Ditemukan 6666 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 12-03-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn
Tanggal 22 Agustus 2019 — Penggugat:
1.Teruna Sinulingga DRS
2.Edward Sinulingga IR
Tergugat:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
105 — 20
  • Pasal 4 ayat (3)Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak,instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaansetempat wajib menawarkan kepada para pihak untukmenyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi ataumelalui arbitrase.7.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 11-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Nopember 2017 — Pemohon:
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
433 — 327
  • Ahli tangani membantu lawyer di Jakarta dalam perkara diPTUN arbitrase Ignasius Andy Law office dan beberapa negara lain ;Bahwa Sebelum Ahli menjawab itu perlu Ahli Awali dulu denganparadigma maupun konsep dasar dalam pengelolaan keuangannegara kita yang pada intinya menggunakan prinsip anggaranberbasis kinerja ini ditegaskan di dalam undangundang keuangannegara yang dikatakan disitu bahwa di dalam penganggaran itu harusdisesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahanmaka dalam pandangan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-12-2013 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 63/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Desember 2013 — SIMON GUNAWAN TANJAYA
485 — 213
  • pegawai SKK Migas;Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Deviardi untuk menghadap Gerhard;Bahwa saksi pernah mengetahui adanya usulan dari Divisi KomersialisasiMinyak dan Kondensat mengenai pemberian kargo pengganti grissix mixkepada perusahaan Fossus Energy yang pada saat itu menyampaikan kitaHalaman 167 dari 373 halaman Putusan No.63/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.ada masalah tentang ada kapal yang tidak terpenuhi yaitu untuk Grissix mix,lalu mereka memberikan usulan yaitu: Penggantian kapal tersebut; Arbitrase
    namun saksitidak mengetahui apakah Widodo Ratanachaitong kenal dengan Febri dansaksi juga tidak tahu apa hubungan Widodo Ratanachaitong dengan Febri;Bahwa pada tanggal 7 Juni 2013 saksi pernah menyetujui pemenang lelangterbatas kondensat Senipah bagian negara untuk Fossus Energy;Bahwa saksi pada periode Februari sampai Juli 2013 pernah menyetujuikargo Grissix Mix bagian negara untuk Fossus Energy untuk diproses kebidang Hukum yang merupakan usulan dari Divisi yang memilih untukmengganti dari pada Arbitrase
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-01-2013 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 5 Desember 2013 — DEDDY HARTAWAN JAMIN, M E L A W A N 1. PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK 2. AMIR SUNARKO 3. DAVID, 4. LEE YUEN CHAK 5. AMBRAN SUNARKO 6. SETIAWAN HERLIANTOSAPUTRO 7. KADARYANTO 8. HARBRINDERJIT SINGH DILLON 9. HUSNI HERON 10. PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERA 11. KANTOR JASA PENILAI PUBLIK BENNY, DESMAR & REKAN,
587 — 463
  • Arbitrase ;Bahwa setiap kasus penilaian ada dispiut atas laporan suatu penilaian dankami akan menerima aduan atas laporan tersebut dan kami akanmelakukan persidangan profesi dan akan menentukan penilaian apakahlaporan tersebut melanggar, ada penyimpangan atau tidak terhadapstandar penilaian Indonesia ;Bahwa terkait kewenangan Dewan Penilai, masyarakat siapa punpengguna laporan terutama itu dapat mengajukan atau menyampaikanpengaduan kepada MAPI dalam hal ini Dewan Penilai mengadukan atassuatu laporan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 24-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 24 Agustus 2017 — 1. ARDIANSYAH, DKK VS PT BUMIHUTANI LESTARI, DKK
448 — 370 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 95 PK/Pdt.SusPHI/2017tersebut dilakukan secara bertahap yang dimulai dariperundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, danpenyelesaian oleh Pengadilan Hubungan Industrial;Ketika perselisihan diajukan ke Pengadilan HubunganIndustrial sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka perselisihantersebut dianggap belum final dan mengikat sampaiputusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.Apabila frasa "belum ditetapkan dalam Pasal 155 ayat(2) Undang Undang
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-09-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 04-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 42/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR.
Tanggal 4 Februari 2014 —
153 — 34
  • Danapabila hal perselisihan tesebut belum juga ada titik temu maka Negara telah menyediakansarana lainnya sesuai perjanjian yaitu melalui penyelesaian secara arbitrase, gagatanperdata ataupun gugatan pada pengadilan niaga di pengadilan yang berwenangmelaksanakanya. Sehingga dalam pelaksanakan perjanjian Asas Kebebasan Berkontrakberjalan dengan semestinya dan tidak mencampur adukan ranah hukum perdata dan ranahtindak pidana (tipikor) sesuai keterangan dan pendapat saksi ahli Dr. Abdul Thalib,SH.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 04-03-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr
Tanggal 19 Juni 2019 — Marlinus Waruwu.DKK VS PT.JATIM JAYA PERKASA
257 — 202
  • 2019/PN PbrKerja dan Transmigrasi Propinsi Riau Nomor 560/DisnakertransHK/20tanggal 03 Januari 2019 yang terlampir bersamaan dengan Gugatan ParaPenggugat;Bahwa dalam mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialyang mengacu pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial jelas mengatur sebelumperselisihan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial para pihakterlebin dahulu menyelesaikannya melalui Bipartit, Tripartit (Mediasi,Konsiliasi, atau Arbitrase
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 02-03-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pdt.Sus-Phi/2020/PN.JKT.PST
Tanggal 8 September 2020 — VANY SALVINI, DKK >< PT. BERCA CAKRA TEKNOLOGI
776 — 316
  • Apabila para pihak tidak setuju atau tidak sepakat, makaditeruskan ke mediasi atau arbitrase;Bahwa didalam perundingan bipartit, harus ada undangan dari pihakyang hendak melakukan PHK;Bahwa apabila suatu undangan yang isinya adalah mengundang parapihak untuk menyelesaikan suatu persoalan, maka itu adalah undanganBipartit;Bahwa sepanjang itu menyangkut penyelesaian perselisihan Anggota SPdapat menyelesaikan perselisinan atau melakukan perundingan Bipartltdengan perusahaan secara langsung (sendiri)
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 31-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
Drs. H. A. GANI SIRMAN, M.Si
136 — 34
  • Keterangan Ahli LKPP RI;Hal 105 dari 218 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks.Bahwa Keahlian saya adalah di Bidang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah serta saya memiliki sertifikat Ahli Pengadaan dari LKPP danSertifikat Pelatinan Saksi Ahli Pengadaan Barang/Jasa dari BPK RI danLKPP, saya juga mempunyai sertifikat pelatinan Fraud Auditing yangdikeluarkan Lembaga Pegembangan Fraud dan Auditing, Kemudian sayamempunyai Sertifikat Auditor Forensik (CFrA), Sertifikat Mediator dariPMN, Sertifikat Arbitrase
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 03-09-2020 — Putus : 11-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp
Tanggal 11 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.BENNY HARKAT, S.H., S.E., M.H.
2.MILA KARMILA, S.H.
Terdakwa:
HERMANTO, S.H. Anak dari TONI
529 — 226
  • Sertifikat TOTJabatan Fungsional Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasaoleh LKPP Tahun 2013.e =Sertifikat Peningkatan Kapasitas Ahli Kontrak oleh LKPP.e Sertifikat Pendidikan dan Pelatinan Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa Tingkat dasar dan menengah oleh IARBI.Bahwa setahu Ahli yang menjadi aturan dalam kegiatan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah adalah :e Tahun 2000 s/d 2003 diatur dalam Keppres No. 18 Tahun 2000Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;e Tahun 2003 s
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
Dr. M. ENRA EFNI, S.STP.MH
136 — 40
  • Konstruksi (LPJK) Provinsi Kepulauan Riau dan juga sebagaiPemberi Keterangan Ahli LKPP RI;Bahwa Keahlian saya adalah di Bidang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah serta saya memiliki sertifikat Ahli Pengadaan dari LKPP danSertifikat Pelatihan Saksi Ahli Pengadaan Barang/Jasa dari BPK RI danLKPP, saya juga mempunyai sertifikat pelatinan Fraud Auditing yangdikeluarkan Lembaga Pegembangan Fraud dan Auditing, Kemudian sayamempunyai Sertifikat Auditor Forensik (CFrA), Sertifikat Mediator dariPMN, Sertifikat Arbitrase
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 11-05-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 219/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 2 Juli 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
235 — 190
  • yang ditunjuk olehTuan Residen.3) Apabila salah satu dari yang berkepentingan berhalanganunjtuk menunjuk orangh penangah dan jangka waktu yangdisediakan Pemerintah/Tuan Residen tidak berlaku, makaHalaman 31 dari 230 Putusan Nomor 219/Pdt/2020/PT MDNpenunjukan dari orang penengah itu akan dilakukan olehPemerintah/Gubernemen.4) Para penengah itu memutuskan suara lebih dan dankeputusan mereka menentukan ketingkat atas.5) Mereka juga dapat memutuskan siapa dari yangberkepentingan dapat membayar biaya arbitrase
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 16-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 6/PID.TPK/2018/PT BDG
Tanggal 11 April 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : TASJRIFIN M.A HALIM,SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : Ir. YAYAT AHMAD SUDRAJAT
441 — 1432
  • dua) lembar Fotocopy Surat Distarcip Kota Bandung kepada LPSE Provinsi JabarNomor: 602.3/2065.Distarcip tanggal 23 April 2009 perihal permohonan penampilanpengumuman seleksi umum beserta lampirannya.2 (dua) lembar Fotocopy Surat Distarcip Kota Bandung kepada Kepala BappedaNomor: 602.3/2066.Distarcip tanggal 23 April 2009 perihal permohonan penampilanpengumuman seleksi umum beserta lampirannya.1 (satu) bundel kliping pengumuman lelang di media massa.1 (satu) bundel Fotocopy berkas berjudul Badan Arbitrase
    ADHIKARYA (Persero) selaku Pemohon melawan Distarcip Pemkot Bandung selakuTermohon.1 (satu) bundel berkas berjudul Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) BuktiBuktiP1s.d. P15 dalam perkara No. 517/V/ARBBANI/2013 antara PT. ADHI KARYA (Persero)selaku Pemohon melawan Distarcip Pemkot Bandung selaku Termohon.1 (satu) lembar Asli Surat yang dikeluarkan oleh PT. Indah Karya (Persero)CabangBandung Nomor: 024/MKSOR Bdg/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 perihalpemeriksaan pengajuan uang muka an PT.
    RUSJAF ADIMENGGALA, MM (PA).3 (tiga) lembar asli Berita Acara Kesepakatan Pembayaran 88/SUS/DISTARCIP/2013tentang (eskalasi) berdasarkan Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI) Dalam Perkara Nomor 517/V/ARBBANI/2013 antara PT. Adhi Karya (Persero),Tbk. Melawan Pemerintah Kota Bandung Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya tanggal29 November 2013 yang ditandatangani oleh H. Ir.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 15 Juni 2016 — AHMADIN,ST Als ACHMADIN Bin KABRI
124 — 55
  • Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tahun 2013,b. Pengadilan TUN tahun 20132014,c. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tahun 20102012,d. Pengadilan Tipikor tahun 20112013.Bahwa dahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindakpidana korupsi pada pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru pada Dinas PU Kab.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 21-09-2023 — Putus : 25-10-2023 — Upload : 25-10-2023
Putusan PT JAKARTA Nomor 37/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI
Tanggal 25 Oktober 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : Dhikma Heradika, S.H.
Terbanding/Terdakwa : THOMAS ANTHONY VAN DER HEYDEN
2191 — 0
  • DJSDPPI.2/SP.01.03/07/2015 tanggal 15 July 2015 perihal Milestone compliance certificate of operator review meeting 2015;

    106.1 (satu) bundle fotokopi Nota dinas nomor: 903/DJSDPPI/SP.01.03/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 perihal laporan kegiatan tim evaluasi penggunaan filing satelit Garuda-2, beserta disposisinya;
    107.1 (satu) bundle fotokopi surat nomor: B-458/Kl/00.01/3/2019 tanggal 15 Maret 2019 perihal akselerasi dan fasilitas penyelamatan slot orbit 123BT untuk hindari tuntutan Arbitrase

    244.Copy Slip Pemindah bukuan setoran Bank BRI dari rekening Titipan Devisa No Rekening 0335-01-000201-99-5 ke rekening persiapan LC BIalugri Nomor rekening 0335-02-000085-30-6 sebesar 10.000.506.69 USD tanggal 29 Desember 2016

    245.Copy Slip setoran Bank BRI sebesar 1.381.849.51 USD tanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran ke Hogan Lovvels.
    246.DIPA Revisi ke-5 tahun 2018 tanggal 09 Agustus 2018 dengan Nomor DIPA: SP DIPA-012.01.1.562103/2018 untuk pembayaran biaya arbitrase

Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
182 — 23
  • jasadalam hak dan kewajiban; danc) Meningkatkan ketertiban dan efektifitas penyelenggaraan peranmasyarakat jasa konstruksi.Tugas pokok LPJK adalah :a) Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasakonstruksi;b) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatinan jasa konstruksi;c) Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputiklasifikasi, kwalifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;d) Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi; dane) Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase
    penilalahli dibidang jasa konstruksi.Fungsi Lembaga :a) Menetapkan kebijakan program penelitian dan pengembangan jasakonstruksi serta mendorong' penyelenggaraannya terutamakerjasama dengan perguruan tinggi serta institusi penelitian danpengembangan diseluruh Indonesia;Halaman 368 dari 575 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2018/PN.Tpg.b)Q)h)1)d)Menyelenggarakan pendidikan dan pelatinan jasa konstruksi sertamendorong pelaksanaannya pada institusi pendidikan dan pelatihanlainnya;Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-12-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1699 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO. LTD. SINGAPORE BRANCH VS PT. INDO LAMPUNG PERKASA, dkk.
473 — 366 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya, Penggugat 4 pun telah mengajukan Klaimklaim yang harusdibayarkan oleh PT Holdiko Perkasa berdasarkan Pasal 2.5.2 ayat (a) dan (c)CSPLTA juncto Pasal Pasal 9.7.1 CSPLTA juncto klausul 9 (a) SupplementalAgreement, tertanggal 12 Desember 2001 dan klausul 10 (a) SupplementalAgreement Number Two, tertanggal 16 Januari 2002 di Arbitrase Singapurasesuai dengan Rules Singapore Intemational Arbitration Centre, sengketa manatelah diakhiri dengan ditandatanganinya Setf/emenf Agreement dated 4 May2004
    (vide halaman 133, paragraf terakhir Putusan SelaPN Jakarta Pusat);maka tidak jelas dan tidak dapat diketahui apakah alasan PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam perkara terdahulu tersebut menyatakanbahwa dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara dimaksud.Apakah tidak berwenang secara relatif atau absolut, misalnya karenaterdapat klausula arbitrase yang disepakati oleh para pihak yangbersengketa?
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 15 Juni 2016 — SINANDAR NATA KUSUMA BIN SIDURAHMAN
136 — 68
  • Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tahun 2013,b. Pengadilan TUN tahun 20132014,c. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tahun 20102012,d. Pengadilan Tipikor tahun 20112013.Bahwa dahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindakpidana korupsi pada pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru pada Dinas PU Kab.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DUWI SATRIO PRASETIO,S, ST
284 — 38
  • jasadalam hak dan kewajiban; danc) Meningkatkan ketertiban dan efektifitas penyelenggaraan peranmasyarakat jasa konstruksi.Tugas pokok LPJK adalah :a) Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasakonstruksi;b) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;c) Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputiklasifikasi, kwalifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;d) Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi; dane) Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase
    Tpg.b)Q)h)1)d)Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi sertamendorong pelaksanaannya pada institusi pendidikan dan pelatihanlainnya;Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilalahli dibidang jasa konstruksi;Menetapkan standar kemampuan badan usaha dan tenaga kerja jasakonstruksi;Melaksanakan registrasi untuk badan usaha dan tenaga kerjamonstruksi;Memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asingdan registrasi badan usaha asing;Menyusun model dokumen
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
202 — 51
  • jasadalam hak dan kewajiban; danc) Meningkatkan ketertiban dan efektifitas penyelenggaraan peranmasyarakat jasa konstruksi.Tugas pokok LPJK adalah :a) Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasakonstruksi;b) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatinan jasa konstruksi;c) Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputiklasifikasi, kwalifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;d) Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi; dane) Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase
    penilalahli dibidang jasa konstruksi.Fungsi Lembaga :a) Menetapkan kebijakan program penelitian dan pengembangan jasakonstruksi serta mendorong' penyelenggaraannya terutamakerjasama dengan perguruan tinggi serta institusi penelitian danpengembangan diseluruh Indonesia;Halaman 368 dari 575 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2018/PN.Tpg.b)Q)h)1)d)Menyelenggarakan pendidikan dan pelatinan jasa konstruksi sertamendorong pelaksanaannya pada institusi pendidikan dan pelatihanlainnya;Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase