Ditemukan 5370 data
95 — 10
luar rumah saksi ada Terdakwa Entis Sutisna yang mengantarKepala Desa Pajagan ke rumah saksi.Bahwa benar pada saat Kepala Desa menyerahkan uang dan Kepala Desamengatakan ini ada uang pemberian dari warga yang menerimapembebasan dan saksi sempat menolak pemberian uang dari kepala desaakan tetapi kepala desa mengatakan bahwa uang ini aman Karenapemberian dari warga.Bahwa benar uang sebesar Rp. 10.000.000, tersebut di pergunakan untukDinas dan Kegiatan Kecamatan.Bahwa benar saksi mengetahui selaku Pejabat
Negara atau Pegawai NegeriSipil tidak boleh menerima hadiah atau pemberian.Bahwa benar saksitelah mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,melalui Penyidik.Bahwa benarsaksi menandatangani Form C tersebut.Bahwa benar saksi menandatangani Form C bertempat di Balai DesaPajagan Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, pada saat saksimenandatangani Form C tidak ada Panitia lain yang barenganmenandatangani, karena pada saat saksi menandatangani hanya saksi yangbelum menandatangani Form C tersebut.Bahwa benar
269 — 68
Prasasti Mitra ditujukan kepada MenteriKesehatan selaku petinggi negara dalam arti untuk menghormati makasaksi menerapkan ketentuan di beberapa perusahaan saksi kelola terkaitdokumen yang ditujukan kepada pejabat negara setingkat Menterikebiasaannya surat tersebut saksi yang tandatangani untuk memenuhirasa kepantasan saja ;Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ingat pernah bertemu dengan NukiSyahrun;Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan Nuki Syahrun untuk bertemuSutikno perihal kebutuhan saksi untuk dicarikan
Terbanding/Terdakwa I : TOMTOM DABBUL QOMAR.
Terbanding/Terdakwa II : KADAR SLAMET.
524 — 577
dalam pengaruh;Bahwa ilustrasi dalam perkara tindak pidana apabila keterangan terdakwayang satu dengan yang lainnya berbeda, terkait ilustrasi tersebut abhlliberpendapat keterangan tersebut akan berdampak kepada yangbersangkutan dimana seharusnya mengatakan A namun ternyata B justru haltersebut akan menjadi persoalan sendiri makanya untuk membuktikan diaharus mengatakan apa adanya nanti dilihat persesuaian antara keteranganyang satu dengan yang lainnya;Bahwa mengenai ilustrasi apabila ada suatu pejabat
negara legislatifyang membuat surat dimana didalam surat tersebut mengenaiperubahan suatu anggaran kepada pithak eksekutif apakah perbuatanpejabat tersebut merupakan intervensi kepada pihak lain, atas ilustrasitersebut ahli berpendapat ahli hanya membatasi bentuk formulasi surattersebut terhadap perbuatan dan tanggungjawab, seharusnya surattersebut diklarifikasi apakah sesuai dengan sifat dari jabatannya ataubagaimana namun ahli hanya mengkonstruksikan bahwa kalau itubenar ada intervensi artinya
315 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementaraProtokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaanpelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalamUndangUndang ini; danh.
290 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangberdomisili masingmasing di Inggris dan di Jepang;2) Tergugat Ill adalah Notaris yang pada saat itu memiliki wilayah kerjadi Kabupaten Tangerang;3) Tergugat IV adalah perorangan yang memiliki domisili hukum diJakarta Selatan;4) Tergugat V adalah perorangan yang memiliki domisili hukum diJakarta Selatan;5) Tergugat VI adalah Notaris yang memiliki wilayah kerja di KabupatenLampung Tengah;6) Tergugat VII adalah Kantor Pertanahan yang berkedudukan diKabupaten Lampung Tengah;7) Tergugat VIII adalah Pejabat
Negara yang berkedudukan di wilayahJakarta Selatan;Bahwa apabila dilinat dari domisili hukum dari masingmasing Tergugattersebut di atas, maka tidak ada satu Tergugat pun yang memiliki domisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
284 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, 2.Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, 3. Menteri, 4. Gubernur,5. Hakim, 6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuanPeraturan Perundangundangan yang berlaku, dan 7. Pejabat lain yangmemiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggara Negarasesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku; Bahwa Terdakwa IR.
52 — 10
Berada dalam penguasaan,pengurusan,dan pertanggung jawaban pejabat negara ,baikditingkat pusat maupun didaerah.b.
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
776 — 1711
operasi standaryang secara profesional seharusnya dilakukan oleh para pengelolakeuangan negara;Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekuranganasset Negara karena perbuatan melawan hukum oleh pejabat pengelola.Kekurangan asset dimaksud, dalam hal uang, dapat terjadi karena uangyang seharusnya masuk ke kas Negara tetapi tidak masuk ke kasNegara atau uang yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara tetapikeluar dari kas Negara yang semuanya itu disebabkan karena perbuatanmelawan hukum pejabat
Negara.
124 — 47
pendalaman ;Bahwa transaksi yang mencurigakan tergantung transaksi masingmasing nasabah,masingmasing nasabah punya profil, karakteristik sendiri kita semua punya polatransaksi sendiri semua sudah diimput Bank data base sendiri, dia bisa dikatagorikantransaksi mencurigakan kalau ia menyimpang dari profil masingmasing individu iasendiri, misalnya gajinya sebesar Rp. 25.000.000, transaksinya miliyaran tidak bisadijelaskan, tapi bisa juga transaksinya besar ia mempunyai usahanya besar, dimanaseorang pejabat
Negara dengan seorang rakyat jelata akan berbeda transaksi yangmencurigakan dari mereka ;Bahwa dalam PJK tidak ada yang wajib melaporkan transaksi ke PPATK itu terutamadi Pasal 17 terutama penyedia jasa keuangan bisa Bank dan bisa Non Bank, bisaasuransi bisa perusahaan di pasar modal non Bank itu penyedia jasa namanya baik itupedagang mas, kalau di dalam Industri kalau ia melihat transaksi yang berjalanHalaman 357 dari 619 halaman Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2015/PN.
151 — 91
lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baiksecara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerahyang bersangkutan;d melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yangakan dilakukannya;e menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilanselain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f;f menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;g merangkap jabatan sebagai pejabat
negara lainnya, sebagai anggota DPRDsebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.e Bahwa pada tahun 2006 Drs.
275 — 905
Notaris;Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanyamempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawahtangan;Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidakberlaku untuk pembuatan akta wasiat.Larangan sebagai berikut :o Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;159o Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) harikerja berturutturut tanpa alasan yang sah;o Merangkap sebagai pegawai negeri;o Merangkap jabatan sebagai pejabat
negara;o Merangkap jabatan sebagai advokat;o Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawaibadan usaha milik negara, badah usaha milik daerah ataubadan usaha swasta;o Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat Akta Tanahdiluar wilayah jabatan notaris;o Menjadi notaris Pengganti atau;o Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengannorma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapatmempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.Bahwa sehubungan dengan Pembelian Lahan dan Bangunan jalan Raya
ARDIANITA FEBRINIARTY
Terdakwa:
1.ARSAD SUTARYA, S.Pd, MM.Pd bin Engki
2.SIMAH, S.Pd binti Emod.
147 — 46
Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdgorang yakni menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung jawanhak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikaptindak dan perbuatannya.Bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridismengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindakpidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawainegeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukumyang telan melakukan suatu
454 — 2300
Lembaga Pemantau Pembangunan Daerah dan Anti Korupsi Penyalahgunaan No.85/LSMR/VII/2013 Tgl.30 Juli 2013Wewenang Pejabat Negara (LSM LEMHARA) JIn.RM RyacuduNo.12 Kel.8 UluPalembang1166. Fokuss Tannas (Forum Komunkasi dan Kajian Startegi Ketahanan Nasional) No.08/SMR/FTSS/08.2013 Tgl.1Jln.C andrawasih III Blok H Forum Ogan Persadalndah (OPI) Palembang Agustus 20131167. LSM Kesetiakawanan Masyarakat Sumsel Komplek Taman Indah Maskrebet No.15/LSMKMW/SS/VIII/2013 Tgl.2Jin.
140 — 73
yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baiksecara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerahyang bersangkutan;d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/ataujasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selainyang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f;f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;g. merangkap jabatan sebagai pejabat
negara lainnya, sebagai anggota DPRDsebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.e Bahwa pada tahun 2006 Drs.
374 — 85
PstNepotisme adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif,atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitandengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ketentuan tersebut yangtermasuk dalam Penyelenggara Negara meliputi:Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.Menteri.Gubernur.Hakim.Pejabat Negara yang lain sesuai dengan
Terbanding/Terdakwa : Drs. WARYOTO, M.Si
114 — 46
yang memberikan keuntungan bagi dirinya,baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengandaerah yang bersangkutan;d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakanyang akan dilakukannya;e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara dipengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f;f.menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;g. merangkap jabatan sebagai pejabat
negara lainnya, sebagaianggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.e Bahwa pada tahun 2006 Drs.
150 — 137
Bahwa unsur melawan hukum dapat terjadikarena adanya kesalahan administratif ;Bahwa objek tindak pidana korupsi itu luas, berdampak besar, dilakukanoleh pejabat Negara yang mempunyai kekuasaan serta diberi ancamankhusus. Bahwa dari objek tindak pidana korupsi yang luas itu dibatasioleh pasal 14 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalamUU No. 20 Tahun 2001.
148 — 63
Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkatpusat maupun daerah;b.
118 — 60
Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkatpusat maupun daerah;b.
206 — 62
Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusatmaupun daerah;b.