Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungakarangtanggal 30 Januari 2013 Nomor : 02/Pid.Tpk/2013/PN.TK sejak tanggal 30Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang tanggal 25 Februari 2013 Nomor : 02/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013;4.

delapanribu sembilan ratus lima puluh rupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupSi.Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Tipikor

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 15/TIPIKOR/2018/PT.BDGtanggal 20 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Juni 2018Nomor 13/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg yang dimintakan bandingtersebut; Menetapkan agar lamanya Terdakwa dalam tahanan

seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enambelas rupiah) dan telah disita serta diperhitungkan untuk menutupikerugian keuangan Negara tersebut;Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah Agung berpendapatterdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasil/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon KasasilI/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon danmembatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 15/TIPIKOR

Tahun2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Hal. 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 2838 K/Pid.Sus/2018MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /TerdakwaGEORGE GUNAWAN, B.Sc., S.H. tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBONtersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 15/TIPIKOR

PANITERA PENGADILAN TINGGI/Tipikor SAYED MAHFUD, SHBANDA ACEHH.SAID SALEM, SH.MH2.Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 19 April 2010, oleh kamiAL JAMAN SUTOPO, SH.MH Wakil Katua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagaiKetua Majelis, H.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang, sejak tanggal 3052014 s/d. tanggal 2862014 ; 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang, sejak 2962014 s/d. tanggal 2782014 ; 4. Perpanjangan (1) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejaktanggal 2882014 s/d. tanggal 2692014 ; 5. Perpanjangan (2) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejaktanggal 2792014 s/d. tanggal 26102014 ; 6.

Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal10102014 s/d. tanggal 8112014 ; Halaman 1 putusan No : 43/Pid.SusTPK/2014/PT.Smg.7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 9112014 s/d. tanggal 7Terdakwa selama di persidangan didampingi Penasihat Hukum,yaitu : AHMAD RAHARUJO, SH. dan HERI MULYONO, SH.

Pasal 64 ayat (1)Membaca, Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa terhadapdakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenangmengadili perkara ini karena merupakan ranah Hukum AdministrasiNegara dan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara,dakwaan Penuntut Umum error in persona, dakwaan tidak cermat dankabur (obscure libeli) ; 22222222 nnn nnn nnnMembaca putusan Sela Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03Juli 2014 Nomor : 58/

Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 26 Oktober 2018 No. 241/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKI, sejaktanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi DKI Jakarta tanggal 12 November 2018 No.258/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKI, sejak tanggal 25 November 2018sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;9.

,Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telahmengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pid.Sus TPK/2018/PN.Jkt.Pst.tanggal 25 Oktober 2018, dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa padatanggal 30 Oktober 2018;Memori Banding tanggal 1 Nopember 2018 dari Jaksa Penuntut Umumyang diterima Panitera Muda TIPIKOR Pengadilan Negeri Jakarta Pusatpada tanggal 1 Nopember

2018 dan salinan memori banding tersebut telahdiberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwapada tanggal 9 Nopember 2018;Kontra Memori banding, tanggal 19 Nopember 2018 yang diterimaPanitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19Hal.43 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus TPK/2019/PT.DKINopember 2019 dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telahdiberitahukan/diserahkan dengan resmi kepada Jaksa Penuntut Umumpada tanggal 23 Nopember 2019;Vil.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dandengan caracara serta syaratsyarat yang telah ditentukan oleh Undangundang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnyaPenuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 1Nopember 2018 dan diterima oleh Panitera Muda Tipikor

,M.H., Hakim Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing masingsebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi DKI Jakarta Nomor : 02/Pid.Sus TPK/2019/PT.DKI tanggal, 7Januari 2019 ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 31 Januari 2019 olehKetua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, sertadibantu

LINA j =22424cccnee ee cecee ensTempat Lahir : Bandung ; Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun/2 Mei 1961 ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Baru RT.002/RW.OO1.Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, KotalKupang ; Agama : Katholik ; Pekerjaan : PNS Kantor Agama Kabupaten Kupang ; Terdakwa ditahan oleh : Penuntut Umum di Rutan sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25Januari 2014 ;Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kupangdari tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2014 ;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang dari tanggal 19 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 19 April2014 ;Perpanjangan tahap pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 20 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 ;Perpanjangan .....Perpanjangan tahap Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi

Kupang sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 ;Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat(1) KUHAP sejak tanggal 16 Juni 2014 s/d tanggal 15 Juli 2014 ;e Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengantanggal 14 September 2014 ; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1.

PUTUSANNomor : 11 /PID.SUS.K/2013/PTMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yangmemeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam peradilan tingkatbanding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : KUMPUL SIMAMORATempat lahir : Dolok SanggulUmur/Tgl. Lahir : 45 Tahun / 24 Agustus 1967Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal Jl.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMedan, sejak tanggal 01 September 2012 s/d tanggal 30 September 2012 ;4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 02 Oktober 2012 ;5. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26September 2012 s/d tanggal 25 Oktober 2012;halaman 1dari 68 hal, putusanNomor : 11/PID.SUS.K/2013/PTMDN.6.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMedan, sejak tanggal 26 Oktober 2012 s/d tanggal 24 Desember 2012 ;7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan (I), sejak tanggal 25 Desember 2012 s/d tanggal 23 Januari 2013 ;8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan (II), sejak tanggal 24 Januari 2013 s/d tanggal 22 Pebruari 2013 ;9.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan, sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 18 Mei 2013 ;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;Telah membaca :1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa kedepanpersidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Pelaku usaha untuk Tahap I,II, Ul, IV dan V Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten HumbangHasundutan, bersamasama dengan Ir.

NARDIMAN,halaman 74dari 68 hal, putusanNomor : 11/PID.SUS.K/2013/PTMDN.SH.MH. dan ROSMALINA SITORUS, SH., MH., masingmasing Hakim Karir dan HakimAd Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai HakimHakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Maret 2013Nomor : 103/Pen.Pid.Sus.K/2013/PTMDN. untuk memeriksa dan mengadili perkara inipada peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh No: 24 /Pid.Sus / TPK / 2013 / PNBNA, tanggal 22 Oktober 2013, yang dimintakanbanding tersebut ;Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;4.

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PADA PUTUSANPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH SEBAGAI JUDEX FACTI,MERUPAKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP(ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD).Hal. 66 dari 75 hal. Put.

No. 82 K/Pid.Sus/2015Bahwa, dalam putusan Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh Nomor:44/PIDTIPIKOR/2013/PTBNA, tanggal 4 April 2014, pada pertimbanganhukum halaman 78 oleh Judex Facti seolaholah telahmempertimbangkan seluruh keberatankeberatan penasihat hukumTerdakwa dalam memori bandingnya.Bahwa, padahal kalau diteliti secara seksama, pertimbangan putusanPengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh tersebut, nyatanyata samasekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan keberatan penasihat

SehinggaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh berpendapatpertimbangan maupun penerapan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamasudah tepat dan benar, bahwa Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukanKorupsi.Hal. 69 dari 75 hal. Put.

,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Arman Surya Putra, S.H.,M.H., Panitera Penggantidan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua Majelis :ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, SH.,M.Hum., ttd./Dr.Salman Luthan, S.H.,M.H.ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.

Selanjutnya IRDA mengarahkanagar Pemohon melaporakan kasus ini kepada Unit Tipikor Polres Alor.Sehingga pada bulan Mei 2019 Pemohon melaporkan kasus ini kepadaTermohon, dan oleh karena terlampau lama, maka Pemohon padapertengahan bulan September 2019 melakukan Laporan susulan kepadaTermohon. (Bukti terlampir).. Pada pertengahan bulan November Pemohon mendapat telfon dari KetuaTim Auditor Irda Kab. Alor, bahwa sudah ada Rekomendasi Bupati untuksegera mengaudit kasus Beras Raskin di Desa Tude..

Berdasarkan informasi sebagaimana pada poin 7 diatas maka Pemohonmempertanyakan kasus ini kepada pihak IRDA, namun dari pihak IRDAmenjelaskan bahwa hasil Audit dari Tim Auditor akan kami serahkan kepadaUnit Tipikor Polres Alor, karena yang berwewenang menghitung kerugian itukami (IRDA).

Polres Alor sejak tahun 2017;Bahwa Laporan dari masyarakat Desa Tude masuk ke Polres Alor sekitarpertengahan tahun 2019 namun mengenai tanggal dan bulan saksi tidakingat;Bahwa yang melapor tindak pidana korupsi Kepala Desa Tude adalah ArisAntonius Well dan sekitar 6 (orang) perwakilan masyarakat Desa Tude danlaporan tersebut disampaikan secara lisan dan tertulis dan pada saat laporantersebut diterima langsung diteruskan ke bagian tipikor Polres Alor;Bahwa pada saat itu laporan lisan belum dibuat

A1 dan az2 di terima oleh salah satu Pelapor,sedangkan a3 dititip di peranu motor baranusa untuk diserahkan ke PolsekPantar Barat;Bahwa Tim Penyelidik sudah memastikan bahwa SP2HP tersebut diterimaoleh yang dituju karena ada tanda terima maupun buku ekspedisi;Bahwa kesimpulan dari hasil gelar perkara tersebut yaitu karena tidakditemukannya kerugian Negara lagi dan tidak memenuhi unsur tipikor makaditetapbkan penghentian penyelidikan sehingga laporan tersebut tidak bisadilanjutkan ke tahap penyidikan

Selanjutnya IRDA mengarahkan agar Pemohonmelaporakan kasus ini kepada Unit Tipikor Polres Alor. Sehingga pada bulanMei 2019 Pemohon melaporkan kasus ini kepada Termohon, dan oleh karenaterlampau lama, maka Pemohon pada pertengahan bulan September 2019melakukan Laporan susulan kepada Termohon.

KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadappermohonan dari:RUMAITY, Tempat lahir Aceh Besar/tanggal 3 April 1951, Jenis kelaminPerempuan, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus RumahTangga, Agama Islam, alamat Desa Lam Ara Kecamatan BandaRaya Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut Pemohon ;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A/PHI/TIPIKOR

ini sebesar Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam riburupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telahdiberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Maret 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2019, diajukan permohonankasasi pada tanggal 28 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari AktaPernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/7/Pdt/Kasasi/2019/PN Mdn. yangdibuat oleh Panitera Muda Khusus Tipikor

Jika hal ini terjadi maka bukan lagi menjadiranah hukum perdata melainkan sudah menjadi ranah hukum pidana yaitu tindakpidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (UndangUndang Tipikor).

Pengembalian kerugiankeuangan negara juga telah diatur dalam Pasal 18 UndangUndang Tipikor yaitumelalui penghukuman pembayaran uang pengganti sebesar uang yang didapatmelalui korupsi disertai perampasan barang bergerak maupun tidak bergerakmilik dari terpidana korupsi;Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat padatanggal 8 Nopember 2011 diadakan rapat antara Para Penggugat dan Tergugat dimanaTergugat menyatakan tidak sanggup menyediakan bus untuk kegiatan City SanitationSummit karena

Perbendaharaan Negara yangmenyatakan Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukansebelum barang dan/atau jasa diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum Majelis Hakim berpendapattelah ada perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukanPara Penggugat bersamasama dengan Tergugat yang berakibat pada timbulnyakerugian Negara, sehingga pengembalian kerugian negara bukan lagi ditempuh dengangugatan perdata melainkan melalui ranah hukum pidana sebagaimana diatur UndangUndang Tipikor

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;oO. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRPengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca :1.

Tipikor H.YUSDIRMAN YUSUF, S.H.,M.Hmasingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada haridan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh MajelisHakim tersebut dibantu oleh M. F. EVA J.S, S.H Panitera Pengganti padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,1. K.A. SYUKRI, S.H., M.H MULYANTO, S.H., M.H2. H. YUSDIRMAN YUSUF, S.H.

MunaProvinsi Sulawesi TenggaraAgama : IslamPekerjaan : Petani/Mantan Kepala Desa Lamanu Tahun 20132018Pendidikan : MAN sederajat (Tamat);Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh : Penyidik, tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan; Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKendari, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 24 Juli 2020; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 25 Juli 2020 sampai dengan

tanggal 22 September 2020; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22Oktober 2020;Terdakwa LA WAWE Bin LA NGGARI didampingi oleh Penasihat Hukumnya, LAODE GAZALI RAJA ALI, SH, ASWAN ASKUN, SH dan YUSRAN MANGGALO, SHAdvokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum RAJA ALI & Rekan yang beralamat diGriya Annova Permai Blok C Nomor 1, Kelurahan Lasalepa, Kecamatan Lasalepa,Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tanggal 18 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tentang Penentuan Hari Sidang;.

Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa LA WAWE Bin LANGGARI;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa;Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor :Register Perkara: PDS01/P.3.13/Ft.1/06/2020 yang dibacakan pada tanggal 8September 2020 yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Terdakwa LA WAWE Bin LA NGGARI telah mengajukan pembelaan atau pledoisecara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkanputusan hukuman yang seringanringannya kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa danTerdakwa tersebut, maka Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yangberpendapat tetap sesuai dengan tuntutannya;Menimbang, bahwa terdakwa LA WAWE Bin LA NGGARI diajukan ke depanpersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor

kasasi pada tanggal 18 Mei 2015, serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh, padatanggal 20 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta denganalasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caramenurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formaldapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pemohon kasasi sangat keberatan atas putusan PengadilanTinggi/Tipikor

Rp. 50.000,PANGGIAN 00... seteetteteeeee Rp. 100.000,BiQVG.PN BP isscssssisicscvseraacemnnenecanee Rp. 5.000,Redaksi Mette teeta Rp. 5.000,MCCA ollie etetetetteeeeee Rp. 6.000,JOMUAN, sicscveceses covcaveciesss Rp.196.000,(seratu sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Rika Widia Sari (Pemohon).BandaAceh, Oktober 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs.

PANITERAPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004Halaman 20 dari 19 HalamanPutusanNomor 74PDT2018 PT Mks

undangundang di seluruh wilayah Negaraditerapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan MahkamahKonstitusi No. 114/PUUX/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasakecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244 UndangUndang No. 8Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, makaMahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusanbebas;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Majelis Pengadilan Tipikor

Bandung pada Pengadilan NegeriBandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya diuraikan di atasdalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruanyaitu telah menjatuhkan putusan yang secara harfiah mengandung pembebasandari segala dakwaan (Vnjspraak), namun secara materiil seharusnyamerupakan pembebasan yang tidak murni sifatnya (nietzuivere vrisjpraak)bahkan seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung padaPengadilan Negeri Bandung melakukan pemidanaan terhadap

Terdakwa.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada PengadilanNegeri Bandung yang telah menjatuhkan putusan Nomor 109/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2015 dalam memeriksa dan mengadili perkaratersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.Bahwa Pengadilan Tipikor Bandung pada Pengadilan Negeri Bandungtelan salah menafsirkan sebutan/unsur delik dalam surat dakwaan ternyatadiperluas dengan salah

Adapun kesalahanpenerapan hukum pembuktian tersebut sebagai berikut:Kekeliruan yaitu. tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimanamestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. yang dilakukanoleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada Pengadilan NegeriBandung tersebut terlihat nvata pada halhal sebagai berikut:1.Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandungpada Pengadilan Negeri Bandung "setiap orang" sebenarnya sama dengankata "barang siapa" di dalam KUHP yaitu samasama

penyelesaian pengadaan barang / jasakepada PA /KPA;6) Menyerahkan hasil pekerjaan termasuk anggaran dan hambatanpelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA;7) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyiapan anggaran danhambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan;8) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanpengadaan barang / jasa;9) Mengusulkan perubahan paket pekerjaan atau perubahan jadwalkegiatan pengadaan kepada PA / KPA.Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Jumlah 511.369.692,00 5 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat, khususnya terhadap pelaku tindak pidana Korupsi.Bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai dampakyang menjerakan (special deterent effect) sehingga padaakhirnya dapat menangkal pelaku tindak pidana lain untukberbuat, akan tetapi putusan pidana yang telah dijatuhkan olehMajelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidakmempunyai dampak yang menjerakan

No2137 K/PID.SUS/2014142kami hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh belumlah memenuhi rasa keadilan sertatidak akan membuat jera mereka Terdakwa dan belumlahmenjadi daya tangkal bagi pelaku lainnya, padahal perbuatanyang dilakukan oleh mereka Terdakwa membawa akibat dandampak yang cukup luas bagi masyarakat Kabupaten AcehTamiang, khususnya Kota Kuala Simpang dalam kegiatanpembangunan Site Pile Tebing Sungai Tamiang TahunAnggaran 2009 padahal dalam delik pidana nilai

Misran Suryadinata oleh Pengadilan Tinggi TipikorAceh, Bagaimana Hakim Majelis menilai pembuktian yang nyata didalam persidangan, yang ternyata Aktif melakukan kesalahan dapatditurunkan Hukuman dan sama dengan Terdakwa Sugiharto Amd., binMisran Suryadinata yang nyata tentang pencairan uang mengetahui sajatidak, bagaimana cara Pengadilan Tinggi Tipikor Aceh dalampenerapan Hukum terhadap Terdakwa Sugiharto, Amd., bin Alm.Misran Suryadinata tidak sebagai mana mestinya, oleh karena ituTerdakwa Sugiharto

Misran Suryadinata membuatpernyataan Kasasi di Pengadilan Negeri/Tipikor Aceh;Bahwa fakta hukum dalam pembuktian di Persidangan pada PengadilanTingkat Pertama, nyata yang aktif dalam pencairan dana (uang) adalahTerdakwa Ramlan, ST., dan Muhammad Arfan, ST., dan perubahan32,78% tersebut yang merubahnya menjadi 40% yang di 100%kan jugaadalah Terdakwa Ramlan ST, dan Muhammad Arfan, ST., Kami tidakpernah iri terhadap putusan berapapun yang diputuskan oleh HakimPengadilan Tinggi Tipikor Aceh, hanya saja

Misran Suryadinatamengetahui tentang pencairan uang setelah adanya pemeriksaan diPenyidik Polres Aceh Tamiang, jadi Kami hanya merasa penerapanhukum oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Aceh tidak sebagaimanamestinya. Untuk Item pekerjaan pengadaan dan transportasi tiang sitepile yang saya laporkan sebanyak 256 batang atau 1536 LuM,sedangkan yang dibayarkan sebanyak 363,155 batang atau 2.178,93 LuM, 1 (satu) batang tiang site pile sama dengan 6 (enam) LuM.

PUTUSANNomor : 53/PID.SUS.TPK/2016/PT MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana Tipikor pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara terdakwa:Nama Lengkap : TEGUH MARKIANTO.Tempat Lahir : Medan.Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 17 Agustus 1968.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kewarganegaran : Indonesia.Tempat Tinggal : Jalan Bunga Cempaka Pasar 3 No. 38 Lk.

,Liberty Sinaga, S.H., dan Tetty Siregar, S.H., Advokat/PenasihatHukum pada Kantor LAW OFFICE OF HANDOKO LIBERTY, yang beralamat di JI.Dewaruci No. 50 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2016,yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR Medan dengan nomorregister 547/Penk.Pid/2016/PN.Mdn ;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tersebut:Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan 359/Pen.Pid.SusTPK/2016/PTMDN tanggal 2 Desember 2016 (Reg.No.53/Pid.SusTPK/

Terdakwa Teguh Halaman 20 dari 24 Halaman PUTUSAN Nomor :53/PID.SUSTPK/20 16/PTMDNMarkianto di Rumah Tahanan Lubuk Pakam Deli Serdang untuk mempelajari berkasperkara pidana Nomor : 71/Pid.SusTPK/2016/PNMdn. tanggal 25 Oktober 2016,sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;Akta memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) No. 71/Akta.Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn tanggal 23 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani olehTavip Dwiyatmiko, SH.MH Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor