Ditemukan 1749 data
97 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
ILHAMUDDIN, S.Sos.bahwa lokasi tidak dalam sengketa;e) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Bontoa Nomor528/XIV/IB/2016, tanggal 11 Mei 2016;f) 2 (dua) lembar Blangko Dispenda Kabupaten Maros PermohonanPenerbitan SPPT PBB atas nama wajib pajak CV. KASPAM K.R.1atas lokasi di Lingkungan Tete Batu Kelurahan Bontoa KecamatanMandai Kabupaten Maros seluas + 140.000 M? tertanggal 11 Mei2016;g) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendaftaran Objek Pajak BaruAn. H.
ILHAMUDDIN, S.Sos.bahwa lokasi tidak dalam sengketa;e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Bontoa Nomor528/XIV/IB/2016, tanggal 11 Mei 2016;f. 2 (dua) lembar Blangko Dispenda Kabupaten Maros PermohonanPenerbitan SPPT PBB atas nama wajib pajak CV. KASPAM K.R.1atas lokasi di Lingkungan Tete Batu Kelurahan Bontoa KecamatanMandai Kabupaten Maros seluas + 140.000 M? tertanggal 11 Mei2016;g. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendaftaran Objek Pajak BaruAn. H.
1.MUYANTO
2.JAMILAH
30 — 20
Menetapkan bahwa SAMSURI yang berdomisili di Jl.A.Yani Belakang Dispenda RT.002 RW.002 Desa Gurabesi Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura Propinsi Papua sebagai kuasa dari seorang anak laki-laki bernama ARVI PRASETIYO lahir di Paniai pada tanggal 15 Juni 1994 anak dari pasangan suami istri sah MUYANTO dengan JAMILAH khusus untuk keperluan melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat di Jayapura Propinsi Papua
3.
62 — 10
Bahwa dalam pertemuan di cafe tersebut juga dihadirioleh saksi I Ketut Wisuda selaku petugas dari Dispenda Kota Malang, Ketua RukunWarga Kelurahan Sawojajar dan petugas dari Kepolisan Sektor Kedungkandang akantetapi dalam pertemuan tersebut tidak dihasilkan kesepakatan bersama antara pihakLPMK Sawojajar yang diketuai oleh terdakwa I. Suliyanto als Yanto als Yanto Arakdengan pihak kelompok dari Jodipan yakni saksi Moch.
jalan sekitar 2 bulan ;Bahwa kejadiannya mereka memukul secara serempak diawali terdakwa Yantolalu lainnya;Bahwa kejadiannya berada di tempat umum dan bisa dilihat orang banyak ;Bahwa berhentinya karena ada yang melerai tetapi saat itu saksi masih dipukuli.Yang melerai ketika itu ada Polisi, Pak RT, Tentara ;Bahwa atas peristiwa itu saksi menderita sekitar Rp. 6 juta lebih karena jari saksiada yang patah ;Bahwa saksi tahu sebelum kejadian ada rapat tentang lahan parkir di caf yangdiadakan oleh dispenda
I KETUT WISUDABahwa saksi bekerja di Dispenda Kota Malang seksi pendaftaran ;Bahwa saksi tahu ada permasalahan rebutan lahar parkir di Sawojajar ;Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 16.00wib ;Bahwa ketika ada keributan saksi sedang menjelaskan SK pengukuhan wajib pajakyang berhubungan dengan pengelolaan lahan parkir di Ruko Sawojajar Emas ;Bahwa yang meminta adalah Pak Didik yang mengaku dari Kepolisian ;Bahwa permintaannya adalah agar saksi menjelaskan SK dari
85 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
ENI selaku Wajib Pajak;1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota DenpasarNomor 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 PerihalKeterangan Bebas BPHTB;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak an.
oleh IDA BAGUSSUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar;mm) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Setoran Pajak Daerahnn)00)pp)qq)rr)Ss)tt)DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUHNIKAHARTINI, SE selaku Teller;1 (satu) buah Buku foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 66Desa Sidakarya;1 (satu) lembar foto copy Peta Bidang Tanah, tanggal 5 Juni2014 yang ditandatangani oleh WAYAN SUKIANA, S.Sitselaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan;1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengukuran Penepatan
ENI selaku Wajib Pajak;n) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota DenpasarNomor 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 PerihalKeterangan Bebas BPHTB;0) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak an.
KotaDenpasar yang ditandatangani oleh NI LUH NIKAHARTINI, SEselaku Teller;1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Surat PajakTerhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKItanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUSSUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar;1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama WAYANPAGEH, SE;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pemberitahuan SuratSUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar;mm) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Setoran
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HENNY SRI SUNDIARTINY Binti AMIRUDDIN Alm Diwakili Oleh : Riyono Pratikto, SH.MH
124 — 32
Kutai Kartanegara ,namun dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk foyafoya dengandugem diberbagai tempat hiburan malam di Samarinda; Bahwa untuk meyakinkan PPK jika Setoran Pajak kegiatanpengadaan makan minum (prasmanan) peserta TC Sentralisasi AtlitPORPROV Kaltim ke V telah disetorkan ke Kas Daerah melalui DinasPendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Kutai Kartanegara saksiROBBY ISWAN ANTORO kemudian membuat dokumen palsu berupa :1. 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) periodePajak
Kutai Karatanegara dan saksi RITYANINGSIH selakuBendahara Khusus Pembantu Penerima pada Dispenda Kab.
SINAR UTAMA belum memilikivalidasi dari pihak Dispenda Kab. Kutai Kartanegara dan namaperusahaan berbeda dengan dokumen kontrak dimanaperusahaan/rekanan adalah CV. SINAR INTAN sedangkan yangtercantum di Setoran Pajak Daerah adalah CV.
1.H. MULYADI
2.H. YUSRAN
3.YAZID PAHMI
4.H.IDERUS
5.AHMAD RAIHAN
6.SANUSI FANY
7.SABIRIN
8.HJ.SITI BAHRIAH
9.ARIF FURRAHMAN
10.HJ.LISDAMIYATI
11.SYAHBUDIN
12.AHMAD SUPIANI
13.M.IDERUS.HM
14.H.MUSLIH
15.NIESA FATMAH
16.ERWIN HIDAYAT
17.H.JAHIDIN
18.MUHAMMAD SUBELI
19.H.MULYADI
20.RIZKI IMAMI
21.HJ.MUSLIHAYATI
22.HJ.KHAIRIYAH
23.AKHMAD MAJIDI
24.HJ.RAIHANAH
25.FAHRUZZAINI
26.IRIYANI HENDRA SAPUTRA
27.RINA HARTATI
28.SURIANI
29.HIDAYATI
30.SITI SARAH
31.RUSMIATI
32.H.HAMLANI
33.NOR ATIKAH
34.ASIM AHLUL KHAIR
35.PAHRIANA
36.NORANITA HABIBAH
37.H.ARKANI
38.NOR HELMI
39.HAIRUL RAHMAN
40.MULIYADI ALIAS H.MULIADI
41.ARIYADI
42.MUSLIMIN AKBAR
43.RUSDI
44.H.YUSRAN
45.H.ABDUL MANAN
46.AHMAD JAZULI
47.M.HUSNI.AY
48.H.ABDUL AZIZ
49.TRIES SULISTYO
50.MULIANI
51.HIRMANI ALIAS HE
Tergugat:
1.ASISTEN II BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
2.BUPATI HULU SUNGAI UTARA
402 — 206
Penggugat I; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VINo. 10 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kab.Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara No:503.3/010/DISPENDA/2015 tertanggal 10 Februari 2015;b.
Penggugat III; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VINo. 12 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kab.Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara No:821.3/169/DISPENDA/2006 tertanggal 15 Desember 2016 danSurat Setoran Retribusi bulan Mei 2019, a.n Ahmad Raihani(Penggugat ITI);d.
BJMBupati Hulu Sungai Utara No: 503.3/104/DISPENDA/2013tertanggal 29 Juli 2013 dan Surat Setoran retribusi bulanApril 2019; dan Blok VII No. 40, berdasarkan Keputusan Kepala DinasPendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas NamaBupati Hulu Sungai Utara No: 503.3/107/DISPENDA/2013tertanggal 29 Juli 2013 dan Surat Setoran retribusi bulanApril 2019 a.n H.M Iderus.Semuanya a.n Penggugat XI.Penggugat XII; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VINo. 5 dibuktikan dengan Surat Setoran Retribusi bulan
Pengugat XVII; memiliki hak sewa atas 3 toko dan/atau rukopada: Blok VII No. 13, berdasarkan Keputusan Kepala DinasPendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas namaBupati Hulu Sungai Utara No: 503.3/02/DISPENDA/2013tertanggal 29 Juli 2013 dan Surat Setoran retribusi bulanMei 2019; Blok VII No. 55 Surat Setoran retribusi bulan Mei 2019; dan Blok VII No. 57, berdasarkan Keputusan Kepala DinasPendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas namaBupati Hulu Sungai Utara No: 503.3/13/DISPENDA/2013tertanggal
/2013tertanggal 29 Juli 2013; dan Blok VII No. 34, berdasarkan Keputusan Kepala DinasPendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas NamaBupati Hulu Sungai Utara No: 503.3/III/DISPENDA/2013tertanggal 29 Juli 2013.43 Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN.
Eva Kartika Turnip, SH
Terdakwa:
Dosni Riana Saragih
62 — 17
Medan Tuntungan Kota Medan, yang dalampertemuan tersebut, terdakwa DOSNI RIANA Br.SARAGIH adamengatakan dan menyampaikan kepada saksi korban ERIKA Br.PERANGIN ANGIN SAYA KERJA DI DISPENDA KABUPATENSIMALUNGUN, SAYA SUDAH BIASA MEMASUKAN PNS DIHalaman 4 dari 27 Putusan Nomor: 792/Pid.B/2019/PN KisKABUPATEN SIMALUNGUN lalu terdakwa DOSNI RIANA Br.SARAGIHmenawarkan CPNS di Kab.
Medan Tuntungan Kota Medan, yang dalampertemuan tersebut, terdakwa DOSNI RIANA Br.SARAGIH adamengatakan dan menyampaikan kepada saksi korban ERIKA Br.PERANGIN ANGIN SAYA KERJA DI DISPENDA KABUPATENSIMALUNGUN, SAYA SUDAH BIASA MEMASUKAN PNS DIKABUPATEN SIMALUNGUN lalu terdakwa DOSNI RIANA Br.SARAGIHmenawarkan CPNS di Kab.
Sipayungpercaya kepada Terdakwa adalah dikarenakan Terdakwa mengatakanbekerja di Dispenda Kabupaten Simalungun. Selain itu setelah Isteri saksiRossani Br. Sipayung selesai mengikuti seleksi ujian CPNS KabupatenSimalungun pernah diajak oleh Terdakwa ke Kantor BKD Pematang RayaKabupaten Simalungun dimana saat itu Isteri saksi Rossani Br. Sipayungmelihat Terdakwa mengenakan pakaian seragam PNS namun saat ituIsteri saksi Rossani Br.
Paranginangin percaya kepada Terdakwa adalah dikarenakan Terdakwa mengatakanbekerja di Dispenda Kabupaten Simalungun dan mengakui bahwa sudahbanyak yang dimasukkan terdakwa menjadi PNS Pemkab Simalungun.Selain itu. setelah selesai mengikuti seleksi ujian CPNS KabupatenSimalungun saksi Rossani Br.
Sipayung pernah diajak oleh Terdakwa keKantor BKD Pematang Raya Kabupaten Simalungun dan saat itu Terdakwamengenakan pakaian seragam PNS dan sekira bulan Januari 2019Terdakwa menyerahkan pakaian seragam PNS lengkap dengan atributPemkab Simalungun untuk saksi Friendly Tamsar;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diPersidangan profesi Terdakwa bukan seorang Pegawai Negeri Sipil, namunsaat itu Terdakwa bekerja sebagai Honor di Kantor Dispenda KabupatenSimalungun dan Terdakwa berhenti sebagai
22 — 17
dan menelitidengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri LubukPakam tanggal 28 Mei 2012 Nomor : 81/PdtG/2011/PNLP Majelis Pengadilan Tinggitidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatanPenggugat dan II tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama mendasarkan pertimbangannyapada gugatan Penggugat Penggugat yang tidak lengkap dalam hal subjek gugatannyakarena Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda
selanjutnya sesuai petitum Nomor 4 kuasa Pengggugat dan II menuntutagar menyatakan perbuatan Tergugat yang menutup/memagar jalan pintu / gerbangmasuk dan melakukan penjualan karcis / tiket diatas tanah selebar 10 meter adalahPerbuatan Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam kesimpulannya padapokoknya bahwa tiket / karcis parkir sebenarnya adalah masalah retribusi sedang untukmenarik pajak atau retribusi adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yangdalam hal ini Dispenda
Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga gugatan PenggugatPenggugat tidak lengkap dalam hal subjek gugatannya harus dinyatakan tidak diterima ;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, kesimpulan Majelis hakim tingkatpertama tidak tepat oleh karena apabila Penggugat tidak membayar tiket / karcis masukmaupun parkir kepada Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Dispenda sehinggamenimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah / Dispenda maka Pemerintah Daerahyang dalam hal ini Dispoenda Serdang Bedagai dapat menggugat
49 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Sulteng Nomor 001.01.03.256121 ;Bahwa formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SetoranWajib Jasa Raharja (Notice Pajak) terdiri dari 5 (lima) rangkap yaitu :e Lembaran pertama aslinya warna coklat untuk wajib pajak ;e Lembaran kedua warna biru untuk Arsip Dispenda Provinsi Sulteng ;e Lembaran ketiga warna hijau untuk Arsip Jasa Raharja ;e Lembaran keempat warna merah untuk Arsip Samsat Morowali ;e Lembaran kelima warna kuning untuk Arsip di Pos Pelayanan PembantuSamsat Kolonodale
ABDUL GAFUR LIKU diangkatsebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Dispenda ProvinsiSulawesi Tengah dan ditempatkan pada Unit Pelayanan Terpadu (UPTD)Wilayah IV Morowali Pos Pelayanan Kolonedale sebagai Staf Seksi PKB danBBNKB berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulteng Nomor 821.2/376 PEG/2011 tanggal 26 Desember 2011 dengan tugas dan tanggung jawabadalah :Hal. 5 dari 65 hal. Put.
PropinsiSulawesi Tengah yang digunakan biaya gaji dan biaya operasionalkantor ;e Membuatlaporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang ada diUPTD Pendapatan Wilayah IV Morowali ;Sedangkan tugas dan tanggung jawab sebagai Penyimpan Barang adalah :e Menerima dan membukukan barang berharga milik Dispenda ProvinsiSulteng yang ada di UPTD Pendapatan Wil.
ABDUL GAFUR LIKU diangkatsebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Dispenda ProvinsiHal. 19 dari 65 hal. Put.
PropinsiSulawesi Tengah yang digunakan biaya gaji dan biaya operasionalkantor ;e Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang ada diUPTD Pendapatan Wilayah IV Morowali ;Sedangkan tugas dan tanggung jawab sebagai Penyimpan Barang adalah :e Menerima dan membukukan barang berharga milik Dispenda ProvinsiSulteng yang adadi UPTD Pendapatan Wil.
51 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
ditemukan di Rekening PribadiTerdakwa HAMBALI ,S.Sos uang sebesar Rp.11.000.000, (sebelas jutarupiah) Terdakwa menerangkan uang tersebut dari pemotongan DP2LKtahun 2003 Kelurahan Manggar yang dikumpulkan dan Terdakwamenerangkan Dana yang ditemukan oleh BAWASDA tersebut rencananyaakan dipergunakan untuk Pembuatan Gapura Kelurahan yang tidaktermasuk dalam Rencana Definitif dan uang tersebut disimpan di RekeningPribadi Terdakwa sejak bulan Oktober 2003 sampai dengan tanggal 19Agustus 2004 uang disetor ke Dispenda
ditemukan di Rekening PribadiTerdakwa HAMBALI ,S Sos uang sebesar Rp.11.000.000, (sebelas jutarupiah) Terdakwa menerangkan uang tersebut dari pemotongan DP2LKtahun 2003 Kelurahan Manggar yang dikumpulkan dan Terdakwamenerangkan Dana yang ditemukan oleh BAWASDA tersebut rencananyaakan dipergunakan untuk Pembuatan Gapura Kelurahan yang tidaktermasuk dalam Rencana Definitif dan uang tersebut disimpan di RekeningPribadi Terdakwa sejak bulan Oktober 2003 sampai dengan tanggal 19Agustus 2004 uang disetor ke Dispenda
Balikpapan Timur Nomor.1.18/33/KM/VIII/2003 tanggal 13 Agustus 2003 Tentang PengangkatanBendaharawan Pengelola Bantuan Dana Perbaikan dan PenneliharaanLingkungan Kelurahan Manggar tahun Anggaran 2003 (asili);Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor02 /SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 (Surat Pernyataan MendudukiJabatan) tanggal 31 Juni 2001 (asli);Bukti Penyetoran/Pengembalian dari DISPENDA;Surat Perintah Nomor : 800/731/Sekr/2003 tanggal 02 Agustus 2003;24 (dua puluh empat) lembar
Balikpapan Timur Nomor : 1.18/33/KM/Vl11/2003 tanggal 13 Agustus 2003 tentang PengangkatanBendaharawan Pengelola Bantuan Dana Perbaikan dan PemeliharaanLingkungan Kelurahan Manggar Tahun Anggaran 2003 (asli);Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor :02/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 (surat Pernyataan MendudukiJabatan) tanggal 31 Juni 2001 (asli);Bukti Penyetoran / Pengembalian dari DISPENDA;Surat Perintah Nomor : 800/73/Sekr/2003 tanggal 02 Agustus 2003;Hal. 14 dari 14 hal.
No. 437 K/Pid.Sus/2008Menduduki Jabatan ) tanggal 31 Juni 2001 (asli);e Bukti Penyetoran/Pengennbalian dari DISPENDA;e Surat Perintah Nomor : 800/73/Sekr/2003 tanggal 02 Agustus 2003;e Kuitansi yang terdiri dari 24 ( dua puluh empat ) lembar dari kelurahanManggar Kecamatan Balikpapan Timur;tetap terlampir dalam berkas perkara ;6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa di keduatingkatperadilan, yang untuk tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp.5.000.
170 — 130
halaman Putusan Perkara Nomor: 19/G/2017/PTUN.DPSpara penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa, denganalas hak tanah berbentuk S P P T (surat panggilan pajak terhutang) No.51.05.020.004.0010007.0 Luas 3.100 M2 atas nama Cok Raka, Br.Bakas Kangin, Desa Bakas Kecamatan Banjarangkan, KabupatenII UN GUNG = anseeeeee neste settee etme tieneTerbitnya SPPT para Penggugat suatu peristiwa Huhum telah memenuhikewajibannya membayar Pajak terakhir th. 2015 untuk mendapatkanhaknya, telah terdata oleh Dispenda
Kabupaten Klungkung sampaidengan tahun 2015 sedangkan terkait Jumlah pelunasan pajak PBB(pajak bumi dan bangunan) ditunjukkan dengan print out tabelpelunasan pajak, jika telah lunas pembayaran pajak th.2014 (parapenggugat punya SSPD asli) dan lunas pajak th.2015 (parapenggugat punya SSPD aslinya), mulai pelimpahan dokumen pajakdan Kantor Pajak Pratama Gianyar ke Dispenda/PBB KabupatenKlungkung mulai tahun 2014; Dasar terbitnya SPPT berdasarkan ketentuan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 21 tahun
(Banjar/Dusun)Bakas Kangin, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, KabupatenKlungkung ternyata kepemilikan ini terjadi secara turun temurun sampaisaat ini surat bukti kepemilikan berbentuk SPPT Nomor:51.05.020.004.0010007.0, uas 3.100 M2, terletak di Subak Lujungan, DesaTusan, atas nama Cok Raka, Br.Bakas Kangin, Desa Bakas, KecamatanBanjarangkan, Kabupaten Klungkung; (SPPT th.2015 masih atas nama CokRaka, Br.Bakas Kangin, Desa Bakas); Pada Peta Blok produc Dispenda/Pajak PBB Kabupaten Klungkung batasbatas
Klarifikasi terkait peta blok untuk melacak lokasi tanah yang akandisertifikatkan; apakah benar peta blok yang ditenbitkan tanggal 21Mei 2015, yang ada pada para penggugat produc Dispenda/PBBKabupaten Klungkung. 2222 nn nn nn nn nn nnn nn nn nn nennnneSebenarnya Cokorda Bagus Subagiawirya, dkk tidak punya tanah, karenatidak punya SPPT dan dulu sampai dengan tahun 2015, kemudian setelahsertipikatnya diterima tanggal 20 September 2015, (linat tabel berita acarapenyerahan sertipikat 2014 Desa Tusan)
Peta Blok produc Dispenda/PBB Kabupaten Klungkung cetakan 21 Mei2017 Untuk SPPT No. 51.05.020.004.0010007.0, luas: 3.100m2, SubakLunjungan, atas nama Cok Raka Br. Bakas Kangin, DesaBakas,Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung; 10. Foto copy permohonan blokir dan foto copy kwitansi pendaftaran blokir; Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 19/G/2017/PTUN.DPS11.
73 — 11
Banyuasin yang diangkat olehGubernur Sumatera Selatan berdasarkan SK No.142 / KPTS / BKD.1 / 2009tanggal 03 Nopember 2009, dan dari tahun 2009Desember 2010 menjabatsebagai staf Dispenda Prov Sumsel UPTD Kab. Banyuasin, kemudian dariDesember 2010 sampai 23 September 2013 bertugas sebagai penanggung jawabCPU Dispenda Prov. Sumatera Selatan UPTD Kab.
telah bekerjasama membatalkan berkas pembayaran pajakHalaman 153 dari 212 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN.Plgkendaraan roda 4 (empat) yang baru untuk 54 (lima puluh empat) unit kendaraan,dengan cara antara lain Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II selaku penaggungjawab CPU Dispenda Banyuasin dan kepada Terdakwa III selaku petugas Bankuntuk melakukan proses Validasi pencetakkan Notis Pajak, namun dana tidakdisetorkan ke Bank sehingga Dispenda dan petugas bank melakukan Delete/Remove data komputer
SAUNG NAGA SAKTI antaroadaFormulir permohonan STNK;Faktur kendaraan untuk BPKB dan STNK;Sertipikat Nomor indenfikasi kendaraan (NIK) untuk BPKB dan STNK;Cek fisik Ranmor;Kutipan Surat Ketetapan PKB/ BBN KB.Dikembalikan kepada UPTD DISPENDA Provinsi Sumatera Selatan Kab.
Mesin : 4D56CH70159Bahan Bakar : SOLARPlat Dasar : HITAMDikembalikan kepada UPTD DISPENDA Provinsi Sumatera Selatan Kab. BanyuasCopy legalisir Surat Keputusan Pegawai Tetap PT.
Mesin : 4D56UCDH6716Bahan Bakar : SOLARPlat Dasar : HITAMDikembalikan kepada UPTD DISPENDA Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten BanyuasDikembalikan kepada UPTD DISPENDA Provinsi Sumatera Selatan Kab.
81 — 54
Bendel Bukti Pengeluaran Bagian Dispenda 2008 s/d 2012 ; 34. 1 (satu) lembar kwitansi upah pungut PBB Sektor Pertambangan untuk bulan Oktober tahun 2006 setelah dipotong pph 15 % sebesar Rp.15.565.200,-- (lima belas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), tertanggal 22 Desember 2006 penerima Drs.
Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran bagian dispenda dari PBD pertambangan dari tahun 2006 sampai dengan 2011 beserta bukti kwitansi pengeluaran ; -----44. Keputusan bupati Buleleng Nomor : 821/1346/BKD tentang pengangkatan dan mutasi pejabat Struktural di Lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng tanggal 2 Agustus 2006 beserta lampirannya ; 45. Nota Debet Penerimaan PBB pada rekening Kas Daerah Tahun 2008 ;46. Nota Debet Penerimaan PBB pada rekening Kas Daerah Tahun 2009 ;47.
Putu 104.768.131,00 15.715.22/89.052.91Bagiada, MM (Bupati 0,00 1,00Buleleng)2 Nyoman Pastika, SE 69.845.419,00 10.476.81 59.368.60(Kepala Dispenda 3,00 6,00Buleleng)3 Drs. Made Arga 52.384.066,00 7.857.608 44.526.45Pynatih (Wakil ,00 5,00Bupati)4 Drs. Ketut Gelgel 34.922.710,00 5.238.407 29.684.30Ariadi (Plt.
Putu 71.615.903,00 10.742.3860.873.51Bagiada, MM (Bupati 5,00 7,00Buleleng)2 Nyoman Pastika, SE 47.743.937,00 7.161.590 40.582.34(Kepala Dispenda ,00 7,00Buleleng)3 Drs. Made Arga 35.807.950,00 5.371.193 30.436.76Pynatih (Wakil ,00 0,00Bupati)4 Drs. Ketut Gelgel 23.871 .968,00 3.580.795 20.291.17Ariadi ,00 3,00(Plt.
Putu 131.759.113,00 19.763.86111.995.2Bagiada, MM (Bupati 7,00 46,00 Buleleng) 2 Nyoman Pastika, SE 87.839.411,00 13.175.91 74.663.50(Kepala Dispenda 2,00 0,00Buleleng)3 Drs. Made Arga 65.879.556,00 9.881.933 55.997.62Pynatih (Wakil ,00 3,00Bupati)4 Ir.
Bendel Bukti Pengeluaran Bagian Dispenda 2008 s/d 2012;34. 1 (satu) lembar kwitansi upah pungut PBB SektorPertambangan untuk bulan Oktober tahun 2006 setelah dipotongpph 15 % sebesar Rp.15.565.200, (lima belas juta lima ratusenam puluh lima ribu dua ratus rupiah), tertanggal 22 Desember2006 penerima Drs.
Bendel Bukti Pengeluaran Bagian Dispenda 2008 s/d 2012 ;34. 1 (satu) lembar kwitansi upah pungut PBB SektorPertambangan untuk bulan Oktober tahun 2006 setelah dipotongpph 15 % sebesar Rp.15.565.200, (lima belas juta lima ratusenam puluh lima ribu dua ratus rupiah), tertanggal 22 Desember 2006 penerima Drs.
142 — 48
THOMAS ALFA EDISON,MM sebagai Pelaksana Tugas (Plt) KepalaUPTD Dispenda Provinsi Kaltim Nunukan di Nunukan;Foto Copy Surat Pemberhentian Sdr.
Kepala Seksi PKB/BBNKB I dan II UPTD.Nunukan di Kabupaten Nunukan pada Dispenda Prov. Kaltim;25.26.21.28.29.30.31.461 (satu) Lembar Surat Peryataan Pelantikan yang diterbitkan oleh BadanKepegawaian Daerah Prov.
KaltimNomor : 821/502/PendaI/2009 Tanggal 4 Mei 2009 yang menyatakan bahwa Sdr.Drs.H.M.Thomas Alfa Edison,MM terhitung mulai tanggal 1 Mei 2009 di sampingjabatannya sebangai Kepala Seksi Pendaftaran dan penetapan UPT Dispenda Prov.Kaltim Nunukan di Nunukan juga bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) KepalaUPT Dispenda Prov.
KaltimNomor : 821/502/PendaI/2009 Tanggal 4 Mei 2009 yang menyatakan bahwa Sdr.Drs.H.M.Thomas Alfa Edison,MM terhitung mulai tanggal 1 Mei 2009 disampingjabatannya sebangai Kepala Seksi Pendaftaran dan penetapan UPT Dispenda Prov.Kaltim Nunukan di Nunukan juga bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) KepalaUPT Dispenda Propinsi Kaltim Nunukan di Nunukan;1 (satu) Lembar Foto copi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:821.2/III.24516/TUUA/BKD/2010tanggal 17 Mei 2010, berserta 1 (satu) Lembardaftar
Nunukan di Kabupaten Nunukan pada Dispenda PropinsiKaltim;(satu) Lembar Surat Peryataan Pelantikan yang di terbitkan oleh BadanKepegawaian Daerah Provinsi Kaltim Nomor:821.2/II.13191/TUUA/BKD/2004Tanggal 28 Mei 2004 yang menyatakan bahwa Sdr Drs.H.M.Thomas AlfaEdison, MM telah dilantik pada Tanggal 28 Mei 2004 dalam Jabatan sebagai96Pj.Kepala Seksi PKB / BBNKB I dan IT UPTD Nunukan di Kabupaten Nunukanpada Dispenda Propinsi Kaltim oleh Sekda Provinsi Kaltim di Samarinda;26. 1 (satu) Lembar Foto Kopi
80 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 50 PK/Pid.Sus/201512perhutanan dan pertambangan) dan disampaikan kepada bendahara pengeluaranDispenda;Berdasarkan laporan tersebut, bendahara pengeluaran Dispenda Bulelengmembuat perhitungan biaya pemungutan PBB;Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, Bendahara Pengeluaran Dispendamembuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) biaya pemungutan PBB ;Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diajukan kepada PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) Dispenda Kabupaten Buleleng untuk pembuatanSurat Perintah
Buleleng;Bendahara Pengeluaran Dispenda melakukan pembayaran biaya pemungutanPBB sektor perkebunan, perhutangan dan pertambangan sesuai prosentase yangditentukan dalam Keputusan Bupati Buleleng Nomor 356 Tahun 2005 tanggal 12September 2005 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumidan Bangunan dari sektor perhutanan, perkebunan dan pertambangan kepadaaparat Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang melakukan tugas dalamrangkaian pengawasan sampai dengan penyetoran Pajak bumi dan Bangunan
Nomor 50 PK/Pid.Sus/2015Bendahara pengeluaran membawa SP2D tersebut ke Bank PEMBANGUNANDaerah Bali cabang Singaraja untuk mencairkan dana dari Kas Daerah kerekening bendahara pengeluaran Dispenda Buleleng ;Bendahara Pengeluaran Dispenda melakukan pembayaran biaya pemungutanPBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan sesuai prosentase yangditentukan dalam Keputusan Bupati Buleleng Nomor 356 Tahun 2005 tanggal 12September 2005 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumidan Bangunan
Nomor 50 PK/Pid.Sus/2015443233343536373839404142Bendel bukti Pengeluaran Operasional 2007 s/d 2012;Bendel Bukti Pengeluaran Bagian Dispenda 2008 s/d 2012;1 (satu) lembar kuitansi upah pungut PBB Sektor Pertambangan untuk bulanOktober tahun 2006 setelah dipotong pph 15 % sebesar Rp15.565.200,00 (limabelas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), tertanggal 22Desember 2006 penerima Drs.
Nomor 50 PK/Pid.Sus/201556414243444546474849505132535455565758(sembilan belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga belas rupiah),tertanggal 8 Januari 2007 penerima Nyoman Pastika, S.E.;1 (satu) buah agenda surat Keputusan (SK) Bupati Tahun 2004 sampai dengan2005;1 (satu) buah buku agenda Keputusan (SK) Bupati Tahun 2008;Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran bagian dispenda dari PBDpertambangan dari tahun 2006 sampai dengan 2011 beserta bukti kuitansipengeluaran;Keputusan Bupati
13 — 0
tangga di Babadandirumah orang tua Tergugat; Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarangikut Penggugat; Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonisnamun sejak akhir tahun 2012 mulai tidak harmonis; Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalahkarena masalah ekonomi, Penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluargasehingga Penggugat pergi ke Batam untuk Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Dispenda
dilaksanakan sekitar tahun 2004 yangBahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumahorang tua Tergugat;Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarangikut Penggugat;Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonisnamun sejak 1 tahun yang lalu mulai tidak harmonis;Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalahkarena Penggugat pergi ke Batam untuk bekerja; Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Dispenda
Awalnya rumah tangga ini harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 mulaisering terjadi berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, penghasilanTergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehingga Penggugat pergi kerja keBatam, sedangkan Tergugat sebagai PNS di Dispenda Kabupaten Sleman, jadi merekasudah pisah rumah lebih dari setahun lamanya, dan sudah tidak ada komunikasi lagi. Pihakkeluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.
61 — 45
Sinarta.SPMU No.797/BT/2003 tanggal 10 Desember 2003 untuk PembayaranLunas Cetakan Benda Berharga Keperluan Dispenda, Dinas Pertanian,Setdakota, Rumah Sakit Umum, Dinas Tata Kota, Dinas Perindag, DinasKebersihan Kota P.Siantar TA.2003 sebesar Rp.49.051.750, an.JHONRAY P.SARAGIHH, SE / CV.Sinarta.SPMU No.798/BT/2003 tanggal 10 Desember 2003 untuk PembayaranLunas Cetakan Benda Berharga Keperluan BP.Perparkiran, BP.Terminal,Dinas Perhubungan, Dinas PU Kota P.Siantar TA.2003 sebesarRp.53.063.250, an.JHON
Barat danBP.Perparkiran Kota P.Siantar TA.2003 sebesar Rp.19.159.850,an.JHON RAY SARAGIH, SE, Dir.CV.Sinarta.SPMU No.634/BS/2003 tanggal 14 November 2003 untuk Pemberian UangUntuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) Belanja Perjalanan Dinas DispendaKota P.Siantar Buat Triwulan II dan Ill TA.2003 sebesar Rp.90.000.000,an.SERIATY PASARIBU, Bendahara Rutin Dispenda.SPMU No.946/BS/2003 tanggal 30 Desember 2003 untuk Pemberian UangUntuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) Biaya Perjalanan Dinas LapanganKeperluan Dispenda
SPMU No.946/BS/2003 tanggal 30 Desember 2003 untuk Pemberian UangUntuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) Biaya Perjalanan Dinas LapanganKeperluan Dispenda Pemko Pematang siantar untuk Triwulan IV TA.2003sebesar Rp.10.000.000, yang dibayarkan kepada SERIATY PASARIBU,Selaku Bendahara Rutin Dispenda.e Bahwa pengambilan uang dengan membawa SPMU untuk bendabendaberharga yang sudah ditandatangani oleh Penyedia Barang an.JHONRAY P.SARAGIH, SE dilakukan oleh terdakwa EDITA NAPITUPULUsendiri yang jumlah uang sesuai
SPMU No.634/BS/2003 tanggal 14 November 2003 untuk Pemberian UangUntuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) Belanja Perjalanan Dinas DispendaKota Pematang Siantar Buat Triwulan Il dan Ill TA.2003 sebesar21Rp.90.000.000, yang dibayarkan kepada SERIATY PASARIBU, SelakuBendahara Rutin Dispenda..
SPMU No.946/BS/2003 tanggal 30 Desember 2003 untuk Pemberian UangUntuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) Biaya Perjalanan Dinas LapanganKeperluan Dispenda Pemko Pematang siantar untuk Triwulan IV TA.2003sebesar Rp.10.000.000, yang dibayarkan kepada SERIATY PASARIBU,Selaku Bendahara Rutin Dispenda.e Bahwa saksi Efendi Maulana Harahap telah melakukan pembayaransesuai dengan SPMU masing masing :.
275 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 321 K/Pid.Sus/2009 Bahwa berdasarkan SK Bupati Nomor : 492/BTD/2001 yang salahsatu isinya menetapkan uang perangsang / upah pungut sebesar 5 %dari bunga deposito maka Asisten Ill (Terdakwa Editiawarman, SE)memerintahkan Kepala Dispenda (Amril KS, SE) untukmenganggarkan dalam APBD tahun 2002 uang perangsang untuk timpengelola dan rekayasa keuangan daerah yang diambil dari bungadeposito dan bunga giro dan Kadispenda (Amril KS, SE)menganggarkan dalam APBD tahun 2002 uang perangsang (upahpungut)
pengelolaan deposito lebih kurang Rp.200.000.000, (duaratus juta rupiah).Bahwa pada tanggal 21 Juni 2002 Kepala Dispenda (Amril KS, SE)membuat telahaan staf perihal pencairan upah pungut bunga depositoyang isinya antara lain sampai dengan 18 Juni 2002 bunga depositotelah terealisir Rp.2.300.000.000, (dua milyar tiga ratus juta rupiah)dan dapat dikeluarkan upah pungut 5 % sebesar Rp. 115.000.000,(seratus lima belas juta rupiah).Bahwa untuk menentukan besarnya jumlah uang yang diterima oleh14 orang
,Jumlah Rp.115.456.902, Bahwa dasar Kepala Dispenda membuat daftar namanamapenerima upah pungut yang direalisasikan tanggal 16 Agustus2002 adalah sejumlah Rp. 115.456.902, berpedoman kepadadraft upah pungut yang dibuat oleh Terdakwa Editiawarman, SE.Bahwa pada tanggal 27 Desember 2002 Kadispenda membuattelahaan staf perihal pencairan upah pungut triwulan Il yang...... /BTD/2002,tanggal .....
Bahwa dasar Kepala Dispenda membuat daftar namanamapenerima upah pungut yang direalisasikan tanggal 16 Agustus2002 adalah sejumlah Rp. 115.456.902, berpedoman kepadadraft upah pungut yang dibuat oleh Terdakwa Editiawarman, SE. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2002 Kadispenda membuattelaahan staf perihal pencairan upah pungut triwulan Il yangditindak lanjuti dengan SK Bupati Nomor . ......./BTD/2002,tanggal ..... Desember 2002 yang menetapkan personil penerimaHal. 22 dari 46 hal. Put.
Sekretariat Staf Sekretariat Rp. 3.300.907,Jumlah + ll Rp.126.800.907, Bahwa dasar Kepala Dispenda (Amril KS, SE) membuattelaahan staf untuk pencairan upah pungut Triwulan Il yang2002 sejumlah Rp.126.800.907, termasuk untuk dana taktis Bupati sejumlah Rp.direalisasikan tanggal 31 DesemberHal. 24 dari 46 hal. Put.
2.Dewandra Pura Jaya
3.Vienna Dewi Widjaya
Turut Tergugat:
1.Dinas Pendapatan Kota Bekasi Dispenda Kota Bekasi
2.Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede
140 — 24
., Notaris Bekasi
2.Dewandra Pura Jaya
3.Vienna Dewi Widjaya
Turut Tergugat:
1.Dinas Pendapatan Kota Bekasi Dispenda Kota Bekasi
2.Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok GedeDINAS PENDAPATAN KOTA BEKASI ( Dispenda Kota Bekasi ),beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.157B, RT.001/RW.005, Margahayu,Kec. Bekasi Tim., Kota Bks, Jawa Barat 17113 selanjunya disebutsebagai , TURUT TERGUGAT ;5. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONDOK GEDE, beralamat diM Gold Tower, JI. KH. Noer Ali Jl. Raya Kalimalang No. 21, 22,RT.007/RW.003, Kayuringin Jaya, Kec.
20 — 13
Kae 5 7DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:es, tempat dan tanggal lahirCianjur, 20 Maret 1977, agama Islam, pekerjaanSwasta (Sales Kosmetik), Pendidikan Strata ,tempat kediaman di iSeeKota = Bengkulus sebagaiPemohon,melawanRe tempat dan tanggal lahirBengkulu, 20 November 1980, agama Islam,pekerjaan PNS (Dispenda