Ditemukan 11433 data
186 — 77
SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) kepada tergugat untukmewakili penggugat dalam menghadap PPAT (pejabat pembuat akta tanah)yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas atas tanah, yangditandatangani penggugat adalah perjanjian kredit (PK) dan akta pemberianhak tanggungan (APHT), karena tidak ada SKMHT, olehnya tergugat tidakmempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadapobyek aquo dalam mengalihkan hak;Bahwa Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)bersifat partai
Terbanding/Penggugat : FAISAL
50 — 29
Bahwa sangat jelas Gugatan Penggugat telah bertentangan denganprinsip partai kontrak sebagai diatur dalam Pasal 1340KUHPerdata(BW )Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antarapihak yang membuatnya , dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugattelah keliru,dan perjanjian tersebut adalah dibawah tangan dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh karena itu GugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak diterima. (Niet OntvankelijkeVerklaard);B.
74 — 34
dari temanteman terdakwa tidak melakukanpengrusakan tetapi sampai saat ini juga tidak ada informasi pelakupengrusakan yang sebenarnya;Bahwa saksi DEWA BAGUS NUNGSANG pernah mendengar adaperselisihan dengan organisasi lain yaitu kejadian di Jogjatronik kuranglebih dua setengah bulan yang lalu yang pada waktu itu ada kader PDI Pdianiaya oleh segerombolan orang kemudian permasalahan di Jogjatroniktersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu Polsek Gondomnanmengenai penganiayaan tersebut;dari Partai
NELSON YOHOSUA ONDI
Tergugat:
BUPATI JAYAPURA
Intervensi:
IZAK RANDI HIKOYABI, S.E.
155 — 65
Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPRI) tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah ataucalon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislative;Pasal 36Ayat (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:a.
pernah memimpin tim;h) berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55(lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;i) tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atauanggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badanusaha yang dipimpin dinyatakan pailit;j) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikankeuangan negara atau keuangan daerah;k) tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan1) tidak sedang menjadi pengurus partai
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
DJADJANG BASUKI
153 — 130
Bahwa orang tua PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan mengolah tanahpersil a quo bermula dari adanya pergolakan politik di Indonesia tahun 1965dengan timbulnya Gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ketika itu,tidak saja dirasa cukup mengganggu dalam berkehidupan, juga menggangguuntuk melaksanakan kegiatan usaha orang tua PENGGUGAT serta sekolahanakanaknya.
Ketika itu, karena orang tua PENGGUGAT tidak sepahamdengan ideologi komunis yang berkembang pada Saat itu, sehingga kerap kalimendapat gangguan dan intimidasi dari organisasiorganisasi yang terafiliasidengan Partai Komunis Indonesia (PKI) diantaranya oleh Barisan TaniIndonesia (BTI) yang merupakan oganisasi oderbauw PKI ;Bahwa oleh karena situasi politik Indonesia tahun 1965 yang tidak menentuitu, sehingga dengan didasarkan pertimbangan untuk menjaga kelangsunganpendidikan 7 (tujuh) orang anaknya
9 — 4
No. 850/Pdt.G/2017/PA.Skgbahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tersebut bersifat partai,dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuattanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yangmembuat, sehingga telah memenuhi syarat formil.
Mohammad Ervan Ibrahim, S.kom
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
344 — 249
JKT.PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan
111 — 20
tersebut, namun sekarang saksi telah mengerti bahwaSULAIMAN akan memberikan keterangan apabila diperiksa polisidengan keterangan yang berpihak kepada siapa yang memberi uanglebih besar kepadanya;e Bahwa saksi tidak pernah mendengarrekaman pembicaraan SULAIMANdengan MUSLIM dan saksi juga tidaktahu bahwa SULAIMAN ada merekampembicaraan tersebut;Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan.4 Saksi MUHAMAD MUSLIM, SPdBahwa saksi kenal dengan terdakwa,karena saksi dan terdakwa bernaungdalam satu partai
218 — 264
Seldiberikan kepada TERGUGAT dicabut dan dialinkan kepadaPENGGUGAT;15.Bahwa dikarenakan dalam perkara aquo terdapat kepentingan Pihak laindidalamnya sehingga tidak dapat diselesaikan secaravoluntair yangdiperiksa secara ex partai maka perkara a quo harus harus diselesaikandengan cara Contentiosa, untuk itu PENGGUGAT mengajukan GugatanPencabutan dan Pengalihan Hak Asuh Anak ke domisili hukumTERGUGAT;Berdasarkan uraian dan faktafakta hukum di atas, maka PENGGUGATdengan segala kerendahan hati memohon
61 — 8
Marhaban Sekretaris.e Bahwa pada mulanya timbul pemikiran dari saksi dan anggota lainnya bahwa KetuaKIP Kota Sabang perlu diganti dengan alasan bahwa Ketua KIP tidak mampumelaksanakan tugas sebagaimana mestinya, tidak memiliki program kerja dan kalauada permasalahan dari partai atau masyarakat pemilih, Ketua KIP seringmenyerahkan permasalah tersebut kepada orang lain;Nn BWN REe Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009, anggota KIP Kota Sabangmengadakan Rapat Pleno tentang evaluasi Pemilu Legislatif
106 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
Objek sengketa selain merugikan kepentingan umum jugameresahkan Umat Islam, oleh karena Para Pendiri YARSI Kaltim/Penggugat adalah TokohTokoh Agama, Birokrat, Organisasi Islam,Akademisi, Pengusaha, Praktisi Kesehatan, Partai Politik, dan TokohPemuda, antara lain: H. Soewandi, Mantan Gubernur Kaltim; K.H. Sabranity, Mantan Ketua MUI Kaltim: dr. H. Yuslis Katin, Mantan Kakanwil Depkes Kaltim; Drs. H. Saleh Maksum, Mantan Kakanwil Depag Kaltim: H.M. Yos Soetomo, Pengusaha; H.M.
94 — 17
KotaLhokseumawe, surat tersebut menerangkan pihak orang tua gampong inginmenyelesaikan permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat.Oleh karenanya berdasarkan isinya tersebut maka alat bukti P.2 tersebutmerupakan akta di bawah tangan;Menimbang, bahwa sahnya suatu akta di bawah tangan sehinggadapat diterima sebagai alat bukti secara hukum di muka persidanganharuslah terpenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti tertulis;Menimbang, bahwa syarat formal akta di bawah tangan yaitu: 1).Bersifat partai
26 — 13
Kapuas Hulu tersebut adalah hanya sebagai mantan calonlegislatif partai Golkar tahun 2009 namun tidak terpilih, sehingga persepsi atau anggapanorang bahwa terdakwa adalah team sukses pasangan calon tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang buktiberupa : Uang sebanyak Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000(Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukumsehingga
118 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
menjalankan putusan/penetapan yang dimaksud;Dengan demikian, pengajuan perlawanan a quo oleh Pelawan di PN Surabayaselaku Pengadilan yang menjalankan delegasi Penetapan Sita No.299/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 26 April 2007 dari PN Jakarta Selatan, telahsesuai dengan kompetensi relatif Ps. 195 (6) HIR;1.Sita Dalam Perkara No. 299/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel Telah Secara Salah DanKeliru Diletakkan Terhadap Objek Milik Pelawan;Dalam proses penyelesaian suatu perkara, pada dasarnya berlaku prinsipasas partai
56 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
kembali ke negeri Belanda, karena yangbersangkutan mengalami kalah perang ;Tanah tersebut terletak di Desa Plosoklaten, Kecamatan Plosoklaten,Kabupaten Kediri ;Bahwa sejak tahun 1954 Para Penggugat menggarap tanah tersebut denganditanami jagung, ketela pohon dan nanas sampai sekarang ini, karenakegiatan bercocok tanam tersebut merupakan mata pencaharian pokok bagiPara Penggugat ;Bahwa pada sekitar tahun 1960 sebagian warga yang bertempat tinggal diatas tanah tersebut ada yang diisukan sebagai anggota Partai
1.Slamet Haryadi,SH
2.Siti Kartinawati, SH
Terdakwa:
Feri Kurniawan alias Holgen Holgen Febly bin Saini
337 — 289
10 dari 31 HalamanBahwa terdakwa mendaftar/membuat akun facebook dan whatsap atas namaHolgen Holgen Febly tersebut karena ingin meluapkan rasa benci kepada saksiHolgen karena saksi Holgen sering mengganggu pacar terdakwa sewaktu masihsekolah di SMPN 1 Pogalan dan agar para netizen mengira kalau akun facebookHolgen Holgen Febly memang benarbenar di operasikan oleh saksi HolgenFebly Exmarior;Bahwa terdakwa juga membuat instragram dengan menggunakan nama saksiHolgen lalu menghina Bupati Trenggalek, partai
I Gusti Ngurah Wirayoga, SH.
Terdakwa:
Rahman
37 — 29
JERO JANGOL yang sebagai anggotaDPRD Propinsi Bali dari partai Gerindra dan juga ketua umum OrmasBaladika Bali, yang juga tinggal di komplek areal lokasi penangkapanterdakwa RAHMAN dan SUMIATI, yang mana pada saat penangkapanterdakwa RAHMAN dan SUMIATI, ketika Terdakwa dan teammenggeledah rumah dan kamar JRO GEDE KOMANG SWASTIKA, SH Als.JERO JANGOL jendela kamarnya terbuka dan diperkirakan JRO GEDEKOMANG SWASTIKA, SH Als.
MICHAEL D. S. PONGSITANAN, SH.
Terdakwa:
SUTIKNO Alias BAPAK FAJA Bin SUMIHARJO.
199 — 147
kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai
Sanimar, S.Pd
Tergugat:
1.Bupati Rokan Hilir
2.Panitia Pemilihan Penghulu Sintong
Intervensi:
YUSRIADI
412 — 236
YUSRIADI melanggar: Pasal 32 huruf (S) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan HilirNomor 6 Tahun 2019 yang pada pokoknya: Calon Penghulutidak boleh menjadi anggota dan pengurus partai politikpeserta pemilihan umum; Pasal 29 huruf (g) Undangundang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa disebutkan bahwa kepala desa dilarangHalaman 15 dari 81 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.PBRmenjadi pengurus partai politik dan huruf (j) dilaranguntuk ikut kampanye pemilihan Umum dan/atau pemilihankepala Daerah dan didalam
93 — 31
24.000 8 192.000122 ~Legislasi Islam VS Sekuler 18.000 8 144.000123 Luruskan Akidah Anda 15.000 8 120.000124 Musyawarah Nabi Dalam Perang 28.000 8 224.000125 Pembebasan Islam 28.000 8 224.000126 Pemuda Muslim 27.000 8 216.000127 Pengemban Dakwah Kewajiban 27.000 8 216.000 128 Perempuan Feminisme & Islam 27.000 8 216.000129 Perjanjian Internasinal 27.000 8 216.000130 Piagam Umat Islam 10.000 8 80.000131 Pengantar Ekonomi Islam 70.000 8 560.000132 PesanPesan Menggugah 28.000 8 224.000133 Politik Partai
Pengantar Ekonomi Islam 70.000 8 560.000132 PesanPesan Menggugah 28.000 8 224.000133 Politik Partai 40.000 8 320.000134 Reideologi Islam 46.000 8 368.000135 Risalah Khitbah 45.000 8 360.000136 Siroh Nabawiyah 70.000 8 560.000137 Sistem Ekonomi Islam 65.000 8 520.000138 Politik Ekonomi Islam 60.000 8 480.000139 Hukum Seputar Asuransi 5.000 8 40.000140 Spiritual Thinking 39.800 5 199.000141 Poligami Yang Tak Melukai 17.500 5 87.500142 Rahasia HalalHaram 39.000 5 195.000143 Ringkasan Shahih Muslim 229.000