Ditemukan 5228 data
110 — 12
Terdakwa sendiri telah ternyatabahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sidomulyo, KecamatanSawahan , KabupatenMadiun , telah melakukan perbuatan penyimpangan dari kewenangannya ataujabatannya yaitu tidak mengelola Asset Desa berupa Tanah Kas Desa dan AlokasiDana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yangdituangkan dalam APBDes tahun 2012 dan tahun 2013 dimana sebahagian ada yangdapat dibuktikan penggunaannya, tetapi sebahagian lagi tidak dapat menunjukkanbukti penggunaannya, sungguhpun
151 — 60
27 Mei 2010 telahdicantumkan persyaratanpersyaratan maupun tahapantahapan yang harusdipenuhi Terdakwa termasuk Syarat Efektif Penarikan Agunan, namunpersyaratanpersyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi Terdakwa sehingga tidakbisa ditingkatkan membuat Perjanjian Kredit (PK ) ;Menimbang, bahwa oleh karena sudah jelas ditentukan persyaratan yangharus dilaksanakan Terdakwa apabila hendak menarik barang Agunan berupaKapalkapal yang dijadikan barang jaminan atas fasilitas kredit yang diterimaTerdakwa, sungguhpun
22 — 1
af1afs24 ltrchfcsO f1fs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid5201204charrsid5782729 Menimbang, bahwa sungguhpun Tergugat menurut hukum dianggapmengakui dalildalil gugatan Penggugat rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsOif1lfs24lang1057langfe 1033langnp1057insrsid5201204charrsid5782729 aquo rtlchfcesl aflafs24 ltrchfcsO f1fs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid5201204charrsid5782729, akan tetapi dalam perkara sengketa atau gugatan perceraian dengan alasan perselisihan danpertengkaran, Penggugat masih tetap diwajibkan
154 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sungguhpun demikian pengakuan tunggal LAMUSIDIDI menyatakan bahwa kepemilikan saham Pemohon PeninjauanKembali tersebut terjadi sebelum tahun 2008 atau sebelumterjadinya kasus pada perkara ini;Mohon Yang Mulia Hakim Agung melihat perbandinganpertentangan antara pendapat Judex Facti dan fakta persidangan padaBerita Acara Persidangan sebagaimana Lampiran Memori PeninjauanKembali ini, halaman 12, yaitu:1) Atas pertanyaan Pemohon Peninjauan Kembali dipersidangan,Saksi LAMUSI DIDI membenarkan bahwa Pemohon
244 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kenyataannya uang tersebut telah digunakan di luar tujuansemula, sehingga pemotretan udara dan pemetaan areal HPH serta tindakantindakan lain seperti diuraikan di atas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.Karenaitu perekonomian negara sebagaimana dirumuskan dalam penjelasanumum UndangUndang Tindak Pidana Korupsi telah dirugikan;Mengenai alasan ke Ill: Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salahmenerapkan hukum, karena sungguhpun pengeluaran dana atas perintah KetuaUmum,
139 — 143
Gufran Ali lorahim, M.S sebagai RektorUnkhair selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Pihak lain yang turutbersamasama dengan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim berdasarkanpertimbanganpertimbangan sebelumnya hal tersebut haruslah dikesampingkankarena tidak terobukti menurut hukum;Menimbang, bahwa sungguhpun pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP tidak terpenuhi,namun tidak berarti Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan pasal ini karena pasal 55ayat (1) ke1 KUHP bukan unsur perbuatan tetapi sekedar mendudukan
202 — 82
Perusahaanperusahaan lain agar dihukum pulauntuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh dalam pelaksanaanPengadaan Peralatan Medik dalam rangka Penanganan Wabah FluBurung (Avian Influenza) Sisa Dana Pelayanan Kesehatan bagi PendudukMiskin Tahun Anggaran 2006, Majelis tidak sependapat dengan penuntutumum dengan alasan uang pengganti adalah merupakan PidanaTambahan yang mengikuti Pidana Pokok yang hanya dapat dijatunkankepada Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah oleh PutusanPengadilan ;Menimbang, sungguhpun
200 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menimbang, sungguhpun demikian terkait denganpengembalian keuntungan ataupun kekayaan yang telah diperoleh pihakketiga dapat dilakukan dengan gugatan perbuatan melawan hukum secarakeperdataan. Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimanatelah dipertimbangkan di atas terkait tuntutan Penuntut Umum untukmemerintahkan agar seluruh rekanan yang telah diperkaya sehinggamendapat keuntungan yang tidak sah haruslah dikesampingkan."