Ditemukan 9068 data
81 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 454 K/Pdt.SusPHI/2015Pasal 163 ayat (2), perusahaan tutup akibat mengalami kerugian terusmenerus selama dua tahun Vide Pasal 164 ayat (1), Vide Pasal 164 ayat(4), perusahaan pailit (Vide Pasal 165), pekerja/ouruh memasuki masapensiun Vide Pasal 167 ayat (1), pekerja/ouruh mangkir selama lima hariberturutturut Vide Pasal 168 ayat (1).
Terbanding/Tergugat I : PT RABOBANK
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakata
Terbanding/Tergugat III : Otoritas Jasa Keuangan Surakarta
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
105 — 46
debiturlebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:1. bila tatelahmelepaskanhakistimewanyauntukmenuntutbarangbarang debitor lebih dahulu disita dan dijual;2. bilaia telah mengikatkan dirinvya bersamasama dengan debitorutamasecaratanggungmenanggung dalam hal itu, akibatakibatperikatannyadebitur menurutasasasas yangditetapkan untuk utangutang tanggung menanggung;3. jika debitor dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanyamengenai dirinya sendiri secara pribadi;4. jika debitor berada dalam keadaan pailit
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Tergugat:
Direktur Korporasi dan Syariah pada PT. Bank DKI
Turut Tergugat:
GAMAL WAHIDIN, S.H., Notaris PPAT
276 — 83
perpanjangan di bulan Februari 2016;Bahwa dalam Bisnis pengelola khusus bila bermasalahdi atas 90 hariakan masuk ke group pengelola asset khusus, dialog waskes satu kaliuntuk mencari solusi masalah kendala pembayaran, penyebabterjadinya penurunan omzet;Bahwa PT Hardys melakukan pembayaran di luar profile, maka pihakBank harus melihat usaha nasabah;Pembayaran di Bank lain, yang diambil pinjaman Bank DKI, padahaldalam perjanjian pinjaman untuk modal kerja;Bahwa Bank DKI tidak pernah mengancam untuk membuat pailit
39 — 44
Oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit ;(ii). Meminta penundaan pembayaran hutanghutangnya (surseancevan betaling) ; (iii). Meninggal dunia (bagi Debitur perorangan) ; (iv).Tidak membayar bunga pada waktu yang ditentukan atau lalai / tidakmemenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Mega UKM atauperjanjian lainnya dengan Bank ; (v). Dinyatakan lalai / wanprestasiatau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian lainnyadengan kreditur / pihak ketiga lainnya ; (vi).
711 — 344
Cikotok tanpapemberitahuan tertulis kepada TURUT TERMOHON; b) Apabilapara Pihak Lainnya (maksudnya salah satu Pihak dari PihakPertama (PEMOHON) atau Pihak Kedua (TURUTTERMOHON)) gagal memenuhi kewajiban atau melakukanwanprestasi sebagaimana yang diatur dalam PERJANJIAN selama14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal surat peringatanketiga, di mana interval waktu antara surat peringatan pertama,kedua dan ketiga disepakati 30 (tiga puluh) hari kalender; dan c)Pihak Lainnya ada yang dinyatakan pailit
108 — 30
Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, danLelang Eksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikitRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)Oleh sebab itu, dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 45 butir bPermenkeu No.: 27/2016 maka telah cukup berdasar dan beralasan hukumpelaksanaan lelang atas objek lelang milik Penggugat pada tanggal 26September 2018 harus dibatalkan dikarenakan lelang yang dilaksanakan tidaksesuai dengan ketentuan Permenkeu No.: 27/2016 tentang petunjukpelaksanaan
91 — 55
hukum5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan denganpelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu besertabiayabiaya eksekusi yang telah dikeluarkan> Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016, tentang PetunjukPelaksanaan Lelang Pasal 6, Lelang Eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada: LelangEksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang EksekusiPengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit
76 — 15
harusmemperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:SKP =KPPKP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5(lima) paket pekerjaan; danUntuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.N =jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditanganipada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun11 Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
137 — 63
Hal inidapat berakibat KSP Intidana tidak dapat memenuhi kewajibannyasesuai Putusan PKPU, yang dapat berakibat KSP Intidana pailit yangakan merugikan kepentingan 120.000 (seratus dua puluh ribu) AnggotaKSP Intidana, termasuk didalamnya Para Penggugat;9.
1.Ir. Sinta Tjandra Gunawan.
2.drh.Hartono.
3.England Rhys Can, S.E., MSc.
4.Canyon Keanu Can.
Tergugat:
H. Moch. Ruddy Ferdian,
Turut Tergugat:
1.Direktur Utama PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk,
2.Kepala Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang Negara KPKLN Bogor,
3.Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kota Bogor,
153 — 27
independen yang digunakansebagaimana ditetapkan berdasarkan ketentuan PMK NOMOR27/PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANGPasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 huruf b yang berbunyi:Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a merupakanpihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkankompetensi yang dimilikinya.Nilai Limit ditetapkan oleh Penjual harus berdasarkan hasilpenilaian dari Penilai dalam hal:b.Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, danLelang Eksekusi Harta Pailit
101 — 36
Pasal 45 PMK Lelang menyebutkan :a)b)C)Lelang Noneksekusi Sukarela atas barang berupa tanah dan/ataubangunan dengan nilai limit paling sedikit Rp.1.000,000,000,00 (satumiliar rupiah);Lelang Eksekusi Pasal 6 Undangundang No. 4 Tahun 1996 Tentang HakEksekusi Fiducia dan Lelang Eksekusi Harta Pailit dengan nilai Limitpaling sedikit Rp.1.000,000,000,00 (satu miliar rupiah); atauBank Kreator akan ikut menjadi peserta pada Lelang Eksekusi Pasal 6UUHT atau Lelang Eksekusi Fiducia.9.
276 — 71
Karena dengan demikian mereka mengatakan bahwawalaupun salah satu pihak meninggal atau pailit, maka hubungan kuasatersebut tetap dapat berjalan.e Bahwa dengan adanya pencairan lebih dari limit merugikan nasabah ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, para pihakmenyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dailildalil Jawabannya, Tergugattelah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:halaman 76 dari 47 Put 83/PDT/2018/PT JMB11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21
1.TEGUH RIYANTO
2.DEDE IRWAN EFENDI
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq. Kement Keu Cq. Dirjen BEA Cukai Kanwil SumBagiTim Tipe Madya Pabean B Jambi
2.Pemerintah RI Cq. Kejagung Kejati Jambi Cq. Kejari Jambi
3.Pemerintah RI Cq. Kapolri Cq. Kapolda Jambi
74 — 28
benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukantindak pidana atau untuk mempersiapkannya;c. benda yang dipergunakan untuk menghalanghalangi penyidikantindak pidana;d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindakpidana; Putusan Praperadilan Nomor 05/Pid.Pra/2018/PN Jmb hal 78 dari 82e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindakpidana yang dilakukan;Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa benda yang beradadalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit
218 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di mana Pengadaan Armada PT.MNA berupa Pesawat Boeing 737200 menggunakanDana Kredit Avtur dan hasil Revitalisasi DanaPenanaman Modal Negara sebesar Rp75 miliar ; Bahwa berdasarkan keterangan saksi LawrenceSiburian di persidangan di bawah sumpah menyatakanbahwa TALG saat ini telah dinyatakan pailit olehPengadilan Chicago, sehingga tidak akan terjadipengembalian Security Deposit milik PT. MNA; Akibat perbuatan Terdakwa, PT.
162 — 54
BANK BNI (kondisi PT.JAPINDO KENCANA dalam pailit) kemudian pada tanggal 27 Nopember 2012saksi menebus dan melunasi hutangnya PT. JAPINDO KENCANA senilai Rp.1.689.000.000, (satu milyar enam ratus delapan pulh sembilan juta rupiah)sehingga pihak BANK BNI menyerahkan sertipikat atas nama PT. JAPINDOKENCANA dimaksud kepada saksi;Bahwa selanjutnya sehubungan saksi berniat membalik namasertipikattersebut maka saksi pun menyerahkan sertipikat itu kepada Sdri. INDRAWATIPATUH M.
Ir. Ahmad Hambali Hutasuhut SH
Tergugat:
1.KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Batam
2.PT. BPR LSE Manggala
3.Notaris / PPAT Andreas Timothy, H, MkN
4.BPN (Badan Pertanahan Nasional) Batam
5.Said Muhammad
159 — 107
atas nama Pemegang Hak Ahmad Hambali,dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor1943 dengan luas 72 m2 sebesarRp.220.000.000, (duaratus dua puluh juta rupiah) yangmana penetuan tersebutsetelah memperhatikan taksiran harga dari Kantor Jasa Penilai Publik TOTOSUHARTO & Rekan (vide bukti TI8) ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51Dalampelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan(UUHT), Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai, danLelang Eksekusi Harta Pailit
40 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pasal 32 Ayat (1), (3), (3a) dan (4) serta penjelasan Pasal 32 ayat(4) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan sebagai berikut :Pasal 32 Ayat (1), (3) dan (4)"(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurutketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, Wajib Pajakdiwakili, dalam hal :a badan oleh pengurus;b badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yangdibebani
96 — 42
Vil dan VIII, dalam perikatan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Il Rekonvensi FELICIA FRANSIANA PRAMITHA denganTergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kedudukannya hanya sebatasjaminan perseorangan/ Personal quarantee yang hanya dikenal dalam perkarakepailitan.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelisberpendapat Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi terlebihdahulu menggugat agar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi FELICIAFRANSIANA PRAMITHA harus dinyatakan pailit
1.SISKA SARI W. MAULIDHINA
2.HALIM WIJAYA
Tergugat:
RUDI HARTONO BANGUN
293 — 65
MdnBahwa sehubungan dengan pencalonan Tergugat sebagai calon KepalaDaerah Kabupaten Langkat, Tergugat memberitahukan kepadaPenggugat adapun salah satu syarat untuk mencalonkan diri sebagaicalon Kepala Daerah Kabupaten Langkat tersebut adalah tidak sedangdalam keadaan pailit dan tidak ada memiliki hutang ;Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat sangatharmonis, maka Tergugat meminta kepada Penggugat agar mencarikanpinjaman atas nama Penggugat untuk digunakan selama masakampanye atau
136 — 68
Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, danLelang Eksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikitRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);dst...Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Tergugat telah melaksanakanpenentuan nilai limit lelang melalui Penilai Independen dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) rekanan Tergugat yang dapatdipertanggungjawabkan kompetensinya.c.