Belum Sekolah menjadi 04 Januari 1996 dan Pendidikan SLTA (Sederajat)serta penegasan bahwa khususnya tahun dan pendidikan Pemohon yang benar dan salahadalah 04 Januari 1996 dan Pendidikan SLTA (Sederajat), hal ini menurut Hukum tidakbisa dikabulkan dikarenakan Permohonan Pemohon agar diubah Tahun lahir maupunketerangan Pendidikan dalam Kart Keluarga atas nama Kepala Keluarga NURUATIHALAWA merupakan dokumen Negara, maka yang boleh mengubah data dalam KartuKeluarga (Dokumen Negara) harus dilakukan Pejabat

Negara yang berwenang untuk ituiatu.

Hal ini sesungguhnya telah biasa dalam praktekrekruitmen Pejabat Negara, dimana praktek seperti ini sering terjadidalam Proses Seleksi Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial;Bahwa telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa sejaklahirnya UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia lumpernah an Komisioner Komnas HAM RImencapai jumlah 35 (tiga puluh lima) orang. bahkan KomisionerKomnas HAM Periode 200720012 jumlah Anggota Komisionerhanya berjumlah 11 (sebelas orang) termasuk PENGGUGAT

PN.JKT.PST Tgl. 2 Oktober 2012dalam menyelenggarakan urusan KOMNAS HAM yang diperoleh ataspenetapan sidang Paripurna Komnas Ham, yang dibiayai dari dana APBN,dan diberi tugas dan wewenang oleh Komnas HAM sesuai Peraturan KomisiNasional Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak AzasiManusia untuk memilin dan menetapkan Calon Anggota Komnas HAM gunaselanjutnya dilaporkan dan diserahkan ke sidang Paripurna Komnas HAM ; Menimbang, bahwa kedudukan Ketua dan Sekjen Komnas HAM adalahsebagai Pejabat

negara karena Komnas HAM adalah Lembaga Mandiri yangkedudukannya setingkat dengan lembaga Negara Lainnya sebagaimana diaturdalam pasal 1 Peraturan Komnas HAM tentang Tata Tertib Komnas HAMNo.11/KOMNAS HAM/IV/2008 jo UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dengandemikian Ketua Komnas HAM dan Sekjen Komnas HAM adalah penyelenggaranegara yang mempunyai tugas dan wewenang yang diperoleh secara atribusi(karena undangundang) yang dibiayai dari dana APBN dan berwenangmenerbitkan Surat Keputusan(Beschikking)

perorangan atau individutErtENtU 5n non nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn nnn cnn ncn ncn ne nen nnn nnnMenimbang, bahwa Tergugat VIII dan Turut Tergugat sebagai PejabatNegara pada lembaga yang menyelenggarakan fungsi urusan atau administrasipemerintahan, maka perbuatan melawan hukum yang didalilkan olehPenggugat bukanlah merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukanoleh orang perseorangan ( onrechtsmatigedaad ) melainkan merupakanperbuatan melanggar hukum (PMH) yang diduga dilakukan oleh Komnas HAMatau Pejabat

Negara pada suatu lembaga mandiri yang kedudukannyasetingkat dengan lembaga negara lainnya dalam mengambil kebijakan publikdan berdampak pula terhadap publik ;Halaman 39 dari 40 halaman Putusan No. 297/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST Tgl. 2 Oktober 2012Menimbang, bahwa karena perbuatan melawan hukum gugatanPenggugat adalah perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Negara atau Badanpublik yang menyangkut kebijakan publik maka objek perkara ini tidaklahtermasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri; Menimbang, bahwa

Pejabat Negara atau Janda/Duda Pejabat NegaraDari ketentuan yang disebutkan diatas, bahwa Rumah Negara GolonganII dapat dialinkan haknya hanya kepada Penghuni bukan kepada oranglain. Penghuni Rumah Dinas dimaksud mencakup Pegawai Negeri,Pensiunan Pegawai Negeri, Janda/Duda Pegawai Negeri, PejabatNegara/Duda Pejabat Negara;7. Bahwa dari dan berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas Penggugatadalah penghuni Rumah Dinas Pemprovsu.

Pegawai Negeri, Pensiunan PegawaiNegeri, Janda/Duda Pegawai NegeriJanda/Duda, Pahlawan, Pejabat Negaraatau janda/duda pejabat Negara. Dalamhal penghuni telah meninggal dunia, suratizin penghunian diberikan kepada anak sahyang ditetapkan sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Pasal 17 ayat(1) : Persyaratan Penghuni yang dapatmengajukan permohonan pengalihan hakHalaman 10 dari 26 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2016rumah Negara Golongan Ill sebagaiberikut :b.

Pejabat Negara/Daerah atau Janda/Duda Pejabat Negara atau Daerah;28.Bahwa Para Penggugat juga sudah membuat surat pernyataan kesediaanmembeli rumah dan tanah yang dibuat di hadapan Kepala kantor UrusanPerumahan Kotamadya Daerah TingkatIl Malang pada sekitar tahun 1980;29.Bahwa Para Penggugat mengetahui terbitnya Keputusan sebagai obyeksengketa dalam perkara ini pada tanggal 16 Desember 2014, maka dari itugugatan ini belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) dan 30(tiga puluh) hari seperti

Penghunian yang sah;e Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan atau tanahdari Negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;Pasal 11 huruf A Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran,Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Pengalinan Hak AtasTanah, berbunyi : Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan IIlsebagai berikut: Pegawai Negeri; Pensiunan Pegawai Negeri; Janda/Duda Pegawai Negeri; Janda/Duda Pahlawan, Pejabat

Negara atau Janda/Duda PejabatNegara;Dalam hal penghuni telah meninggal dunia, surat izin penghunian diberikankepada anak sah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundanganyang berlaku;Dari ketiga pasal tersebut di atas, pasal 7 yang dijadikan landasan JudexJuris untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Peninjauan Kembali telahternilai tidak tepat mengartikan dasar penolakan tersebut tanpa melihatperaturan perundangan yang secara komprehensif, sehingga terlihat JudexJuris memihak;Kenyataannya

Nuryadin (tergugat) surat Ukur 3121/1977 tanggal 07Februari 1977 milik Tergugat yang di terbitkan oleh Kantor PertanahanLampung Selatan jelasjelas merupakan suatu kebijakan dan berakibathukum dikemudian hari berdasarkan kewenangannya Pejabat Negara(BPN Lampung Selatan) yang diatur oleh Peraturan Perundangundangan yang berlaku, kKemudian inilah yang menjadi hal mendasarPenggugat melakukan gugatannya pada Perkara aquo, olehkarenanya seharusrnya Penggugat menarik Pihak BPN LampungSelatan sebagai salah

Nuryadin(tergugat) surat Ukur 3121/1977 tanggal 07 Februari 1977 patut didugaadalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, kemudianPenggugat memohonkan didalam Petitumnya agar sertipikat milikTerggugat dinyatakan tidak sah, secara Normatif Gugatan PerbuatanHalaman 9 dari 37 Putusan Nomor 13/Pdt/2021/PT KDIMelawan Hukum yakni atas dasar yang timbul atas Perbuatan Orang(Vide Pasal 1365 KUHPerdata) sedangkan Tentang Terbitnya Sertipikatyang merupakan Keputusan Pejabat Negara, Penggugat berpandanganmenurut

hukum yang dapat menyatakan sah atau tidaknya suatu ProdukHukum yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 PTUN dan undangundang Nomor 9 tahun2004 tentang perubahan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 PTUN,atas dasar tersebut maka Tergugat berpandangan bahwa Penggugatseharusnya mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha NegaraBandar Lampung sebagai dasar gugatan untuk menyatakan bahwa suatuProduk Hukum berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213 dh 1117/KD atasnama

Nuryadin (tergugat) surat Ukur 3121/1977 tanggal 07 Februari1977 patut diduga adalah tidak sah yang pada akhirnya dapat merubahkebijakan Pejabat Negara dimaksud (BPN Lampung Selatan) atasKeputusannya menerbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas, sepertiuraian diatas maka dengan ini Tergugat memohon kepada yang MuliaMajelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quountuk menolak Gugatan Penggugat Nomor Register: 28/Pdt.G/2020/PNKla;2.

Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lainyang sederajat;bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai KomunisIndonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orangyang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; danmemiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakanpemerintahan negara Republik Indonesia.Pasal 6Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atauGabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calonWakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya.Pengunduran diri sebagai pejabat

negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkanoleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di KPU sebagaicalon Presiden atau calon Wakil Presiden yang dinyatakandengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarikkembali.Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU oleh PartaiPolitik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumenpersyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.Pasal 7Gubernur, wakil gubernur

negara lainnya yang berstatus sebagai anggota PartaiPolitik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.(3) Pejabat... 31 (3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggotaPartai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yangbersangkutan sebagai:a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden;b. anggota tim Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU;atauc. pelaksana Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.Pasal 60Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presidendan pejabat negara lainnya wajib

negara lainnya dilarang menggunakan fasilitasnegara.(2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputikendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinaspegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milikPemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintahkabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yangpelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikanprinsip keadilan;c. sarana perkantoran

Pengunduran diri para pejabat negara tersebutdimaksudkan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan danterwujudnya etika politik ketatanegaraan. Untuk menjaga etikapenyelenggaraan pemerintahan, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakilbupati, atau walikota/wakil walikota perlu meminta izin kepada Presidenpada saat dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden.Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih adalah pemimpinbangsa, bukan hanya pemimpin golongan atau kelompok tertentu.

Unsur setiap pejabat negara, pejabar aparatur sipil negara dan kepala desa atausebutan lain/lurah ;2. Unsur dengan sengaja membuat Keputusan / Tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu calon selama masa kampanye ;Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN TnnMenimbang. bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkanna sebagai berikut ;Ad.1.

Unsur setiap pejabat negara, pejabar aparatur sipil negara dan kepala desaatausebutan lain/lurahMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara, PejabatAparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah atau Hukum Tuaadalah selaku subyek hukum yang berhubungan Pejabat Pemerintahan baik ditingkat Pusat maupun daerah ;Menimbang, bahwa Pejabat Aparatur Sipil Negara adalah pejabat yangberprofesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjiankerja yang bekerja pada

Mengutuk tindakanrefresif Oknum Polri, Copot Kapoldasu yang dikirim oleh Pemohon.Bahwa saksi keberatan atas tindakan Pemohon tersebut mengirimkanberita tersebut yaitu dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap pribadi,kelompok, organisasi dan pejabat negara yang sah, dapat memprovokasimassa yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkankekacauan kamtibmas di wilayah Polda Sumut, merendahkan harkat danmartabat saksi selaku pribadi maka pada tanggal 6 Nopember 2018mengadukannya secara tertulis

Perbuatan pengiriman kalimattersebut adalah merupakan pendistribusian dan/ ataumentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnyainformasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yangbermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baikorang lain; Bahwa dengan alasan juridis tersebut diatas maka unsur initerpenuhi adanya menurut hukum.e Unsur pejabat pada waktu menjalankan tugasnya yang sahYang dimaksud dengan pejabat atau pejabat negara adalahgpejabat yang dilingkunagan kerjanya berada pada lembagaHalaman

Mengutuk tindakanrefresif Oknum polri.Copot Kapoldasu dapat menimbulkan rasa kebencianterhadap pribadi, kelompok, organisasi dan pejabat negara yang sah, dandapat juga memprovokasi massa yang tidak bertanggung jawab dan dapatmenimbulkan kekacauan kamtibmas di wilayah Polda Sumut, juga telahmenurunkan Harkat dan Martabat saya secara pribadi, T.I, II5;6. Fhotocopy Surat Pengaduan tanggal 6 Nopember 2018 kepadaDirreskrimsus Polda Sumut Irjed Pol Drs., Agus Andrianto,S.H.

Mengutuktindakan refresif Oknum polri.Copot Kapoldasu dapat menimbulkan rasakebencian terhadap pribadi, kelompok, organisasi dan pejabat negara yangsah, dan dapat juga memprovokasi massa yang tidak bertanggung jawab dandapat menimbulkan kekacauan kamtiobmas di wilayah Polda Sumut, jugatelah menurunkan Harkat dan Martabat saya secara pribadi, T.1, Il6;7. Fhotocopy Surat Kuasa tanggal 6 Nopember 2018 dari Irjed Pol Drs., AgusAndrianto,S.H.

Copot Kapoldasu, menimbang perbuatan Muhammad YusroHasibuan dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap peribadi, kelompok,organisasi dan pejabat negara yang sah dan dapat juga memprovokasi massayang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan kekacauan kamtibmasPolda Sumut dan tulisan saudara Muhammad Yusro Hasibuan tersebut jugatelah menurunkan harkat dan martabat saya secara peribadi. Termohon menyatakan pengaduan tertanggal 6 Nopember 2018.

Tindakantersebut sebagai bentuk kesemenamenaan dan kesewenangwenangan dari Terdakwa kepada seorang isteri.Bahwa tindakan Terdakwa begitu mudah menceraikanSaksi1 dengan menggunakan syariat islam dijadikan sebagaialat mempermudah melakukan perceraian yang dilakukansecara sepihak untuk kepentingan pribadi Terdakwa padahalmenurut agama islam untuk bisa perceraian harus ada alasandan dasar yang kuat serta pertimbangan yang bisadipertanggungjawabkan dan itu harus dilakukan dihadapanpejabat agama dan dihadapan pejabat

negara yang berwenang(pengadilan agama).Bahwa dengan cara menceraikan yang demikian ituTerdakwa menganggap seakan dibenarkan dan dibolehkanuntuk tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batinkepada Saksi1 dan beranggapan bisa menggugurkankewajiban hukum bagi terhadap Saksi1 karena Terdakwamerasa telah menceraikan Saksi1, yaitu kewajiban tidakmemberikan perhatian berupa kasih sayang layaknya hubungansuami isteri maupun hak perlindungan, pengayoman,penghidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada

PMT.III/BDG/AD/V/2017Menimbangdengan Saksi1 diantaranya harus ada ijin tertulis dari satuan(Ankum) dan harus dilakukan di hadapan pejabat agama danpejabat negara yang berwenang tetapi yang dilakukan olehTerdakwa pada saat menceraikan Saksi1 justeru sebaliknyayaitu hanya tindakan sepihak dari Terdakwa yang denganbegitu mudah Terdakwa menyatakan cerai terhadap Saksi1tanoa ada alasan dan dasar yang kuat serta pertimbangan yangbisa dipertanggungjawabkan yang dilakukan tidak di hadapanpejabat agama dan pejabat

negara yang berwenang(pengadilan agama).

TandaPenduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas DanAdministrasi Pengadilan ditentukan bahwa Contoh permohonan yang dapatdiajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri adalah..dst...nuruf hPermohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil (pasal 49 danpasal 50 Ordonantie Penduduk Jawa dan Madura);Menimbang, bahwa yang dimaksud Akta Catatan Sipil adalah surat ataucatatan resmi yang dibuat oleh pejabat

Negara, yakni pejabat catatan sipilHalaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2019/PN.Wsbmengenai peristiwa yang menyangkut manusia, yang terjadi dalam keluarga dandidaftarkan pada kantor catatan sipil, seperti peristiwa perkawinan, kelahiran,pengakuan dan pengesahan anak;Menimbang, bahwa mengacu pada dasardasar peraturan tersebut, makaHakim menilai Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untukmenetapkan bahwa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Fajar Annisa yangtercantum dalam dokumen

korek api, 2 buah alat isap shabu, 1 buahpipet warna putih, 1 buah gunting dan 1 kotak rokok Sampoernakosong yang saat itu berada di depan mereka kemudian saat itujuga Saksi bersama dengan petugas lainnya langsung membawaTerdakwa, Saksi HERWANTO dan Saksi RIKI, beserta barangbukti tersebut ke Polsek Kapuas untuk proses lebih lanjut.eBahwa sSaksi menjelaskan jika ada menemukan beberapa paketshabu dari celana yang Terdakwa kenakan.eBahwa Terdakwa, Saksi HERWANTO dan Saksi RIKI tidakmemiliki ijin dari pejabat

Negara atau Instansi Negara yangberwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan sertamenyediakan Narkotika Golongan berupa 6 (enam) paket kecilPlastik bening berklip.e Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Bahwa 6 (enam) paket kecilNarkotika jenis Shabu didalam plastic bening berclip yang diakuimilik Terdakwa tersebut adalah sisa dari narkotika jenis sabu yangtelah digunakan oleh Terdakwa , Saksi Herwanto dan Riki, dan 1bundel kecil plastic bening berclip tersebut adalah kantong milikSaksi Herwanto yang

korek api, 2 buah alat isap shabu, 1 buahpipet warna putih, 1 buah gunting dan 1 kotak rokok Sampoernakosong yang saat itu berada di depan mereka kemudian saat itujuga Saksi bersama dengan petugas lainnya langsung membawaTerdakwa, Saksi HERWANTO dan Saksi RIKI, beserta barangbukti tersebut ke Polsek Kapuas untuk proses lebih lanjut.eBahwa Saksi menjelaskan jika ada menemukan beberapa paketshabu dari celana yang Terdakwa kenakan.eBahwa Terdakwa, Saksi HERWANTO dan Saksi RIKI tidakmemiliki ijin dari pejabat

Negara atau Instansi Negara yangberwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan sertamenyediakan Narkotika Golongan berupa 6 (enam) paket kecilPlastik bening berklip.e Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Bahwa 6 (enam) paket kecilNarkotika jenis Shabu didalam plastic bening berclip yang diakuimilik Terdakwa tersebut adalah sisa dari narkotika jenis sabu yangtelah digunakan oleh Terdakwa , Saksi HERWANTO dan SaksiRIKI, dan 1 bundel kecil plastic bening berclip tersebut adalahkantong milik Saksi HERWANTO

*Bahwa Terdakwa, Saksi HERWANTO dan Saksi RIKI tidakmemiliki ijin dari pejabat Negara atau Instansi Negara yangberwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan sertamenyediakan Narkotika Golongan berupa 6 (enam) paket kecilPlastik bening berklip.=(00UBahwa Saksi menjelaskan bahwa Bahwa 6 (enam) paket kecilNarkotika jenis Shabu didalam plastic bening berclip yang diakuimilik Terdakwa tersebut adalah sisa dari narkotika jenis sabu yangtelah digunakan oleh Terdakwa , Saksi HERWANTO dan SaksiRIKI,

Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi danberdaya saing kuat;b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;Pasal 4 ayat (1) UU No.19/2003 mengatur:(1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negarayang dipisahkan;Pasal 11 UU Nomor 48 Tahun 1999 tentang PokokPokokKepegawaian menyatakan bahwa pejabat negara terdiri atas :a. Presiden dan Wakil Presiden;b. Ketua Wakil Ketua dan Anggota MPR;c. Ketua Wakil Ketua dan Anggota DPR ;d.

Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh UndangUndang;Berdasarkan Pasal 11 huruf UU 43/1999, pejabat negara selainyang telah disebutkan dari huruf a sampai dengan huruf k akanditentukan oleh UndangUndang.

Namun tidak ada satupun pasal didalam UU No.19/2003 yang menyatakan bahwa Senior ManagerEmployee Services adalah Pejabat Negara;Berdasarkan halhal tersebut diatas, tidak dapat dibantahkebenarannya menurut hukum bahwa berdasarkan UU No.19/2003,UU 48/1999 dan UU No.40/2007 Tergugat bukanlah Pejabat TataUsaha Negara karena :a. Tergugat sama sekali tidak menjalankan urusan pemerintahanberdasarkan peraturan perundangundangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1.2 UU No.5/1986;b.

Permohon mengenai penetapan perubahanbiodata (nama) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon; Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk mengurus Pengajuan Pensiunan para Pemohon;Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan

yang sama dan untuk kepentingan Pemohon mengejarpendidikan Ijazah Paket B agar nama Ayahnya selaras dan / sesuai dengannama yang tercatat di Ijazah Sekolah Dasar (SD) ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas,dalil permohonanPemohon mengenai perubahan nama Ayah Pemohon di Akta PerkawinanPemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itupatut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Catatan Sipiladalah suatu surat atau catatan resmi yang dibuat oleh Pejabat

Negara yakniPejabat Catatan Sipil mengenai peristiwaperistwa yang menyangkutkedudukan hukum seseorang seperti : Kelahiran, Kematian, Perkawinan,Peceraian, Kematian Pengakuan, Pengesahan anak dan Pergantian nama;Menimbang, bahwa hal yang dapat di mintakan penetapan diPengadilan adalah halhal yang menyangkut tersebut diatas ;Menimbang, bahwa terhadap pembetulan nama Ayah Pemohon diKartu Keluarga dapat dibetulkan berdasarkan nama di ljazah serta tidakperlu penetapan dari pengadilan, akan tetapi cukup

karena itu maka nama Pemohon dalam AktaCerai, harus disesuaikan dengan bukti P.1,P.2 dan P.3, yaitu Siti Masitoh;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa perubahan identitas/nama Pemohon dalam akta Ceraitidak mengurangi keautentikan Akta Cerai tersebut;Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohontersebut sangat merugikan hak keperdataan pemohon, oleh karena itupemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepadamasyarakat, dan kelalaian Pejabat

Negara tersebut harus diberikan jalan keluaroleh hukum agar tidak merugikan kepentingan masyarakat;Hal.6 dari 8 Hal.Pen.No. 131/Pdt.P/2021/PA.KdiMenimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengambil dalilsyariah, atau sependapat dengan kaidah figh, serta mengambil alin menjadipendapat Majelis, sebagai berikut:arboodb lbygic ac ,JI we eLVI 9 poiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan

Landasan Sosiologis;1.Bahwa dengan semangat dan tujuan Pancasila dan UUD1945 serta tuntutan reformasi sebagaimana digambarkandalam landasan filosofis huruf a, pada kenyataannya telahterjadi dalam penyelenggaraan negara, praktikpraktikusaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentuyang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yangmelibatkan para pejabat negara sehingga merusaksendisendi penyelenggaraan negara dalam berbagaiaspek kehidupan nasional;Bahwa tujuan dan semangat Termohon dalam rangkamewujudkan

harus dijadikan acuan (Utrecht,1983);Bahwa selain penafsiran sistematis, pembacaan secarayuridis juga tidak terlepas dari penafsiran gramatikal yangkhas dan selalu) ada dalam membaca aturanperundangundangan, dan kemudian disempurnakandengan penafsiran ekstensif yang merupakan bentuk lebihlanjut dari penafsiran gramatikal;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih DanBebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, PenyelenggaraNegara meliputi:a) Pejabat

Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;c) Menteri;Halaman 50 dari 69 halaman.

Putusan Nomor 36 P/HUM/2018d) Gubernur;e) Hakim;f) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku; dang) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalamkaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.Bahwa berdasarkan rumusan ketentuan sebagaimanaangka 5, maka yang dimaksud dengan PenyelenggaraNegara termasuk didalamnya pejabat negara pada lembagatinggi negara yang salah satunya adalah anggota DPD RI

Justru kemudian, Komisi Pemilihan Umumtelah melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan UUPemilu. yang inkonsisten dalam mengatur pelaranganterhadap mantan terpidana korupsi yang akan mencalonkandiri sebagai pejabat negara yang akan nantinya akan dipilihdalam penyelenggaraan Pemilu, di mana syarat calonpresiden dan wakil presiden sebagaimana tertuang dalamPasal 169 huruf d UU No. 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum mengatur mengenai larangan untuk mencalonkandiri sebagai presiden dan wakil presiden

Oleh karena itu, katamenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calondalam Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota dapat dimaknai bahwa tindakan atau keputusan yangdilakukan Pejabat Negara, Pejabat Daerah,Pejabat ASN, anggotaTNI/Polri, Kepala Desa yang dilarang adalah keputusan dan/atautindakan mewujudkan kepentingan salah satu pasangan calon,disebabkan karena adanya intervensi dan pengaruh salah satupasangan calon, tidak adil atau tidak objektif terhadap pasangancalon atau

Hal inijuga ditegaskan dalam Pasal 29 huruf (j) UU No 6 Tahun 2014tentang Desa yang melarang kepala desa ikut serta dan atauterlibat dalam kampanye pemlihan umum dan pemilihan kepaladaerah; Bahwa Ahli menjelaskan dikaitkan dengan posisi kasus yakni sebagaiBerikut:v Unsur Subjek, yaitu Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatursipil Negara dan kepala desa atau sebutan /ain/Lurah.Terdakwa selaku Kepala Desa Pangahu yang dikuatkan denganbukti pengangkatan selaku Kepala Desa Pangahu berdasarkansurat Keptusan

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negera dan Kepala Desa atausebutan lain/Lurah;2. Membuat keputusan dan/atau tindakan;3. Yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masaKampanye;Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur pasal tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negera dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah;Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, sehingga apabila salahsatu subunsur terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, keterangansaksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, bahwa Terdakwa merupakan Parat Hakim Ketua Hakim Anggota Hakim.

Jimy adalah untuk para Terdakwa pakaiatau konsumsi.Bahwa para Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal membeli, menerima 1 (Satu) kantongplastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenisMethamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor:LP.21.107.99.20.05.0131.K tanggal 9 Februari 2021 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF, Apt. selaku Koordinator KelompokSubstansi Pengujian

Jimy seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sertamemiliki semua barangbarang yang ditemukan tersebut, selanjutnya paraTerdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proseslebih lanjut.Bahwa para Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danmenggunakan 01 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukurankecil yang berisi narkotika jenis Methamfetamin (shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil

., juga status saksi sebagai seorang dosen,sebagai ASN dan pejabat negara yakni Rektor Unima yang berdampak secara langsungpada kerugian secara institusi, dimana terganggunya konsentrasi dalam pengambilankeputusan dan pelayanan kepada stakeholder, yaitu mahasiswa, pegawai, dosen sertaseluruh civitas Unima yang terkait di dalamnya.

RUNTUWENEdan berakibat harkat, martabat, nama baik dan kehormatannya menjadi tercemar danbahkan keluarga akan menjadi tercemar., juga status saksi sebagai seorang dosen,sebagai ASN dan pejabat negara yakni Rektor Unima yang berdampak secara langsungpada kerugian secara institusi, dimana terganggunya konsentrasi dalam pengambilankeputusan dan pelayanan kepada stakeholder, yaitu mahasiswa, pegawai, dosen sertaseluruh civitas Unima yang terkait di dalamnya.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2003 tentang Advokat menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persayaratan antara lain pada huruf c"tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara sebagaimana penjelasan pasal bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeridan pejabat Negara adalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) dan" Pejabat Negara" sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 43b Tahun 1999tentang