Ditemukan 3644 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-04-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1786 B/PK/PJK/2021
Tanggal 10 Juni 2021 — PT. PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
33741 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1786/B/PK/Pjk/2021Premium Care New Baby NB (Bulk) 80SX3 dengan Pemberitahuan ImporBarang (PIB) Nomor 007160, tanggal 1 Juli 2015, dengan pembebanantarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dan tidak mendapat tarifpreferensi dalam rangka skema JIEPA dikarenakan uraian barang yangtercantum dalam Form JIEPA tidak sama dengan uraian barang dalamPemberitahuan Impor Barang (PIB) dan /nvoice, tidak sesuai ketentuanyang diatur pada Part 2 Section 1 Rule 1(b) The Agreement BetweenJapan and The Republic
    perbedaan penulisan uraian barang yang tercantumdalam Form JIEPA Nomor 15001890728601905, tanggal 12 Juni 2015,berupa "paper diaper dengan uraian barang yang tercantum dalamInvoice Nomor FPPID14043, tanggal 11 Juni 2015 berupa PampersPremium Care New Baby NB (Bulk) 80SX8, sehingga kesalahanpenulisan uraian barang dalam Form JIEPA a quo tidak dapatdikategorikan sebagai slight discrepancies sebagaimana dimaksud dalamPart 2 Section 1 Rule 5 Operational Procedures The Agreement BetweenJapan and The Republic
    Putusan Nomor 1786/B/PK/Pjk/2021Part 2 Rules of Origin Section 1, Rule 1 (b) and Apendix 1b the Guidelineof Field 4 The Agreement Between Japan and The Republic ofIndonesia for an Economic Partnership (JIEPA), sehingga tidakmendapat tarif preferensi dalam rangka skema JIEPA; Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011, tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang danPembebanan tarif Bea Masuk atas Barang Impor, nomor urut 9994, untukpos tarif 9619.00.19.00 dikenakan
Register : 25-06-2013 — Putus : 17-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-51333/PP/M.XVIIB/19/2014
Tanggal 17 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11721
  • bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas bandingdan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding dalampersidangan;bahwa ketentuan dasar dari pada ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK)Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 junto Keputusan Presiden RI Nomor 48Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement onComprehensive Economic Cooperation between The Association of South East AsianNations and The Peoples Republic
    of China (Persetujuan Kerangka Kerja MengenaiKerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara NegaraNegara Anggota Asosiasi BangsabangsaAsia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang pengesahanFramework Agreement On Comprehensive Economic CoOperations between TheAssociation Of South Asian Nations and The Peoples Republic Of China (persetujuankerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara
    berwenang di negara pengekspor, namun dalam hal ketentuandan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan untukmemperoleh perlakuan tarif preferensi;bahwa atas permasalahan keraguan Terbanding terhadap Form E Nomor:E133714100140302 tanggal 2 Maret 2013, Terbanding menyatakan telah melakukankonfirmasi kepada pihak penerbit Form E yaitu Shandong EntryExit Inspection AndQuarantine Bereau Of The People's Republic
    Of China dengan mengirimkan SuratNomor: S1007/KPU.01/2013 tanggal 21 Maret 2013 hal: Confirmation on Certificate ofOrigin namun sampai diterbitkan keputusan Terbanding a quo, Terbanding belummendapat jawaban konfirmasi dari pihak penerbit Form E tersebut;bahwa di dalam persidangan, memenuhi permintaan Majelis, Terbanding menyampaikanSurat Nomor: 37000013118 tanggal 13 Juni 2013 dari penerbit Form E (Shandong Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau of The Peoples Republic of China) yang padapokoknya
Register : 21-08-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 2389/Pid.B/2019/PN Sby
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ADHIEM WIDIGDO, SH
Terdakwa:
YUDI SETIAWAN BIN alm SAMSUDJUT
474
  • ZUKRI (belum tertangkap) (admin www.jayabola.com) sejumlahRp100.000,, kemudian sekitar jam 21.40 WIB Terdakwa membuka websitewww.jayabola.com dan Terdakwa mengetikan username : HOKKY20199 danpassword : MERDEKA1971, setelah klik LOGIN, dan masuk ke menupermainan dan kemudian memilih permainan bola selanjutnya memilih klubbola yang ingin dipasang taruhan ;Bahwa cara Terdakwa bermain judi bola online adalah dengan memasangtaruhan total sejumlah Rp20.000, untuk pertandingan :e Czech republic vs Croatia
    ZUKRI (belum tertangkap) (admin www.jayabola.com) sejumlahRp100.000,, kKemudian sekitar jam 21.40 WIB Terdakwa membuka websitewww.jayabola.com dan Terdakwa mengetikan username : HOKKY20199 danpassword : MERDEKA1971, setelah klik LOGIN, dan masuk ke menupermainan dan kemudian memilih permainan bola selanjutnya memilih klubbola yang ingin dipasang taruhan ;Bahwa cara Terdakwa bermain judi bola online adalah dengan memasangtaruhan total sejumlah Rp20.000, untuk pertandingan :e Czech republic vs Croatia
    banking Bank BCA an.ZUKRI (belum tertangkap) (admin www.jayabola.com) sejumlahRp100.000,, kemudian sekitar jam 21.40 WIB Terdakwa membukawebsite www.jayabola.com dan Terdakwa mengetikan usernameHOKKY20199 dan password : MERDEKA1971, setelah klik LOGIN, danmasuk ke menu permainan dan kemudian memilih permainan bolaselanjutnya memilih klub bola yang ingin dipasang taruhan;Bahwa cara Terdakwa bermain judi bola online adalah dengan memasangtaruhan total sejumlah Rp20.000, untuk pertandingan :e Czech republic
    ZUKRI(belum tertangkap) (admin www.jayabola.com) sejumlah Rp100.000,, kemudiansekitar jam 21.40 WIB Terdakwa membuka website www.jayabola.com danTerdakwa mengetikan username : HOKKY20199 dan passwordMERDEKA1971, setelah klik LOGIN, dan masuk ke menu permainan dankemudian memilin permainan bola selanjutnya memilih klub bola yang ingindipasang taruhan;Bahwa cara Terdakwa bermain judi bola online adalah dengan memasangtaruhan total sejumlah Rp20.000, untuk pertandingan :e Czech republic vs Croatia ;
    ZUKRI (belum tertangkap) (admin www.jayabola.com) sejumlahRp100.000,, kemudian sekitar jam 21.40 WIB Terdakwa membuka websitewww.jayabola.com dan Terdakwa mengetikan username : HOKKY20199 danpassword : MERDEKA1971, setelah klik LOGIN, dan masuk ke menu permainan dankemudian memilih permainan bola selanjutnya memilih klub bola yang ingin dipasangtaruhan;Menimbang, bahwa cara Terdakwa bermain judi bola online adalah denganmemasang taruhan total sejumlah Rp20.000, untuk pertandingan :e Czech republic
Register : 27-11-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 28-09-2019
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 2901/Pdt.G/2018/PA.Mr
Tanggal 24 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
100
  • MY Republic, tempat tinggal di Jalan KH.Marzuki RT.013 RW. 002 No. 02 Kelurahan Mindi KecamatanPorong Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang ;Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Nopember 2018telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Mojokerto
    MY Republic, tidak dapatmemenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anakanak, sekalipunpenghasilan Tergugat telah diberikan kepada Penggugat namun masih sajakurang mencukupi selain itu Penggugat sudah tidak ada keharmonisan lagidengan orang tua Tergugat, karena orang tua Tergugat tersebut ikut sertamencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yangcenderung membela Tergugat ;6.
    MY Republic, tidakdapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anakanak,sekalipun penghasilan Tergugat telah diberikan kepada Penggugatnamun masih saja kurang mencukupi selain itu kata Penggugat,Penggugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan orang tuaTergugat, karena orang tua Tergugat tersebut ikut sertamencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yangcenderung membela Tergugat ; Bahwa saksi selaku keluarga sudah berupaya mendamaikanPenggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam
    MY Republic, tidak bisa mencukupikebutuhan nafkah Penggugat dan = anakanak, sekalipunpenghasilan Tergugat telah diberikan kepada Penggugat namunmasih saja kurang mencukupI ; Bahwa saksi selaku keluarga sudah berupaya mendamaikanPenggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membinarumah tangga, namun tidak berhasil ;Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktiyang telah diajukan ;Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang padapokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya
    MY Republic, tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkahPenggugat dan anakanak, sekalipun penghasilan Tergugat telah diberikankepada Penggugat namun masih saja kurang mencukupi selain ituPenggugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan orang tua Tergugat,karena orang tua Tergugat tersebut ikut serta mencampuri urusan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, yang cenderung membela Tergugat ; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampaisekarang sudah 6 bulan lamanya ; Bahwa selama pisah
Register : 26-08-2013 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 12-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.56111/PP/M.IXA/19/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13331
  • sebesar 5%.bahwa menurut Pemohon Banding, importasi Pemohon Banding atas jenis barangEmpty Glass Bottle 37ML Medicated Oil, negara asal China, yang diberitahukan olehPemohon Banding dalam PIB Nomor: 013938 tanggal 15 Mei 2013, Pos Tarif7010.90.9000, sesuai Form E Nomor: E133713121311203 tanggal 26 April 2013yang Pemohon Banding lampirkan pada saat importasi adalah benar dikeluarkan olehPejabat kantor Perdagangan di Guangzhou China (Guangdong EntryExitInspectionand Quarantine, Bureau of the people's Republic
    of China).bahwa ketentuan ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk DalamRangka AseanChina Free Trade Area (ACFTA) juncto Keputusan Presiden RINomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan FrameworkAgreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association ofSouth East Asian Nations and The People's Republic of China dan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan
    SecondProtocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The FrameworkAgreement On Comprehensive Economic CoOperation Between The Association OfSoutheast Asian Nations And The Peoples Republic Of China.bahwa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In GoodsOf The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation BetweenThe Association Of Southeast Asian Nations And The Peoples Republic Of China,b
    umum (MFN)dan menyatakan tidak mendapat preferensi tarif BM dalam skema ACFTA karenabarang impor Empty Glass Bottle 37ML Medicated Oil bukanlah jenis barang yangmenggunakan criteria "W0/Wholly Obtained, dan dikenakan tarif bea masuk yangberlaku umum (MFN) sebesar 5%.bahwa Terbanding dengan surat Nomor: S2569/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal21 Juni 2013 melakukan konfirmasi atas Form E Nomor: E133713121311203 tanggal26 April 2013 kepada Shandong EntryExit Inspection & Quarantine Bureau of ThePeople Republic
Register : 03-01-2013 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-52978/PP/M.IXB/19/2014
Tanggal 5 Juni 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12627
  • menyatakan bahwa betul tandatangan yang tertera di Form E adalah tanda tangan dari pejabat yangberwenang yang bernama Song Ben;Menurut Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP6086/KPU.01/2012 tanggal 07November 2012, Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkanpenelitian terdapat keraguan akan keaslian tanda tangan yang tertera pada Form E,tanda tangan pada Form E berbeda pada list soesimen tanda tangan dari ShandongEntryExit Inspection and Quarantine Bureau of The Peoples Republic
    Surat Keterangan Asal (Form E) lembar asli dan lembar ketiga wajib disampaikanoleh importir kepada Kepala Kantor Pabean pelabuhan pemasukan, pada saatpengajuan Pemberitahuan Pabean Impor;bahwa atas keraguan akan keaslian tanda tangan yang tertera pada Form E Nomor:E123718010720016 tanggal 17 Juni 2012 karena tanda tangan pada Form E berbeda pada list spesimentanda tangan dari Shandong EntryExit Inspection and Quarantine Bureau of The Peoples Republic of China,Terbanding telah melakukan retroactive
    check (konfirmasi) kepada Shandong Entry Exit Inspection and QuarantineBureau melalui surat Kepala KPU Bea Cukai Tanjung Priok Nomor: S1464/KPU.01/2012 tanggal 06Agustus 2012 perihal Confirmation on Certificate of Origin;bahwa sampai dengan persidangan berakhir pihak otoritas yang menerbitkan Form E, ShandongEntryExit Inspection and Quarantine Bureau of The Peoples Republic of China, tidak memberikan hasilkonfirmasi sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Revised Operational CertificationProcedure
    Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutuspermohonan Banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenangsepanjang peraturan perundangundangan yang terkait yang mengatur demikian,bahwa ROOOCP ACFTA telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic CoOperations betweenThe Association of South Asian Nations And The Peoples Republic of China (Persetujuankerangka kerja mengenai Kerjasama
    Ekonomi Menyeluruh antara NegaraNegara Anggota AsosiasiBangsaBangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 50) dan ROOOCP ACFTA revisi yang telah disahkan dengan PeraturanPresiden Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The AgreementOn Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperationBetween The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China(Protokol Kedua Untuk
Register : 02-10-2012 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.48477/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 26 Nopember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11026
  • Tanggal 18 Juni 2013,Print out Sistem Informasi dan Administrasi Pelayanan untuk Spesimen wilayah Hengshui,China,Surat EntryExit Inspection and Quarantine of The Peoples Republic of China Nomor:120035T tanggal 30 Agustus 2012 perihal Verification of Certificate of Origin Nomor:E1239B35N4540007,Surat Head of Customs Office of Tanjung Priok Nomor: 996/KPU.01/2012 tanggal 28 Juni2012 perihal Confirmation on Certificate of Origin.bahwa memenuhi permintaan Majelis, Terbanding menyerahkan fotokopibukti
    Surat EntryExit Inspection and Quarantine of The Peoples Republic of ChinaNomor: 120035T tanggal 30 Agustus 2012 perihal Verification of Certificateof Origin Nomor: E1239B35N4540007,3.
    pembebanan tarif Bea Masukyang berlaku umum (MEN) sebesar 10%.bahwa PIB Nomor: 234238 tanggal 09 Juni 2012, Form E Nomor:121300016190012 tanggal 19 Mei 2012.bahwa Terbanding menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk secara umum(MEN) dan menyatakan tidak mendapat preferensi tarif BM dalam skemaACFTA validitas penerbitan di Form E Nomor: 121300016190012 tanggal19 Mei 2012 diragukan.bahwa Terbanding mengirimkan surat permintaan konfirmasi kepada HubeiEntryExit Inspection & Quarantine Bureau of The People Republic
    19 Mei 2012,Majelis berpendapat bahwa terdapat kesamaan dengan tanda tangan yangtercantum pada specimen tanda tangan yang ada atas nama Zhang Dayongtanggal efektif 01 Januari 2011.bahwa ketentuan ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 juncto Keputusan Presiden RINomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan FrameworkAgreement on Comprehensive Economic Cooperation Between TheAssociation of South East Asian Nations and The People's Republic
Register : 17-09-2013 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 03-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-55962/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 8 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13428
  • berasalChina (WO);bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas bancdan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding dapersidangan;bahwa ketentuan dasar dari pada ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PINomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 junto Keputusan Presiden RI Nomo:Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework AgreementComprehensive Economic Cooperation between The Association of South East A.Nations and The Peoples Republic
    of China (Persetujuan Kerangka Kerja MengKerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara NegaraNegara Anggota Asosiasi BangsabatAsia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Ta2004 Nomor 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang pengessFramework Agreement On Comprehensive Economic CoOperations betweenAssociation Of South Asian Nations and The Peoples Republic Of China (persetukerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negaranegara ang:Asosiasi
    negara pengekspor, namun dalam hal ketendan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan uwmemperoleh perlakuan tarif preferensi;bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Ta2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend the Agreement On Trade In Geof The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation BetweenAssociation Of South East Asian Nation And The Peoples Republic
    Of China (ProtKedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan KeranKerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara NegaraNegara Anggota AsosBangsaBangsa Asia Tenggara Dan Republic Rakyat China), yaitu pada Annex 3 "RulesOrigin For The The AseanChina Free Trade Area", dinyatakan:Rule 2: Origin CriteriaFor the purposes of this Agreement, products imported by a Party shall be deemed tcoriginating and eligible for preferential concessions if they conform to the orrequirements
Register : 21-01-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-49681/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 19 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
15031
  • .: bahwa Pemohon Banding juga mendapat informasi dari Sichuan EntryExitInspection and Quarantine Bureau of The Peoples Republic of Chinamelalui shipper bahwa mereka ada menerima surat konfirmasi keabsahanForm E dari Terbanding.
    .: bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP6576/KPU.01/2012 tanggal23 November 2012, Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwaberdasarkan penelitian pada Specimen Signatures of official Authorized toIssue Certificate of Origin of the People's Republic of China dan FormE, tanda tangan penerbit Form E kedapatan tidak sama (CoO is notsigned by authorized official of the exporting country) maka terhadapimportasi Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB nomor 395043tanggal 28 September 2012 tidak
    Pemohon Banding juga mendapat informasi dari Sichuan EntryExit Inspection andQuarantine Bureau of The Peoples Republic of China melalui shipper bahwa mereka adamenerima surat konfirmasi keabsahan Form E dari Terbanding.
Register : 26-09-2013 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 03-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.54963/PP/M.XVIIB/19/2014
Tanggal 8 September 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13724
  • Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.54963/PP/M.XVIIB/19/2014Jenis Pajak : Bea CukaiTahun Pajak : 2013Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap tarif dannilai pabean yaitu Form E tidak sesuai dengan ketentuan third party invoicing dantanda tangan berbeda dengan specimen tanda tangan pejabat yang berwenangShenzhen EntryExit Inspection And Quarantine Bereau Of The Peoples Republic OfChina, maka terhadap barang yang diimpor, dikenakan tarif bea masuk yang berlakuumum
    KEP4852/KPU.01/2013 tanggal 2 Agustus 2013;Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) terhadapdokumen Form E Nomor: E13470ZC36510075 tanggal 2 Mei 2012, kedapatanbahwa: Informasi nama dan negara penerbit invoice pada kolom 7 tidak ada; Kolom 13 "third party invoicing" tidak ada tanda checklist; Bentuk tanda tangan berbeda dengan contoh tanda tangan yang terdapat pada"Specimen Signatures of Officials Authorized to issue Cedificate of Origin of thePeoples Republic
    of China" wilayah Shenzhen EntryExit Inspection and QuarantineBureau of the Peoples Republic of China;Menurut Pemohon =: bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penetapan tarif BM HS 7005.29.9000menjadi 15% (MFN) nilai pabean menjadi CIF USD 62,471.81 yang seharusnyamenurut Pemohon Banding adalah sesuai pemberitahuan pada PIB Nomor:190302 tanggal 16 Mei 2013 yaitu BM HS 7005.29.9000 5% (ACFTA) dan nilaipabean CIF USD56,893.97;Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding menyampaikan Penjelasan Tertulis
    1524*2440, 60 Pcs/Crate 100 Crates 10 Conts,Jumlah Barang : 100 CR,Negara Asal : China (CN),Pos Tarif HS : 7005.29.900,Nilai Pabean : CIF USD 56.893,97;bahwa Form E Nomor E 13470ZC36510075 tanggal 2 Mei 2013, adalah benar dokumen yang sah dan sesuaidengan fakta fakta hukum yang dipergunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh preferensi tarif dalamrangka ASEANChina FTA (Form E) telah ditanda tangani olen Pejabat yang berwenang di Shenzhen EntryExit Inspection and Quarantine Bureau, The People's Republic
    Namun demikian Pemohon Banding melampirkan Buku Bank (dalam Rp) dan Hutang Dagang(dalam Rp);bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa tanda tangan Form E No E 13470ZC3651 0075 tanggal 2 Mei2013 dari Shenzhen EntryExit Inspection and Quarantine Bureau The People's Republic of China sama dansebangun dengan tanda tangan Form E No E 13470ZC3651 0076 tanggal 2 Mei 2013 dari Shenzhen EntryExit Inspection and Quarantyne Bureau The People's Republic of China, KEP 4684/KPU.01/2013 tertanggal31 Juli 2013 dan
Register : 06-05-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 01-10-2021
Putusan PN SORONG Nomor 143/Pid.B/2021/PN Son
Tanggal 29 September 2021 — Penuntut Umum:
Elson S. Butarbutar, SH
Terdakwa:
1.WENCESLAUS SAUD Alias VENCE
2.BERTUS FENITRUMA
3.HAM NAUW
4.DONI PATTIRUHU
5.CRIS DJANOMA
178100

  • - Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan CALLING TO THE : PRESIDEN AND THE GOVERMANT OF INDONESIA THE RECOGNISME THE INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA ASPROLAMATION 27 TH NOVEMBER 1997 AT THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLENT BRUSSEL BELGIUM. disertai gambar Bendera Bintang Kejora;
    - Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan SERUAN KEPADA AMERICA EROPA UNION AUSTRALIA NEW ZELAND DAN

    - Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Putih bertuliskan CALLING FOR AMERICA, UNIONS, AUSTRALIA, NEW AND COUNTRIES A ROUND INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAI ON 27 TAHUN NOVEMBER 1997, AT THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSELI, BELGIA.

    - Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Merah Muda bertuliskan NO OUTONOMI, NO REFRENDUM, NO FEDERASI TOTAL INDEPENDENCE disertai gambar Bendera Bintang Kejora;
    - Dokumen Independent State Of Republic Of West Papua New Guinea, tanggal 20 September 2020 yang ditandatangani oleh Michael F.
    Kareth Permohonan Izin dan Jaminan Keamanan Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republic West Papua New Guinea Ke XXIII tanggal 27 November 2020 di Provinsi Papua dan Papua Barat
    - 20 (dua puluh) lembar Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Putih
    - 3 (tiga) lembar Spanduk Baliho;
    Dirampas untuk di musnahkan;

    - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah ungu.

    TOTAL INDEPENDENCE disertaigambar Bendera Bintang Kejora.Putusan Nomor: 143/Pid.B/2021/PN.Son hal 4 dari 61 Dokumen Independent State Of Republic Of West Papua New Guinea, tanggal 20September 2020 yang ditandatangani oleh Michael F.
    Dokumen Independent State Of Republic Of West Papua New Guinea, tanggal 20September 2020 yang ditandatangani oleh Michael F.
    disertai gambar Bendera BintangKejora, Dokumen Independent State Of Republic Of West Papua NewGuinea, tanggal 20 September 2020 yang ditandatangani oleh MichaelF.
    Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Merah Muda bertuliskanNO OUTONOMI, NO REFRENDUM, NO FEDERASI TOTALINDEPENDENCE disertai gambar Bendera Bintang Kejora; Dokumen Independent State Of Republic Of West Papua New Guinea,tanggal 20 September 2020 yang ditandatangani oleh Michael F.Kareth Permohonan Izin dan Jaminan Keamanan Perayaan Hari UlangTahun Kemerdekaan Negara Republic West Papua New Guinea KeXXIll tanggal 27 November 2020 di Provinsi Papua dan Papua Barat20 (dua puluh) lembar Pamflet
    disertaigambar Bendera Bintang Kejora;Dokumen Independent State Of Republic Of West Papua New Guinea, tanggal 20September 2020 yang ditandatangani oleh Michael F.
Register : 29-11-2013 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 03-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-55964/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 8 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12826
  • berasalChina (WO);bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas bancdan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding dapersidangan;bahwa ketentuan dasar dari pada ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PINomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 junto Keputusan Presiden RI Nomo:Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework AgreementComprehensive Economic Cooperation between The Association of South East A.Nations and The Peoples Republic
    of China (Persetujuan Kerangka Kerja MengKerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara NegaraNegara Anggota Asosiasi BangsabatAsia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Ta2004 Nomor 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang pengessFramework Agreement On Comprehensive Economic CoOperations betweenAssociation Of South Asian Nations and The Peoples Republic Of China (persetukerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negaranegara ang:Asosiasi
    negara pengekspor, namun dalam hal ketendan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan wimemperoleh perlakuan tarif preferensi;bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Ta2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend the Agreement On Trade In Geof The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation BetweenAssociation Of South East Asian Nation And The Peoples Republic
    Of China (ProtKedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan KeranKerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara NegaraNegara Anggota AsosBangsaBangsa Asia Tenggara Dan Republic Rakyat China), yaitu pada Annex 3 "RulesOrigin For The The AseanChina Free Trade Area", dinyatakan:Rule 2: Origin CriteriaFor the purposes of this Agreement, products imported by a Party shall be deemed tcoriginating and eligible for preferential concessions if they conform to the orrequirements
Register : 26-12-2012 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.48474/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 26 Nopember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11229
  • a. melunasi bea masuk yang kurang dibayar; ataub. mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar;bahwa ketentuan ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk DalamRangka AseanChina Free Trade Area (ACFTA) juncto Keputusan Presiden RINomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan FrameworkAgreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association ofSouth East Asian Nations and The People's Republic
    of China dan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan SecondProtocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The FrameworkAgreement On Comprehensive Economic CoOperation Between The Association OfSoutheast Asian Nations And The Peoples Republic Of China;bahwa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade InGoods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperationBetween
    The Association Of Southeast Asian Nations And The Peoples Republic OfChina, dalam melaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untukmenggunakan Rule of Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal BarangForm E, yang diatur secara rinci dalam Revised Operational Certification Procedures(Ocp) For The Rules Of Origin Of The AseanChina Free Trade Area;bahwa berdasarkan Appendix 1: Revised Operational Certification Procedures (Ocp)For The Rules Of Origin Of The AseanChina Free Trade Area pada
    Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka AseanChina Free TradeArea (ACFTA) diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2012 dengan BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 696;bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe ATanjung Priok Nomor: S2177/KPU.01/2012 tertanggal 24 Oktober 2012, telahdiminta konfirmasi keabsahan tanda tangan pada Form cE NomorE123306050440099 tanggal 14 Agustus 2012 kepada Zhejiang EntryExit Inspectionand Quarantine Bureau of The Peoples Republic
    of China;bahwa berdasarkan Surat Zhejiang EntryExit Inspection and Quarantine Bureau ofThe Peoples Republic of China Nomor: 33000012264 tanggal 07 Januari 2013sebagai jawaban konfirmasi Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan CukaiTipe A Tanjung Priok Nomor: S2177/KPU.01/2012 tertanggal 24 Oktober 2012,menyatakan bahwa Form E Nomor E123306050440099 tanggal 14 Agustus 2012adalah sah dan benar;bahwa memenuhi permintaan Majelis, Terbanding menyerahkan fotokopi bukti/dokumen sebagai berikut:Nota
Putus : 06-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 252/B/PK/PJK/2016
Tanggal 6 Juni 2016 — PT. UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk, VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
19948 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Brunei Darussalam, theKingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao PeoplesDemocratic Republic (Lao PDR), Malaysia, the Union of Myanmar,the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, theKingdom of Thailand, the Socialist Republic of Vietnam and thePeoples Republic of China (China), di mana Taiwan adalah thethird party/the third Country, sehingga Majelis berpendapat bahwaPIB No. 000121 tanggal 12 Januari 2010 tidak mendapatkanpreferensi tarif Schema ACFTA karena Taiwan merupakan
Putus : 08-06-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293 K/Pid/2016
Tanggal 8 Juni 2016 — Edison Warimon A. Ma. Pd als Edi, dk
800492 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 293 K/Pid/2016Republik Melanesia (The Symbol states of Republic Melanesia) Mambrukdan Cenderawasih Crown Dove and Paradise Birds dan bagianbelakang bergambarkan Bendera Republik Melanesia serta bertuliskanStates of Republic Melanesia, Published by Senate Republic ofMelanesia;1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang bagian depan bergambarburung mambruk dan Cenderawasih serta bertuliskan Lambang NegaraRepublik Melanesia The Symbol States of Republic Melanesia Mambrukdan Cenderawasih Crown Dove
    No. 293 K/Pid/2016Republik Melanesia (The Symbol states of Republic Melanesia) Mambrukdan Cenderawasih Crown Dove and Paradise Birds dan bagianbelakang bergambarkan Bendera Republik Melanesia serta bertuliskanStates of Republic Melanesia, Published by Senate Republic ofMelanesia;1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang bagian depan bergambarburung mambruk dan Cenderawasih serta bertuliskan Lambang NegaraRepublik Melanesia The Symbol states of Republic Melanesia Mambrukdan Cenderawasih Crown Dove
Register : 13-03-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 24-06-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50343/PP/M.XVII/19/2014
Tanggal 5 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
14431
  • sedangkan dalam bukti transfer pembayaran hanya sebesarIDR293,323,168.00;bahwa menurut Terbanding, selain tanggapan atas bukti pendukung nilai transaksiyang disampaikan oleh Pemohon Banding, bersama ini Terbanding sampaikan buktipendukung penetapan terkait dengan Form E, dimana Form E Nomor:E10470ZC35730980 tangal 5 Desember 2012, kedapatan tanda tangan yang terterapada form E dimaksud tidak ditemukan pada "Specimen Signatures of OfficialsAuthorized to issue Certificate of Origin of the People's Republic
    of China" dariXIAMEN EntryExit Inspection And Quarantine Bereau Of The People's Republic OfChina, yaitu:1.
    "Specimen Signatures of Officials Authorized to issue Certificate of Origin of thePeople's Republic of China" dari XIAMEN EntryExit Inspection And QuarantineBereau Of The People's Republic Of China,2.
    dibayar yang dihitung secara kumulatif didalam satu pemberitahuan pabean, sehingga keputusan Terbanding mengenaisanksi administrasi berupa denda yang dikenakan terhadap semua pos tarif telahsesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2008 a quo;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Form E Nomor: E10470ZC35730980tanggal 5 Desember 2012 yang dibandingkan dengan contoh tanda tangan yangtertera pada pada Specimen Signatures of Officials Authorized to Issue Certificate ofOrigin of the Peoples Republic
    of China dari Xiamen EntryExit Unspection andQuarantine Bereau of the Peoples Republic of China kedapatan tanda tangan yangtertera pada form E a quo tidak diketemukan pada specimen tanda tangan a quosehingga Majelis berpendapat Form E Nomor: E10470ZC35730980 a quo tidakdapat digunakan sebagai preferensi Free Trade Area;: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untukmenolak banding Pemohon Banding sehingga nilai pabean barang impor berupa 5jenis barang sesuai lembar
Register : 29-11-2013 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 03-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-55966/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 8 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13523
  • berasalChina (WO);bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas bancdan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding dapersidangan;bahwa ketentuan dasar dari pada ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PINomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 junto Keputusan Presiden RI Nomo:Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework AgreementComprehensive Economic Cooperation between The Association of South East A.Nations and The Peoples Republic
    of China (Persetujuan Kerangka Kerja MengKerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara NegaraNegara Anggota Asosiasi BangsabatAsia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Ta2004 Nomor 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang pengessFramework Agreement On Comprehensive Economic CoOperations betweenAssociation Of South Asian Nations and The Peoples Republic Of China (persetukerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negaranegara ang:Asosiasi
    negara pengekspor, namun dalam hal ketendan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan uwmemperoleh perlakuan tarif preferensi;bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Ta2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend the Agreement On Trade In Geof The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation BetweenAssociation Of South East Asian Nation And The Peoples Republic
    Of China (ProtKedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan KeranKerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara NegaraNegara Anggota AsosBangsaBangsa Asia Tenggara Dan Republic Rakyat China), yaitu pada Annex 3 "RulesOrigin For The The AseanChina Free Trade Area", dinyatakan:Rule 2: Origin CriteriaFor the purposes of this Agreement, products imported by a Party shall be deemed tcoriginating and eligible for preferential concessions if they conform to the orrequirements
Putus : 10-02-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 10 Februari 2017 — AJI AHMAD WAHIDIN VS YAYASAN ASEAN (ASEAN FOUNDATION)
349261 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asean.Asean Foundation adalah struktur organisasi asean yang didirikan untukmembantu Sekretaris Jenderal Asean dalam meningkatkan pemahamanmengenai Asean, termasuk pembentukan identitas Asean yang diakui olehhukum dan kebiasaan internasional;Bahwa Asean Foundation casu quo Tergugat merupakan struktur organisasidari Asean (Association of South East Asia Nations), dimana Indonesiamerupakan salah satu negara pendiri dan penandatangan pembentukanAsean melalui Agreement between the Government of the Republic
    of the Republic Indonesia on theHeadquarters Seat of the Foundation, tanggal 28 Januari 1999;Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 huruf a Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional,menyatakan sebagai berikut:Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjianinternasional melalui caracara penandatanganan;Bahwa sebagai pendiri Asean (Association of South East Asia Nations)Indonesia juga telah menandatangani terbentuknya Asean FoundationHalaman
    manusia yang lebihproduktif dan bertanggung jawab serta mengurangi kemiskinan.Keberadaan Asean Foundation di Jakarta, Indonesia adalah merupakanamanat dari 10 Negara anggota Asean, termasuk Indonesia;Bahwa dengan adanya penandatanganan Indonesia di Asean (Associationof South East Asia Nations), dan Memorandum of Understanding on TheEstablishment of The Asean Foundation tanggal 15 Desember 1997 danrevisinya tanggal 25 Juli 2000 serta Agreement Between The AseanFoundation And The Government of The Republic
    Hal ini dilakukan juga PemerintahIndonesia dengan Asean yaitu:Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Asean tentangPemberian Kekebalan dan Hak Imunitas terhadap Sekretariat Asean melaluiAgreement between the Government of the Republic of Indonesia and theAsean Relating to the Privileges and Immunities of the Asean Secretariat,tanggal 20 Januari 1979, yang sudah diratifikasi melalui KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1979 tentang MengesahkanAgreement Between The Government
    Of Republic Indonesia And TheAsean Relating To The Priviledges And Immunities Of The AseanSecretariat yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 20 Januari1979, tanggal 22 Maret 1979;14) Bahwa Asean Foundation adalah struktur organisasi asean yang didirikanuntuk membantu.
Register : 21-05-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50676/PP/M.IXA/19/2014
Tanggal 25 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11122
  • berwenang di China yaituZhejiang EntryExit Inspection And Quarantine Bureau Of The People's Republik of China;bahwa berdasarkan penelitian dan kajian atas permasalahan tersebut di atas, disimpulkanbahwa penetapan klasifikasi pos tarif atas jenis barang yang diberitahukan pada PIB No.040040 tanggal 31 Januari 2013 tidak berhak mendapatkan preferensi tarif dalam RangkaASEANChina Free Trade Area (ACFTA)bahwa pihak pemerintah China, Zhejiang EntryExit Inspection and Quarantine Bureau ofThe People's Republic
    Klasifikasi Pos Tarif 3204.16.00.00, jenis barang berupa Reactive Dyes, Dragozol BlackWNN dan lainlain (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yangdiberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 040040 tanggal 31 Januari 2013sebesar 5% (MEN) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEANCHINAFree Trade Area (ACFTA);bahwa Zhejiang EntryExit Inspection & Quarantine Bureau of The People Republic
    juncto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive EconomicCooperation Between The Association of South East Asian Nations and The People'sRepublic of China dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of TheFramework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation Between TheAssociation Of Southeast Asian Nations And The Peoples Republic
Register : 13-06-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.49231/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 12 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11021
  • tanggal 6 Februari 2013,atasnama PT XXX, ditetapkan atas barang yang diberitahukan dengan PIB Nomor 025332tanggal 22 Januari 2013 yaitu J unit Sigma Elevator type: MMRPA 11 (750) CO60 8/8, negaraasal: China diklasifikasi pada pos tarif 8428.10.1000 dengan tarif bea masuk 0%;bahwa berkaitan dengan keraguan atas tanda tangan yang tertera pada form E, maka telahdilakukan konfirmasi (retroactive check) kepada pihak penerbit form E yaitu Liaoning EntryExitInspection And Quarantine Bureau Of The People's Republic
    11 (750) CO60 S/S diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8428.10.1000;bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa tidak ada sengketa antara Terbandingdengan Pemohon Banding mengenai klasifikasi dan barang yang diimpor oleh PemohonBanding yaitu / unit Sigma Elevator type: MMRPA 11 (750) CO60 &/8 diklasifikasi kedalam pos tarif 8428.10.1000;Tarif Bea MasukMenurut Terbandinge bahwaberdasarkan penelitian pada Specimen Signatures of Official Authorized to IssueCertificate of Origin of The Peoples Republic
    PemohonBanding, form E Nomor: E132102003200004 tanggal 05 Januari 2013 adalah sah dan benar;Menurut Majelisbahwa untuk pemberlakuan tarif ACFTA, terdapat ketentuan dalam Operational CertificationProcedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean China Free Trade Area (ACFTA)yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004tentang Pengesahan Framework Area on Comprehensive Economic Cooperation between TheAssociation of South East Asian Nations and The Peoples Republic
    EntryExit Inspection and Quarantine Bureau of The Peoples Republicof China, diketahui isinya adalah meminta konfirmasi untuk melakukan penelitian terhadap tandatangan dan dokumen Form E Nomor E132102003200004 tanggal 05 Januari 2013;bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan sampai dengan sengketa ini disidangkanbalasan atas konfirmasi tersebut belum diterima;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Form E dan Specimen Signatures of OfficialsAuthorized to Issue Certificate of Origin of The Peoples Republic