Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 21/TIPIKOR/2016/PT.BDG. tanggal 2Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Singaparna dan Terdakwa ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Mei 2016 Nomor189/Pid.Sus/TPK/ 2015/PN.Bdg

Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 September2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannyatelah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :I.Kekhilafan Hakim dalam Menyebutkan Identitas Pemohon Kasasi(Terdakwa)Di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 21/TIPIKOR

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor:21/TIPIKOR/2016/PT.BDG, tanggal 2 Agustus 2016, padapertimbangan hukum halaman 22 oleh Judex Facti seolaholah telahmempertimbangkan selurun keberatan Terdakwa dalam MemoriBanding dan Pelengkap (Memori Banding Tambahan) ;b.

Djisman Samosir, SH, MHpada halaman 109 point pertama, yang mengatakan bahwa : Bahwa kalau bicara gratifikasi, harunya berawalpenjelasan korupsi, karena sebenarnya gratifikasi itumasuk tindak pidana korupsi sebagaimana perubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 menjadi UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011, jadi bagaimanapun saksiharus menjelaskan dulu apa yang dimaksud Tipikor, secaragramatikal kata gratifikasi berasal dari Bahasa Inggrisgratification, yaitu pemberian atau membuat seseorangmenjadi senang

Nomor 102 K/Pid.Sus/2017Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 21/TIPIKOR/2016/PT.BDG.,tanggal 2 Agustus 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 189/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., tanggal 16 Mei 2016 tersebut mengenai pidana kurungan penggantidenda, sehingga berbunyi sebagai berikut;1. Menyatakan Terdakwa dr. H.

PUTUSANNomor : 02/TIPIKOR/2012/PTBdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG, yangmemeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding dalampersidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :Nama lengkap : OTONG MULYADI Bin (Alm) SATIBTempat lahir : CirebonUmur/tanggal lahir : 52 tahun/25 Januari 1959.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat tinggal

Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, dengan Penetapan Nomor64/Pen.Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. tanggal 1 Agustus 2011, sejak tanggal 01 Agustus2011 s/d 30 Agustus 2011.4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, denganPenetapan No. 64/Pen.Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg, tanggal 18 Agustus 2011 terhitungsejak tanggal 31 Agustus 2011 s/d 29 Oktober 2011.5.

Perpanjangan Penahanan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung,dengan Penetapan No. 96/Pen/Tipikor/2011/PT.Bdg, tanggal 18 Oktober 2011terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2011 s/d. tanggal 28 November 2011 ;6. Perpanjangan Penahanan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung,dengan Penetapan No. 96/Pen/Tipikor/2011/PT.Bdg, tanggal 18 Oktober 2011terhitung sejak tanggal 29 November 2011 s/d. tanggal 28 Desember 2011 ;7.

Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung, dengan Penetapan No.80/Pen/Tipikor/2011/PT.Bdg, tanggal 29 Desember 2011 terhitung sejak tanggal 20Desember 2011 s/d. tanggal 18 Januari 2012 ;8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung,dengan Penetapan No. 80/Pen/Tipikor/2011/PT.Bdg, tanggal 17 Januari 2011 terhitungsejak tanggal 19 Januari 2011 s/d. tanggal 18 Maret 2011 ;PENGADILAN TINGGI tersebut : Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 13 Desember 2011 Nomor :59/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat

perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : MUNIM bin SAHRONI;Tempat Lahir : Serang;Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/12 Desember 1986;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kampung Cempaka, RT.10/RW.02, DesaCiomas, Kecamatan Padarincang,Kabupaten Serang;Agama : Islam;Pekerjaan : Karyawan BULOG SUB DIVRE LEBAk;Terdakwa ditahan dalam perkara lain;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah).Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor:2/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan,Hal. 55 dari 79 hal. Put.

;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepadaJaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2014 dan Jaksa/PenuntutUmum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2014 sertamemori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 5 Februari 2014dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telahdiajukan

,tanggal 6 Januari 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Serang Nomor: 21/Pid.Sus/TPK/2013/PN.SRG., tanggal 16 September 2013;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa MUNIM bin SAHRONI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yangdilakukan secara bersamasama;Hal. 65 dari 79 hal. Put.

SyamsulRakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,Tid. Tid.Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.Tid.H.

Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor03/Akta.Pid/Tipikor/2016/PN.Bgl tanggal 09 November 2016 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkuluyang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk danatas nama Terpidana memohon agar Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu) Nomor 80/Pid.SusTPK/2015/PN.Bgl,

Karena secara Hukum Tata Negara Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) lebih berkompeten daripada Badan Pengawas KeuanganPembangunan (BPKP) ;Bahwa dengan demikian unsur Unsur Yang Melakukan, Yang MenyuruhMelakukan dan Yang Turut Serta Melakukan " tidak terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum ;Berdasarkan Akta Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Nomor03/Akta.Pid/Tipikor/2016/PN.Bgl tanggal 9 Nopember 2016 Lampiran (T.2)bersama ini saya sampaikan Permohonan dan alasan Pengajuan PKsebagaimana diamanatkan

Agung Mahkamah Agung yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo tingkat Judex Juris dengan alasansebagai berikut :Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jikakeadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnyaakan berupa Putusan Bebas atau Putusan Lepas dari segala TuntutanHukum atau Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadapperkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;NOVUM/KEADAAN BARU ;1) NOVUM 1 : Keputusan Pengadilan Tipikor

Hakim Agung Mahkamah AgungRepublik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Perkara JudexJuris/dulu Terdakwa/Sekarang Terpidana/Pemohon PK, fakta hukumyang Pemohon PK sampaikan diatas pada point 1 ini dapat dijadikanfakta hukum Novum yang merupakan keadaan baru menimbulkandugaan kuat Putusan Nomor 81/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl tanggal 3Mei 2016 sebagai Novum dengan mengadili sendiri PermohonanPK/dulu Terdakwa/sekarang Terpidana/Pemohon PK yang diajukanJudex Juris dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor

Hakim Agung Mahkamah AgungRepublik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Perkara JudexJuris/dulu Terdakwa/Sekarang Terpidana/Pemohon PK, fakta hukumyang Pemohon PK sampaikan di atas pada point 1 ini dapat dijadikanfakta hukum Novum yang merupakan keadaan baru menimbulkandugaan kuat Putusan Nomor 81/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl tanggal 3Mei 2016 sebagai Novum dengan mengadili sendiri Permohonan PK/duluTerdakwa/sekarang Terpidana/Pemohon PK yang diajukan Judex Jurisdengan membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribuRupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSulawesi Tengah di Palu Nomor 04/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU., tanggal 2Pebruari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:e Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa danPenuntut Umum;e Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 19 Desember2011 Nomor 69/Pid.Sus/2011/PN.Bul yang dimintakan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI

,tertanggal 19 Desember 2011 dan Keputusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 04/PIDSUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU. tertanggal 2 Pebruari 2012 Benarbenar tidakmencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa sebab faktafakta terungkap4dalam persidangan dimana keterangan para saksisaksi yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Cabang Paleleh (Terlampir dalam berkasperkara) dimana para saksisaksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernahmelihat Terdakwa menjalankan proyek pada Dinas Pertanian, Perkebunan

Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor sejak tgl. O3Februari 2014s/d 22Februari 2014, dengan Jenis Tahanan Kota.6. Majelis Hakim Tipikor Tidak ditahan ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding PadaPengadilan Tinggi Jayapura Tersebut ;Setelah membaca dan meneliti :I.

telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 10 Agustus2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 10 Agustus 2015 sesuaidengan Akta tanda terima memori banding Nomor : 12/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN Jap dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah puladiserahkan secara seksama dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwapada tanggal 31 Agustus 2015 sesuai dengan Risalaah pemberitahuan danpenyerahan memori banding Nomor : 21/Tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapuramasingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura Nomor : 23/Pen.Pid,SusTPK/2015/PT JAP tanggal 28 SeptemberHal 52 .Put No: 23/Pid.SusTPK/2015/PT JAP2015, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hariSenin , tanggal 5 Oktober 2015 oleh Ketua Majelis didampingi HakimHakimAnggota tersebut dan dibantu oleh BENYAMIN PALEPONG Panitera PenggantiPengadilan

Bengkulu; mengapaKPU Propinsi Bengkulu bersikap diskriminatif pada Penggugat ataukarena ada upaya untuk menjatuhkan Penggugalt; Bahwa terhadap persyaratan yang tidak dipenuhi Penggugat menurutKPU Propinsi Bengkulu berdasarkan ketentuan terhadap tindak pidanayang diancam 5 (lima) tahun atau lebih, tidak bisa dijadikan dasar olehKPU untuk menerapkan pasal 51 ayat (1) huruf g Undang UndangNomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Pasal5 ayat (3) tersebut, karena didalam Undang Undang Tipikor

Bahkan katakata ancamannya tidakdisebut dalam pasal 3 Undang Undang Tipikor tersebut, sedang UndangUndang Tipikor ketentuan Pasal 3 tersebut mengatur pidana minimal 1(satu) tahun dan Maksimal 20 tahun atau seumur hidup.

SehinggaUndang Undang Tipikor tersebut bisa diartikan ancamannya tahun ataubisa 2 tahun atau bisa 3 tahun dan seterusnya, karena tidak mempunyaiketentuan yang pasti sehingga ketentuan pasal 3 Undang Undang Tipikortersebut tidak mempunyai kepastian hukum untuk menjadikan dasarpertimbangan bagi KPU Propinsi Bengkulu.

Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejaktanggal 08 Desember 2015 s/d tanggal 06 Januari 2016;4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru, sejak tanggal 07 Januari 2016 s/d tanggal 06 Maret 2016 ;5 Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal07 Maret 2016 s/d tanggal 05 April 2016 ;6 Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 06April 2016 s/d tanggal 05 Mei 2016 ;7 Penahanan Hakim Tinggi/Tipikor

Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 12 April2016 s/d tanggal 11 Mei 2016;8 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d tanggal 10 Juli 2016;9 Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 11 Juli 2016 s/dtanggal 9 Agustus 2016;10 Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 10 Agustus 2016s/d tanggal 8 September 2016; Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Wan Darmayana Achmayu, SH, danKhoirul

Akbar, SH Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Wan DarmayanaAchmayu, SH & Associates beralamat di Komplek Ruko Mega Legenda Blok Al No. 32Batam Center, Batam berdasarkan Surat Kuasa Nomor 014/SKKWDA&R/Pid/XII/2015tanggal 15 Desember 2015 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: 1284/SK/Tpk/2015/PN.Pbr tanggal 16Desember 2015 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru tanggal 24 Juni 2016 Nomor 26/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan penunjukanPanitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru.Membaca Surat Dakwaan No.

terbukti MajelisHakim Pengadilan Negeri tidak cermat dan seksamamemperhatikan keterangan saksisaksi,sebagaimana yang Kesaksian terungkap di faktapersidangan bahwa Saya mengambil surat BPKB aslimobil di dealer Toyota Baubau denganmenggunakan KTP pelapor LUKMAN DJAMALUDIN yangdi mana KTP itu saya dari sepupunya LUKMANJAMALUDIN yang berdomisili di wanci KabupatenWakatobi atas perintah atau petunjuk LUKMANJAMALUDIN melalui Komunikasi Hand phone dikarenakan LUKMAN JAMALUDIN saat itu sempatburon atas kasus TIPIKOR

penyidik kejaksaan Wakatobi tidakmemiliki asset berupa mobil.Sehingga tindakanLUKMAN JAMALUDIN yang melaporkan saya dari balikjeruji besi Kejaksaaan tinggi Kendari dengantuduhan telah menggelapkan mobilnya menimbulkansuatu Fakta bahwa LUKMAN JAMALUDIN Telahmelakukan Tipu muslihat dengan berbohong dihadapan Penyidik Kejaksaan wakatobi, Penyidik dipolsek Wolio dan Di hadapan majelis HakimPengadilan Baubau dengan menutupi FaktaFaktayang sebenarnya.LUKMAN JAMALUDIN bukan hanya menipu Negara dalamkasus tipikor

Bahwa 13 orang pemegang SKT tersebutdikoordinir oleh Daniel Alias Ateng (Pengusaha) dan TerdakwaAntonius Husin (Kades Pala Pulau/Anggota Panitia IX) serta Drs.Raden Amas Sungkalang, M.M (Sekretaris bukan AnggotaPanitia IX Pengadaan Tanah) yang sekarang sudah menjadiTerpidana Kasus Tipikor Pengadaan Tanah untuk pembangunanHalaman 10 dari 17 hal. Put.

Bahwa dalil kepemilikan tanah gugatan perkara aquo oleh Penggugat tersebut didasarkan atas 13 Surat Keterangan Tanahyang fakta hukum yang sudah terbukti dan putusannya sudah mempunyaikekuatan hukum tetap (inkracht van gewis) yaitu Putusan Tipikor Nomor55/Pid.Sus/TP.

/d 31 Desember 2007, tanggal 31 Desember 2007; 38.1 (satu) Bundel copy Buku Kas Umum Periode Januari 2008s/d 31 Desember 2008, tanggal 31 Desember 2008; 39.4 (empat) buah Buku Kas Umum Pemegang Kas dari BulanMaret s/d Desember 2006; Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaralain.4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor : 27/Pid.Sus/Tipikor

No. 828 K/Pid.Sus/20147 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000, (lima riburupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan TinggiBanjarmasin Nomor : 18/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM.tanggal 20 Nopember 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut :46Menerima permintaan banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum dan PenuntutUmum ;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor 27/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 17 September2013

serta suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini, namunhal ini tidak mendapatkan perhatian yang semestinya dalarn pertimbangan Judex Fact.Akibat suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya berakibatSurat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mendapatkan pertimbangan yang semestinyadalam upaya mencari kebenaran materiel sebagaimana diharuskan hukum .Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBanjarmasin dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 18/Pid.Sus/Tipikor

Selanjutnya, Judex Facti Majelis HakimTingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banjarmasin dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 18/Pid.Sus/Tipikor/2013/PT.TPK.BJM tanggai 20 Nopember 2013 menjatuhkan pidana tambahanberupa uang pengganti sebesar Rp.767.942.893, (tujuh ratus enam puluh tujuh jutasembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), apabilaTerdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu (satu) bulan setelah

Oleh karenaJudex Facti (putusan pengadilan tipikor Pengadilan Negeri Banjarmasin yangselanjutnya diambil alih pertimbangannya oleh Hakim Banding) hanya membuatmembuat pertimbangan secara sederhana (tanpa makna hukum sama sekali dan diluarkonteks pembahasan), yaitu:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mengeluarkanuang kas daerah sebesar Rp.4.306.560.201,00(empat milyar tiga ratus enam jutaLima ratus enam puluh ribu dua ratus satu rupiah) atau setidaktidaknyaRp.3.611.490.155,00

Putusan Nomor 197 K/TUN/2017Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)Pontianak Tahun Anggaran 2012,sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa LHAI sebagai sebuah laporan yang bersifat rekomendasi, makaLHAI tersebut tidak bersifat final dan tidak mengikat karena masihmemerlukan tindak lanjut dari instansi lain (Penyidik, Jaksa/PenuntutUmum, Hakim Tipikor) dan memerlukan pembuktian lebih lanjut dalampersidangan hukum pidana yangmempunyai sifat u/timum remedium;Bahwa kaidah hukum yang demikian

Bahwa objek sengketa a quotidak menyebutkan/tidakmenetapkan status hukum pihakpihak tertentu;Bahwa yang menetapkan status hukum seseorang sebagai tersangkaadalah Penyidik (Bukan BPKP);Bahwa objek sengketa a quo hanya bersifat rekomendasi, daninformatif, yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masihmemerlukan tindak lanjut dari pihak yang meminta untukdilaksanakannya audit dalam hal ini adalah Penyidik, JPU dan MajelisHakim Tipikor;Bahwa dalam LHAI tersebut, Tergugat telah merekomendasikankepada

);Bahwa atas tindakan penyidikan tersebut, KUHAP telah memberikanupaya hukum bagi Penggugat sebagai Tersangka/Terdakwa untukmengajukan saksi atau ahli yang meringankan, dan bukti untukmenyangkal tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik;Bahwa objek sengketa a quo hanya berupa laporan yang berisiinformasiinformasi saja dan tidak bersifat final, karena informasitersebut masih memerlukan tindak lanjut dari pihak lain dalam hal iniadalah Penyidik, JPU dan Majelis Hakim Tipikor.

Bahwa Polresta Pontianak Kota yang sedang melakukanPenyelidikan/Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsiatas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa PadaSekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak TahunAnggaran 2012 telah meminta bantuan kepada Tergugat untukmelakukan audit investigasi dalam perkara Tipikor yang sedangditanganinya tersebut;Bahwa permintaan Penyidik kepada Tergugat tersebut dilakukanmelalui Surat Kepala Polresta Pontianak Kota Nomor B/489/111/2015 tanggal

Bahwa BPKP sebagai pihak yang mempunyai keahlian khusus dibidang auditing dan akunting (ahli) yang secara resmi telah dimintauntuk membantu Penyidik, maka Tergugat menindaklanjuti suratpermohonan penyidik tersebut dengan menerbitkan Surat TugasNomor ST322/PW14/5/2015 tanggal 27 April 2015 yang padapokoknya menugaskan Tim Audit untuk melakukan audit investigasidalam perkara Tipikor tersebut;c. Bahwa setelah melakukan serangkaian prosedur audit, makaHalaman 49 dari 71 Halaman.

(keduanya Terpidana berdasarkan PutusanPengadilan Tipikor Manado Perkara Nomor: 06/Pid.Sus/2013/PN.Mdo tanggal11 November 2013) pada tanggal 12 Desember 2006 atau pada tanggal 20Desember 2006 sampai dengan bulan Februari 2007 atau setidaktidaknyapada suatu waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007,bertempat di Kantor Lurah Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manadodan Kantor Notaris Syane Loho,SH. di Jalan Dr.

Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa SISCA TINNEKE DENGAH selaku pribadi bertindakbaik secara sendirisendiri maupun secara bersamasama dengan SJARIEFHIDAYATULLOH, SH, WAHYUDI bin IKA SUWITA, (keduanya Terpidanaberdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Manado Perkara Nomor: 05/Pid.Sus/2013/PN.Mdo tanggal 11 November 2013); MUHAMMAD YASIR, SE.Ak, AMBOSAPPE alias AMBO, SH.

(keduanya Terpidana berdasarkan PutusanPengadilan Tipikor Manado Perkara Nomor: 06/Pid.Sus/2013/PN.Mdo tanggal11 November 2013) pada tanggal 12 Desember 2006 atau pada tanggal 20Desember 2006 sampai dengan bulan Februari 2007 atau setidaktidaknyapada suatu waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007,bertempat di Kantor Lurah Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manadodan Kantor Notaris Syane Loho, SH. di Jalan Dr.

(Terpidana sesuai PutusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado Perkara Nomor:05/Pid.Sus/2013/PN.Mdo dan Nomor: 06/Pid.Sus/2013/PN.Mdo) merugikankeuangan negara sebesar Rp6.789.370.000, (enam miliar tujuh ratusdelapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuaiLaporan Appraisal dari PT.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung,S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,Panitera Pengganti,Hal. 61 dari 61 hal. Put. Nomor: 657 K/PID.SUS/2015

PUTUSANNomor : 30/PID.SUS.K/2012/PTMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa : Nama Lengkap : ZULFANSYAHTempat lahir : BinjaiU m u r/tanggal lahir : 49 tahun / 05 September 1962Jenis Kelamin : Laki lakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Jalan PU No. 24 Kelurahan Binjai Estate Kec.Binjai SelatanAgama : IslamPekerjaan : PNSPendidikan : SLTA1

BJM (PENGADILAN TIPIKOR)

Kecamatan' PelaihariHalaman 3 dari 48 halamanPutusan Nomor : 09/PID.SUS/2011/PT.BJM.Kabupaten Tanah Laut Kalimatan Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 2 MeiBQ gn mmm mmm wn tn te ee ie ei 6 mim a eo i wm ee eo ere ee eee PENGADILAN TINGGI tersebut ;= =e = em = TelahMeMIDACE 52 ses sees semis ses ete e Sele Se Sele eo Sete ORE RGIE ORs Scie Seite oePenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal11 Agustus 2011Nomor 09/Pen.Pid.Sus/2011/PT.BJM, tentang penunjukan MajelisHakim Tipikor

/Pid.Sus/2015/Pengadilan Tipikor padaPN.Surabaya tanggal 13 April 2015 tentang penetapan hari sidang ;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwasertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa Agung Budi Prasetyo, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan

Eka Karya Mandiri dan PT.Karya Kumala Jaya ( Kumala Group) berupa pembuatan tenda militer dan tendapengungsi ;Bahwa karena kredit yang diajukan jenis KMK, maka yang menjadi agunanutama berupa usahanya tersebut dan agunan tambahan berupa tanah diRejotangan Tulungagung dengan SHM No. 1189 dan No. 1121, yang masihmenjadi agunan di Bank BNI cabang Kediri dan dikeluarkan dengan caramelawan hukum (Putusan Pengadilan TIPIKOR Surabaya No. 84/Pid.Sus/2013tg 24 Pebruari 2014, jo Putusan Nomor. 19/Pid.sus/2014

Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Kediri sebesar Rp.3.500.000.000,atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut dan atas perbuatan saksi BambangSantoso dan saksi Iman Cahyono oleh Pengadilan Tipikor Surabaya telahdijatuhkan hukuman terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa perbuatan terdakwa Agung Budi Prasetyo yang telah menerima hartakekayaan dari saksi Bambang Santoso sejumlah lebih kurang Rp.218.600.000, (dua ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar

Tindakpidanae Bahwa uang yang ditransfer tersebut adalah komitmen fee bukan uangpinjaman, memang terdakwa sebelumnya pernah meminjam kepadaBambang Santoso tetapi pinjaman tersebut terjadi pada Tahun 2011sebelum kredit cair dan oleh terdakwa uang pinjaman telah dikembalikantetapi komitmen fee tidak dikembalikane Bahwa Bambang Santoso tidak bisa membayar kreditnya tersebutsehingga kreditnya macete Bahwa karena masalah kredit tersebut Bambang Santoso dan ImamCahyono sekarang menjalani hukumam karena oleh Tipikor

TindakpidanaBahwa uang yang ditransfer tersebut adalah komitmen fee bukan uangpinjaman, memang terdakwa sebelumnya pernah meminjam kepadaBambang Santoso tetapi pinjaman tersebut terjadi pada Tahun 2011sebelum kredit cair dan oleh terdakwa uang pinjaman telah dikembalikantetapi komitmen fee tidak dikembalikanBahwa Bambang Santoso tidak bisa membayar kreditnya di BTNtersebut sehingga kreditnya macetBahwa karena masalah kredit tersebut Bambang Santoso dan ImamCahyono sekarang menjalani hukuman, karena oleh Tipikor

Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang:Sejak tanggal 07 Mei 2018 s/d 05 Juni 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 06 Juni 2018 s/d 04 Agustus 2018;WINDARI ROCHMAWATI, S.H.Wonogiri48 tahun/ 14 Nopember 1969PerempuanIndonesia.Jalan Mataram Selatan RT.02 RW.11 KelurahanBanyuanyar Kecamatan Banjarsari, KotaSurakartaIslamPNS di Kantor Pertanahan Kota Semarang(Kasubsi Pemeliharan Data Hak Tanah danPembinaan PPAT pada Kantor Pertanahan

KotaSemarang)Sarjana (S1)Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIAPerpanjangan ke Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah sejak tanggal 05 Agustus 2018 s/d 03 September 2018;Halaman 1 putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2018/PT SMG Perpanjangan ke Il Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah sejak tanggal 04 September 2018 s/d 03 Oktober 2018;4.

Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah: Sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober2018 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampaidengan tanggal 26 Desember 2018;Dalam perkara banding Terdakwa didampingi Penasihat HukumDr. Hendrik Jehaman, S.H.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah, masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkanSurat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Tengah tanggal 1 Nopember 2018 Nomor 22/Pen.Pid.SusTPK/2018/PT SMG ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 olehKetua Majelis serta dihadiri para Hakim

SoeKabupaten Timor Tengah Selatan;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Konsultan;Pendidikan : Diploma Ill (DIll Teknik Sipil);PENAHANAN:Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan Rumah Tahanan Negara Rutan oleh : Penyidik sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12Desember 2017; Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018; Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 07Pebruari 2018; Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 31 januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor 13/PID.SUSTPK/2018/PT KPG Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padapengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 01 Mei 2018 sampai dengantanggal 30 Mei 2018; Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor

pada pengadilan TinggiKupang Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 31 Mei 2018 sampaidengan tanggal 28 Juni 2018; Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padapengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 29 Juni2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;Pada tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat HukumMERINYETA SORUH, S.H. berkantor di Jin.

Kdi Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampaidengan tanggal 4 April 2020; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara, sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan 4 Mei 2020;Terdakwa 1, ANSAR Bin ARMIN didampingi oleh para Penasihat Hukumnya,RUSDIN, SH, MH, ARIS, SH, dan AMAN ARIF, SH, sebagai Advokat, yang berkantor diKap. P. Tendean Lrg.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim, atas nama Terdakwa ANSAR Bin ARMIN, Dan kawan;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tanggal 6 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;3.

KdiMenimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim Tipikor selama prosespemeriksaan di persidangan berlangsung, Terdakwa 1 ANSAR Bin ARMIN danTerdakwa 2 M.

TOEMION, dengandemikian unsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti JurisprudensiHalaman 145 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PN.

Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasingsejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri/Tipikor Kendari pada hari Selasa, 31 Maret 2020 oleh kami, ANDRI WAHYUDI,SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, MULYONO DWI PURWANTO, Ak, SH, M.AB, CFEdan DARWIN PANJAITAN, SH, masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariRabu, 1 April 2020 oleh

Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 30/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 4 November 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Ir. GUNAWAN SUTEDJO, MM., tersebut, tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam DakwaanPrimair maupun Dakwaan Subsidair;2.

UndangUndangNomor 20 Tahun 2001, maka Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaHal. 25 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair danharus dijatuhi hukuman;Menimbang, bahwa oleh karena itu terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum danmembatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanPengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus/Tipikor

8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan UndangUndang Nomor: 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Parigi tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus/Tipikor