Ditemukan 61386 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi
Register : 11-12-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Ckr
Tanggal 11 Februari 2020 — Penuntut Umum:
DIMAS INDRA GUNAWAN, SH
Terdakwa:
GARDA WISNU ADI SAPUTRA Bin RUSAMSI
2923
  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa Garda Wisnu Adi Saputra Bin Rusamsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi khasiat atau kemanfaatan secara berlanjut;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan
      yang ditetapkan dengan denganPeraturan Pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan; Bahwa Berita Acara Penyerahan Hasil Laporan Pengujian LaboratoriumPengawasan Mutu BAGFARMAPOL PUSDOKKES POLRI NomorBA/004/X/2019/WASTU/BAGFARMAPOL pada hari Selasa tanggal 01Oktober 2019 barang bukti berupa 11 (Sebelas) plastik (10500 tablet) hasilpengujian Hasil Positif TRIHEXYPHENYDIL (HEXIMER) dan 40 (empatpuluh) strip @10 tablet hasil pengujian
      Saksi Rinto Hatigoran T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupunpekerjaan dengan Terdakwa;Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani sertamembenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersediamemberikan keterangan sebenarnya;Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telahmengamankan Terdakwa dan saksi Rizki Riyaldi yang telah mengedarkan,menyediakan sediaan farmasi
      Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kKemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2)dan (3)3. Jika beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut4.
      Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanmenyebutkan bahwa "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat.Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan
      Menyatakan Terdakwa Garda Wisnu Adi Saputra Bin Rusamsi telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersamasama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhikhasiat atau kemanfaatan secara berlanjut,2.
Register : 17-07-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN BANGIL Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Bil
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
IRFAN HARISMAN, SH
Terdakwa:
SUWARNO bin SUWOTO
374
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Suwarno Bin Suwoto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi
    didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PERTAMA: Bahwa terdakwa SUWARNO bin SUWOTO, pada hari Senin tanggal 13Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidak tidaknya pada bulan Mei 2019atau setidak tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Rumah termasuk DusunCukurguling Kulon Il Desa Cukurguling Kecamatan Lumbang KabupatenPasuruan, , atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Undangundang RI No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;ATAUKEDUABahwa terdakwa SUWARNO bin SUWOTO, pada hari Senin tanggal 13Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidak tidaknya pada bulan Mei 2019atau setidak tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Rumah termasuk DusunCukurguling Kulon Il Desa Cukurguling Kecamatan Lumbang KabupatenPasuruan, , atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Tanpa hak dan melawan Hukum dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur hukum tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dimana jika salahsatu perbuatan dari berbagai perbuatan telah terpenuhi maka unsur inidianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelakumenghendaki atau menginsyafi perbuatannya tersebutMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi
    telah memenuhi kualifikasi Tanpa hak danmelawan Hukum dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), sehinggadengan demikian unsur kedua inipun telah terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur hukum dalam dakwaan PenunitutUmum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinanHalaman 9 dari
Register : 11-04-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Blb
Tanggal 4 Mei 2017 — AGUS PRIATNA Als. KUYA Bin MAMAT MULYANA
335
  • 352/Pid.Sus/2017/PN Blb.Bahwa ia terdakwa AGUS PRIATNA Alias KUYA Bin MAMATMULYANA, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 18.30WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau pada suatuwaktu dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.02 Rw.04 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    KUYA Bin MAMATMULYANA, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 18.30WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau pada suatuwakiu dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.02 Rw.04 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja memproduksi atauHalaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Blb.mengedarkan sediaan farmasi
    danterdakwa juga tidak memiliki izin dari Pemerintah dan instansi terkaitlainnya, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untukmenyimpan dan mengedarkan obat keras jenis HEX YMER;3.Saksi JAJAT SETIA PERMANA, Apt, M.Si, yang dicabakan di persidanganpada pokoknya sebagai Bahwa jabatan ahli saat ini adalah sebagai Pengawas Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Penyidikan di Balai Besar PengawasanObat dan Makanan Republik Indonesia di Bandung;Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017
    /PN Blb.Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah melaksanakanpemeriksaan dan penyidikan terhadap sarana produksi dan distribusiobat, obat tradisional, kosmetik, pangan dan produk komplimen diwilayah Propinsi Jawa Barat;bahwa tablet kuning bertuliskan mf tersebut termasuk ke dalamproduk sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar karenaberdasarkan Permenkes No. 1010 Tahun 2008 tentang RegsitrasiObat menyatakan bahwa obat yang memiliki izin edar harus memilikipenandaan pada label kemasan yang jelas
    dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan instansiterkait lainnya, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untukmenyimpan dan mengedarkan obat keras jenis HEXYMER sedangkanTerdakwa mengetahui mengedarkan obat keras jenis Hexymer tanpa adakeahlian di bidang farmasi dan tanpa ada izin dari Pemerintah atau instansiterkait lainnya adalah merupakan hal yang dilarang oleh hukum dan hasilkeuntungan yang didapat digunakan oleh Terdakwa membli pulsa;Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim
Putus : 18-02-2014 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN SIGLI Nomor 5/Pid.B/2014/PN-SGI
Tanggal 18 Februari 2014 — Hendra Bin Hasan Sana
323
  • termasuk NarkotikaGolongan I nomor urut 61 Lampiran I Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;Menimbang bahwa, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin untuk jualbeli Narkotika (sabu sabu) tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa setiap peredaran narkotikawajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dalam undang undang No.35 Tahun2009 yang didalam pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapatdisalurkan oleh Industry Farmasi
    , pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan21sediaan farmasi sesuai dengaan ketentuan dalam undangundang, dan ayat 2 nyamenyebutkan bahwa Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan penyimpana sediaanfarmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri, dan oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebutmerupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika GolonganI bukan tanama;Menimbang bahwa, unsur tanpa hak dan melawan
    NarkotikaGolongan I nomor urut 61 Lampiran I Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;Menimbang bahwa, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin untukmemiliki dan menyediakan Narkotika (sabu sabu) tersebut sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwasetiap peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dalamundang undang No.35 Tahun 2009 yang didalam pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwanarkotika hanya dapat disalurkan oleh Industry Farmasi
    , pedagang besar farmasi dansarana penyimpanan sediaan farmasi sesuai dengaan ketentuan dalam undangundang,dan ayat 2 nya menyebutkan bahwa Industri Farmasi, pedagang besar farmasi danpenyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri, dan oleh karena itu perbuatanterdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki,Narkotika Golongan I bukan tanaman;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan
Register : 02-08-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN BANGIL Nomor 390/Pid.Sus/2018/PN Bil
Tanggal 15 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
ARTHEMAS SAWONG, SH.
Terdakwa:
AKHMAD MUHAIMIN bin PADI
255
  • Pada persilangan benang pengikatdibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.Bahwa terdakwa AKHMAD MUHAIMIN Bin PADI mengakui mendapatkansabusabu tersebut tanpa memiliki Surat ijin dari pemerintah maupun pihak yangberwenang, selain itu terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan dokter yangmengharuskan untuk mengkonsumsi sabusabu dan terdakwa tidak mempunyaikeahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
    Pada persilangan benang pengikatdibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.Bahwa terdakwa AKHMAD MUHAIMIN Bin PADI mengakui mendapatkansabusabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupun pihak yangberwenang, selain itu terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan dokter yangmengharuskan untuk mengkonsumsi sabusabu dan terdakwa tidak mempunyaikeahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal
    Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besarFarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai denganketentuan Undangundang ini;(2).
    Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanFarmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganterdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 16.00 wibbertempat di pinggir jalan tepatnya di gang masuk Desa LumbangrejoKecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, karena diduga melakukan tindakpidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;Menimbang
    Undangundang RI No.35Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memenuhi pengertian MenguasaiNarkotika jenis shabushabu;Menimbang, bahwa fakta dipersidangan, terdakwa bukan seorang petugasuntuk mendeteksi suatu zat/oahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakahtermasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yangmendeteksi suatu zat/oahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidikapakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakanpetugas sebuah Industri Farmasi
Register : 02-02-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN TANJUNG Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Tjg
Tanggal 16 Maret 2017 — SUPIANOR Als UPI Bin HASMI
327
  • Menyatakan Terdakwa SUPIANOR Als UPI Bin HASMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar;2.
    Menyatakan terdakwa SUPIANOR Als UPI Bin HASMI bersalah melakukantindak pidana pengedaran obat / sediaan farmasi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 197 Undangundang Nomor 36 tahun 2009tentang Kesehatan;2.
    Bahwa terdakwa juga tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi atauobatobatan.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataukeberatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya,telah mengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.
    Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi atauobatobatan.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 Ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1.
    Menyatakan Terdakwa SUPIANOR Als UPI Bin HASMI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DenganSengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar;2. Menjatuhnkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp.2.500.000, (duajuta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;3.
Putus : 25-04-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 99/Pid.Sus/2016/PN Tlg
Tanggal 25 April 2016 — Agus Rianto Alias Alex Bin Supandi
163
  • Menyatakan Terdakwa Agus Rianto Alias Alex Bin Supandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan pidana denda sebesar Rp .500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga) bulan. 3.
    Menyatakan ia terdakwa Agus Rianto Alias Alex Bin Supanditerbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2.
    Bahwa menurut Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan ijin edar.
    Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dihubungkan denganpengertian yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwaTerdakwa terbukti dengan sengaja telah mengedarkan obat berupatablet pil dobel L yang merupakan sediaan farmasi tanpa ada ijin edardari pejabat yang berwenang dengan caracara sebagaimana diuraikandiatas, obat/sediaan farmasi tersebut berbahan aktif Trineksifenidil HClmempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotikamaupun psikotropika, tetapi termasuk daftar
    terpenuhi, maka terdakwa telah terbuktiHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2016/PN Tigsecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 UndangundangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
    Menyatakan Terdakwa Agus Rianto Alias Alex Bin Supandi terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dendatidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga) bulan. 3.
Register : 23-01-2014 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN KOTABARU Nomor 380 / Pid.Sus / 2013 / PN.Ktb
Tanggal 23 Januari 2014 — ARIF BUDIMAN Als ACONG Bin BADRI
295
  • ACONG Bin BADRIbersalah melakukan tindak pidana "Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki lijin Edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimanadakwaan TUNGGAL Jaksa Penuntut Umum ;2.
    hak dan kewenangannya ;e Bahwa dalam menjual atau mendistribusikan obatCarnophen / Zenith tersebut, dilakukan Terdakwasecara sembunyisembunyi ;Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenanguntuk menjual mengedarkan atau mendistribusikan obatCarnophen (Zenith) tersebut ;Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut menurutpendapat saksi adalah tindakan yang melanggar hukum karenayang bersangkutan menjual obat tanpa resep Dokter kemudianmenjualnya kepada orang lain tanpa adanya keahlian farmasi
    ,pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan=13=pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat,pelayanan obat atas resep Dokter, pelayanan informasi obatserta pengembangan obat, bahan obat dan obattradisional ;Bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi tersebutadalah untuk golongan obat bebas, bebas terbatas dapatdikeluarkan oleh toko obat yang mempunyai ijin yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehatan di wilayah masingmasing dan mempunyai penanggung jawab seorang asistenApoteker, dan bagi
    yang tidak memenuhi standarmaupun keamanan yaitu adalah sediaan farmasi yangmempunyai kadar zat berkhasiat di bawah standar yangditetapkan dalam farmacope Indonesia baik itu pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan, danpendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat,pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahanobat dan obat tradisional ;Bahwa yang dimaksud tidak memiliki keahlian ataukewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian adalahorang
    dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar ;(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratanobjektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan ;(3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkanpenarikan dari peredaransediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izinedar, yang kemudian terbuktitidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ataukemanfaatan, dapat disita dandimusnahkan sesuai dengan ketentuan
Register : 01-08-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN AMBON Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Amb
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.AUGUSTINA I.P. UBLEEUW, S.H
2.SECRETCHIL E. PENTURY, SH
Terdakwa:
FUADI MAUMUDE alias ASI
8454
  • MENGADILI :

    • Menyatakan terdakwa FUADI MAUMEDE Alias ADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan bahan farmasi tanpa ijin edar";
    • Menjatuhkan hukuman oleh karena itu terhadap terdakwa FUADI MAUMEDE Alias ADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
    • Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalankan oleh terdakwa, terkecuali jika terdakwa dihukum pula oleh suatu putusan Hakim yang berkekuatan
    Pembelaannya tersebut;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan No.Reg.Perk : PDM108/Ep.1/Ambon/06/2019 tanggal 30 Juni 2019sebagai berikut :Kesatu :Bahwa ia terdakwa Fuadi Maumede Alias Adi , pada hari Kamis tanggal14 Pebruari tahun 2019 pada pukul 17.25 wit atau setidaktidaknya pada suatuwaktu pada bulan Pebruari tahun 2019 bertempat di lorong tikus terminalMardika Kota Ambon , atau setidaktidaknya masih termasuk daerah hukumpengadilan Negeri Ambon, sediaan farmasi
    diatur dan diancam Pidana dalam pasal196 jo 98 ayat (3) Undangundang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;ATAU wocenenenen Bahwa ia terdakwa FUADI MAUMUDE alias ADI , pada hari Kamistanggal 14 Pebruari tahun 2019 pada pukul 17.25 wit atau setidaktidaknyapada suatu waktu pada bulan Pebruari tahun 2019 bertempat di lorong tikusterminal Mardika Kota Ambon , atau setidaktidaknya masih termasuk daerahhukum pengadilan Negeri Ambon, setiap Orang (Fuadi Maumude alias ADI)dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki Izin Edar,sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat Ijin Edar yang mana terdakwa lakukan dengancaracara sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa Fuadi Maumede Alias Adi , pada hari Kamistanggal 14Pebruari tahun 2019 pada puku!
    17.25 wit atau setidaktidaknya pada suatuwaktu pada bulan Pebruari tahun 2019 bertempat di lorong tikus terminalMardika Kota Ambon , atau setidaktidaknya masih termasuk daerah hukumpengadilan Negeri Ambon, sediaan farmasi harus aman,berkhasiat/bermanfaat,bermutu dan terjangkau setiap Orang (Fuadi Maumudealias ADI) dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Izin Edar, yang mana terdakwalakukan dengan caracara sebagai berikut :Berawal pada
    Sus/2019/PN Amb iftt tentang Kesehatan tentang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijinedar.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidanganmenurut Majelis Hakim dakwaan kedua lebih memenuhi maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan kedua;pasalMenimbang, bahwa pada dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar pasal197 jo pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Setiap orang;2.
Register : 14-06-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Srp
Tanggal 29 Juli 2019 — Penuntut Umum:
I DEWA GEDE AGUNG MAHENDRA GAUTAMA, SH.
Terdakwa:
I Gede Sudiarsana alias Botak
9027
  • Perbuatan manaterdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekirapukul 19.00 Wita, terdakwa bertindak bukan sebagai industri farmasi,pedagang besar farmasi, sSarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balaipengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidakmemiliki izin dari pihak yang berwenang menemui saksi WayanSukarta alias Step (terdakwa dalam berkas penuntutan tersendiri) dirumah
    Perbuatan manaterdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 22.30Wita terdakwa bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagangbesar farmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan,dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin daripihak yang berwenang meletakan 9 (Sembilan) paket Shabu, yangterdiri dari 1 (Satu) paket dengan berat 0,51 gram bruto atau
    ,pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek,rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembagaimu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik ituberupa dokumen sah dari petugas yang berwenang atau izin khusus ataupersetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dariBadan Pengawas Obat dan Makanan yang berkaitan dengan barang bukti Shabutersebut sehingga bertentangan dengan undangundang
    STEP bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besarfarmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit,pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmupengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terdakwaHalaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Srpmenemuli saksi Wayan Sukarta alias Step di rumah kos saksi Wayan Sukarta aliasStep di Jalan Hayam Wuruk, Gang Sekuni, Kelurah Dangin Puri, KecamatanDenpasar
    STEP bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagangbesar farmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumahsakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmupengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terdakwamenemui saksi Wayan Sukarta alias Step di rumah kos saksi Wayan Sukarta aliasStep di Jalan Hayam Wuruk, Gang Sekuni, Kelurah Dangin Puri, KecamatanDenpasar Timur, Kodya Denpasar.
Register : 16-12-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN BARABAI Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Brb
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ALFIOLITA HANA DEBRY CAROLINA, S.H.
Terdakwa:
SYARKAWI Alias AWI Bin TUHALUI
347
  • keahliandibidang farmasi atau kesehatan dan tempat terdakwa menjual obatobatantersebut bukanlah apotek atau toko obat ;Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0967 tanggal 14September 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DiBanjarmasin yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra.
    yang ada dalam kandungansediaan farmasi obat jenis carnophen yang sudah dicabut izin edarnya sesuaidengan ketentuan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanadalah sama dengan Karisoprodo!
    yang ada dalam kandunganHalaman 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN.Brbsediaan farmasi obat jenis carnophen yang sudah dicabut izin edarnya sesuaidengan ketentuan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanadalah sama dengan Karisoprodo!
Register : 02-04-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Krs
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
NENY WURI HANDAYANI, SH
Terdakwa:
RENDI BAHTIAR EKA W al RENDI bin RASIDI alm
305
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan terdakwa RENDI BAHTIAR EKA W Als RENDI bin RASIDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi
    Probolinggo, atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1) UU RINo. 36 tahun 2009 , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut: Berawal dari saksi YULIAN ADITYA, saksi SAIDAR EFENDI dan saksiMOCH.
    Probolinggo karena dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatHalaman 6 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Krskesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, kasiat ataukemanfaatan dan mutu berupa pil warna putih jenis Trinexypenidly.Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
    Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan ;3. Tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)UU No. 36 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    danTerdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi atau ada kaitannyadengan pekerjaan terdakwa dalam mengedarkan Obat pil warna putih jenisTrihexypenidly tersebut melainkan atas kehendak terdakwa sendiri.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka MajelisHakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;Ad.3.
    Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksudHalaman 19 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Krsdalam pasal 106 ayat (1) yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;Menimbang, bahwa pengertian ijin edar adalah bentuk persetujuanregistrasi yang dikeluarkan badan POM agar produk tersebut secara sah dapatdiedarkan di wilayah Indonesia (Peraturan Kepala Badan POM RI No.HK
Putus : 22-10-2013 — Upload : 04-02-2013
Putusan PN KOTABARU Nomor 248/Pid.Sus/2012/PN.Ktb
Tanggal 22 Oktober 2013 — NOOR FAJARIAH Als. MAMA ANDRE Binti ABDURAHMAN
3010
  • Bahwa tersangka NOOR FAJARIAH Als MAMA ANDRE BintiABDURAHMAN, pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekitar jam 21.30Wita, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, di rumah terdakwa yangterletak di Desa Tarjun Rt 08 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru,atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kotabaru, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;ad.1. Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang mengandungpengertian yuridis bahwa yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidanaadalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan baik swasta maupunpegawai negeri termasuk pejabat Negara ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orangbernama Terdakwa NOOR FAJARIAH Als.
    Unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar, sebagaimana diterangkan oleh saksi ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten18Kotabaru, sdr.
    IJUL di Plajau Batulicin ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi serta terdakwasendiri, bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi ataupuntidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Majelis berpendapat unsur Yang tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian telah terbukti serta telahmemenuhi secara hukum oleh perbuatan terdakwa pula
    MAMA ANDRE BintiABDURAHMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edarnya danmelakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, serta denda sebesarRp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ;243.
Register : 08-04-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Tlg
Tanggal 21 Mei 2019 — Penuntut Umum:
DWI WARASTUTI RAHAYU, S.H.
Terdakwa:
MOHAMAD BIYSRUL KAHFI bin IHSAN
298
    1. Menyatakan terdakwa Mohamad Biysrul Kahfi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;
    2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan
    Menyatakan terdakwa Mohamad Biysrul Kahfi bin Ihsan bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izinedar sebagaimana diatur dalam pasal 197 UURI Nomor 36 tahun 2009tentang Kesehatan dalam surat dakwaan primair.2.
    Mohamad Biysrul Kahfi bin Ihsan, pada hari Senintanggal 04 Pebruari 2019 sekira jam 13.00 WIB, atau setidaktidaknya padasuatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun dua ribu sembilan belas, atausetidaktidaknya pada waktu tertentu dalam tahun dua ribu sembilan belas,bertempat di Dusun Jati, Desa Pandansari, Kecamatan Ngunut, KabupatenTulungagung, atau setidaktidaknya di Suatu tempat lain yang masih dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi
    Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau MengedarkanSediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki IjinEdar;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satupersatuunsurunsur dari dakwaan tersebut diatas sebagai berikut:Ad .1.
    memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan SengajaMemproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat KesehatanYang Tidak Memiliki Ijin Edar telah terpenuhi secara sah menurut hukum;Menimbang bahwa mengenai ketentuan pasal 106 ayat (1) UU no.36tahun 2009 pada pokoknya mengatur ketentuan bahwa Sediaan farmasi danalat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang secarakonseptual sudah terakomodir dalam ketentuan pasal 197 UU no.36 Tahun2009 sehingga
    Menyatakan terdakwa Mohamad Biysrul Kahfi telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki ijin edar;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanakurungan selama 2 (dua) bulan;a.
Register : 07-09-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PN CIREBON Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Cbn
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MUSTIKA D,SH
Terdakwa:
FAISAL Bin USYADI
647
  • Mengadili :

    1. Menyatakan Terdakwa FAISAL Bin USYADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta
    Menyatakan terdakwa FAISAL Bin USYADI bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) danayat (3), sebagaimana diatur dalam pasal 196 UndangUndang No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dalam dakwaan Kedua.2.
    Cirebon atau sesuai dengan pasal 84 ayat(2) KUHAP bahwa apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yangdipanggil lebin dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukanPengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukumPengadilan Negeri Cirebon, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan
    Gunarsah untuk dijual kembali oleh Terdakwa secara bebas kepadapembeli yang memesan kepada Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwaTerdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan dalammelakukan kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sehinggadapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual obatobatan jenis Pil Tramadol HCI dan pil Trinexyphenidyl tersebut adalah dilakukandengan sengaja sehingga dengan demikian unsur dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi
    dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa unsur ini berisi larangan untuk mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan sediaan farmasibagi orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kesehatan,di mana pengedaraan sediaan farmasi haruS memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikandalam
    Menyatakan Terdakwa FAISAL Bin USYADI tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Khasiatatau Kemanfaatan dan Mutu, sebagaimana dalam dakwaan AlternatifKedua;2.
Register : 16-06-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 90 /Pid.Sus/2017/PN Sdw
Tanggal 27 Juli 2017 — MAHRUL Als RUL Bin SAMARI (Alm)
10028
  • 1.Menyatakan terdakwa MAHRUL Als RUL Bin SAMARI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ; 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan
    MAHRUL Als RUL Bin SAMARI(Alm). terbukti bersalah melakukan tindak pidana Setiap Orangmemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dan diancam hal 2 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Sdw3.4.pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009tentang Kesehtan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah
    Bahwa terdakwa memiliki dan menjual sediaan farmasi berupa obat kerasjenis double L tanpa ijin edar dari Pejabat yang berwenang.
    Kutai BaratBahwa ciri ciri obat keras (sediaan farmasi) adalah jenis obat kerasberbentuk tablet berwarna putih yang ditabletn ya bertuliskan huruf LLBahwa saksi membeli obat keras (Sediaan farmasi) dari terdakwa sebanyak 3(tiga) butir seharga Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)Bahwa saksi membeli obat keras jenis double L dari terdakwa dengan tujuanuntuk saksi konsumsi.Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker.Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menjual obat keras jenis double
    Dan yangdimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 4 UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan LaporanPengujian Badan POM RI Samarinda Nomor PM.01.05.1001.04.17.0121 yangdikeluarkan di Samarinda pada tanggal 20 April 2017, oleh Drs.
    Menyatakan terdakwa MAHRUL Als RUL Bin SAMARI (Alm) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi tanpa izinedar ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.15.000.000, (lima belas jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.
Register : 08-03-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PT PALU Nomor 45/PID.SUS/2021/PT PAL
Tanggal 6 April 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : NUR SRICAHYAWIJAYA, S.H
Terbanding/Terdakwa : JAMALUDDIN FATAH alias JAMAL bin ABDUL FATAH
7023
  • Jamaluuddin Fatah menunjukkan POSITIF terhadap tesMethamhetamine (MET), Amphethamine (AMP) dan NEGATIF terhadap tesMrijuana (THC), Benzodizepin (BZO), Morphine (MOR) dan Cocaine (COC);Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagangbesar farmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumahsakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembagailmupengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan;Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PT PALBahwa
    Jamaluuddin Fatah menunjukkan POSITIF terhadap tesMethamhetamine (MET), Amphethamine (AMP) dan NEGATIF terhadap tesMrijuana (THC), Benzodizepin (BZO), Morphine (MOR) dan Cocaine (COC);Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagangbesar farmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumahsakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmupengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Register : 26-05-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan PN KOTABARU Nomor 145/Pid.Sus/2014/PN.Ktb
Tanggal 7 Juli 2014 — NURHAM bin (alm) HADANI
296
  • lampirannya; 20222 =Telah mendengar pembacaan dakwaan; Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa; Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan; Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tertanggal30 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yangmengadili perkara ini memutuskan: 1.Menyatakan Terdakwa NURHAM bin (alm) HADANI, terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    SUPIANDI als UCIL sebanyak 2 (dua) butir obat jenisTHD dengan harga 1 (satu) butirnya adalah Rp.5.000, (lima ribu rupiah),Hal 5 dari 24 halaman, No. 145/Pid.Sus/2014/PN.Ktb.sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp.5.000, (limaribu rupiah) per 1 (satu) paketnya, dan terdakwa mengedarkan/menjualobat jenis THD tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukanpraktek kefarmasian baik sebagai apoteker atau asisten apoteker yangharus mempunyai sertifikat uji Kompetensi sebagai tenaga Farmasi
    yangmempunyai ijin praktek di sarana pelayanan kesehatan, dan tempatterdakwa mengedarkan/menjual obat jenis THD adalah di rumah terdakwayang merupakan rumah hunian dan bukan merupakan toko obat atauapotek yang telah mempunyai ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatandan mempunyai tenaga ahli farmasi (asisten apoteker) untukmengedarkan sediaan farmasi, dan terdakwa tidak mengetahuipersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat jenisTHD, dimana tujuan terdakwa mengedarkan/menjual obat
    SURYA WAHYUDI, S.Si., Apt. bin (alm) AMRAH Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidikkepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebutSemuanya Denar; woo noe een nnn nnn noe noe noe ee ee nee eee Bahwa saksi mengetahui bidang kefarmasian dan peraturannyayang berlaku di Indonesia, pengetahuan tersebut saksi peroleh daribangku kuliah untuk mengambil gelar sarjana sains Apoteker; Bahwa maksud dari pekerjaan ke Farmasian adalah perbuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi
Putus : 17-03-2011 — Upload : 07-12-2011
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 137/Pid.B/2011/PN.Kdi
Tanggal 17 Maret 2011 — HERI SUSANTO Bin SUMIRAN
445
  • Menyatakan Terdakwa HERI SUSANTO Bin SUMIRAN bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa keahlian dan kewenangandengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar kemanfaatan dan mutu sebagaimana diaturdalam Pasal 169 UU Nomor : 36 tahun 2009 tentangKesehatan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI SUSANTO BinSUMIRAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh)bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan;3.
    oleh PenuntutUmum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikutKesatu;wee eee Bahwa Terdakwa HERI SUSANTO Bin SUMIRAN, pada hariSabtu. tanggal 8 Januari 2011, sekira jam 12.00 WIB atausetidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari2011, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sugian, DesaCerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri atau setidak tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerahhukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Terdakwa dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan atau menyimpan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu; Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa yaituorang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkansemua perbuatan yang dilakukannya; Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan seorang Terdakwa yaitu) Terdakwa HERISUSANTO Bin SUMIRAN dan identitasnya telah dibenarkan olehTerdakwa
    Menyatakan, bahwa Terdakwa HERI SUSANTO Bin SUMIRAN telahterbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Tanpa keahlian dan kewenangan dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandart kemanfaatan dan mutu;2.
Putus : 12-03-2014 — Upload : 26-03-2014
Putusan PN JOMBANG Nomor 63 / Pid.Sus / 2014 / PN.JMB
Tanggal 12 Maret 2014 — Terdakwa MOCH. CHOIRUDDIN ALIAS TOLE BIN SUWAJI
253
  • CHOIRUDDIN ALIAS TOLE BIN SUWAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan mutu" ;2.
    atau takaran minum pil LLwn Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengandakwaan tersebut, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalampasal 196 UndangUndang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;UNSURUNSURNYA SEBAGAIT BERIKUT : n Menimbang, bahwa terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam pasal 196 UndangUndang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yangterdiri atas unsur unsur :1 barangsiapa ;2 dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak memenuhi dan atau syarat keamanan, khasiat dan kemanfaatan danmutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) : nn Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan menggunakan mengedarkan kepadatemantemannya dan dijual lagi untuk mendapat untung dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi;.
    termasuk67Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan penggunaaan obattersebut harus ada ijin dari pemerintahan/Kesehatan;~ Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam faktafakta tersebut diatas,ternyata semua unsur dari pasal 196 UndangUndang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatanyang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti dengan demikian terdakwa dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana Tanpa ijin mengedarkan sediaan farmasi
    CHOIRUDDIN ALIAS TOLE BIN SUWAJItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijinmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan mutu"' ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000, (Dua ratus ribu rupiah) denganketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka harus diganti denganpidana kurungan pengganti pidana denda selama (satu) bulan ;3 Menetapkan