenda terdakwa langsung turun dari motorlalu menuju pintu depan sebelah kiri mobil korban dan langsung membuka pintumobil yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, kKemudian terdakwa mengambil tas yang terletak di bawah jok depan kiri mobil

Selanjutnya para terdakwa mengikutiHalaman 27 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN TBKmobil tersebut sampai di depan kantor Dispenda Kab Karimun, dan paraterdakwa melihat koroban keluar dari mobil menuju Kantor Dispenda, setelahkorban masuk kedalam Kantor Dispenda terdakwa langsung turun dari motorlalu menuju pintu depan sebelah kiri mobil koroban dan langsung membuka pintumobil yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa mengambil tas yang terletak di bawah jok depan kiri mobil

Selanjutnya para terdakwa mengikutimobil tersebut sampai di depan kantor Dispenda Kab Karimun, dan paraterdakwa melihat koroban keluar dari mobil menuju Kantor Dispenda, setelahkorban masuk kedalam Kantor Dispenda terdakwa langsung turun dari motorlalu menuju pintu depan sebelah kiri mobil korban dan langsung membuka pintumobil yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, kKemudian terdakwa mengambil tas yang terletak di bawah jok depan kiri mobil, setelah tas korbanberhasil didapatkan para terdakwa

Membatalkan Surat Nomor 900/98Bid.Gih/Dispenda/III2016 tanggal 1Maret 2016 mengenai Tanggapan Permohonan Keberatan atasSKPDKB BPHTB tidak memenuhi persyaratan formal atau tidak dapatdipertimbangkan dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru' DinasPendapatan Daerah;3.

terhadap Surat Dinas Pendapatan DaerahPemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor 900/98Bid.Gih/Dispenda/II2016tanggal 1 Maret 2016, tentang Tanggapan Permohonan Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Nomor SKPDKB 973/02SKPDKB/PBB.BPHTB/Dispenda/2015 tanggal 26 Mei 2015 Bulan Mei Tahun 2015dan memerintahkan Tergugat untuk mempertimbangkan dan memproseslebin lanjut permohonan keberatan sesuai sisa waktu yang ada, atasSKPDKB BPHTB

2016, tentang Tanggapan Permohonan Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Nomor SKPDKB973/02SKPDKB/PBB.BPHTB/Dispenda/2015 tanggal 26 Mei 2015 BulanMei Tahun 2015 dan memerintahkan Tergugat untuk mempertimbangkandan memproses lebih lanjut permohonan keberatan sesuai sisa waktu yangada, atas SKPDKB BPHTB 973/02SKPDKB/PBB.BPHTB/Dispenda/2015tanggal 26 Mei 2015 dengan nilai BPHTB Kurang Bayar sebesarRp1.483.639.600,00, atas

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Dinas PendapatanDaerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor900/98Bid.Gih/Dispenda/III2016 tanggal 1 Maret 2016, tentangTanggapan Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak DaerahKurang Bayar (SKPDKB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB) Nomor SKPDKB 973/02SKPDKB/PBB.BPHTB/Dispenda/2015tanggal 26 Mei 2015 Bulan Mei Tahun

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupaKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) NomorSKPDKB 973/02SKPDKB/PBB.BPHTB/ Dispenda/2015 tanggal 26 Mei2015 Bulan Mei Tahun 2015 yang telah dipertimbangan dan diputustidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karenamembatalkan Surat Nomor 900/98Bid.Gih/Dispenda/III2016 tanggal 1Maret 2016 mengenai Tanggapan Permohonan Keberatan atasSKPDKB BPHTB yang tidak

rekening Dispenda Provinsi IJB sebesar Rp95.000.000,00 tanggal 18Agustus 2005, pada Bank Mandiri Cabang Manokwari ;1516171819202122232420Asli dokumen Formulir Setoran dengan No. 1540004316075 dengan namapemilik rekening Dispenda Provinsi Papua Barat sebesar Rp444.061.153,00tanggal 04 Juli 2007, pada Bank Mandiri Cabang Manokwari ;Asli dokumen Formulir Setoran dengan No. 1540004316075 dengan namapemilik rekening Dispenda Provinsi Papua Barat sebesar Rp55.938.847,00tanggal 04 Juli 2007, yang disetor

DT 954863 tanggal02 Desember 2006 dengan nilai sebesar Rp250.000.000,00, yang dibayarkankepada Dispenda Provinsi IJB ;128 Asli voucher Bank Mandiri Cabang Manokwari No. DT 954864 dengannilai sebesar Rp100.000.000,00, yang dibayarkan kepada Dispenda ProvinsiIJB ;129 Asli voucher Bank Mandiri Cabang Manokwari No. DT 954865 tanggal22 Desember 2006 dengan nilai sebesar Rp250.000.000,00, yang dibayarkankepada Dispenda Provinsi IJB ;130 Asli voucher Bank Mandiri Cabang Manokwari No.

DT 953939 tanggal27 Desember 2006 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00, yang dibayarkankepada Dispenda Provinsi IJB ;131 Asli voucher Bank Mandiri Cabang Manokwari No. DT 953940 tanggal28 Desember 2006 dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00, yang dibayarkankepada Dispenda Provinsi IJB ;132 Asli voucher Bank Mandiri Cabang Manokwari No. DT 953941 dengannilai sebesar Rp50.000.000,00, yang dibayarkan kepada Dispenda Provinsi IJB ;Hal. 29 dari 87 hal. Put.

DN 192412 tanggal29 Januari 2007 dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00, yang dibayarkankepada Dispenda Provinsi IJB ;151 Asli voucher Bank Mandiri Cabang Manokwari No. DN 192415 tanggal30 Januari 2007 dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00, yang dibayarkankepada Dispenda Provinsi IJB ;152 Asli voucher Bank Mandiri Cabang Manokwari No.

DN 192423 tanggal06 Februari 2007 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00, yang dibayarkankepada Dispenda Provinsi IJB ;157 Asli voucher Bank Mandiri Cabang Manokwari No. DN 192421 tanggal02 Februari 2007 dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00, yang dibayarkankepada Dispenda Provinsi IJB ;158 Asli voucher Bank Mandiri Cabang Manokwari No.

No. 526 K/Pid.Sus/2012KESATU :Bahwa ia Terdakwa NIXON BUDIYARTA Bin ROBIANTO selaku Pj.Kepala UPTD Dispenda Provinsi Kaltim di Kabupaten Malinau yang diangkatberdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/Ill.16666/TUUA/BKD/2005 tanggal 23 Agustus 2005, bersamasama dengan saksi Hj. AjiFaridah, S.Sos. Binti HP.

Aji Faridah mengelolakelebihan pungutan SP3 tersebut dengan alasan digunakan untuk biayaoperasional kantor UPTD Dispenda Provinsi Kalimantan Timur di KabupatenMalinau padahal biaya untuk itu telah memiliki anggaran tersendiri ataupununtuk kepentingan orang lain dengan memaksa saksi Yuniarti selaku BendaharaHal. 4 dari 19 hal. Put.

Kepala UPTD Dispenda Provinsi Kaltim di KabupatenMalinau yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor : 821.2/Ill16666/TUUA/BKD/2005 tanggal 23 Agustus 2005, bersamasama dengan saksi Hj. Aji Faridah, S.Sos. Binti HP.

KaUPTD Dispenda di Kabupaten Malinau dikeluarkan tanggal 16 September2005 ; 4 lembar rincian bukti pembayaran kendaraan roda dua dari dealer SuzukiKabupaten Malinau ;Tetap terlampir dalam berkas ;.

No. 526 K/Pid.Sus/2012UPTD Dispenda di Kabupaten Malinau dikeluarkan tanggal 17 November2008 ; 6 (enam) lembar Surat Pernyataan pelantikan dari BKD Provinsi Kaltimtentang pengangkatan saudara NIXON BUDIYARTA SE., M.Si. selakuPlt.

GRAPIA PLENAMAS MOTOR dan uang tersebutditeruskan ke rekening terdakwa guna disetorkan kepada Dispenda Kayuagung Kab.OKI untuk biaya BBNKB PT. GRAPIA PLENAMAS MOTOR lalu terdakwamemanfaatkan kesempatan tersebut terdakwa tidak menyetorkan uang BBNKBsebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit sepeda motor ke DISPENDA Kab. OKI sebesarRp.123.537.500, (seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratusrupiah) tersebut tidak disetorkan ke DISPENDA Kab.

melakukan penggelapan tersebut dengan cara tidakmenyetorkan uang Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Dispenda KayuAgung Kabupaten OKI hasil penjualan sepeda motor baru milik PT.

GrapiaPlenamas Motor Cabang Lubuk Seberuk yang laku terjual dan terdakwamenyetorkan uang BBNKB ke Dispenda Kabupaten OKI dan Dispenda KabupatenOKI ;Bahwa terdakwa bekerja di PT. Grapia Plenamas Motor Cabang Lubuk Seberuk adamenerima gaji sebesar Rp.1.935.500, (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribulima ratus rupiah) setiap bulannya ;Bahwa terdakwa dalam menjalankan tugas dan pekerjaan bertanggungjawab kepadaSaudara ACO MANDALIKA BIN A.M.

GrapiaPlenamas Motor Cabang Lubuk Seberuk yang laku terjual dan terdakwamenyetorkan uang BBNKB ke Dispenda Kabupaten OKI dan Dispenda KabupatenOKI ;Bahwa terdakwa bekerja di PT. Grapia Plenamas Motor Cabang Lubuk Seberuk adamenerima gaji sebesar Rp. 1.935.500, (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribulima ratus rupiah) setiap bulannya ;Bahwa terdakwa dalam menjalankan tugas dan pekerjaan bertanggungjawab kepadaSaudara ACO MANDALIKA BIN A.M.

Grapia Plenamas Motor Cabang LubukSeberuk yang laku terjual dan terdakwa menyetorkan uang BBNKB ke DispendaKabupaten OKI dan Dispenda Kabupaten OKI .Menimbang, bahwa ternyata terdakwa tidak menyetorkan uang BBNKBsebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit sepeda motor ke DISPENDA Kab.

tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli,dengansengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiantermasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karenakejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada awalnya saksi Musharyyan mengenal terdakwa dari temannya bahwaterdakwa dapat mengurus orang untuk dimasukan sebagai karyawan dan bekerja dikantor outsorsing di Kantor Dispenda

Saksi Marlia Hafni, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :8.Bahwa ayah saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 7.000.000,(tujuh juta rupiah) pada tanggal 18 Juli 2012 di rumah terdakwa di Jalan IsmailDesa bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan ;Bahwa pada saat ke rumah terdakwa ,ayah saksi juga membawa persyaratannyauntuk masuk kerja out sorsing di Dispenda ,Disperindag dan BKKBN PropinsiSumatera Utara berupa Photo copy ijazah ,Pas Photo dan sekitar bulan Oktober2012 terdakwa berjanji

dan kantor BKKBN dan boleh dimasukkandengan persyaratan Ijazah,Photocopy KTP dan Pasphoto ditambah uangAdministrasi sebesar Rp 5.000.000,(lima juta rupiah) ;Bahwa mendengar perkataan Putra tersebut, terdakwa berusaha mencari orangorang yang mau masuk kerja ,lalu menghubungi saksi Heru Sutanto dengan saksisaksi yang lain dan terdakwa menerangkan bahwa ada teman terdakwa yang dapatmemasukkan orang bekerja di kantor Dispenda,kantor Disperindag dan KantorBKKBN dengan syarat Ijazah,Paspoto serta uang

,Diperindag danBKKBN Propinsi Sumatera Utara dan ternyata saksi Heru Sutanto,saksi Suraten,saksi IbnuHajar,saksi Putri Rezeki,saksi Ade Nurtalita,saksi Marlia Hafni ,saksi Musharyyan dansaksi Supridah Lubis hingga bulan Oktober 2012 sebagaimana dijanjikan oleh terdakwatidak juga masuk kerja di salah satu instansi yang dijanjikan terdakwa dan terdakwabukanlah merupakan panitia dalam penerimaan karyawan outsourcing di salah satu instansibaik di Disperindag,Dispenda maupun BKKBN Propinsi Sumatera Utara

,Disperindag dan BKKBN Propinsi SumateraUtara dengan memuat pegawai outsourcing yang dbutuhkan instansi tersebut diatas danjuga terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga para saksi menjadi yakin danpercaya kepada terdakwa yang menjanjikan akan dapat memasukkan para saksi untukbekerja sebagai karyawan outsourcing di kantor Dispenda , Disperindag dan BKKBNPropinsi Sumatera Utara dan apabila para saksi tidak diterima bekerja pada instansidimaksud maka uang yang diterima oleh terdakwa dari

Nomor100.21.10.039159 pada tanggal 26 Januari 2007 oleh Bendahara KhususPenerima Dispenda Kota Jayapura dengan Surat Setoran yangditandatangani oleh saksi Corry S.

pulafakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata pada bulanDesember 2004 Kepala Dispenda Kota Jayapura melakukan rapat dinasCc.dengan pejabat struktural dan Staf (tanpa hadirnya Terdakwa) di KantorDispenda dan disepakati akan dibuka rekening Giro di Bank Papua atasnama Dispenda Kota Jayapura;e Bahwa Kepala Dispenda Jayapura telah memerintahkan Terdakwa untukmembuka rekening atas nama Dispenda Kota Jayapura pada BankPapua Cabang Jayapura dengan Nomor Rek. 100.21,10.07.073969pada tanggal 27

Desember 2004, guna untuk menampung pajak, PBB,BPHTB, dan PPJU dengan maksud dan tujuan meningkatkan PAD danmendapatkan Jasa Giro, juga dengan mudah mengetahui berapa jumlahrupiah yang disetor oleh Dispenda ke rekening Kas Daerah, sehinggapembukaan rekening tersebut hanya sebagai penampung belaka, karenasetelah ditampung dalam rekening Dispenda akan dipindahbukukan kerekening Kas Daerah pada Bank yang sama yaitu Bank Papua; Bahwa Terdakwa membuka specimen selaku Bendahara PenerimaanKhusus dan saksi

diubah atau diganti oleh bendaharapenerimaan khusus yang baru yaitu Febriman Yanto Mokay, karenaBendahara penerimaan yang baru mengatakan tidak penting specimentandatangan pembukaan rekening jadi tidak perlu diubah, lagi pulaTerdakwa masih sebagai karyawan di Dispenda Kota Jayapura;Bahwa dari faktafakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut,ternyata Terdakwa ikut melakukan pembukaan rekening giro atas namaDinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura bersama Aloysius Widarta selakuKepala Dispenda

Boom Donut, diberikan tugasuntuk membayar Pajak Restoran ke Dispenda Kota Ternate setiap bulanberjalan pembayaran pajak tersebut sebesar 15 Juta;Bahwa terdakwa setiap bulan datang di Boom Donat Mall Jatiland untukmengambil uang pajak yang akan disetor dan saksi memberikan uangsecara tunai maupun transfer ke nomor rekening BNI terdakwa;Bahwa namun yang bersangkutan membayar pajak di Dispenda KotaTernate hanya 1 juta per bulan yang tidak disetorkan 14 jutaan per bulanHalaman 17 dari 34, Putusan Nomor

Boom Donut Bakery Dan Cake dengan surat 970 /454 /2019, tanggal 10 September 2019 perihal Penyampaian pajak kurangbayar sejak Januari 2018 s/d Juli 2019;Bahwa selanjutnya saksi melakukan klarifikasi ke pihak Dispenda KotaTernate dan menunjukan bukti pembayaran pajak setiap bulan telahlunas membayar pajak Restoran Daerah setiap bulan berjalan, namunbukti tersebut menurut petugas Dispenda adalah palsu;Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa perusahaan mengalami kerugiansebesar Rp. 248.469.200, (dua ratus

Kota Ternate baik yang legal maupun illegal;Halaman 23 dari 34, Putusan Nomor : 31/Pid.B/2020/PN TteBahwa yang termasuk illegal adalah mobil perusahan masuk di Kota Ternatetidak bayar lapor tiba dan membayar pajak;Bahwa selanjutnya terdakwa kenal dengan orang Dispenda Kota Ternatenamanya VICO, dimana dikatakan oleh VICO bahwa pajak yang akandibayarkan oleh Boom Donat yaitu Pajak Restoran sebesar 10% daripenghasilan Boom Donat, sudah diatur sehingga pajak yang dibayar olehBoom Donat kepada Dispenda

Terdakwa memiliki tugas yaitumengurus semuaijin perusahan baik yang legal maupun illegal dan membayarpajak pada Dispenda Kota Ternate.

Boom Donat sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan menyetorkan ke Dispenda Kota Ternatehanya Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) merupakan perbuatan yangdikehendaki oleh terdakwa.

No. 2534 K/Pid.Sus/2011Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kepentingan pribadi, atau orang lain ,atausetidaktidaknya bukan untuk kepentingan kegiatan rutin dan operasionalKantor Dispenda Provinsi Sulawesi Tenggara; perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersamasamadengan saksi saksi MARJUDIN MALIK S.Sos, dan saksl H.

SULTAN RAMLI, SH selaku Kepala Dispenda Provinsi sulawesiTenggara dan saksi H. SUMARDI, SE selaku Bendahara PengeluaranKantor Dispenda Provinsi Sulawesi Tenggara seakanakan uang tersebutdigunakan untuk biaya rutin dan operasional kantor Dispenda ProvinsiSulawesi Tenggara dan selanjutnya bukti kas tersebut diajukan kepadaKepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yangterakhir di jabat oleh Saksi Drs. M. ALI NUR, Msi., namun tidak diterima;Hal. 11 dari 34 hal. Put.

M.Jusuf Ponea, M.Si. sebagai Kepala Dispenda Sultra saat itu KasDispenda kosong, dana APBD untuk tahun anggaran 2008 belumditetapkan, di sisi lain kegiatan Kantor Dispenda tidak boleh vakumsehingga Terdakwa demi memenuhi target PAD sebagai manainstruksi Gubernur saat itu Ali Mazi, SH sehingga terpaksa Terdakwamelakukan pinjaman sementara pada bendahara penerima dan kasirHal. 24 dari 34 hal. Put.

Bahwa dengan adanya pinjaman sementara yang dikelola bendaharapengeluaran Dispenda Sultta mendapat keuntungan denganmemungut pajak kurang lebih Rp. 20.000.000.000; dalam wakiu 5bulan Terdakwa menjabat kepala Dispenda Sultra. Hal ini bersesuaiandengan saksi Marjuddin Malik, S.Sos dan Saksi H. Sumardi, SE;e. Bahwa pada bulan Februari 2008 Terdakwa diganti menjadi KepalaDinas Pendapatan Propinsi Sulawesi Tenggara oleh Drs. M.

Ali Nur,M.Si dan dana APBD saat itu belum cair sampai akhir tahun 2008Kepala Dinas pengganti Terdakwa belum juga melakukanpengembalian pinjaman Dispenda sehingga secara ex ofifcio yangakan melanjutkan pengembalian pinjaman dan administrasipertanggungjawaban adalah pejabat pengganti.

dengan3memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ,atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengancara :Pada tanggal 24 Januari 2012, saksi Seno Prayetno bertemu dengan terdakwa danSUGIONO alias ATENG di sebuah rumah makan di kelurahan Hinai Kiri KecamatanSecangcang dan ditempat tersebut terdakwa mengatakan ada lowongan honorer doDinas Pendapatan Daerah (Dispenda

Langkat dan menawarkan kepada saksiSENO PRAYETNO untuk menjadi tenaga honorer di Dispenda Kab.

Langkat akantetapi saksi SENO PRAYETNO harus menyediakan uang sebesar Rp. 23.000.000,(dua puluh tiga juta rupiah) dan setelah pembicaraan itu selanjutnya keesokan harinyaterdakwa datang ke ruamh saksi SENO PRAYETNO dan di rumah saksi SENOPRAYETNO tersebut terdakwa mengatakan kembali kepada saksi SENO PRAYETNOdan orang tua saksi SENO PRAYETNO yaitu saksi KUSNUN bahwa terdakwa sanggupmeloloskan saksi SENO PRAYETNO menjadi tenaga honorer pada Dispenda Kab.Langkat dan apabila tidak berhasil maka terdakwa

Langkat dan te rnyata di Dispenda Langkatpun tidak ada lowongan untuk tenaga honorer dan uang saksi SENO PRAYETNO tidakdikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi SENO PRAYETNO dirugikan sebesar Rp.21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan Penasehat Hukummaupun terdakwa tidak mengajukan mengajukan

Saksi KUSNUN :e Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 sekira pukul 14.00Wib di rumah saksi korban di Lingkungan V Kel Hinai kiri KecamatanSicanggang telah terjadi penipuan terhadap saksi yang dilakukanterdakwa Als Hendra;Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara terdakwa berjanjidan mengaku bisa memasukkan dan meloloskan saksi Seno Prayetnountuk bekerja sebagai tenaga Honorer pada Dispenda KabupatenLangkat dengan cara memberikan uang sejumlah Rp.21.000.000,( Dua puluh satu juta rupiah

ASEP GOPARULLAH Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya(DISPENDA) dan jabatan saksi sekarang ini sebagai Kepala Dispenda KotaTasikmalaya ; Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala Dispenda antara lain :membantu pimpinan menyusun administrasi pendapat daerah, mengumpulkandan memungut pajak daerah, menyusun management pendapatan daerah danmelaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan ; Bahwa sebagai Kepala Dispenda Kota Tasikmalaya saksi bertanggung jawabkepada

yang menjadi wajib pajak sebagaimana diatur dalam peraturan Walikotaorang atau badan wajib pajak adalah yang memiliki ijin usaha, namun dalam UUNo.29 tahun 2009 tidak disebutkan orang atau badan yang memiliki ijin atautidak ;Bahwa sesuai data yang ada di kantor Dispenda Kota Tasikmalaya Terdakwamerupakan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan di gunung GoongCibunigeulis kec.

MangkubumiKota Tasikmalaya seluas 7.280 M2 telah berakhir pada tanggal 24 Oktober 2011sesuai IUP No. 545/Kep.IUP.12BPPT/2010 tanggal 25 Oktober 2010 ;Menimbang bahwa ternyata walaupun IUP usaha pertambangan milikTerdakwa telah habis masa berlakunya tetapi Terdakwa dipungut oleh Dispenda danmembayar pajak yang menurut catatan yang ada di kantor Dispenda KotaTasikmalaya Terdakwa pernah membayar pajak mineral bukan logam dan batuan,diantaranya : Untuk tahun 2010 bulan Oktober sebesar Rp.1.000.000, (

sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) bukan atas tagihan / pemungutan Dispenda tetapibaru ditolak Dispenda oleh karena IUP operasi produksi masa berlakunya telahhabis / belum diperpanjang.Menimbang bahwa hingga berakhirnya masa berlakunya iin usahapertambangan (IUP) milik Terdakwa dengan diatasnamakan Hendri Komara danAndri Permana tidak langsung melakukan daftar ulang (Herregistrasi) sebelummasa belakunya habis sehingga Terdakwa tahun 2012 dan tahun 2013 tidakmemiliki ijin atas IUP operasi produksiMenimbang

Bukit Sakura, tetapi tidak mengetahui apakah memiliki ijin atau tidak,sedangkan pihak Dispenda sendiri menyatakan yang tidak memiliki ijin usaha tidakdilakukan pemungutan pajak, pemungutan dikhususkan kepada yang memiliki ijinusaha, dan pihak Dispenda memungut pajak kepada Terdakwa walaupun telah30.berakhir masa ijin berlakunya (IUP) dengan alasan berdasarkan asumsi belakabukan suatu protap, dan pihak Dispenda juga mengetahui apabila di Gunung Goongselain CV.