Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;4. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak9 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2016;5. Perpanjangan KeI Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabayasejak tanggal 7 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016;6.

Perpanjangan Kell Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi SurabayaHalaman 1 dari 115 Perkara Nomor 37/PID.SUSTPK/2016/PT SBYsejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengantanggal 5 Mei 2016 ;8.

Memori Banding tertanggal 8 Juni 2016 yang diajukan oleh PenasihatHukum Terdakwa, diterima di Bagian Umum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Juni 2016 Nomor :W14U/7609/HK.07/06/2016 ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor :52/Pid.Sus.TPK.Bdg/2016/PN.Sby jo Nomor : 208/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sbytanggal 06 April 2016 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayadan

selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan denganseksama kepada Terdakwa pada tangga 02 Mei 2016.Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebutJaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding.Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telahmengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor : 53/Pid.Sus.TPK.Bdg/2016/PN.Sby jo Nomor : 208/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sbytanggal 06 April 2016 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayadan selanjutnya

permintaan banding tersebut telah diberitahukan denganseksama kepada jaksa penuntut umum pada tanggal 02 Mei 2016.Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebutTerdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 08 juni 2016 yang diterimadi Kepaniteran Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiSurabaya pada tanggal 08 juni 2016.Halaman 56 dari 115 Perkara Nomor 37/PID.SUSTPK/2016/PT SBYMenimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh terdakwa dan

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

PUTUSANNomor : 1409 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : AMIRUDDIN, ST Bin PATUNRENGI,Tempat lahir : Kabupaten Soppeng;Umur/ tanggal lahir : 55 tahun/ 31 Desember 1952;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Toddopuli V Setapak 10 Nomor : 33Perumnas Makassar,Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Syamsul Rakan Chaniago,S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/PenuntutUmum.22HakimHakim Anggota ; Ketua;ttd/Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum., ttd/Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M..,ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

P UTUS ANNomor :108/Pid.B/2016/ PNBnaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Klas IA/PHI/TIPIKOR Banda Aceh yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama lengkap :MUTTAGQIN Bin IBRAHIM;Tempat lahir :Desa Kandang Aceh Besar;Umur/tanggal lahir :23 tahun/ 23Maret 1993;Jenis kelamin :Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal :Desa Kandang Kecamatan Darul ImarahKabupatenAceh

hitam dengannomor kartu 085277033560 dan nomor imei 353486041615232:e 1 (satu) unit Tab merk Advan TE3 warna putin nomor imei359868050025045/ 35968050325049;e 1 (satu) kotak Tab merk Advan TE3 warna putih nomor imei359868050025045/ 35968050325049;Dikembalikan kepada saksi Wanti Shelvi Maulizar Binti Di Hasyim.e Membebankankepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Klas IA/PHI/TIPIKOR

Hakim Tinggi Tipikor danANDI SURYA NUSA , S.H., MSi. Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasingHakim Anggota yang di tunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan TinggiPontianak berdasarkan = Surat penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor.6/PID.SUSTPK/2019/PT.PTK tanggal 22 April 2019, putusan tersebutdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal23 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dan didamping! para Hakim Anggota sertadibantu.

ditahan oleh:Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 April2012;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2012 sampaidengan tanggal 11 Mei 2012;Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22Mei 2012;Hakim Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengantanggal 07 juni 2012;Perpanjangan penahana oleh Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal08 Juni 2012 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2012;Perpanjanga penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/tipikor

BandaAceh tahap I sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 05September 2012;Perpanjanga penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/tipikor BandaAceh tahap II sejak tanggal 06 September 2012 sampai dengan tanggal05 Oktober 2012;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca1.

di Mahkamah Konstitusi tentang sifat melawanhukum materiil yang dianut oleh undangundang Tipikor yaitu UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.

UndangUndang Tipikor diMahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas telah diputuskan, sertasetelah melalui proses konsultasi yang panjang, maka Penggugat/PemohonKasasi mulai awal tahun anggaran 2009 mencairkan tunjangan perumahan.Penangguhan tunjangan perumahan tersebut juga dipengaruhi oleh banyaknyarekomendasi maupun pendapat BPK yang terlalu prematur (mendahuluiputusan pengadilan) dan kadangkadang pendapat dan rekomendasi BPKtersebut memiliki kekuatan eksekutorial melebihi putusan pengadilan

Bahwa sesuai azas bahwa undangundang tidak berlakusurut, maka menurut hemat kami Pengadilan Tipikor tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini karena tempus delicti tindak pidanakorupsi yang didakwakan terjadi sebelum Pengadilan Tipikor dibentuk, olehkarena itu dakwaan jaksa harus dinyatakan tidak dapat diterima;.

Dalil eksepsi yang menyatakan penangananperkara tipikor ini diberlakukan surut, menurut Penuntut Umum azas nonretroactive hanya mengikat untuk aturan materiel/substansial akan tetapi tidakberlaku bagi hukum formil/ajektif (Undang Undang Tindak Pidana Korupsi)sehingga suatu institusi yang baru dibentuk dapat menangani perkara yangterjadi sebelum institusi tersebut lahir.

Hal tersebut sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor.1334 K/Pid/2005 yang menyatakanPengadilan TIPIKOR berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh KPKyang tempus delictinya terjadi sebelum berlakunya Undang Undang KPK;.

Penahanan pelimpahan tahap II Penuntut Umumsejak tanggal 14 Nopember 2013 sidtanggal 3 Desember 2013 ;re Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pad a PengadilanNegeri Klas A Knusus Bandungtanggal 18 Nopember 2013 Nomor : 131 / Pen.Pid.Sus /TPK 2013 PN.Bag. sejaktanggal18 November 2013 sid tanggal17 Desember 2013 ;8.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Januari 2014 Nomor :6 Pen Tipikor 2014! PT.Bdg sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sid tanggal 17 Maret2014;10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal Maret 2014 Nomor :6 /Pen Tipikor, 2014 PT.Bdg sejak tanggal 18 Maret 2014 sid tanggal16 April 2014 ;Terdakwa di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Ir.

. & IRIANTO SIMANJUNTAK, SH. kesemuanya Advokat DANPenasehat Hukum pad a LAW FIRM LUHUT SIMANJUNTAK & PARTNER, yang beralamat diJalan Senopati No. 10 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 29 Nopember 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung tanggal 29 Nopember 2013 Nomor : 405 Isk/Pid 2013 PN.Bdg, perkara Nomor : 121 / Pid.Sus TPK 12013 PN.Bag ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebutTelah membaca surat

melanggar hukum yang dilakukan Penggugatjuga dinilai melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:15/PRT/M/2010, Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana AlokasiKhusus Bidang Infrastruktur, tanggal 1 November 2010 Lampiran 4Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Sanitasi Lingkungan BerbasisMasyarakat (SLBM);Bahwa Penggugat kemudian menjalani hukuman dalam kedudukansebagai Tersangka dan Terdakwa dan kasusnya disidangkan diHalaman 19 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.16.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Artinya, penerbitan surat keputusan objek sengketatata usaha negara tersebut dilakukan Tergugat pada saatPutusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas1 A Ambon belum memperoleh kekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsdezaak) karena masih dalam tenggangwaktu pikirpikir untuk menempuh upaya hukum lanjutan,baik banding, kasasi hingga peninjauan kembali.

Secarayuridis administratif, Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon baru berkekuatan hukum tetaptepat pada 3 Mei 2020 karena senyatanya Penggugat tidakmenempuh upaya hukum lanjutan baik banding, kasasi,maupun peninjauan kembali.Aspek Substansi, yakni Surat Keputusan Bupati KepulauanHalaman 23 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.Aru yang menjadi objek sengketa tata usaha negara a quotelah bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang mengatur tentang materi dan syaratsyarat

bukan Pasal 87ayat (4) huruf d UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 247 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil.Bahwa berdasarkan uraian diatas maka secara substansipenerbitan objek sengketa oleh Tergugat dengan menetapkan sanksipemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat yang padapokoknya adalah dikarenakan Penggugat telah dinyatakan melakukantindak pidana korupsi oleh Pengadilan Tipikor

Struktural di Lingkungan KementrianKesehatan tanggal 1 April tahun 2010 bersamasama dengan Devi Sarah (dilakukanpenuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi antara bulanJanuari 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010bertempat di Kantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) SumberDaya Kesehatan PPSDM Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia atausetidaktidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR

Struktural di Lingkungan KementrianKesehatan tanggal 1 April tahun 2010 bersamasama dengan Devi Sarah (dilakukanpenuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi antara bulan16Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010bertempat di Kantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) SumberDaya Kesehatan PPSDM Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia atausetidaktidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masingmasing sebagaiHakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor:30/PID/TPK/2014/ PT.DKI tanggal 9 Juni 2014 ditunjuk menjadi Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU ,TANGGAL 16 JULI 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingipara Hakim Anggota tersebut dan J U I T A, SH sebagai Panitera

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

: Pasuruan;Umut / tgl.lahir : 42 tahun / 03 Maret 1973;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Kalimantang Gang 5 Nomor 16 RT.O1/RW. 11 Kelurahan Trajeng KecamatanPanggungrejo Kota Pasuruan;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS pada Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Pemerintah Kota Pasuruan;Pendidikan : SMK (tamat);Terdakwa ditahan oleh:Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;Penuntut Umum sejak 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16Nopember 2015;Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 9Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak 9Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2016;Perpanjangan Ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejaktanggal 7 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016;Perpanjangan KeII Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejakHalaman 1 dari 115 Perkara Nomor 37/PID.SUSTPK/2016/PT SBYtanggal 7 Maret 2016 sampai

tertanggal 8 Juni 2016 yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa, diterima di Bagian Umum Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Juni 2016 Nomor : W14U/7609/HK.07/06/2016 ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor :52/Pid.Sus.TPK.Bdg/2016/PN.Sby jo Nomor : 208/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SbyHalaman 55 dari 115 Perkara Nomor 37/PID.SUSTPK/2016/PT SBYtanggal 06 April 2016 di Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Surabayadan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan denganseksama kepada Terdakwa pada tangga 02 Mei 2016.Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebutJaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding.Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telahmengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor : 53/Pid.Sus.TPK.Bdg/2016/PN.Sby jo Nomor : 208/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sbytanggal 06 April 2016 di Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan Negeri Surabayadan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan denganseksama kepada jaksa penuntut umum pada tanggal 02 Mei 2016.Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebutTerdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 08 juni 2016 yang diterimadi Kepaniteran Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiSurabaya pada tanggal 08 juni 2016.Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh terdakwa dan Jaksa Penuntut umum

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Perkara:PDS06/MANOKIFt.1/11/2021 pada hari Kamis tanggal 29November 2021, yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1. Menyatakan Terdakwa Pdt. ROBERTS JEREMIA NANDOTRAY;S.Th.

Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya, Jaksa Penuntut Umumperkara dalam perkara a quo di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) Manokwari telah secara arif dan bijaksana menyatakan PemohonBanding (dahulu Terdakwa Pdt.Roberts Jeremia Nandotray, S.Th) tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimanaDakwaan Primair, dan oleh karena itu Membebaskan Terdakwa dari DakwaanPrimair tersebut;2.

, tidak memiliki Kekuatan hukum mengikat.Menimbang, pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang keberadaan pasal 2dan pasal 3 UU RI Tipikor tersebut, menurut pandangan Vidya Prahassacitta,pengajar ilmu hokum pada Univ.

Bina Nusantara dalam sebuah acara diskusiMembongkar Putusan MK tentang pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor di Jakarta.

Bahwasecara historis ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor ditujukan kepadasubyek yang merupakan seorang pegawai negeri atau pejabat public yang memilikikekuasaan meskipun dalam UU Tipikor dan perubahannya tidak secara tegasmenyatakan demikian, hal ini juga sebagaimana diungkapkan oleh Oemar Senoadjisaat menjadi wakil pemerintah dalam pembahasan bersama DPR RI yangmenyatakan bahwa ketentuan pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU RI no 31 tahun 1971harus ditujukan kepada Pegawai negeri sipil

Penahanan Hakim Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014;6. Perpanjang Ketua Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan 11 November 2014 ;7.

seatmnaenmabenieinnaieheTerdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkanSurat Perintah/Penetapan penahanan oleh: 020 2 nono1.2.Penyidik sejak Tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan 14 Maret 2016:;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2016 sampaidengan 23 April 2016; 22+ 22222 noe nnn nnn nn one nnn =Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 24 April2016 sampai dengan 23 Mei 2016; Penuntut Umum 4 Mei 2016 sampai dengan 23 Mei 2016;Majelis Hakim Tipikor

, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan 17JuniBerdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Tipikor Pengadilan NegeriDenpasar, Terdakwa sejak Tanggal 15 Juni 2016 tidak dilakukanPSTN TSATGT mm mmm mmm nner nenaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bali tersebut; Membaca berkas perkara Nomor: 17/Pid.SusTPK/2016/PN.Dps. dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Membaca, Surat dakwaan Jaksa Penutut Umum Kejaksaan Negeri Tabanantertanggal 04 Mei 2016 No.