Belanja Bantuan Keuangan kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan;c) Barang bukti : Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan DaftarRincian Penggunaan Anggaran Belanja (DPPA) yang diajukanTerdakwa dan Amrin Tambunan tanggal 6 Januari 2005 dantanggal 13 April 2005, serta SPM (sementara) yang dikeluarkanKabag Keuangan dan BUD telah tertulis TPAPD sebagai BelanjaBagi Hasil dan Bantuan Keuangan berupa Bantuan Keuangankepada Kecamatan/Desa Kelurahan bersamaan dengan bantuankeuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan, Partai

sehinggasetiap Kabupaten memberikan TPAPD sesuai kemampuankeuangannya. kKemampuan keuangan Daerah ditentukan jikaditetapkan dalam APBD yang dibahas antara Kepala Daerahdengan DPRD, sehingga di beberapa daerah TPAPD tidaksemua memberikan dan tidak serentak;Barang bukti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan DaftarRincian Penggunaan Anggaran Belanja (DPPA) yang diajukan2)Terdakwa dan Amrin tanggal 6 Januari 2005 dan tanggal 13April 2005, bahwa TPAPD diajukan bersamaan denganbantuan keuangan kepada partai

Barang bukti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), danDaftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja (DPPA) yangdiajukan Terdakwa dan Armin tanggal 6 Januari 2005 dantanggal 13 April 2005, bahwa TPAPD diajukan bersamaandengan bantuan keuangan kepada partai politik, organisasisosial, keagamaan, dll. Fakta ini menunjukkan danmembuktikan bahwa TPAPD bukanlah Belanja Pegawaitetapi termasuk dalam Belanja Bagi Hasil dan BantuanKeuangan;k.

Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai Politik.c. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusan.d. Surat Keterangan Domisili.e. Surat Kepengurusan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RI.f.

fotokopi Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera UtaraNomor 15/K/2012 & Nomor 188.44/755/KPTS/2012 tentangPersetujuan Terhadap rancangan Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;1 (satu) bendel fotokopi Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang III 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel fotokopi Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai

Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai Politik.c. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusan.d. Surat Keterangan Domisili.e. Surat Kepengurusan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RI.f. Surat Keterangan Terdaftar.g. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 03/PFP/III/013 tanggal 14Maret 2013 perihal Pertanggung Jawab Dana Hibah TahunAnggaran 2013.Dokumen Yayasan Sosial Prestasi Lanjut Usia Sumatera Utaraterdiri dari:Hal. 110 dari 225 hal. Put.

fotokopi Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera UtaraNomor 15/K/2012 & Nomor 188.44/755/KPTS/2012 tentangPersetujuan Terhadap rancangan Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;1 (satu) bendel fotokopi Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang Ill 20112012 tanggal 15 Desember20111 (satu) bendel fotokopi Pemandangan Umum Anggota DewanAtas Nama Fraksi Partai

No. 2341 K/Pid.Sus/201671.72.1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 010/YPFP/IX/012 tanggal 12September 2012 perihal Mohon Bantuan Hibah dan Bansos UntukKegiatan Yayasan Pelestarian Fakta Perjuangan Kemerdekaan RITahun Anggaran 2012.Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai Politik.Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusan.Surat Keterangan Domisili.Surat Kepengurusan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RI.Surat Keterangan Terdaftar.1 (satu) bundel fotokopi

kasbon di kantor DPRDInhu dan ada yang tidak mengetahuinya;Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam pembahasan mengenaianggaran karena yang ikut adalah pimpinan yudikatif daneksekutif dan saksi tidak mengetahuinya;Bahwa saksi di DPRD Inhu sebagai Ketua Komisi Golkar yangjumlahnya Golkar Plus yang anggotanya 12Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Ketua Komisi GolkarPlus tidak pernah secara khusus membahas kasbon tetapisecara pribadi sebagai Ketua hanya menampung mengenaikeluhan anggota dewan dan dari partai

Inhu APBD Tahun 2005 s/de Bahwa jabatan saksi pada waktu itu adalah Anggota DPRDdari partai Persatuan PersatuanDaerah ) ; 22 ooo nnn nnn nnn nnn enn nn nnn nnn nnn nee e naee Bahwa Tugas Saksi sebagai Anggota DPRDadalah :1. Menampung aspirasi masyarakat sekaligusmenyampaikan aspirasi masyarakat kepadapemerintah Daerah untuk menunjang ataumengejar lajunya Pembangunan~ dan152152Perekonomian masyarakat di KabupatenIndragiri Hulu; 2.

tidak mengetahui adanya kasbon di KantorDPRD Inhu ;Bahwa saksi tidak tahu adanya dilakukannya rapat resmi yangmembicarakan masalahBahwa saksi sebagai Ketua Pimpinan tidak mengetahuimengenai adanya kasbon di kantor DPRDBahwa saksi tidak mengetahui terkaitnya masalah kasbonterhadap saksi Yuridis;Bahwa yang saksi tahu yakni masalah korupsi dan saksi tidaktahu tentang para Saksi terlibat apa;Saksi SAIDINA UMAR, S.Ag., dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi adalah ututsan partai

Kecamatan Sukodono, KabupatenLumajang menganjurkan supaya Tumi alias Tuni disuruh mengajukanGugatan Ke Pengadilan Negeri Lumajang ;Bahwa berhubung pada waktuitu Tumi alias Tuni keterbatasan danaserta takut kepada Suami Tergugat I yang bernama Abu Amar sekarangtelah almarhum adalah seorang Anggota Angkatan Darat Tentara NasionalIndonesia, Tumi alias Tuni merasa ketakutan dimana pada waktu ituTentara Nasional Indonesia yang berkuasa (Negara totaliter) dan padawaktu itu Tumi alias Tuni dituduh anggota partai

simbol dalampostingan Terdakwa, selain itu dengan adanya orang yang menyukai dan tidakmenyukai postingan Terdakwa hal tersebut menunjukkan sudah terjadinyagesekan antara orang yang setuju dengan postingan tersebut berarti setujuterkait katakata yang disusun dalam kalimat dengan unsur ujaran kebenciantersebut sehingga menjadi tidak menyukai dan terprovokasi dengan postinganTerdakwa dan golongan orang yang tidak setuju dengan postingan kalimattersebut yang bisa saja merupakan golongan simpatisan dari partai

milik, sedangkan dalam pasal 378 Rv landasan yang dirumuskandidalamnya, putusan yang dilawan adalah putusan yang: merugikan kepentingan mereka : merugikan hak mereka ;Halaman 27 dari 35Putusan Nomor 159/Pdt Bth/201 PM tidak ikut sebagai pihak dalam putusan yang dilawan; A.Menimbang, bahwa Pasal 206 ayat (6) R.Bg mengenal dua jenisperlawanan terhadap putusan atau penetapan yakni Perlawanan yangdilakukan oleh pihak yang langsung terlibat dalam proses putusan ataupenetapan, yang dikenal dengan nama Partai

Syaratsyarat pemegang Polis Askum adalah harus berbadan Hukum (PT.Koperasi, Partai Politik, CV, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, DanaPensiun Pemberi Kerja), Harus ada Akta Pendirian perusahaan, Membayarpremi asuransi sesuai dengan prodruk Polis yang disepakati oleh calonpemegang Polis, Adanya perjanjian bilamana dikehandaki kedua belahpihak ; Bahwa Prosedur membayaran klaim asuransi Kumpulan kepada pemegangPolis auransi adalah sebagai berikut : Mengajukan permohonan klaim secara tertulis dari pemegang

BEBI, OB (Office Boy) yaitu SULARTO ;Bahwa jenis produk Polis ASKUM 3 Jakarta dan sebagai persyaratan yangharus dipenuhi adalah sebagai berikut :Hal.98 Putusan pidana No.123/Pid/B/2010/PN.Jkt.Pst Jenis Prodak Polis Askum Kantor Cabang Askum Jakarta 3 AJB BumiPutera 1912 adalah Asuransi Kesehatan/Asuransi Rawat Inap danPembedahan (ARIP), Asuransi Kecelakaan, Asuransi Jiwa/kematian,Asuransi Program Kesejahteraan Karyawan ; Syaratsyarat pemegang Polis Askum adalah harus berbadan Hukum (PT.Koperasi, Partai

Syaratsyarat pemegang Polis Askum adalah harus berbadan Hukum (PT.Koperasi, Partai Politik, CV, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, DanaPensiun Pemberi Kerja) ; Harus ada Akta Pendirian perusahaan. Membayar premi asuransi sesuai dengan prodrak Polis yang disepakati olehcalon pemegang Polis.

Koperasi, Partai Politik, CV, DanaPensiun Lembaga Keuangan, Dana Pensiun Pemberi Kerja). Harus ada Akta Pendirian perusahaan. Membayar premi asuransi sesuai dengan prodrak Polisyang disepakati oleh calon pemegang Polis. Adannya perjanjian bilamana dikehandaki kedua belah pihak.Prosedur membayaran klaim asuransi Kumpulan kepadapemegang Polis asuransi adalah sebagai berikut :a.

Syaratsyarat pemegang Polis Askum adalah harus berbadan Hukum(PT.Koperasi, Partai Politik, CV, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, DanaPensiun Pemberi Kerja) ;Harus ada Akta Pendirian perusahaan ;Membayar premi asuransi sesuai dengan produk Polis yangdisepakati oleh calon pemegang Polis ;Adannya perjanjian bilamana dikehandaki kedua belah pihak ;Menurut saksi Prosedur pembayaran klaim asuransi Kumpulankepada pemegang Polis asuransi adalah sebagai berikut :a.

KALIGIS;1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas namaPROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Partai);1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yangbertuliskan ibu Evie USD900,00 Rp (USD 40);1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas namaOC/KALIGIS MR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time19:25 WIB tanggal 01 Juli dengan Nomor Seat 8H;1 (satu) lembar asli kartu nama dari OCK & Associates Advocates& Legal Consultants atas nama ARYANI NOVITASARI, S.E.

KALIGIS;c. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof.Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.

KALIGIS;1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof.Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Partai);1 (satu) buah amplop putin merk Anchor Envelopes yangbertuliskan ibu Evie USD 900 Rp.

KALIGIS;e. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas namaPROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.

KALIGIS;1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof.Dr. O.C. Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai);1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yangbertuliskan ibu Evie USD 900 Rp. (USD 40);1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas namaOC/KALIGIS MR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time19:25 WIB tanggal 1 Juli dengan No. Seat 8H;Hal. 327 dari 394 hal.

Nomor 67 PK/Pid.Sus/201796.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.Cakung Juli 2010 Rp14.375.000 ;1 (satu) bundel BK633/2010 Honor keamanan Rp4.847.000.pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Prov. DKI Jakartaterhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan ModalDaerah pada PD.

Cecep sejumlah sebelas juta rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal O6 April 2011 untukkeperluan pertemuan dengan LSM sejumlah satu juta rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 20 April 2011 untukkeperluan biaya rapat dengan partai Demokrat sejumlah dua juta limaratus ribu rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 21 April 2011 untukkeperluan Pak Dirut untuk golf dengan relasi sejumlah dua juta rupiah;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 26 April 2011 untukkeperluan

11 sejumlah sepuluh jutarupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 06 Mei 2011 untukkeperluan untuk Bapak Selamat Nurudin sejumlah lima juta rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal O07 Mei 2011 untukkeperluan entertaint Dirut dengan relasi sejumlah dua juta rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 05 Mei 2011 untukkeperluan biaya pengajian anak yatim sejumlah satu juta rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 06 Mei 2011 untukkeperluan meeting Dirut dengan partai

No. 1814 K/Pdt/2012e Dengan demikian secara materiil, isi yang tercantum dalam ABTmengikat kepada diri penandatangan.1) Syarat formil ABT.Syarat formilnya, terdiri dari :a) Berbentuk tertulis atau tulisan.b) Dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan ataudihadapan seorang pejabat umum.c) Ditandatangani oleh para pihak.d) Mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan.2) Syarat Materiil.Mengenai syarat materiil dapat dijelaskan dengan ringkas halhalberikut :a) Keterangan yang tercantum

Penggugat;Bahwa saksi kenal Tergugat sejak akhir 2015 karena sama sama aktifdiorganisasi dan di partai:Bahwa saksi tidak tahu di mana mereka tinggal setelah menikah, yangsaksi ketahui Tergugat tinggal di kos di belakang Kantor Camat Parigitepatnya di Kelurahar@i>Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal di kos bersama dengan temantemannya;Bahwa Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat di kosnya:Bahwa tidak setiap hari Tergugat menetap di kosnya, Tergugat jugabiasa menginap di tempat lain atau di kantor partai

Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ; d.

Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPara PENGGUGAT tidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdata (Sebagaimana tercantumdalam bukunya M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2004, Halaman 439)Hal 9 putusan. No.355/Pdt/2016/PT SMGsehingga gugatan Para PENGGUGAT dapat dikatakan error inpersona.2.

Partai Verzet yaitu perlawanan dari pihak lawan sendiri;Selanjutnya dijelaskan pula bahwa perlawanan merupakan suatu upayahukum yang diajukan pihak ketiga atau pihak lawan sendiri denganberdasarkan alas hak milik karena merasa dirugikan akibatnya adanyapelaksanaan putusan/dikeluarkannya Penetapan baik penetapan Sita Jaminanmaupun Penetepan Eksekusi;Bahwa selain penjelasan diatas Perlawanan juga di atur di RBG dalampasal 206 ayat (6) dan HIR dalam Pasal 195 ayat (6) yang berbunyiPerlawanan, juga yang

• Sebelah Utara : Jalan Sangkuriang
• Sebelah Timur : SMK 1 dan SMK 2 Sangkuriang
• Sebelah Selatan : SMK 1 dan SMK 2 Sangkuriang
• Sebelah Barat : Kantor Partai

/li>

Sebelah Utara : Jalan Sangkuriang

Sebelah Timur : SMK 1 dan SMK 2 Sangkuriang

Sebelah Selatan : SMK 1 dan SMK 2 Sangkuriang

Sebelah Barat : Kantor Partai

Tindakan tersebutbertentangan dengan prinsip partai kontrak pada Pasal 1340 KUHPerdata;e Bahwa berdasarkan kutipan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 45K/Sip/1954 tanggal 9 Mei 1956 menyatakan sebagai berikut:Jika gugatanseorang A dengan seorang B, agar suatu jual beli antara B dan C dibatalkantidak dapat diterima, oleh karena C tidak pula digugat.

Mochammad Kholil bin Abdul Latif dan terdakwa 2.Fathul Munir;e Bahwa selain diberitahu oleh Kepala Desa Sumberagung bermama Sugianto,saksi juga diberitahu perihal unjuk kebenaran tersebut oleh isteri saksi bernamaRias Judikari Drastika,SH. serta temanteman Partai Golkar, karena saksi selakuKetua Parta Golkar;Bahwa menurut informasi yang diberikan kepada saksi, di dalam unjuk kebenarantersebut oleh para terdakwa dalam orasinya melontarkan katakata sangat jorokyang tak pantas disampaikan di depan umum

Agama;Hal. 13 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk Bahwa Tergugat siap menyerahkan mahar tetapi sertifikat belum adahanya berupa SPPT yang ada sehingga Tergugat mengusahakan untukmenyelesaikannya; Bahwa Tergugat menolak tuntutan mutah dari Penggugat sejumlah Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) karena setelah Tergugat menjadianggota dewan, ada beban dan hutang yang terbebani seperti di Bank BPDsebesar Rp 400.000.000, (empat ratus juta rupiah), dan sebagian lagi gajiTergugat disetor ke partai

., menerangkan : Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi mengertidihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun 2004 sampaidengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi Ill DPRD Kota Bontang dariFraksi Partai Golkar; Bahwa pengusulan aspirasi dari masyarakat kami melakukan reses danreses tersebut diserahkan kepada Pemkot Bontang melalui KetuaDPRD; Bahwa saksi dikomisi C Ketua Komisi saat itu. Sdr.

Bahwa dengan memperhatikan point 3 pada bagian latar belakang dapatdisimpulkan bahwa Penggugat bergerak dibanyak bidangkemasyarakatan seperti lingkungan, hutan, serta semua aset negara,bahkan apabila kita mau mengintrodusir lebih jauh peraturan Perundangundangan Indonesia maka aset negara sebagaimana disebutkanPenggugat meliputi juga partai politik, lembaga penjamin simpanan,gedung dan bangunan milik pemerintah, minyak, tanah, puitangnegara,dll;9.