Ditemukan 3405 data
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Cq, Wali Kota Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
55 — 34
Kerugian Imateril akibat syok, ketakutan dalam mempertahankan dan syokmemikirkan kehilangan atas tanah aquo sebesar Rp. 1.000.000.000,(Satu Milyar Rupiah).Halaman 3 dari 29 halaman Putusan No.479/Pdt.G/2017/PT.BDG10.11.12.Bahwa sebagai sangsi dengan tidak ditaatinya permohonan sebagaimanapoint tersebut diatas semoga mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa mengadili perkara ini, agar memerintahkan TERGUGAT untukmembayar uang paksa (dwangsoon) kepada PENGGUGAT setiap harinyasebesar Rp. 1.000.000,
EVITA CHRISTIN P. SH
Terdakwa:
WAWAN PRASETYO Bin SABIMIN
44 — 3
;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan ijin dari yang berwajib,untuk membawa, memiliki, menjual atau memakai narkotika danTerdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah dan dapatdikenakan sangsi pidana;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa:1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warnaputih diduga narkotika jenis Sabu berat 9,52 gram ditimbang besertapembungkusnya;2 (dua) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk
93 — 5
sebagai berikut:SURYANTO, S.Si, Apt Bahwa obat Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras dan kegunannya adalahanti parkison; Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl harus melaluiapotek dan harus dengan resep dokter; Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat Trihexyphenidyl tersebut harus diapotek resmi, jadi untuk tokotoko yang melakukan pelayanan dan pengedaran obatTrihexyphenidyl , atau obat keras akan ditindak secara Administratif oleh dinaskesehatan dengan beberapa sangsi
29 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sangsi terhadappelangaran atas peraturan ini biasanya ialah tidaksahnya ataubatalnya tindakan yang melanggar itu, bahkan seringkali jugatindakan melanggar itu diancam pula dengan pidana kurunganatau denda.... ( dikutip dalam bukunya Prof. Imam Soepomo, SHHal. 30 dari 70 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.SusPHI/2013berjudul: Pengantar Hukum Perburuhan,. Edisi Cet. Ketiga Belas,2003 pada hal 11 12);1.
Sangsi terhadappelangaran atas peraturan ini biasanya ialah tidaksahnya ataubatalnya tindakan yang melanggar itu, bahkan seringkali jugatindakan melanggar itu diancam pula dengan pidana kurunganatau denda.... (dikutip dalam bukunya Prof. Imam Soepomo, SHberjudul: Pengantar Hukum Perburuhan,. Edisi Cet. Ketiga Belas,2003 pada hal 11 12);1.
CV. Warsita Karya
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
175 — 90
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;8. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwaPejabat Pemerintahan memiliki kKewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;9.
41 — 23
Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan sudah lamamelibatkan diri dalam penyalahgunaan' narkotika sehinggakecanduan, dan mengakibatkan tidak dapat melaksanakantugasnya dengan baik, hal ini sangat bertentangan dengan programpemerintah yang memerangi peredaran gelap narkotika, demikianjuga perintah dari pimpinan TNI yang melarang keras anggota TNImelibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika, dan memerintahagar memberikan sangsi yang berat bagi pelanggarnya, mengingatdampaknya yang besar
149 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan yangdilanggar adalah : Ketentuan Pasal 1 angka 14 yangdengan tegas menyebutkan bahwa Majelis KehormatanDisiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yangberwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahanyang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dalampenerapan disiplin ilmu kKedokteran dan kedokteran gigi danmenerapkan sanksi.Dengan adanya ketentuan ini maka jelas, bahwa lembagayang berwenang untuk menilai ada tidaknya kesalahandokter adalah Majelis Kehormatan Disiplin Dokter,termasukmemberikan sangsi
82 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum para Tergugat untuk dikenakan sangsi pidana sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku.9.
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Siswoyo Als Woyo
89 — 15
menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaiHalaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1310/Pid.Sus/2018/PN Kisalasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Deny AF. Sembiring, SH
Terdakwa:
Zulkifli
21 — 4
diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimair dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Tentunya hukuman haruslah mencerminkan rasa keadilan, dalam perkaraini sanksi yang dijatunkan berupa pemberhentian dengan tidak hormatsangatlah berlebihan, hal ini terjadi karena sebelum penjatuhan sangsi,prosedural formal berupa pemeriksaan terhadap Para PemohonHalaman 24 dari 29 halaman.
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
ALEK SURYADARMA KESENA.
247 — 336
Bahwa Surat pemberitahuan yang disampaikan/ dilaporkan ke kantorPelayanan Pajak namun isinya tidak benar atau tidak lengkap yangmengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar akan dikenakansangsi sesuai peraturan Perundangundangan perpajakan.Halaman 21 dari 59 Perkara No.17/Pid.SusTPK/2018/PN.BgIP age Bahwa atas perbuatan tersebut yang mengakibatkan pajak yangterutang kurang bayar akan dikenakan sangsi seSuai denganperaturan perundangundangan perpajakan.
1.ARIEF RYADI SH
2.FERY FEBRIANTO,S.H.
Terdakwa:
1.KABUL YUDIANTO Als DOBOL Bin AHMAD SYUKUR
2.SARPAN Als TW Bin KASBANI
148 — 15
yang bersikap kesatria siapmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut perlu diberikan apresiasi olehpara penegak hukum;Bahwa selain itu selama dalam proses pemeriksaan Para Terdakwa mengakuiterus terang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan perkara inihingga membuat perkara menjadi terang;Bahwa Para Terdakwa merasa sangat menyesal atas tindakan yang telahdilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggarhukum;Bahwa sistem peradilan pidana kita menganut bahwa sangsi
94 — 24
M ;e Bahwa atas cerita tersebut saksi bertanya kepada adik saksi yangdijawab iya yang dilanjutkan adik menangis ;e Bahwa setelah mendengar jawaban dari adiknya bersama denganibu pergi kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa akantetapi terdakwa tidak mengakui telah berbuat tidak senonoh kepadaadik saksi ;e Bahwa kelakuan terdakwa dalam keseharian sering mengintip orangmandi yang kemudian difoto ;e Bahwa saksi memaafkan kejadian yang telah menimpa adik, akantetapi saksi berharap tetap diberi sangsi
PT. DWI ALFA SEJAHTERA
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
259 — 202
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yang melakukanPelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintahanmemiliki Kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sesuaidengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;Bahwa dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU
94 — 49
saatini sebab terdakwa tidak memiliki Hanophone dan hanya istri terdakwa yangmempunyai hanphone dan selama ini istrinya terdakwa menchargehanphone di sekolah tempat istrinya mengajar.Bahwa terdakwa tidak perna datang kerumah korban untuk menyuruhbapaknya korban membersihkan kebun atau memperbaiki parang milikterdakwa.Bahwa terdakwa mengakui bahwa pada tahun 2006 terdakwa dituduhmemeluk istri orang hingga masalah itu diselesaikan secara adat ditingkatDusun dan dihadapan ketua adat terdakwa menerima sangsi
121 — 42
anak agar sadar ataskesalahannya tersebut (prevensi khusus) serta mendidik kepadamasyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan anak tersebuttidak benar (prevensi umum) ;Menimbang , bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3)dan (4) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak, Hakim kemudian mempertimbangkan hasilPenelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai PemasyarakatanKelas Il Samarinda yang pada intinya Balai Pemasyarakatanmenyarankan supaya anak dijatuhi sangsi
ENY KUSRINI
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS CABANG ( DPC ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN PROBOLINGGO
2.DEWAN PENGURUS WILAYAH ( DPW ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TIMUR
3.DEWAN PENGURUS PUSAT ( DPP ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
408 — 139
Anggota Partai yang melanggar ketentuan sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 8, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 dikenakansangsi.(2) Sangsi yang dijatunkan terhadap anggota partai berupa :a. Peringatan.b. Pemberhentian sementara dari jabatan Partai dan / atau jabatanatas nama Partai.c. Pembebastugasan dari jabatan partai dan / atau jabatan atasnama partai, dand. Pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai.(3).
Penetapan sangsi berupa peringatan dilakukan oleh DewanPengurus Partai pada masingmasing tingkatan, melalui RapatPleno.Bahwa pemberhentian Penggugat tersebut sama sekali tidak melaluiprosedur rapat pleno sebagaimana ditentukan Anggaran Dasar DanAnggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, Pasal 15 ayat (2)Ketetapan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa Nomor4/Muktamar/PKB/VIII/2019, Tentang Anggaran Dasar Dan AnggaranRumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, berbuny/!
102 — 7
Indramayu juga terjadi adanyakebocoran dan penyelewengan serta penggelapan dana yang dilakukan oleh parakaryawarn / sales Penggugat, menderita kerugian mencapai hampir sejumlahRp1.500.000.000, ( satu milyar lima ratus ribu rupiah ) juga menderita kerugianakibat adanya kerusakan barang dan adanya penyusutan barang serta adanyapenjualan barang dibawah harga sehingga merugi sebesar Rp. 1.250.000.000,(satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;e PARA PENGGUGAT pada tahun 2011 merugi akibat dikenakan sangsi
dendaketerlambatan membayar bunga angsuran kridit selama satu ( 1 ) tahun sebesarRp 500.000.000, ( lima ratus juta rupiah ) dan denda finalty pada satu Bankswasta sebesar Rp 100.000.000, ( seratus juta rupiah );e PARA PENGGUGAT pada tahun 2012 merugi akibat dikenakan sangsi dendaketerlambatan membayar bunga angsuran kridit selama satu ( 1 ) tahun padasuatu Bank swasta sebesar Rp 900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah);8.
119 — 74
Budi Kemuliaan Batam tahun 2003 2005 (bukti P18) yang mengatakan bahwa Terhadap' karyawan34yang terkena tindakan disiplin, tergantung pada peristiwanya,Pimpinan juga dapat menjatuhkan satu atau beberapa sangsi,sehingga dalam hal ini Penggugat III, Penggugat IV danPenggugat VI dapat memilih ketiga Opsi yang ditawarkan TergugatMenimbang, terhadap Petitum 13 yang menerangkan tentangcuti besar, menurut Majelis Hakim karena Tergugat dalambuktinya T9, T10, T11 dan T12 menunjukkan Tergugat telahmemberi