Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Waris
Putus : 20-01-2014 — Upload : 22-05-2014
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 23 / Pdt.G / 2013 / PN. Psp
Tanggal 20 Januari 2014 — TOLOPAN SIMANJUNTAK (Penggugat) RIMIN Boru PASARIBU, 2. RIKAT SIMANJUNTAK, 3. NAEK SIMANJUNTAK, 4. DINA MARIANA Boru SARAGI (Tergugat)
110 — 14
  • Pasal 288 RBg yang bunyinya dijelaskan pada pokoknyabahwa alat bukti akta di bawah tangan mempunyai nilai kekuatan pembuktianharus memenuhi syarat formil dan materil, yaitu dibuat secara sepihak atauberbentuk partai tanpa adanya campur tangan pejabat yang berwenang; ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya; dan isi dan tanda tangandiakul; sehingga apabila syaratsyarat tersebut teroenuhi maka alat bukti akta dibawah tangan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan aktaauthentik
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus
Register : 25-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 30-07-2018
Putusan PN TUAL Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Tul
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
STEEVAN Mc LEWIS MALIOY, SH
Terdakwa:
RIYAD BOIRATAN Alias RIAD
93 — 38
  • calon tersebut dengan alasan karena Kepala Desa tidak tahu,sedangkan nama jalan adalah hasil kesepakatan bersama masyarakat desa;Bahwa hasil klarifikasi kemudian dirapatkan dan dituangkan dalam hasilKajian formulir A.8, yang menyatakan perkara tersebut sudah selesaiditingkat kecamatan;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;3.MOI SIRFEF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Saksi adalah Ketua DPC PKS kecamatan Kur Selatan, yang termasukdalam partai
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 12-04-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 3/P/FP/2017/PTUN-JKT
Tanggal 18 Mei 2017 — PERSAUDARAAN MUSLIMIN INDONESIA (PARMUSI), ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
135 — 87
  • dandiakui sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.Bahwa, menurut pendapat Ahli, dalam mengajukan Permohonan, harusjelas legal standingnya, kerugiannya dan kepentingannya.Bahwa, menurut Ahli, jika suatu ORMAS memang sudah ada sejak lamadan diakui keberadaannya, dan kemudian sekarang sudah ada aturanaturan baru, maka menurut Ahli ORMAS tersebut tetap sah dan punya hakuntuk mengajukan suatu Permohonan.Bahwa, menurut Ahli, PARMUSI sudah berbadan hukum karena padaawalnya adalah sebuah Partai
Pengadilan PN SOASIU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-11-2013 — Upload : 02-12-2013
Putusan PN SOASIU Nomor 62-PID.B-2013-PN –SS
Tanggal 28 Nopember 2013 — - MARKUS TIDORE Alias MARKUS; - YOHANES PAPARANG Alias NANI; - ESKOL PAPARANG Alias ESKOL; - ZET MATAHARI Alias BUANG; - MAX PAPARANG Alias MAX; - ADOLOF TIDORE Alias DOLOF;
90 — 38
  • MAX PAPARANG Alias MAX memukulSaudara LIBRET menggunakan kepalan tangan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bergantian;Bahwa peristiwa tersebut terjadi di tempat umum/terbukan yang dapatdilihat oleh orang lain;Bahwa antara Terdakwa dengan Para Terdakwa lain mempunyaihubungan sebagai simpatisan Partai Golkar dan sebelumnya telahdilakukan pemilinan kepala daerah Kabupaten Halmahera Tengah;.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 06-09-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 1357/Pid.Sus/2021/PT MDN
Tanggal 28 September 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : NUR AINUN.SH
Terbanding/Terdakwa I : Novita Zahara S Alias Novi Sekber
Terbanding/Terdakwa II : Juliana Alias Juliana
354 — 343
  • Hak ini juga berhubungan dengankebebasan berserikat, yaitu hak membentuk dan bergabung dengan kelompok,perkumpulan, serikat pekerja, atau partai politik, serta kebebasan berkumpul secaradamai, seperti ikut demonstrasi damai atau pertemuan publik. Kebebasanberekspresi juga mendukung hak asasi manusia lainnya seperti hak atas kebebasanberpikir, berkeyakinan, dan beragama.2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 09-06-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 114/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 18 Nopember 2014 — KOMUNITAS CILIWUNG CONDET (KCC);GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
148 — 65
  • BuktiT10a : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 465 Tahun 2013, tertanggal 26 Maret 2013 TentangPenetapan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan DalamBentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat,Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, PemerintahDaerah Lain dan Pemerintah Serta Partai Politik pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.(fotokopi dari fotokopi) ;16.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Hak Cipta
Register : 06-11-2014 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 26-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PDT.SUS-HAK CIPTA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 19 Maret 2015 — DR. MUCHTAR PAKPAHAN, SH., MH. >< Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI), DKK
1129 — 458
  • Pada saat itu diputuskan untuk menggunakan Logo SBSI, Tridarma SBSIdan Mars SBSI sama seperti hasil kongres Pertama (III).Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan alasanberkeinginan memimpin dan mendirikan Partai Buruh dan akan ikut pemlihanUmum pada 2004 Tergugat Rekonvensi mempercepatan kongres SBSI yangseharusnya dilangsungkan pada tahun 2004 dimajukan menjadi tanggal 27 April 01 Mei 2003 yang disebut kongres SBSI ke Empat (IV).Bahwa pada kongres ke empat (IV), para peserta
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 11-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 29/G/2019/PTUN.Mdo
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
SEMUEL KATUCHE
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DESA KUYANGA, KECAMATAN TOMBATU UTARA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
187 — 95
  • Tidak berkedudukan sebagai Pengurus Partai Politik;b. Tidak berkedudukan sebagai anggota/ pengurus organisasi terlarang;c.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 04-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 69/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
SETIAWAN PUTRA, S.Pd.SD.
Tergugat:
BUPATI KAUR
84 — 44
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau;,d.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 47/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
HERIBERTUS PALA, SST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
192 — 83
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik2.4.4.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 09-09-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 96/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 15 Januari 2020 — Penggugat:
AGUS SUGIARTO, S.H., M.H.
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
113 — 59
  • bahwa setelan Penggugat (AGUS SUGIARTO)mengajukan permohonan pensiun dini dari Dinas Kepolisian Negara RepublikIndonesia sejak tanggal 7 Juli 2008 ( vide Bukti P7 = T4) dan setelahpermohonan pensiun dini Penggugat dikabulkan oleh Wakapolres Lembata,Halaman 49 dari 54 Halaman Putusan No. 96/G/2019/PTUNKPGPenggugat mengajukan ijin untuk mengurus segala administrasi pencalonanPenggugat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Dapil Vdan sekaligus mendaftar sebagai Calon anggota DPRD dari Partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-03-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 93/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 15 Juli 2019 — Penggugat:
SOLISTIS PO DACHI, S.H., M.Hum
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
93 — 71
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau;Hal. 15 Putusan Nomor : 93/G/2019/PTUNMDNd. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukandengan berencana;22.
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Putus : 27-04-2015 — Upload : 22-08-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 191/Pdt.G/2014/PN.Kpg.
Tanggal 27 April 2015 — JOHNY LIMARDI LAWAN 1. MARTHA NDOLU EOH-LENA; 2. DANIEL LOUK FANGGI 3. MUDJI SANTOSO HADI WIJONO 4. BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG,
63 — 37
  • Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dalam perkara ini telahbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340KUH Perdata yakni keliru telah menempatkan Tergugat dan Tergugat Ildalam perkara ini karena tidak ada hubungan hukum sama sekali denganPenggugat;. Bahwa dengan demikian maka Fundamentum petendi atau dasar hukum(Rechtelijke Grond) dan dasar fakta (Feitelijke Grond) yang wajib diuraikandalam surat gugatan yakni tentang :.
Pengadilan PA LABUHAN BACAN Perdata Agama Waris Islam
Register : 10-06-2013 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 26-02-2014
Putusan PA LABUHAN BACAN Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.LBH
Tanggal 29 Juli 2013 — ZAINUDDIN BUAMONA BOT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan KPG, pekerjaan Pensiunan Guru, sebagai Pemohon 1; NURJIA BUAMONA BOT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 2; MUSTAFA BUAMONA BOT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 3; ABDURAHMAN BUAMONA BOT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 4; KADIR BUAMONA BOT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 5; SAMAD BUAMONA BOT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, sebagai Pemohon 6; JOHORIA BUAMONA BOT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Guru, sebagai Pemohon 7; NAIMA TEAPON, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 8; WAHAB TEAPON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 9; ABDULAH TEAPON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 10; NUR HANI BUAMONA BOT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 11; CIA HEHUAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 12; SUTNA BUAMONA BOT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 13; ABDOLAH BUAMONA BOT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir mobil, sebagai Pemohon 14; FATIMA BUAMONA BOT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 15; JAFAR BUAMONA BOT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir mobil, sebagai Pemohon 16; SURIA BUAMONA BOT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, sebagai Pemohon 17; ANI BUAMONA BOT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 18; ADI BUAMONA BOT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 19; HARUN BUAMONA BOT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 20; MITI BUAMONA BOT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 21; AMIR BUAMONA BOT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 22; Hi. BADARUDIN DUWILA, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Pensiunan Pegawai, sebagai Pemohon 23; MARIA GAILEA, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 24; Hi. ODA GAILEA, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 25; SAMAD DUWILA, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir mobil, sebagai Pemohon 26; WALU BUAMONA BOT, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 27; Pemohon 1 sampai Pemohon 27 beralamat di Desa Waihama, Kecamatanan Sanana, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh ABDOLAH BUAMONA BOT, Umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Supir, Alamat Desa waihama, Kecamatan Sanana, Kepulauan Sula, dan YUSRI BARMAWI, SE., Umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, dalam perkara ini, Kuasa Para Pemohon sementara beralamat di rumah Ibu SUMIATI, Komplek Alkhairat Labuha, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana Surat Kuasa Insidentil yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 15/SKI/2013/PA.LBH, tertanggal 15 Juni 2013, Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;
80 — 28
  • Bersifat partai yaitu dibuat atas kesepakatan dari sekurangkurangnyadua pihak;b. Diperbuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang berwenanguntuk itu (Dinas Catatan Sipil);c. Memuat tanggal, hari dan tahun pembuatannya;d. Ditandatangani oleh pejabat yang membuat;Serta telah memenuhi syarat materil akta otentik yaitu:a. Isi yang terseut didalam akta tersebut berhubunganlangsung dengan apa yang sedang diajukan kepersidangan;b.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 14-08-2017 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 402/Pdt.Bth/2017/PN Sgr
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
Ni Ketut Suwerni
Tergugat:
1.PT Bank Mandiri Persero TBK Kantor Cabang Singaraja
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Singaraja
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng
29 — 12
  • .> Bahwa penerapan penundaan eksekusi berdasarkanperlawanan pihak tereksekusi/ partai verzet vide pasal 207 HIRatau pasal 225 RBG harus disesuaikan dengan asas kasuistikdan asas eksepsional. Oleh karena itu, dilarang menerapkanalasan atau dalil perlawanan terksekusi secara generalis.Tidak setiap perlawanan tereksekusi terhadap eksekusimenunda eksekusi.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 29-07-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 130/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
MANGSUR/ MUHAMMAD MANSYUR
Tergugat:
KEPALA DESA BATANG-BATANG DAYA
113 — 69
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR Rl,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau kampanye pemilinan kepala daerah; melanggar sumpahdan/atau janji jabatan; dank.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-06-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 103/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
MASHODA
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
121 — 295
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;I. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR RI,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataukampanye pemilinan kepala daerah; melanggar sumpah dan/atau janjijabatan; dank.
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 13-08-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 4559/Pdt.G/2021/PA.Cbn
Tanggal 16 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
275 — 217
  • Dan bila dikaitkan denganbadan hukum meliputi: Perseoran Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan, BadanUsaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PerusahaanUmum Badan Usaha Milik Daerah (PUBUMD), Partai Politik, Organisasi masa,dan lainnya, yang mengajukan perkara, maka harus diperhatikan kedudukanorang yang mewakili dan anggaran dasar badan hukum tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2, 4 dan 5mendalilkan bahwa kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadapTergugat
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-05-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 318/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 1 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat I : LUSIANA BUDIMAN
Pembanding/Penggugat II : IWAN SUDJONO
Terbanding/Tergugat I : dr. HELENA HERINAWATI TANUMIHARDJA
Terbanding/Tergugat II : Drs. Indra Mulyadi Tanumihardja
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta CQ Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA PUSAT
41 — 23
  • Prinsip kontrak partai (party contract) yangdigariskan Pasal 1340 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yangmenegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanyamengikat pihakpihak yang berperkara saja (ibid, hal. 299);c.Dari pendapatYahya Harahap tersebut dapat disimpulkan bahwa tidakdimungkinkan bagi Para Pembantah yang memiliki keberatan, menarikpihak lain dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya JakartaPusatmenjadi Turut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
Putus : 11-12-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1153 K/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH
902 — 752 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ramli Lallo, saksiSyamsu J dan saksi H.Abd Halim Sitaba yang mengerjakan ke 7 (tujuh)paket proyek tersebut bukanlan pengusaha yang berprofesi sebagaipengusaha pengadaan barang/jasa kecuali saksi SUHARTO yangmerupakan Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Jeneponto denganjabatan Sekretaris sehingga penyelesaian beberapa pekerjaan proyektersebut dapat diragukan hasilnya;Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agungberpendapat:a.Bahwa permohonan