Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Tanah
Register : 20-09-2016 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 506/Pdt.G/2011/PN Mdn
Tanggal 17 Januari 2013 — - AMRICK (PENGGUGAT) - ABDUL JALIL (TERGUGAT I) - SYAMSUL BAHRI (TERGUGAT II) - Dra. Hj. MAISARAH (ERGUGAT III) - HASAN (TERGUGAT IV) - NURHASANAH (TERGUGAT V) - HJ. NUR AMINAH (TERGUGAT VI)
77 — 22
  • Dengan demikian maka terlihat dengan jelas bahwaPenggugat juga merupakan bagian dari mereka yang berusahamemiliki tanah masyarakat dengan caracara illegal namunterlihat sepertinya legal, berupa gugatan rekayasa diPengadilan, seakanakan sebagai orang yang berhak, laluterjadi perdamaian dengan melakukan penekanan harga gantirugi dan sebagainya.
Pengadilan DILMIL I 05 PONTIANAK
Register : 14-04-2011 — Putus : 22-06-2011 — Upload : 19-08-2011
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 26-K/PM.I-05/AD/IV/2011
Tanggal 22 Juni 2011 —
32 — 19
  • dapat merusak generasi muda,menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan danketertiban.Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis SabuHal 29 dari 33 Hal Putusan Nomor : 26K/PM.1 05/AD/1V/2011MenimbangMenimbangMenimbangsabu tersebut pada bulan Desember 2010, dimana padasaat itu Panglima TNI sedang berupaya untukmemberantas penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNIdengan mengeluarkan ST Nomor : ST / 398 /2009 tanggal22 Juli 2009, hal ini menunjukkan ketidak pedulianTerdakwa terhadap petunjuk dan penekanan
Pengadilan PN BANGKINANG Pidana Umum Penganiayaan
Register : 23-06-2016 — Putus : 23-09-2016 — Upload : 31-12-2016
Putusan PN BANGKINANG Nomor 344/Pid.B/2016/PN Bkn
Tanggal 23 September 2016 — KEPLER NAINGGOLAN Als PAK DAVID Bin TAUADA NAINGGOLAN (Alm).
53 — 20
  • Kaku mayat pada sendisendi kecil dan sendisendibesar belum lengkap.Lebam mayat terdapat pada punggung dan pinggang berwarna ungu, hilangpada penekanan.7. Mayat adalah seorang lakilaki, ras mongoloid,berumur empat puluh satu tahu empat bulan, kulitberwarna sawo matang, gizi baik, panjang tubuhseratus lima puluh tiga sentimeter, zakar di sunat.8.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Umum
Register : 18-12-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 1174/Pid.B/2018/PN Rap
Tanggal 5 Maret 2019 — Penuntut Umum:
FRENGKY MANURUNG, SH
Terdakwa:
Manesar Sihombing
117 — 23
  • saksisaksi, keterangan terdakwa, bukti surat dihubungkandengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, selanjutnyaMajelis Hakim akan menguji dan menilainya apakah telah cukup membuktikandakwaan Jaksa/Penuntut Umum semula yang secara mutatis mutandis akanmenjadi fakta hukum (rechts feiten) terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rangkaian dakwaanpenuntut umum yang tertuju terhadap terdakwa diatas, maka secara substantifyuridis yang menjadi fokus (penekanan
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus
Register : 03-05-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Srh
Tanggal 7 Juli 2021 — Penuntut Umum:
HERMOKO FEBRIYANTO, SH
Terdakwa:
INDRA DHARMA ALIAS ACONG ALIAS SUN GO KONG
147 — 100
  • Untuk itu, penekanan unsurbarang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yangtepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama Indra Dharma alias Acong alias Sun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1202 B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA;
71 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkanpemeriksaan dalam kasus Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak diperoleh penekanan biayaproduksi (= peningkatan laba baik laba bruto maupun labaneto).Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapatkeberadaan IP dan keberadaan transaksi pengalihan hak untukmenggunakan IP.Dari uraian tersebut dapat disampaikan bahwa :1. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak memiliki kKebebasan untuk menentukan kepada siapabarang hasil produksinya dijual.
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-06-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
ANDI HAKIM P. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
IRPAN Alias IPAN
23 — 15
  • Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orangyang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa(error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaanHalaman 17 dari 34 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN SrhAd.btersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan seorang
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 18-09-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 13-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 167/PDT/2017/PT PBR
Tanggal 16 Nopember 2017 — Pembanding/Tergugat V : DONNY PETRUS SITUMEANG Diwakili Oleh : Remot Sidauruk, SH
Pembanding/Tergugat III : TUMIAR SIAGIAN Diwakili Oleh : Remot Sidauruk, SH
Pembanding/Tergugat I : HADI SANTOSO Diwakili Oleh : Remot Sidauruk, SH
Pembanding/Tergugat IV : JUSTINA SITOHANG Diwakili Oleh : Remot Sidauruk, SH
Terbanding/Penggugat : SELSIUS SAPUTRA, SH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : KEPALA KELURAHAN BUKIT TIMAH
Turut Terbanding/Tergugat VI : MARIANI
Turut Terbanding/Tergugat II : JONI RANGKUTI
Turut Terbanding/Tergugat IX : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA DUMAI
Turut Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KECAMATAN DUMAI SELATA
95 — 33
  • dibawah ancaman dan tekanan...dst...dst...dst....Bahwa dalil gugatan angka 12 tersebut adalah dalil prematur karena tidakada satu pun proses pidana yang menyatakan benar adanya tindakanpengancaman/penekanan tersebut.
Pengadilan PN TOBELO Pidana Umum Pencurian
Putus : 06-04-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN TOBELO Nomor 8/Pid.B/2017/PN Tob
Tanggal 6 April 2017 — - Mahmud Habib Alias Kaka; - Ferdianto Ae Alias Fedi; - Falen Maudul Alias Alen.
94 — 36
  • Unsur barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang ataumanusia sebagai subyek hukum yang menjadi Para Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuanPasal 1 angka 15 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, jadi orang disiniadalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukanperobuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalamunsur ini adalah kehadiran Para Terdakwa atau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 19-09-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 867 K/PID/2017
Tanggal 19 September 2017 — RESKIADI
69 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisikdengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanandari Penyidik maupun pihak luar. (M. Yahya Harahap, SH., Pembahasandan Permasalahan Penerapan KUHAP/Penyidikan dan Penuntutan,halaman 136);Selain itu juga para saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikanketerangan secara bersamaan sebagai saksi dan sebagai Tersangka,sehingga pada dasarnya hakhaknya sebagai Tersangka melekat padadirinya.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-08-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN Plk
Tanggal 19 September 2017 — SUPRIADI Als UPING Bin RINGKAI
32 — 5
  • Golongan bukan tanaman;Selanjutnya akan dipertimbangkan unsur demi unsur sebagai berikut :Ad.1. unsur Setiap Orang :Bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Setiap Orang adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalamketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindakpidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikandalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1247/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http:/Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).5.
    Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum
Register : 28-06-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 403/Pid.B/2021/PN Blb
Tanggal 10 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SANDY SEPTI MURHANTA, SH
Terdakwa:
1.AA KURNIAWAN Als OONG BIN RUSLAN
2.AWANG SUMPENA Als BEGENG Bin AMAS SYAMSUDI
3.NANDAR KUSNANDAR Als BEJO Bin NANA
104 — 15
  • Lebam mayat terdapatpada pada punggung dan pinggang, berwama merah keunguan tidakhilang pada penekanan.. Mayat adalah seorang lakilaki, bangsa Indonesia ras Mongoloidberumur tiga puluh tiga tahun, kulit sawo matang, status gizi baik,panjang tubuh seratus lima puluh lima sentimeter, berat tubuh tidakditimbang, zakar disunat;.
    Lebam mayat terdapatpada pada punggung dan pinggang, berwama merah keunguan tidakhilang pada penekanan.7. Mayat adalah seorang lakilaki, bangsa Indonesia ras Mongoloidberumur tiga puluh tiga tahun, kulit Sawo matang, status gizi baik,panjang tubuh seratus lima puluh lima sentimeter, berat tubuh tidakditimbang, zakar disunat;8. Identifikasi khusus :a.
    Lebam mayatterdapat pada pada punggung dan pinggang, berwama merahkeunguan tidak hilang pada penekanan.. Mayat adalah seorang lakilaki, bangsa Indonesia ras Mongoloidberumur tiga puluh tiga tahun, kulit sawo matang, status gizi baik,panjang tubuh seratus lima puluh lima sentimeter, berat tubuh tidakditimbang, zakar disunat;. Identifikasi knusus:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Juni 2016 — PT HARI SAWIT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
52 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahuntuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000dan diubah terakhir
    Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndangPengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 19-10-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 399/ Pid.Sus/2015/ PN.TBT
Tanggal 19 Oktober 2015 — SUHERMAN EKO PRAYITNO Alias EKO
24 — 5
  • Yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan
Pengadilan PA WATES Perdata Agama
Register : 22-02-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PA WATES Nomor 155/Pdt.G/2018/PA.Wt
Tanggal 5 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 6
  • darisuaminya.Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas Point 7, yang benar adalahdikarenakan tidak ada inisiatif dari PEMOHON selaku Kepala Rumahtangga kemudian TERMOHON berkomunikasi dengan PEMOHON secarabaikbaik untuk membuat kesepakatan secara tertulis dalam rangka menujukeluarga yang Harmonis bahagia dunia dan akherat, akhirnya TERMOHONmengajukan 43 poin dan PEMOHON mengajukan 10 poin dan kedua belahpihak sepakat dari 53 poin tersebut mana yang tidak setuju atau tidak cocoktidak akan dilaksanakan dan tidak ada penekanan
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Khusus Perikanan
Putus : 21-03-2016 — Upload : 03-05-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.TBT
Tanggal 21 Maret 2016 — ARON PANGARIBUAN Alias PANGRIB.
41 — 12
  • Yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum Perjudian
Register : 21-03-2014 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 05-10-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 42/Pid.B/2014/PN Mkd
Tanggal 5 Mei 2014 — NURODIN Alias NURDIN Bin M. YASIR, DKK
38 — 7
  • Unsur Barangsiapa :Halaman 25 dari 35 putusan nomor 42/Pid.B/2014/PN MkdMenimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran para terdakwa
Pengadilan PN BOGOR Pidana Khusus
Register : 21-01-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bgr
Tanggal 4 Mei 2021 — Penuntut Umum:IDA RAHAYU ARIANTI, SH Terdakwa: MULYADI Alias MUL Bin SUKARNO
67 — 26
  • dilakukan oleh saksi penyidikterhadap Terdakwa untuk menandatangani Suratsurat Pernyataan,maupun Pernyataan penolakan pendampingan Penasehat hukum maupunBerita Acara yang dibuat oleh Penyidik;Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sekitar jam 16.00 WIB,proses pemeriksaan berlangsung selama kirakira 3 (tiga) jam;Bahwa saat pemeriksaan kondisi Terdakwa terlihat sehat dan sadar, dansaksi memastikan sekali lagi bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadapTerdakwa tidak ada bentakan maupun bentuk penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 20-08-2013 — Upload : 26-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 357 K/Pdt.Sus-HaKI/2013
Tanggal 20 Agustus 2013 — PT. KRAKATAU STEEL (Persero) Tbk. vs Ir. GOH KA THIOE
298 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak lazim dan sulit untuk dilakukan serta tidak enakdidengar;8 Bahwa dengan menyatakan merek KSSIS, merek KSI, merek KSLS, merekKSSK, merek KSSI, merek IKSJI, merek IKSTY, dan merek KSSKS milikTermohon Kasasi/Tergugat adalah merupakan satu kesatuan bunyi di dalampertimbangan hukumnya, maka Judex Facti telah salah dalam membuatpertimbangan hukum, karena merekmerek Termohon Kasasi/Tergugatdibunyikan tidak dalam satu tarikan nafas melainkan dibaca huruf per hurufdengan sedikit jeda antar huruf dan penekanan