Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 08-05-2012 — Upload : 12-07-2012
Putusan PN SIDOARJO Nomor 131/Pid.B/2012/Pn.Sda
Tanggal 8 Mei 2012 — MUHAJIR IMRON Bin MUHAMMAD TOHIR
224
  • unsurunsur tersebut sebagai berikut :Tentang unsur Setiap orang Menimbang bahwa, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalampasal ini biasa disebut juga dengan barang siapa adalah orang atau manusiasebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dandiadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwaoleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam suratdakwaan, oleh sebab itu penekanan
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 661/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
245
  • perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang2020Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 16-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 439/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 7 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
174
  • berpendapat perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jisPasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 09-10-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PA METRO Nomor 0644/Pdt.G/2020/PA.Mt
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
343
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahorang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) oranganak yang bernama ANAK, LakiLaki, Umur 1 Tahun;5.
Register : 23-10-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 26-02-2019
Putusan PA MAROS Nomor 109/Pdt.P/2018/PA.Mrs
Tanggal 12 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
1317
  • anakPemohon dengan lelaki bernama XXX tidak ada halangan perkawinan baikkarena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinanlainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan
Putus : 16-05-2016 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN MALILI Nomor 31/Pid.B/2016/PN.MLI.
Tanggal 16 Mei 2016 — Hj. NURLAELAH
2824
  • DenganSengaja Melakukan Penganiayaan adalah dengan sengaja memberikan penderitaanbadan pada orang, lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain.Selanjutnya dalam KUHP adanya penekanan tentang adanya Unsur Dengan Sengajayang dimana dalam tindak pidana imi mensyaratkan pelaku menyadari akan akibatperbuatan atau setidaktidaknya pelaku dapat menduga akibat perbuatnnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidanganbahwa peristiwa pemukulan yang dialami oleh saksi korban
Register : 24-08-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 03-01-2019
Putusan PA MAROS Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Mrs
Tanggal 17 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
138
  • .::::::00 tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halanganperkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dan pencegahan
Register : 03-09-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 31-03-2016
Putusan PA MAROS Nomor 429/Pdt.P/2015/PA Mrs.
Tanggal 28 September 2015 — Pemohon
1513
  • Pemohondengan wanita bernama ...... tidak ada halangan perkawinan baik karenanasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnyamenurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan
Putus : 27-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — PT INTI INDOSAWIT SUBUR, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
18591 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penunaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara
Putus : 05-01-2017 — Upload : 17-01-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 180/PID/2016/PT.PLG
Tanggal 5 Januari 2017 — REGANEVO bin PANDAIS
3222
  • Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua riburupiah) ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21Nopember 2016 pada pokoknya bemendapat sebagai berikut:1.Bahwa Terdakwa selama dalam penyidikan pemeriksaan oleh Penyidik dilakukandengan ancaman penekanan dan penyiksaan dan hal tersebut disaksikan olehWidiyanto dan Rahmat Raufik dan dalam persidangan diajukan terda&kwa sebagaisaksi yang meringankan keterangannya semuanya benar, walaupun dengan
Register : 10-09-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PA METRO Nomor 0594/Pdt.G/2020/PA.Mt
Tanggal 23 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
243
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahorang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu oranganak yang bernama ANAK, Perempuan, Umur 11 Tahun;5.
Register : 17-11-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 185/Pdt.P/2020/MS.Str
Tanggal 2 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
3015
  • nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2011, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974.Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi oerkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 18-05-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 304/Pid.B/2015/PN.Bwi
Tanggal 4 Agustus 2015 — T A J U D I
6011
  • Dengan demikian penekanan Unsur barang siapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawabatas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan TAJUDI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwatindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keteranganTerdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memilikikemampuan untuk mengikuti jalannya
Register : 12-07-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Rks
Tanggal 31 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
101
  • 11Oktober 1986 di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2019/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 07-10-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 337/Pdt.P/2019/MS.Sgi
Tanggal 22 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
171
  • berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 01-10-2019 — Putus : 25-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 327/Pdt.P/2019/MS.Sgi
Tanggal 25 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
315
  • perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinanMs.Ssebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 04-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0241/Pdt.G/2019/PA.Tgm
Tanggal 22 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
107
  • Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tinggal dirumahOrang tua Penggugat di Dusun Waypring, Pekon Waypring, KecamatanPugung, Kabupaten Tanggamus, hingga akhirnya berpisah;4.
Register : 09-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Rks
Tanggal 10 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
111
  • dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0117/Pdt.P/2018/PA.RksNovember 2004 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalahsetelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 02-11-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 08-05-2019
Putusan PA MAROS Nomor 99/Pdt.P/2017/PA.Mrs
Tanggal 22 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
2113
  • No. 99/Pdt.P/2017/PA Mrs.orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksualterhadap
Putus : 04-05-2005 — Upload : 04-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3K/Pdt/2004
Tanggal 4 Mei 2005 — Mulyadi Bin Adam ; Busrah Bin Adam ; Jemain bin Akop ; Jaleha bin Akop ; Kepala Desa Wajok Hulu
94124 Berkekuatan Hukum Tetap
  • permohonan agar TurutTergugat memproses dan mengeluarkan surat keterangan tanah atau surat pernyataangarap tanggal 22 Nopember 2000, namun sesuai jawaban Turut Tergugat tanggal 19Desember 2000, terhadap tanah garapan tersebut yang menjadi obyek sengketa dalamperkara ini telah diakui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat HI sebagai tanahmiliknya yang berasal dari orang tua/kakeknya ; Bahwa kemudian terhadap pengakuan atas tanah garapan milik Para Penggugattersebut Tergugat I, II dan III melakukan penekanan