Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 24-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 241/Pid.B/2020/PN Pgp
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
ERNI YUSNITA, S.H., M.H.
Terdakwa:
SUMARTINI Binti SUKANDI
157 — 11
  • JUNI, SE Nomor : 08/SPW/KEL.OIN/V/2019 Tanggai 09 Mei 2019 (asli);
  • 1 (satu) buah Kartu Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 0046/KTA/VII/1995 a.n. YUGO SALDIAN (asli);
  • 1 (satu) lembar Berita Acara Pengucapan Sumpah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 30 Agustus 1999 yang ditandatangani oleh YUGO SALDIAN (asli);
  • 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA a.n.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 11-05-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 3/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
1.ALBARDIN
2.NUR SLAMET, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MUNA
183 — 92
  • DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundang undangan ;Sebagai pelaksana proyek Desa;Menyjadi pengurus partai politik; dan/atauMenjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;15.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 23-03-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 22/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.HENDRI DUNAN
2.FEBRIANSYAH
Tergugat:
KEPALA DESA BUKIT INDAH
123 — 123
  • Bukan pengurus partai politik;i. Bukan anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 22/G/2021/PTUN.PLGj. Mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil;k. Berkomitmen untuk bekerjasama dengan kepala desa;l. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai perangkat desa dan memberikanpelayanan yang baik kepada masyarakat;m.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 13-02-2012 — Putus : 17-04-2012 — Upload : 30-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 09/PLW/2012/PTUN-JKT
Tanggal 17 April 2012 — Ir. Iskandar Maliki, MM;1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,2.H. Khamami, SH
77 — 35
  • Rangkaian tahapantahapantersebut dimulai dari penyusunan undangundang, peraturan pemerintah,pembentukan institusi pelaksana, legalitas partai politik, penyusunan daftar pemilihdan seterusnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-12-2013 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 593/B/PK/Pjk/2013
Tanggal 3 Desember 2013 — PT D & D PACKAGING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
46 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (ili) No. 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan, No. 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK6c, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai aktadi bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diatur dalampasal 1874 KUH Perdata,...
Pengadilan PN SAUMLAKI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 05-05-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 26/PID.B/2011/PN.SML
Tanggal 15 Agustus 2011 — NOCH BELYAKI Alias NOCH
233 — 39
  • . : LKB/O1/X/2007/Polsek, tertanggal 03 Oktober2007, yang menerangkan bahwa Saudara Nok Belyaky telah melaporkanbahwa telah hilang/tercecer 1 (satu) lembar Ijasah Sekolah MenengahPertama (SMP) asli, dan ljasah tersebut hilang pada saat pelapor sedangmengurus berkasberkas untuk Anggota Dewan Partai PDK di Saumlakipada tahun 2004); 2222222 n nnn nnn nnn n neenonn Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segalasesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggaptermuat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 04-10-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 232/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 10 Februari 2022 — Penggugat:
1.Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
2.Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI)
Tergugat:
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
481 — 370
  • Bahwa, berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 Juncties UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2002 Tentang Partai Politik, UndangUndang Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan danHalaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 232/G/2021/PTUNJKT.Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,menyebutkan
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Wakaf
Register : 02-11-2010 — Putus : 19-07-2011 — Upload : 02-05-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 3862/PDT.G/2010/PA.SBY
Tanggal 19 Juli 2011 — Penggugat Vs Tergugat
270 — 76
  • Dan saksi pernah membaca Ikrarwakaf dan kyai Hasbullah waktu itu sebagai Ketua Partai NU tahun 1950. Dankyai Hasbullah sebagai orang yang berkopetensi pembangunan diKedungsrok0. ; 7 2722 2o= no nn nnn nnn nn non nnn nnn nn nnn nnn nn neBahwa wakaf tersebut untuk Madrasah NU. Tetapi akhirnya .SMP dan SMADiponegoro sudah terpisah dengan NU dan tidak ada laporan kepada NU, tetapiuntuk SD ada laporan kepada LP.
Pengadilan PN SAWAHLUNTO Pidana Umum
Register : 04-09-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Swl
Tanggal 13 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.UNTUNG SYAH PUTRA, SH.
2.VINNA INKA MELLINA, SH
Terdakwa:
Maizuli Ardi alias Panjul
273 — 129
  • dengan masapenangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa denganperintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama6 (enam) bulan;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) helai selimut berwarna campuran merah, pink, hijau dan kuning; 2 (dua) buah spanduk yang digabung menjadi satu denganmenggunakan tali yang mana 1 (Satu) spanduk bertuliskan partai
Pengadilan PN BIREUEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-12-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN BIREUEN Nomor Nomor 285/Pid Sus/2016/PN Bir
Tanggal 24 Januari 2017 — M. YUSUF Bin ILYAS
40 — 16
  • Yusri dari Partai Aceh diLapangan Bola Kaki Geulumpang Panyong Kecamatan Jeumpa KabupatenBireuen dengan mengederai sepeda motor TVS warna hitam hitam merahtanoa Nomor Polisi depan belakang, sesampai di Desa Tingkeum ManyangKecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen, terdakwa dan saksi Lahmat BinMustafa langsung pergi kerumah saudara Pakistan (DPO) yang terletak diDesa Pante Pisang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dalamHalaman 18 dari 31 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2016/PN Birperjalanan terdakwa menanyakan
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata
Register : 03-03-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 12/Pdt.plw/2020/PN Krs
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
SUDIJONO
Tergugat:
1.Andi Ainul Arifin
2.Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
3.PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cq Pimpinan Divisi Simpan Pinjam Unit Pasar Leces
4.Galih Prakoso. S.T
5.Badan Pertanahan Nasioinal Kabupaten Probolinggo
112 — 10
  • Prinsip kontrak partai (party contract) yangdigariskan Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanyamengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalamproses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yangberperkara saja;Menimbang, bahwa dalam gugatan pelawanan dimana Pelawanmengajukan perlawanan atas dengan dalil awalnya Terlawan 1 (Andi Ainul Arifin) mendapat surat dari Pengadilan Negeri Kraksaan tertanggal 20Oktober 2014, perihal Panggilan (Aanmaning) terkait PermohonanEksekusi
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Kepegawaian
Register : 02-09-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 14-03-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 11/G./2014/PTUN-Dps
Tanggal 12 Februari 2015 — Penggugat :
- GEDE ADNYA TINDRAWAN,SH
Tergugat :
- DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) SANGLAH DENPASAR
139 — 73
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik; Bahwa dari ketentuan Pasal 40 ayat 3 tersebut diatas, Penggugat tidak adasatupun melanggar ketentuan tersebut dan apabila dikaitkan dengan hasil TimPemeriksaan yang diangkat berdasarkan surat perintah untuk melakukanpemeriksaan Nomor : KP 06.02/II.D9/7177/2014 dimana Tim13Pemeriksa hanya mengeluar Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditujukankepada Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar yang mana laporan TimPemeriksa tersebut hanya menuduh secara subyektif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-09-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1042 K/Pdt/2014
Tanggal 23 September 2014 — PT BUMI PUTERA BOT – FINANCE melawan JUNAIDI NASUTION, dkk
83 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa tindakan Penggugat yang secara salah dan keliru menarik PT.Bumiputera BOT Finance sebagai Tergugat dalam perkara inidipandang bertentangan dengan Prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata, sehingga gugatan yang diajukan PenggugatEror In Persona karena keliru menarik PT. Bumiputera BOT Financesebagai Tergugat dalam perkara ini;c. Bahwa eksepsi gugatan Penggugat Eror In Persona yakni Keliru PinakYang ditarik Sebagai Tergugat berpedoman pada pandapat ahlihukum M.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 25-04-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 49/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 7 Juni 2018 — Pembanding/Tergugat : Yuliana, S.E
Terbanding/Penggugat : YANUAR CAHYADI WIJAYA
36 — 23
  • Tindakan A bertentangandengan prinsip partai kontrak yang digariskan pasal 1340 KUHPerdata. Olehkarena itu, C dapat mengajukan exceptio in persona dengan alasan pihakyang ditarik sebagai Tergugat Keliru, salah satu contoh dalam Putusan MANo.601 K/Sip/1975, tentang seorang Pengurus yayasan yang digugatsecarapribadi untuk mempertangungjawabkan sengketa yang berkaitandengan yayasan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2498 K/Pdt/2012
Tanggal 30 Mei 2013 — SUHARDI, dkk VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PTPN XII)
109 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • realisasinya, tetapi justruTergugat dibantu oleh Batalyon 521 pada saat itu kembali mengumpulkan paraPetani yang berasal dari 2 (dua) Dusun yaitu Dusun Durenan sebanyak 94 (sembilanpuluh empat) orang dan Dusun Balerejo sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang,dan meminta para Petani untuk pindah ke suatu lokasi yang telah disiapkan yaitu diDusun Tegalrejo dengan ancaman apabila para Petani tidak mau / menolak untukdipindahkan maka akan dinyatakan sebagai anggota Barisan Tani Indonesia (BTI)atau anggota Partai
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 08-04-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PA JEMBER Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Jr
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
126 — 36
  • Jembersebagian sudah didirikan bangunan berupa rumah tinggal Penggugat II/DARINAH berpuluhpuluh tahun lamanya yang juga merupakan abhliwaris (alm) Soemardi.Bahwa, oleh karenanya ambisi Tergugat terhadap tanah warisan (alm)Soemardi mestinya diajukan dalam bentuk Gugatan contentioso yaituperkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dantergugat), karena sebagian tanah warisan tersebut telah puluhantahun dikuasai ahli waris yang lain;Sehingga Permohonan Penetapan Voluntair yang diajukan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Putus : 06-08-2015 — Upload : 26-11-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn
Tanggal 6 Agustus 2015 — ERWIN PASARIBU VS - PT. BANK SUMUT - PURNA KARYA SEJAHTERA ( PKS )
75 — 16
  • Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan Pasal 1340 KUHPerdata, oleh karena itu, C dapat mengajukanexceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru;Salah satu contoh lainnya, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentang seorangpengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lelang
Register : 28-05-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 29-11-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 16/G/2013/PTUN.SMD
Tanggal 25 September 2013 — - LA ODE YUSUF EFENDI SIPPA melawan - KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASANAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR; - KEPALA BIDANG INVESTIGASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR; - TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR
257 — 222
  • YK tanggal16 Juni 2010 dalam Perkara Gugatan Tata Usaha Negara antara JohanisRichard Riwoe, ST, MA. sebagai Penggugat melawan Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat, denganObyek Gugatan Surat Tergugat Nomor: S3299/PW.12/5/2009 tanggal 6Oktober 2009 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanTindak Pidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPCPartai Damai Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007 yang telahdikuatkan dengan Putusan PTUN
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 02-11-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 33/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 2 Maret 2021 — Penggugat:
H.Kamaruzzaman,S.Pd.I, MM,
Tergugat:
Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya
218 — 119
  • Tindakan Tergugat bertentangan dengan pasal 24 UndangUndangNomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yangmenyebutkan:Pasal 24.(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikatuntuk maksudmaksud damali.(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhakmendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atauorganisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannyapemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengantuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasimanusia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 03-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 595/B/PK/PJK/2013
Tanggal 3 Desember 2013 — PT. D & D PACKAGING INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
199 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diajukan oleh kedua belah pihak, judex facti tidak23ilmelakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undangundang, makaputusannya harus dibatalkan;Nomor 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan, Nomor 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK6c, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti, suratbukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai akta di bawahtangan yang bersifat partai