PUTUSANNomor 97/PID/2017/PT BNA.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : Hasanuddin Bin Abdul Kadir;Tempat lahir : Jamur Batang;Umur/Tanggal lahir : 30/1 Juli 1986;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Gampong Peunaron Baru Kecamatan SerbaJadi Kabupaten Aceh Timur;Agama : Islam

Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor BandaAceh, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;9.

Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ TipikorBanda Aceh, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 September2017;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 7 Juli 2017Nomor 97/Pen.Pid/2017/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim; Berkas perkara Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 72/Pid.B/2017/PN Lskdan suratsurat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;Setelah membaca pula Surat Dakwaan dari Kejaksaan

Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 30/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 4 November 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Ir. GUNAWAN SUTEDJO, MM., tersebut, tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam DakwaanPrimair maupun Dakwaan Subsidair;2.

UndangUndangNomor 20 Tahun 2001, maka Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaHal. 25 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair danharus dijatuhi hukuman;Menimbang, bahwa oleh karena itu terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum danmembatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanPengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus/Tipikor

8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan UndangUndang Nomor: 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Parigi tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus/Tipikor

Salinan PUTUSANNomor 23/ PDT / 2017/ PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara perkaraperdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :1. RAFASAH Binti HUSIN PAKEH, Umur 72 tahun, Warga NegaraIndonesia, Pekerjaan Tani, Tempat tinggaldidesa Jeungki Untuk selanjutnya disebutsebagai Pembanding / Semula Penggugat ;2.

,MH. sebagai Hakim Ketua, H.AMRON SODIK,SH. dan SUYADI, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda AcehNomor 23/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 13 Maret 2017, putusan tersebutdiucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum olehHakim Ketua dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Abdul Jalil PaniteraPengganti tanpa dihadiri oleh kKedua belah pihak;HakimHakim Anggota Ketua MajelisDto. Dto.H.AMRON SODIK, SH.

Bahwa pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan dendasebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dengan ketentuanapabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Negeri Lhoksukonkepada pemohon/terdakwa, penasihat hukum pemohon banding menaruhkeberatan sehingga dengan memori banding ini kepada Ketua PengadilanTinggi/ TIPIKOR Banda Aceh untuk membuka kembali Perkara dengannomor : 29/Pid.Sus/2021/PNLSK.Untuk selanjutnya

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) :Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memoribanding;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari beritaacara persidangan, salinan resmi Putusan PengadilanNegeri Lhoksukon Nomor29/Pid.Sus/2021/PN Lsk, tanggal 1 April 2021, memori banding

Empaja Utra RT.08, Kota Samarinda, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tertanggal 11 Oktober 2011 ;PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT : Telah Membaca ;1. Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diperbuat oleh KejaksaanTinggi Kalimantan Timur, No.PDS23/Fd.1/07/2011, tanggal 12 Juli 2011;2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari KepalaKejaksaan Negeri Tenggarong Nomor : B19/Q.4.12/Ft.1/09/2011, tanggal27 September 2011 ;3.

Tipikor/2011/PNSmda,tanggal 04 Oktober 2011, tentang Penentuan hari sidang pertama untukmemeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah mendengar :e Keterangan para saksi dan Terdakwa ;e PembacaanTuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut UmumNo.Reg. Perk.:PDS24/TNGGA/09/2011, tanggal 13 Desember 2011, yangpada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1. Menyatakan terdakwa H.M.

yangbermoral kepada rasa keadilan yang rasa Hakiki bagi pemohon banding danmasyarakat secara umum ;Bahwa pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sebesarRp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila dendatidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulanyang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Negeri Lhoksukon kepadapemohon/terdakwa, penasihat hukum pemohon banding menaruh keberatansehingga dengan memori banding ini kepada Ketua Pengadilan Tinggi/TIPIKOR

Banda Aceh untuk membuka kembali Perkara dengan nomor :28/Pid.Sus/2021/PNLSK.Untuk selanjutnya memberikan amar putusan sebagai berikut:3:MENGADILI :Menyatakan menerima Memori Banding yang diajukan oleh PenasihatHukum terdakwa Assyari Alias Ari;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor:28/Pid.Sus/2021/PNLSK tanggal 01 April 2021.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)

Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor sejak tgl. O3Februari 2014s/d 22Februari 2014, dengan Jenis Tahanan Kota.6. Majelis Hakim Tipikor Tidak ditahan ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding PadaPengadilan Tinggi Jayapura Tersebut ;Setelah membaca dan meneliti :I.

telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 10 Agustus2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 10 Agustus 2015 sesuaidengan Akta tanda terima memori banding Nomor : 12/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN Jap dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah puladiserahkan secara seksama dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwapada tanggal 31 Agustus 2015 sesuai dengan Risalaah pemberitahuan danpenyerahan memori banding Nomor : 21/Tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapuramasingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura Nomor : 23/Pen.Pid,SusTPK/2015/PT JAP tanggal 28 SeptemberHal 52 .Put No: 23/Pid.SusTPK/2015/PT JAP2015, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hariSenin , tanggal 5 Oktober 2015 oleh Ketua Majelis didampingi HakimHakimAnggota tersebut dan dibantu oleh BENYAMIN PALEPONG Panitera PenggantiPengadilan

perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : MUNIM bin SAHRONI;Tempat Lahir : Serang;Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/12 Desember 1986;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kampung Cempaka, RT.10/RW.02, DesaCiomas, Kecamatan Padarincang,Kabupaten Serang;Agama : Islam;Pekerjaan : Karyawan BULOG SUB DIVRE LEBAk;Terdakwa ditahan dalam perkara lain;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah).Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor:2/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan,Hal. 55 dari 79 hal. Put.

;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepadaJaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2014 dan Jaksa/PenuntutUmum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2014 sertamemori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 5 Februari 2014dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telahdiajukan

,tanggal 6 Januari 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Serang Nomor: 21/Pid.Sus/TPK/2013/PN.SRG., tanggal 16 September 2013;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa MUNIM bin SAHRONI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yangdilakukan secara bersamasama;Hal. 65 dari 79 hal. Put.

SyamsulRakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,Tid. Tid.Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.Tid.H.

PUTUSANNomor : 02/TIPIKOR/2012/PTBdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG, yangmemeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding dalampersidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :Nama lengkap : OTONG MULYADI Bin (Alm) SATIBTempat lahir : CirebonUmur/tanggal lahir : 52 tahun/25 Januari 1959.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat tinggal

Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, dengan Penetapan Nomor64/Pen.Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. tanggal 1 Agustus 2011, sejak tanggal 01 Agustus2011 s/d 30 Agustus 2011.4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, denganPenetapan No. 64/Pen.Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg, tanggal 18 Agustus 2011 terhitungsejak tanggal 31 Agustus 2011 s/d 29 Oktober 2011.5.

Perpanjangan Penahanan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung,dengan Penetapan No. 96/Pen/Tipikor/2011/PT.Bdg, tanggal 18 Oktober 2011terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2011 s/d. tanggal 28 November 2011 ;6. Perpanjangan Penahanan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung,dengan Penetapan No. 96/Pen/Tipikor/2011/PT.Bdg, tanggal 18 Oktober 2011terhitung sejak tanggal 29 November 2011 s/d. tanggal 28 Desember 2011 ;7.

Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung, dengan Penetapan No.80/Pen/Tipikor/2011/PT.Bdg, tanggal 29 Desember 2011 terhitung sejak tanggal 20Desember 2011 s/d. tanggal 18 Januari 2012 ;8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung,dengan Penetapan No. 80/Pen/Tipikor/2011/PT.Bdg, tanggal 17 Januari 2011 terhitungsejak tanggal 19 Januari 2011 s/d. tanggal 18 Maret 2011 ;PENGADILAN TINGGI tersebut : Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 13 Desember 2011 Nomor :59/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat

MARKUS PATIUNG, MP telah salahmenerapkan hukum setidaknya tidak diterapbkan sebagaimana mestinya danjuga cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan undangundang,karena ternyata Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah menguatkan putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, padahal putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut terdapatkesalahan dalam penerapan hukum dan tidak tertib dalam melaksanakanketentuan hukum acara pidana (KUHAP) ;1.

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau setidaknyamelaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena Judex Facticq Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak mempertimbangkan alasanalasan banding dari Terdakwa dan begitu pula Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya tidak mempertimbangkan pembinaan dariPenasihat Hukum Terdakwa ;Bahwa Judex Facti telah menyatakan unsurunsur dari pasal yangdidakwakan (Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999yang telah diubah dengan UndangUndang

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/PenuntutUmum.HakimHakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.ttd./H. Surachmin, SH., MH.Panitera Pengganti :ttd.

perbuatan persetubuhan tersebut setelah saksidiberi Kabar oleh pihak Polsek Metro Selatan jika Anak korban Bungadipergokioleh warga sedang bersama terdakwa dirumah kontrakannya ; Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara terdakwa dengan Anakkorban Bungaadalah sebagai seorang manager dan pemain volly yang manasaat Anak korban Bungamasih duduk di bangku SMA, terdakwa pernahHalaman 9 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Metmeminta izin kepada saksi untuk menjadikan Anak korban Bungasebagalpemain pada Tim Voly Tipikor

korbanBungaadalah berpacaran kemudian terdakwa dan Anak korban Bungadi bawake Polsek Metro Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut ; Bahwa terdakwa pernah memberikan Anak korban Bungasebuah kalungemas 22 karat, dan cicin emas dan terdakwa juga membantu Anak korbanHalaman 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN MetBungasaat mendaftar kuliah di STO Darmawacana Metro berikut biayakontrakannya ; Bahwa terdakwa kenal dengan Anak korban Bungakarena Anak korbanBungamerupakan anggota tim voly LSM LPI Tipikor

korbanHalaman 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN MetBungaadalah berpacaran kemudian terdakwa dan Anak korban Bungadi bawake Polsek Metro Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut ; Bahwa terdakwa pernah memberikan Anak korban Bungasebuah kalungemas 22 karat, dan cicin emas dan terdakwa juga membantu Anak korbanBungasaat mendaftar kuliah di STO Darmawacana Metro berikut biayakontrakannya ; Bahwa terdakwa kenal dengan Anak korban Bungakarena Anak korbanBungamerupakan anggota tim voly LSM LPI Tipikor

hubungan terdakwa dan Anak korban Bungaadalah berpacarankemudian terdakwa dan Anak korban Bungadi bawa ke Polsek Metro Selatanuntuk dimintai keterangan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa terdakwa pernah memberikan Anak korbanBungasebuah kalung emas 22 karat, dan cicin emas dan terdakwa jugamembantu Anak korban Bungasaat mendaftar kuliah di STO Darmawacana Metroberikut biaya kontrakannya ;Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan Anak korban BungakarenaAnak korban Bungamerupakan anggota tim voly LSM LPI Tipikor

sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September2 Perpanjangan Penuntut Umum sejaktanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal2 Oktober 2014; 3 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejaktanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2014; 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 2 Nopember2014 sampai dengan tanggal 31 Desember5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Pekanbaru sejak tanggal 1Januari2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015; 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru sejak tanggal 31 Januari2015 sampai dengan tanggal 1 Maret 2015; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Tumpal H.

,MH, Andriadi, SH berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di KepaniteraanHalaman dari 415 halaman Putusan Nomor 53/Pid.SusTPK/2014/PN.PBRPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 84/SK/Pid/2014 tanggal 11 September 2014; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca : 792729 222n nnn nnn nn nnn nnn nnn7 Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 53/Pid.SusTPK/2014/PN.Pbr tanggal 3 Oktober

,MH., dan Hakim Ad Hoc Tipikor RAKHMAN SILAEN,SH.,MH., masingmasing sebagai Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggall8 Pebruari 2015 oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh YARNIS, Panitera Penggantipada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan dihadiri Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa. Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,MASRUL, SH.,MH.

PENGGUGATmenguraikan riwayat kepegawaian yang perlu dibuktikankebenarannya karena masih merupakan cerita dari PENGGUGATyang belum dilengkapi atau didukung dengan buktibukti ;Bahwa dalil GUGATAN yang disampaikan PENGGUGAT dalamPosita 8 sampai dengan Posita 11 merupakan pengakuan olehPENGGUGAT yang membenarkan mengenai fakta terjadinyatindak pidana yang telah dilakukan oleh PENGGUGATsebagaimana dalam putusan perkara pidana nomor 45/Pid.sus/H/2011/PN.Tipikor.Smg yang telah diputus oleh Pengadilan Tipikor

Bahwa dalam Salinan Putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang Nomor 45/Pid.sus/H/2011/PN.Tipikor.Smg Tanggal18 Oktober 2011, telah diuraikan pertimbangan Hakim berdasarkanfakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan telah secara tegasdinyatakan dasar hukum dalam memutus perkara yaitu pada kalimatakhir sebelum amar putusan menyebutkan : Mengingat Pasal 3 joPasal 18 Undangundang RI.

Bahwa berdasarkan faktafakta yang terbukti danterurai dalam Putusan Pengadilan Tipikor danrumusan pasalpasal dan tersebut jelas bahwatindak pidana yang dilakukan oleh yangbersangkutan adalah telah memenuhikriteriatindak pidana yang diancam pidana penjara lebihdari 4 (empat) tahun, maka dalam menindaklanjutiPutusan Pengadilan tersebut terdapat alternatifpilihan yaitu pemberhentian dengan hormat ataupemberhentian tidak dengan hormat.

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan OB YEKGUGATAN telah secara cermat meneliti faktafakta yang terbukti dan terurai dalam PutusanPengadilan Tipikor yang pada akhirnyamenetapkan TERGUGAT berbukti sacara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana.

Ketua Majelis Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatuntuk perpanjangan penahanan sejak tanggal 22 Maret 2017 sampaidengan tanggal 20 April 2017;. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan 19 Juni 2017 ;. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKlJakarta sejak tanggal20 Juni 2017 sampai dengan 19 Juli 2017 ;.

Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi DKI Jakarta tanggal 18 Juli 2017 No. 206/Pen.Pid/TPK/2017, sejaktanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal O07 Agustus 2017 No.218/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampaidengan tanggal 15 Oktober 2017;10.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejaktanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan

3 ayat (1) UU Tipikor sudah masukke perbuatan, jadi jika dikaitkan dengan pasal 55 ayat (1) keleKUHP, maka pasal 55 ayat (1) kele KUHP nyaharusterpenuhi;Bahwa, pasal 3 ayat (1) UU Tipikor penyelahgunaan wewenangkarena jabatan, tidak perlu dicaricari dan dibuktikan karenamenyalahgunakan wewenang itu adalah perbuatan melawanhukum, dan masalah perbuatan melawan hukum bisadisubsidairkan ;Bahwa, pasal 3 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) keleKUHP sudah terbukti salam perkara yang lainnya, apakah

diajuga bisa dikenakan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat(1) kele KUHP ?

, menurut pendapat saksi kalau pasal 2 ayat (1)UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) kele KUHP bisa disubsiderkandengan pasal 3 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) keleKUHP, tapi kalau pasal 3 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1)kele KUHP tidak bisa disubsiderkan ke pasal 2 ayat (1) UUTipikor jo pasal 55 ayat (1) kele KUHP ;Bahwa, jika sipat melawan hukum tidak terbukti di pasal 3 ayat(1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) kele KUHP, tapi terbuktinyadi pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat

, menurut pendapat saksi karena dipasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) kele KUHPmelawan hukumnya itu terhadap apa dulu dan harus dibuktikan,tapi kalau di pasal 3 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1)ke1le KUHP jelas penyalahgunaan wewenang ;Bahwa, untuk pasal 55 ayat (1) kele KUHP tidak kenal ituapakah harus bertemu ?

Pihak yang membujuk melakukan perbuatanBahwa, jika turut sertanya terpisah dimana yang 2 orangterbukti dipasal 3 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) keleKUHP, apakah yang 1 orang lagi itu harus sama dipasal 3 ayat(1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) kele KUHP juga ?

/Pid.Sus/2015/Pengadilan Tipikor padaPN.Surabaya tanggal 13 April 2015 tentang penetapan hari sidang ;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwasertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa Agung Budi Prasetyo, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan

Eka Karya Mandiri dan PT.Karya Kumala Jaya ( Kumala Group) berupa pembuatan tenda militer dan tendapengungsi ;Bahwa karena kredit yang diajukan jenis KMK, maka yang menjadi agunanutama berupa usahanya tersebut dan agunan tambahan berupa tanah diRejotangan Tulungagung dengan SHM No. 1189 dan No. 1121, yang masihmenjadi agunan di Bank BNI cabang Kediri dan dikeluarkan dengan caramelawan hukum (Putusan Pengadilan TIPIKOR Surabaya No. 84/Pid.Sus/2013tg 24 Pebruari 2014, jo Putusan Nomor. 19/Pid.sus/2014

Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Kediri sebesar Rp.3.500.000.000,atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut dan atas perbuatan saksi BambangSantoso dan saksi Iman Cahyono oleh Pengadilan Tipikor Surabaya telahdijatuhkan hukuman terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa perbuatan terdakwa Agung Budi Prasetyo yang telah menerima hartakekayaan dari saksi Bambang Santoso sejumlah lebih kurang Rp.218.600.000, (dua ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar

Tindakpidanae Bahwa uang yang ditransfer tersebut adalah komitmen fee bukan uangpinjaman, memang terdakwa sebelumnya pernah meminjam kepadaBambang Santoso tetapi pinjaman tersebut terjadi pada Tahun 2011sebelum kredit cair dan oleh terdakwa uang pinjaman telah dikembalikantetapi komitmen fee tidak dikembalikane Bahwa Bambang Santoso tidak bisa membayar kreditnya tersebutsehingga kreditnya macete Bahwa karena masalah kredit tersebut Bambang Santoso dan ImamCahyono sekarang menjalani hukumam karena oleh Tipikor

TindakpidanaBahwa uang yang ditransfer tersebut adalah komitmen fee bukan uangpinjaman, memang terdakwa sebelumnya pernah meminjam kepadaBambang Santoso tetapi pinjaman tersebut terjadi pada Tahun 2011sebelum kredit cair dan oleh terdakwa uang pinjaman telah dikembalikantetapi komitmen fee tidak dikembalikanBahwa Bambang Santoso tidak bisa membayar kreditnya di BTNtersebut sehingga kreditnya macetBahwa karena masalah kredit tersebut Bambang Santoso dan ImamCahyono sekarang menjalani hukuman, karena oleh Tipikor

Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang:Sejak tanggal 07 Mei 2018 s/d 05 Juni 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 06 Juni 2018 s/d 04 Agustus 2018;WINDARI ROCHMAWATI, S.H.Wonogiri48 tahun/ 14 Nopember 1969PerempuanIndonesia.Jalan Mataram Selatan RT.02 RW.11 KelurahanBanyuanyar Kecamatan Banjarsari, KotaSurakartaIslamPNS di Kantor Pertanahan Kota Semarang(Kasubsi Pemeliharan Data Hak Tanah danPembinaan PPAT pada Kantor Pertanahan

KotaSemarang)Sarjana (S1)Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIAPerpanjangan ke Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah sejak tanggal 05 Agustus 2018 s/d 03 September 2018;Halaman 1 putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2018/PT SMG Perpanjangan ke Il Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah sejak tanggal 04 September 2018 s/d 03 Oktober 2018;4.

Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah: Sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober2018 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampaidengan tanggal 26 Desember 2018;Dalam perkara banding Terdakwa didampingi Penasihat HukumDr. Hendrik Jehaman, S.H.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah, masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkanSurat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Tengah tanggal 1 Nopember 2018 Nomor 22/Pen.Pid.SusTPK/2018/PT SMG ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 olehKetua Majelis serta dihadiri para Hakim

Raden Amas Sungkalang, M.M (Sekretaris bukanAnggota Panitia IX Pengadaan Tanah) yang sekarang sudahmenjadi Terpidana Kasus Tipikor Pengadaan Tanah untukpembangunan rumah dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Huluyang dilakukan secara melawan hukum menyebabkandibayarkannya sejumlah uang sebagai ganti rugi tanah yangHalaman 10 dari 17 hal. Put.

Bahwa dalil kepemilikan tanah gugatan perkara a quo oleh Penggugattersebut didasarkan atas 13 Surat Keterangan Tanah yang fakta hukumyang sudah terbukti dan putusannya sudah mempunyai kekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde) yaitu Putusan Tipikor Nomor 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PNPTK adalah untuk memanipulasi data kepemilikan danpenguasaan tanah yang sebenarnya atas tanah seluas 21 Ha dalam alashak berupa Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut yang telah dibuat dandicantumkan bahwa ke 13 orang

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/HI JambiPertama, tanggal 10 Agustus 2017, No. : 270/Pen.Pid/2017/PN.Jmb, sejaktanggal 15 Agustus 2017 s/d tanggal 13 September 2017;Halaman 14. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/H JambiKedua, tanggal 08 September 2017, No. : 270/Pen.Pid/2017/PN.Jmb, sejaktanggal 14 September 2017 s/d tanggal 13 Oktober 2017;5.

Tipikor/2015/PN.PTK tanggal 8 Desember 2015 denganmengajukan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;1.

Tipikor/2015/PN.PTKtanggal 8 Desember 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dan menyetujuinya karenadalam pertimbangannya telah diuraikan secara tepat dan benar menuruthukum dan oleh karena itu pertimbanganpertimbangan hukum tersebut diambilalin oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pontianak dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding demikianjuga alasanalasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa