Ditemukan 4287 data
Terbanding/Tergugat III : IWAN BIN TAUHID
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIM ASIA AFRIKA
Terbanding/Tergugat IV : IRMA BINTI TAUHID
Terbanding/Tergugat II : IDA BINTI TAUHID
Terbanding/Turut Tergugat III : Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pamulang
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan kota Tangerang Selatan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi banten
151 — 85
KH Dewantoro no.78 RT 03 RW 013 ,Kelurahnan Kedaung , Kecamatan Pamulang , Kota Tangerang Selatanyang diterbitkan Turut Tergugat batal demi hukum dan tidakmempunyai kekuatan Hukum;Z. Menghukum Turut Tergugat , Turut Tergugat II dan TurutTergugat III untuk mematuhi putusan ini dan mencatat pembatalan SHGBNo. 02162/Kedaung/ 2002 tanggal 12 Juni 2002 seluas 11.710 M2 atasnama Yayasan Pembina Universitas Muslim Asia Afrika;8.
KH Dewantoro no. 78 RT 03 RW 013,Kelurahnan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatanyang diterbitkan Turut Tergugat batal demi hukum dan tidak mempunyalkekuatan Hukum;6. Menghukum Turut Tergugat , Turut Tergugat II dan Turut TergugatIll untuk mematuhi putusan ini;7. Menolak gugatan Penggugat selain selebihnya.DALAM REKONPENSI :Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 84/PDT/2019/PT BTN.
Terbanding/Jaksa Penuntut : ROHMAN, SH
115 — 66
perangkat PDT sehingga pada saat proses pengiriman di loket cukupmenggunakan struk atau resi yang sangat Simpel; Bahwa Senior Vice Presiden Operasi, saksi Zulkifli Assagaf padatanggal 03 Agustus 2012 melalui surat Nomor : 1237/SubditOp/0812,perihal : ekspansi implementasi PDT di Jabodetabek Tahun 2013, yangditujukan kepada Senior Vice Presiden (SVP) Infratek dan Informasi yaituBudhi Setyawan, memberikan informasi/gambaran berdasarkan hasilevaluasi pengoperasian PDT di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatanyang
661 — 390 — Berkekuatan Hukum Tetap
IKASI Sumatera Selatanyang jelasjelas diberikan mandat agar bertindak untuk dan atas namaOrganisasi Penprov. IKASI Sumatera Selatan sehingga Majelis ArbitraseBAORI berpendapat Termohon IV selaku Sekretaris Umum Pengprov.IKASI Sumatera Selatan telan menyalahi fungsi, tugas dantanggungjawabnya sebagai Sekretaris Umum Pengprov. IKASI SumateraSelatan seperti yang diamanatkan dalam Anggaran Rumah Tangga IKASIPasal 14.2.3 tentang fungsi, tugas dan tanggungjawab Sekretaris UmumPengrov.
Terbanding/Penggugat : WAHUN
94 — 34
Bahwa diatas tanah milik Penggugat tersebut pada Tahun 1982Penggugat mendirikan satu unit bangunan rumah permanen, akan tetapitanah milik Penggugat tersebut tidak terpakai habis oleh bangunan rumahmilik Penggugat, karena masih ada sebahagian tanah sebelah Selatanyang tersisa seluas : Panjang 34 M, lebar 2 M yang Penggugat gunakanuntuk jalan akses keluar masuk rumah bahagian belakang;5.
103 — 69
Pemeriksaan selaluHal 4 dari 32 Hal Penetapan Nomor: 1225/Pdt.P/2018/PA.Tgrs10.11.dilakukan di Rumah Sakit (RS) khusus anak yakni Rumah Sakit (RS)Kemang Medical Care (KMC) di Jalan Amapera Raya Jakarta Selatanyang ditangani oleh tim dokter knhusus LAKTASI yang dipimpin oleh dr AstiPraborini, SpA., IBCIC;Bahwa,selanjutnya guna memenuhi syarat peraturan perundangan yangberlaku, pada tanggal 28 November 2018 telah dilakukan sidangPertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) di Dinas Sosial ProvinsiBanten
108 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
dahuluTergugat menjadi Tergugat dalam Rekonvensi memberikan alasanalasanhukum sebagai berikut:Mejalankan tugas berdasarkan perintah UndangUndang Pasal 6 huruf (d)UndangUndang No. 40 tahun 1999 dengan alasan melakukan tugaskepentingan umum;Adapun kerugian materiil Penggugat Rekonvensi antara lain berupa biayaoperasional yang harus dikeluarkan dalam rangka pemeriksaan padatingkat kepolisian di Mabes Polri, di Kejaksaan Tinggi Jakarta, dan padasaat pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang
41 — 3
TEGUH Als ARDI Als UCUT berada di terminal baru jalur lingkar selatanyang awalnya saksi dengan yang lainnya akan nongkrong namun pada saatitu cuaca hujan maka saksi dengan yang lainnya melanjutkan nongkrong dialunalun cisaat dari jam 22.00 WIB, setelah saksi di alunalun saksibersamasama dengan yang lainnya melanjutkan ngopi di pinggir warungsambil menunggu hujan dan sekitar jam 24.00 WIB hujan berhenti saksidengan yang lainnya melanjutkan pulang melewati jalan cemerlang, yangmana pada saat itu posisi
16 — 8
Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah perkaracerai talak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poinangka 8 Penjelasan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agamaberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon Konvensi diDesa Durian Sebatang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatanyang
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK
Tergugat:
RUMI
63 — 40
Bahwa seluruh dalil Penggugat didalam surat gugatan a quo didukungoleh buktibukti yang sangat kuat, otentik, originil dan tidak dapatdisangkal ataupun dibantah, maka sangatlah patut dan beralasan demihukum untuk dinyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahuluwalaupun ada upaya hukum (uit vorbaar bij vorraad);Halaman 5 dari 28 Hal Putusan No 49/Pdt.G/2018/PN Jkt.SelBerdasarkan halhal yang telah diuraikan PENGGUGAT tersebut di atas,maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang
144 — 22
TtnMenimbang, bahwa juga di depan persidangan Terdakwa telahmemberikan keterangannya sebagai berikut : Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ; Bahwa pada tahun 2014 terdakwa mendirikan loket PPOB (payment pointonline bank) segala bayar yang bertempat di Dusun Harapan BaruGampong Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatanyang letaknya berhadapan dengan Kantor PLN Rayon Kotafajar.
180 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 11 Oktober 2011 yang dimohonkanBanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dandasar pertimbangan hukumdari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang dimohonkan banding adalah sudah tepat dan benar serta tidakbertentangan dengan hukum, maka dapat disetujui oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi dan oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambilalin sebagai alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiridalam memeriksa dan mengadili perkara
58 — 23
Dalampelaksanaan kegiatan Block Grant Tahun 2010 di SMA Negeri 1 Tinombo Selatanyang dilaksanakan oleh Terdakwa Drs.
Pemerintah Kabupaten Sumenep Cq. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumenep
64 — 3
Samad melakukan tukar guling denganPemerintah Daerah; tanah ke 12 orang yang sudah bersertipikat ditukar dengantanah yang terletak diluar lokasi wisata Lombang yang terletak di sebelah selatanyang luasnya sama, dan setelah dilakukan tukar guling, tanahtanah pengganti diluarlokasi tersebut dijual kepada H.
83 — 8
. : 41 /Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm 10SALINANwannnn Bahwa la terdakwa H.HAIRIL MUCHLIS Bin (alm) H.ABDUL HAMIDselaku Pegawai Negeri Sipil pada pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatanyang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan pada Dinas Kehutanandan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan KeputusanBupati Hulu Sungai Selatan Nomor 821.24/540Bangdukkesj/BKDDIKLATtanggal 30 Desember 2008 dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu
dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padaDinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatanberdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 91/Kpts/KU410/I/2009tanggal 19 Januari 2009 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/PenandatangananSurat Perintah Membayar (SPM) Dan Bendahara Pengeluaran Dana TugasPembantuan Tahun Anggaran 2009 Pada SKPD Dinas Yang MembidangiPerkebunan Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatanyang
(1), ayat (2) dan ayat (3) UndangundangNo. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 tahunPutusan No. : 41 /Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm 31SALINAN1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;SUBSIDIAIR :wann Bahwa la terdakwa H.HAIRIL MUCHLIS Bin (alm) HAABDUL HAMIDselaku Pegawai Negeri Sipil pada pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatanyang
diancam pidana dalamPasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undangundang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;LEBIH SUBSIDIAIR :wan Bahwa la terdakwa H.HAIRIL MUCHLIS Bin (alm) HAABDUL HAMIDselaku Pegawai Negeri Sipil pada pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatanyang
34 — 23
Berdasarkan hal tersebut di atas sudahkelihatan dengan jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini sebagaipatokan domisili hukum; Bahwa Penggugat sebenarnya sudah mengetahui alamat siTergugat berkedudukan di Kantor TheLandmark Center, 16"Floor, Jalan Jend.
45 — 16
SyahrirIbrahim, BSc. melakukan Perundingan Mediasi sesuai jadwal yang telah ditentukanoleh pihak Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Sulawesi selatanyang merupakan pihak penengah antara pihak yang berselisih yang memilikikewajiban untuk melakukan mediasi dan mengeluarkan Anjuran tertulis atasperselisinan Hak, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, perselisihanKepentingan, dan perselisinan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalamsatu perusahaan berdasarkan pasal 1 angka 12 undangundang
81 — 77
PRABU SETIAWAN binMUAWIYAH MUROD (ketiganya dilakukan penuntutan dalam berkasperkara tersendiri), pada waktu waktu) antara hari Senintanggal 5 Maret 2007 sampai dengan hari Jumat 25 Mei 2007atau setidak tidaknya pada waktu tertentu) dalam tahun 2007,bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatanyang saat itu beralamat di Jl.
34 — 4
koma nol nol satu)gram untuk sample ke Labfor Surabaya Jatim sehingga diperoleh berat bersih0, 039 (nol koma nol tiga sembilan) gram narkotika jenis shabushabu ; Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangansebagai benda yang ditemukan pada saku celana sebelah kiri terdakwa;Tanggapan terdakwa:e Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;2 Saksi2:e Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga dan saksi adalah anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatanyang
Pembanding/Tergugat VI : MASDUKI Diwakili Oleh : GUNAWAN, SH
Pembanding/Tergugat IV : RAMLI SYARKONI Diwakili Oleh : GUNAWAN, SH
Pembanding/Tergugat II : MOHAMAD MADINAH, Diwakili Oleh : GUNAWAN, SH
Pembanding/Tergugat XI : MOH. YASIN Diwakili Oleh : GUNAWAN, SH
Pembanding/Tergugat IX : HJ. FARIDA Diwakili Oleh : GUNAWAN, SH
Pembanding/Tergugat VII : SULAIMAN, Diwakili Oleh : GUNAWAN, SH
Pembanding/Tergugat V : M. NUR, Diwakili Oleh : GUNAWAN, SH
Pembanding/Tergugat III : KOSASIH Diwakili Oleh : GUNAWAN, SH
Pembanding/Tergugat I : JUNAIDI, Diwakili Oleh : GUNAWAN, SH
Pembanding/Tergugat X : ABDUL SYAKUR Diwakili Oleh : GUNAWAN, SH
Terbanding/Penggugat : BUDIANTO TAHAPARY
43 — 46
Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara,AtauBilamana Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohonPutusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut ParaTergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:DALAM KONPENSIHalaman 14 dari 28 Hal. Putusan No.595/Pdt/2019/PT.
EKO HERTANTO, SH
Terdakwa:
NANANG FIRMANSYAH Bin SOPAN SOFYAN
74 — 6
Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatanyang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan KetuaMajelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Pkl tanggal 11 November 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PNPkl tanggal 4 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Pkl tanggal 4November 2019 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan