Ditemukan 61386 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : farmadi formasi faomasi farasi farhani
Penelusuran terkait : Farmasi -farmasi
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum
Register : 07-09-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PN CIREBON Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Cbn
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MUSTIKA D,SH
Terdakwa:
FAISAL Bin USYADI
64 — 7

  • Mengadili :

    1. Menyatakan Terdakwa FAISAL Bin USYADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta
    Menyatakan terdakwa FAISAL Bin USYADI bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) danayat (3), sebagaimana diatur dalam pasal 196 UndangUndang No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dalam dakwaan Kedua.2.
    Cirebon atau sesuai dengan pasal 84 ayat(2) KUHAP bahwa apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yangdipanggil lebin dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukanPengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukumPengadilan Negeri Cirebon, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan
    Gunarsah untuk dijual kembali oleh Terdakwa secara bebas kepadapembeli yang memesan kepada Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwaTerdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan dalammelakukan kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sehinggadapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual obatobatan jenis Pil Tramadol HCI dan pil Trinexyphenidyl tersebut adalah dilakukandengan sengaja sehingga dengan demikian unsur dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi
    dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa unsur ini berisi larangan untuk mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan sediaan farmasibagi orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kesehatan,di mana pengedaraan sediaan farmasi haruS memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikandalam
    Menyatakan Terdakwa FAISAL Bin USYADI tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Khasiatatau Kemanfaatan dan Mutu, sebagaimana dalam dakwaan AlternatifKedua;2.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Farmasi
Register : 16-06-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 90 /Pid.Sus/2017/PN Sdw
Tanggal 27 Juli 2017 — MAHRUL Als RUL Bin SAMARI (Alm)
100 — 28
  • 1.Menyatakan terdakwa MAHRUL Als RUL Bin SAMARI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ; 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan
    MAHRUL Als RUL Bin SAMARI(Alm). terbukti bersalah melakukan tindak pidana Setiap Orangmemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dan diancam hal 2 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Sdw3.4.pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009tentang Kesehtan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah
    Bahwa terdakwa memiliki dan menjual sediaan farmasi berupa obat kerasjenis double L tanpa ijin edar dari Pejabat yang berwenang.
    Kutai BaratBahwa ciri ciri obat keras (sediaan farmasi) adalah jenis obat kerasberbentuk tablet berwarna putih yang ditabletn ya bertuliskan huruf LLBahwa saksi membeli obat keras (Sediaan farmasi) dari terdakwa sebanyak 3(tiga) butir seharga Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)Bahwa saksi membeli obat keras jenis double L dari terdakwa dengan tujuanuntuk saksi konsumsi.Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker.Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menjual obat keras jenis double
    Dan yangdimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 4 UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan LaporanPengujian Badan POM RI Samarinda Nomor PM.01.05.1001.04.17.0121 yangdikeluarkan di Samarinda pada tanggal 20 April 2017, oleh Drs.
    Menyatakan terdakwa MAHRUL Als RUL Bin SAMARI (Alm) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi tanpa izinedar ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.15.000.000, (lima belas jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.
Pengadilan PN PONOROGO Pidana Umum
Register : 24-06-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN PONOROGO Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Png
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ERFAN NURCAHYO,SH
Terdakwa:
Taufik zainal abidin bin kerji als. Opik
22 — 6
  • Menyatkan Terdakwa Taufik Zainal Abidin Bin Karji Alias Opik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan

    Menyatakan Terdakwa Taufik Zainal Abidin Bin Kerji Alias Opik bersalahmelakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandart dan atau persyaratan keamanan sesuai Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintahterdakwa tetap ditahan dan denda Rp500.000,00 subsidair 2 (dua) bulankurungan;3.
    Ponorogo atau setidak tidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo setiap orangyang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan kKeamanan sesualHalaman 2 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pngpasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dimaksud termasuk menyimpan dan mengolah dengancara sebagai berikut :Bahwa berawal dari saksi Sumari dan rekan sebagai petugas di lapas
    menyatakan bahwaterdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya atauperbuatanya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah subjek hukum orang ataumanusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum danHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pngpada dirinya tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menghilangkan sifatpertanggungjawaban pidananya, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;Ad.2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    dan mengenal saudara Agung yangmerupakan teman satu desa; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor :03265/NOF/2019 tanggal 2 April tahun 2019, dengan hasil pengujian bahwabarang bukti berupa pil LL termasuk dalam obat keras mengandung triheksifenidilyang peredarannya harus dengan resep dokter;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakimberpendapat terdakwa terbukti mengedarkan obat keras kepada saksi Pratamaberupa pil LL yang merupakan sediaan farmasi
    Menyatakan Terdakwa Taufik Zainal Abidin Bin Karji Alias Opik tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar danpersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimanadalam dakwaan tunggal;2.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus Lain-lain
Register : 11-04-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Blb
Tanggal 4 Mei 2017 — AGUS PRIATNA Als. KUYA Bin MAMAT MULYANA
33 — 5
  • 352/Pid.Sus/2017/PN Blb.Bahwa ia terdakwa AGUS PRIATNA Alias KUYA Bin MAMATMULYANA, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 18.30WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau pada suatuwaktu dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.02 Rw.04 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    KUYA Bin MAMATMULYANA, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 18.30WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau pada suatuwakiu dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.02 Rw.04 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja memproduksi atauHalaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Blb.mengedarkan sediaan farmasi
    danterdakwa juga tidak memiliki izin dari Pemerintah dan instansi terkaitlainnya, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untukmenyimpan dan mengedarkan obat keras jenis HEX YMER;3.Saksi JAJAT SETIA PERMANA, Apt, M.Si, yang dicabakan di persidanganpada pokoknya sebagai Bahwa jabatan ahli saat ini adalah sebagai Pengawas Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Penyidikan di Balai Besar PengawasanObat dan Makanan Republik Indonesia di Bandung;Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017
    /PN Blb.Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah melaksanakanpemeriksaan dan penyidikan terhadap sarana produksi dan distribusiobat, obat tradisional, kosmetik, pangan dan produk komplimen diwilayah Propinsi Jawa Barat;bahwa tablet kuning bertuliskan mf tersebut termasuk ke dalamproduk sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar karenaberdasarkan Permenkes No. 1010 Tahun 2008 tentang RegsitrasiObat menyatakan bahwa obat yang memiliki izin edar harus memilikipenandaan pada label kemasan yang jelas
    dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan instansiterkait lainnya, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untukmenyimpan dan mengedarkan obat keras jenis HEXYMER sedangkanTerdakwa mengetahui mengedarkan obat keras jenis Hexymer tanpa adakeahlian di bidang farmasi dan tanpa ada izin dari Pemerintah atau instansiterkait lainnya adalah merupakan hal yang dilarang oleh hukum dan hasilkeuntungan yang didapat digunakan oleh Terdakwa membli pulsa;Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim
Pengadilan PN SIGLI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 18-02-2014 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN SIGLI Nomor 5/Pid.B/2014/PN-SGI
Tanggal 18 Februari 2014 — Hendra Bin Hasan Sana
32 — 3
  • termasuk NarkotikaGolongan I nomor urut 61 Lampiran I Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;Menimbang bahwa, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin untuk jualbeli Narkotika (sabu sabu) tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa setiap peredaran narkotikawajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dalam undang undang No.35 Tahun2009 yang didalam pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapatdisalurkan oleh Industry Farmasi
    , pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan21sediaan farmasi sesuai dengaan ketentuan dalam undangundang, dan ayat 2 nyamenyebutkan bahwa Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan penyimpana sediaanfarmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri, dan oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebutmerupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika GolonganI bukan tanama;Menimbang bahwa, unsur tanpa hak dan melawan
    NarkotikaGolongan I nomor urut 61 Lampiran I Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;Menimbang bahwa, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin untukmemiliki dan menyediakan Narkotika (sabu sabu) tersebut sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwasetiap peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dalamundang undang No.35 Tahun 2009 yang didalam pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwanarkotika hanya dapat disalurkan oleh Industry Farmasi
    , pedagang besar farmasi dansarana penyimpanan sediaan farmasi sesuai dengaan ketentuan dalam undangundang,dan ayat 2 nya menyebutkan bahwa Industri Farmasi, pedagang besar farmasi danpenyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri, dan oleh karena itu perbuatanterdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki,Narkotika Golongan I bukan tanaman;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan
Pengadilan PN KUDUS Pidana Umum
Register : 15-06-2022 — Putus : 21-07-2022 — Upload : 22-07-2022
Putusan PN KUDUS Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Kds
Tanggal 21 Juli 2022 — Penuntut Umum:
Bagus Ahmad Faroby, S.H
Terdakwa:
Sunarwan Bin Suwarno
55 — 24

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa SUNARWAN bin SUWARNO tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tidak Memiliki Izin Edar, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana terdahap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti
    dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sediaan farmasi berupa 1 (satu) strip obat merk Cytotec berisi 10 (sepuluh) butir,
    • 1(satu) bungkus plastic klip berisi sediaan farmasi berupa
      obat warna kuning berlogo HJ sebanyak 6 (enam) butir
    • 1(satu) bungkus plastic klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna putih sebanyak 4 (empat) butir .

      • Uang tunai hasil penjualan obat sediaan farmasi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
      • 1 (satu) unit Handpone merk XIAOMI, warna silfer, Nomor 081 227 042 045

      Dirampas untuk Negara.

      • 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo, Nomor 08419087, atas nama PT.TIRTA KENCANA TATA WARNA, ALAMAT TENGELES Rt.05/ Rw. 04, Kec. Mejobo, Kab. Kudus.
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 10-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PN MALANG Nomor 518/Pid.Sus/2017/PN Mlg
Tanggal 4 Desember 2017 — Penuntut Umum:
IWAN ARTO KOESOEMO,SH,MH
Terdakwa:
NANANG RAGIL
32 — 2

  • M E N G A D I L I :

    • Menyatakan terdakwa NANANG RAGIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu
    • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANANG
    Mlg40 (empatpuluh) butir dengan harga Rp.60.000, (enam puluh riburupiah) dan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul15.00 Wib sebanyak 3 (tiga) TIK Pil double L yang berisi 30 (tigapuluh)butir dengan harga Rp.45.000, (empat puluh lima ribu rupiah).e Bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi berupa Pil double L yang tidak memiliki izin edartelah melanggar ketentuan Pasal 106 Ayat (1) UU No.36 Tahun 2009tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi hanya dapat
    MIgBahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi berupa Pil double L yang tidak memenuhi standarddan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan danmutu telah melanggar ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RINo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikarenakan terdakwa tidakmemiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Bahwa sample
    Far :Menurut saksi orang yang mempunyai kewenangan mendistribusikan obatpada pasien adalah Dokter, Apoteker dan Asisten Apoteker ;Persyaratan untuk dapat menjadi penyalur / distributor obat atau farmasiada Apoteker penangung jawab serta ketentuan lain yang sesuai denganperaturan perundangundangan ;Seseorang yang tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan tidak bolehmendistribusikan obat atau sediaan farmasi kepada orang lain ;Bahwa pada dasarnya obat yang berdar di masyarakat harus teregritasi diBPOM
    dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baikberupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa danadanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukumsebagai berikut Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual Pil Doubel L kepada ANDIWIJAYA dan juga kepada orang lain .
    ANDI WIJAYAdengan disepakati harga tertentu ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barangbukti berupa : 30 (tiga puluh ) butir pil double Ltermasuk dalam sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan ?
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-06-2012 — Upload : 06-07-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 129/Pid.B/2012/PN.Kdr
Tanggal 28 Juni 2012 — DEBBY SUGIARTO alias KEBO Bin ANANG SUBAGIO
18 — 9
  • botol pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 pukul 07.00 Wib ;Bahwa maksud Terdakwa menjual pil LL untuk mendapat keuntungan ;Bahwa menurut keterangan terdakwa ia sudah 1 (satu) tahun menjual Pil doubel L ;Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus dibidangkefarmasian maupun obatobatan ;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan,memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan bukan sebagai dokter,apoteker, petugas kesehatan atau pegawai farmasi
    pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 pukul 07.00 Wib ;e Bahwa maksud Terdakwa menjual pil LL untuk mendapat keuntungan ;e Bahwa menurut keterangan terdakwa ia sudah 1 (satu) tahun menjual Pil doubel L ;e Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus dibidangkefarmasian maupun obatobatan ;e Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan,memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan bukan sebagai dokter,apoteker, petugas kesehatan atau pegawai farmasi
    mendapatkeuntungan sebesar Rp.180.000, (Seratus delapan puluh ribu rupiah) ;Bahwa terdakwa membeli pil LL hanya kepada ENDRI ;Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar disita dari terdakwa ;Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus dibidang kefarmasianmaupun obatobatan ;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan,memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan bukan sebagai dokter,13apoteker, petugas kesehatan atau pegawai farmasi
    Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat ;(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasiyang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;15Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang undang adalahmengadakan, menyimpan, mengolah memproduksi atau mengedarkan sediaan
    farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu ;Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilarang terdiri dari beberapaelement perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan yangdimaksud dapat dibuktikan maka unsur ini harus dinyatakan terbukti ;Menimbang, bahwa Undang undang Kesehatan tidak memberikan penjelasansecara jelas tentang definisi dari element unsur di atas akan tetapi menurut
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Umum
Register : 17-01-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 12 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ALI SOEGIONO, SH.
Terdakwa:
BANDI SUHERMAN.
23 — 5

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa Bandi Suherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun

    Menyatakan bahwa terdakwa Bandi Suherman bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Jbgkhasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 196 UndangUndang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;2.
    Mojokertoatau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Jombang, berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP,karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dari wilayahPengadilan Negeri Jombang sehingga Pengadilan Negeri Jombang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutuyang dilakukan terdakwa dengan
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kKeamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) danayat (3) ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.Unsur setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam sistempertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalamKUHP adalah menunjuk subyek hukum orang
    Terdakwa tidak mempunyalkeahlian di bidang kefarmasian (obatobatan) dan Terdakwa juga tidak bekerjadi bidang kesehatan;Dengan merujuk pada ketentuan pasal 98 ayat (2) dan pasal 98 ayat (3)Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak berhak untukmelakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L karenaTerdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian, tidakmempunyai izin resmi berkaitan dengan hal
    Menyatakan terdakwa Bandi Suherman telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standartkeamanan dan mutu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-09-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 881 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 23 September 2011 — Drs. SUBKI YAHYA ;
58 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rezki Na Mudah, maka hal ini bertentangan denganKeputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf f dan g tentang etikapengadaan.Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Gudang Farmasi yaitu ChekAnildayanti, obat pengadaan ada masuk 3 tahap sehingga total obat yangmasuk sesuai dengan kontrak yaitu :: Rp. 378.010.010.
    :Rp. 33.638.691,: Rp. 34.296.700,: Rp. 445.945.401,Dengan perincian sebagai berikut :Obat masuk Tahap Obat Masuk Tahap IlObat Masuk Tahap IllJumlah seluruhnyaObat masuk tahap pada bulan Desember 2007 yang diterima Kepala gudangFarmasi (Chek Anildayanti) melalui Khaidir, SSos di Gudang Farmasi RSIAProv.
    Khaidir, S.Sos di Gudang Farmasi RSIA Prov.
    terima melaluistaff dari Indofarma (Perusahaan Besar Farmasi) di Gudang Farmasi RSIAProv.
    ,Jumlah seluruhnya : Rp. 445.945.401, dengan perincian sebagai berikut :Obat masuk tahap pada bulan Desember 2007 yang diterima Kepala gudangFarmasi (Chek Anildayanti) melalui Khaidir, SSos di Gudang Farmasi RSIAProv.
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Khusus Farmasi
Register : 28-04-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN BATULICIN Nomor 148 / Pid.Sus / 2016 / PN Bln
Tanggal 29 Juni 2016 — HENDRI HERIYANTO Als HENDRI Bin IRFANSYAH
39 — 30
  • Menyatakan Terdakwa HENDRI HERIYANTO Als HENDRI Bin IRFANSYAH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan ;3.
    Menyatakan Terdakwa HENDRI HERIYANTO Als HENDRI Bin IRFANSYAHtelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar melanggarPasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 TentangKesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;2.
    Hasan Basri Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten TanahBumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1),perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 2016 sekitar jam 21.00 wita anggotaPolsek
    Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau AlatKesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN BlnForm01/SOP/001/HKM/2015Ad.1.
    Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar ;b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;c.
    Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dariperedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izinedar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/ataukeamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli,keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan faktafakta yang terungkapdipersidangan diketahui bahwa Terdakwa
Pengadilan PN KUNINGAN Pidana Khusus Lain-lain
Register : 30-07-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN KUNINGAN Nomor 87/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Kng
Tanggal 11 Oktober 2018 — A.S LAELI Binti ARIP
115 — 14
  • Menyatakan terdakwa AS LAELI Binti ARIPterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedarsebagaimana dalam dakwaan Tunggal;2.
    Menyatakan terdakwa A.S LAELI Binti ARIP terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;2.
    O01 Desa Salareuma Kecamatan CipicungKabupaten Kuningan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telahmelakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengancara antara lain sebagai berikut :Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.Sus./2018.
    Saksi YAKRUM RISKI NOVANDRI: Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwatelah mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yangtidak memiliki izin edar.Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.Sus./2018.
    /PN..Kngsediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dankosmetika.
    Menyatakan terdakwa AS LAELI Binti ARIPterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedarsebagaimana dalam dakwaan Tunggal;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AS LAELI Binti ARIP olehkarena itu dengan pidana penjaraselama4 (empat) bulan dandenda sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) dengan ketentuanjika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan;3.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Umum
Register : 24-07-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 543/Pid.Sus/2019/PN Bpp
Tanggal 30 September 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT HIDAYAT
Terdakwa:
NURLIAH BINTI TAJUDDIN
57 — 20

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa NURLIAH BINTI TAJUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuki standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan<
    Menyatakan bahwa Terdakwa Nurliah Binti Tajudin terbukti secara sahbersalah melakukan tindak pidana Balikpapan "Setiap orang yang dengansengaja memproduksi atau mengedarkan scdiaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuki standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan , dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal98 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UURI No.36Tahun 2009 tentang Kesehalan;2.
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard, dan / atau persyaratan kKeamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.a.
    Unsur memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatanyang tidak memenuhi standard, dan / ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.Menimbang bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif, maka apabila salahsatu atau beberapa dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka perbuatan yangdilakukan Terdakwa adalah telah terbukti.Menimbang bahwa sediaan farmasi adalah Obat, bahan obat, obattradisional dan kosmestik.
    Sus/2019/PN BppMenimbang bahwa peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatanmerupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuanmemindahtangankan, menyebarluaskan obat, bahan obat, obat tradisional dankosmestika, jadi yang berhak melakukan peredaran sediaan farmasi dan alatkesehatan hanyalah orangorang tertentu yang memiliki izin dan bagi merekayang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa adanya izindinyatakan telah melakukan tindak pidana.Menimbang bahwa perlunya izin mendistribusikan
    yang tidakmemenuhi syarat (TMS), melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dansalah penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan.Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 543/Pid.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Umum
Register : 11-12-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Ckr
Tanggal 11 Februari 2020 — Penuntut Umum:
DIMAS INDRA GUNAWAN, SH
Terdakwa:
GARDA WISNU ADI SAPUTRA Bin RUSAMSI
29 — 23

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa Garda Wisnu Adi Saputra Bin Rusamsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi khasiat atau kemanfaatan secara berlanjut;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan
      yang ditetapkan dengan denganPeraturan Pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan; Bahwa Berita Acara Penyerahan Hasil Laporan Pengujian LaboratoriumPengawasan Mutu BAGFARMAPOL PUSDOKKES POLRI NomorBA/004/X/2019/WASTU/BAGFARMAPOL pada hari Selasa tanggal 01Oktober 2019 barang bukti berupa 11 (Sebelas) plastik (10500 tablet) hasilpengujian Hasil Positif TRIHEXYPHENYDIL (HEXIMER) dan 40 (empatpuluh) strip @10 tablet hasil pengujian
      Saksi Rinto Hatigoran T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupunpekerjaan dengan Terdakwa;Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani sertamembenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersediamemberikan keterangan sebenarnya;Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telahmengamankan Terdakwa dan saksi Rizki Riyaldi yang telah mengedarkan,menyediakan sediaan farmasi
      Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kKemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2)dan (3)3. Jika beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut4.
      Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanmenyebutkan bahwa "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat.Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan
      Menyatakan Terdakwa Garda Wisnu Adi Saputra Bin Rusamsi telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersamasama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhikhasiat atau kemanfaatan secara berlanjut,2.
Pengadilan PN MARABAHAN Pidana Khusus
Register : 05-02-2015 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 24-04-2015
Putusan PN MARABAHAN Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN Mrh
Tanggal 17 Februari 2015 — KAMARUDDIN Bin H. IBRAHIM (Alm)
60 — 15
  • IBRAHIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan primair; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan; 3.
    AES Nasution No. 3 Marabahan KecamatanMarabahan, Kabupaten Barito Kuala, atau setidaktidaknya di suatu tempatyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ADERIAN NOORdan saksi M.
    ADI HIDAYAT, Apt, yang pada pokoknya dibawah sumpahmenerangkan sebagai berikut ;0Bahwa sediaan farmasi menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan adalah meliputi obat, obat tradisional, kosmetik, rontgendan perbekalan kesehatan;Bahwa sediaan farmasi berupa obat, obat tradisional, dan kosmetikayang diedarkan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edarsedangkan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar milikterdakwa tersebut diatas adalah termasuk sediaan farmasi yang tidakmemiliki
    Terdakwa melakukannya tanpa adapaksaan dan kelalaian (culpa) . 27222222222 2 ==wonnnnnn Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, makamenurut hemat Majelis Hakim unsur dengan sengaja telah terpenuhi.Ad.3 Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1): wonnnnnn Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalahunsur yang bersifat alternatif.
    Oleh karena itu termasuk dalam jeniskategori sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4UndangUndang No. 36 Tahun 2009.wonnnnnn Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, makamenurut Majelis Hakim unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar telah terpenuhi.wonnnnnn Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara
    IBRAHIM (Alm) terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKIIZIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan primair;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 3 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,(Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidakdibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;3.
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Khusus Farmasi
Register : 14-12-2017 — Putus : 05-02-2018 — Upload : 17-04-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Bjb
Tanggal 5 Februari 2018 — SUTIKNO alias TIKNO bin PAIJO (Alm).
86 — 19
  • Menyatakan Terdakwa SUTIKNO alias TIKNO bin PAIJO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2.
    Landasan Ulin Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru saksi bersama dengan rekan saksi yaituFIRDAUS TARIGAN dan HENDRIK YUNIKA melakukan penangkapanterhadap SUTIKNO Als TIKNO Bin PANO (Alm) karena diduga melakukantindak pidana mengerdarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpaijin edar;e Bahwa yang mana penangkapan tersebut berawal pada hari jumattanggal 20 Oktober 2017, pada saat saksi melakukan penyelidikandiwilayah hukum Polres Banjarbaru;e Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang
    Bahwa semua kesediaan Farmasi yang diedarkan harusberada dalam pengawasan tenaga kefarmasian pada sarana kefarmasianyang legal, keilmuan dan wewenang merupakan syarat dalam mengedarkansediaan farmasi.
    Bahwa tidak semua toko obat dan setiap orang dapatmenjual obatobatan tersbut, tetapi hanya boleh menjual obat bebas danbebas terbatas serta dalam jumlah yang dibatasi oleh ketentuan tentang obatwajib Apotek, dan toko obat harus memiliki izin dari Dinkes setempat sebagaitoko obat, memiliki penanggungjawab Asisten Apoteker dan Barangbersumber dari PBF (Perdagaan Besa Farmasi) yang legal.
    Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Ad.1.
    , bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsurdalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 197 Jo.
Pengadilan PN BANGIL Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 31-01-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Bil
Tanggal 16 April 2020 — Penuntut Umum:
TYA GITA PRASTIWI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD BASORI bin ARIPI
29 — 6
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Basori Bin Aripi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan menjadi Perantara Narkotika Golongan I dan Tanpa Hak Mengedarkan Sediaan Farmasi
    dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:LsMenyatakan terdakwa MUHAMMAD BASORI bin ARIPI terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerimamenjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan bukan tanaman* dan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    HUNEN; Bahwa Terdakwa bukan Apoteker dan juga bukan pedagang farmasi tetap!
    Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi,dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintan sesuai dengan ketentuanUndangundang ini;(2).
    Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanFarmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajid memiliki jjin khnususpenyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukantanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunanatau perubahan kesadaran, hilangnya rasa
    MOCHAMMADHalaman 20 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN BilCHOIRUDIN di Jalan Halmahera Gg.9 Rt.01 Rw.06 Kelurahan gadingrejoKecamatan gadingrejo Kota Pasuruan; Bahwa Terdakwa berkerja dibidang swasta bukan apoteker atau pedagangfarmasi dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. :10828/NNF/2019 tanggal 28 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2. Dra.
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-06-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN Tlg
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.EDRUS, SH.MH
2.PUJI ASTUTI, S.H.
Terdakwa:
RIDHO SANDHI KHARISMA Alias KODOK Bin SUNARKO
25 — 4
    1. Menyatakan Terdakwa Ridho Sandhi Kharisma Alias Kodok Bin Sunarko tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dan Tanpa Hak Memiliki Psikotropika serta Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Ijin Edar.
    diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa RIDHO SANDHI KHARISMA Alias KODOK BinSUNARKO telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaanatau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika, Tanpoa hak atau melawan hukum menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, ataumenyerahkan Narkotika Golongan I, dan tanpa hak memiliki Psikotropikaserta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    Kaffein mempunyai efek stimulan terhadap sususnan saraf pusat , tidaktermasuk Narkotika maupun Psikotropika.Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN Tlgsedang diketahui terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan,membeli, menjual Narkotika golongan berupa shabu bukan sebagai atauatas nama suatu Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi, apotik, RumahSakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dokter, Lembaga Penelitian atauLembaga Pendidikan atau bukan berdasarkan resep dokter ;Perbuatan terdakwa
    Tulungagung,atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiijin edar, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut: Pada awalnya bulan Maret 2018, terdakwa telah membeli pil doubel L dariSdr. Tri alias Toyik d/a Desa Tapan, Kec. Kedungwaru, Kab.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Setiap Orang;Menimbang, bahwa unsur Ssetiap orang telah dipertimbangkan padauraian pertimbangan dakwaan kombinasi kesatu dan telah dinyatakanterpenuhi, sehingga secara mutatis mutandis diambil alin dan unsur kesatuini dinyatakan terpenuhi pula;Ad.2.
    Menyatakan Terdakwa Ridho Sandhi Kharisma Alias Kodok BinSunarko tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum MenjualNarkotika Golongan dan Tanpa Hak Memiliki Psikotropika sertaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak MemilikiIjin Edar.2.
Pengadilan PN KRAKSAAN Pidana Umum
Register : 21-03-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Krs
Tanggal 30 April 2019 — Penuntut Umum:
ARDIAN JUNAEDI SH
Terdakwa:
MOH. HARUN Al. HARUN WIJAYANTO Al. ARUN Bin ASKAR
23 — 3
  • ARUN Bin ASKAR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
  • Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa MOH. HARUN AL HARUN WIJAYANTO AL.
    Probolinggo, atau setidaktidaknya di suatutempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadiliperkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2019 sekitar
    Probolinggo, atau setidaktidaknya di suatutempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadiliperkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2)dan ayat (3) yaitu pasal 98 ayat (2) : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan
    Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki ijin edarMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edarMenimbang, bahwa pengertian ijin edar adalah bentuk persetujuan registrasi yangdikeluarkan badan POM agar produk tersebut Secara sah dapat diedarkan di wilayahIndonesia (Peraturan Kepala Badan POM RI No.
    ARUN BinASKAR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar :Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Krs Halaman 102. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa MOH. HARUN AL HARUNWIJAYANTO AL.
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 18-04-2013 — Putus : 21-05-2012 — Upload : 18-04-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 253/Pid.B/2012/PN.BLT
Tanggal 21 Mei 2012 — NURYANTO Bin MARIYANI.
22 — 3
  • Menyatakan Terdakwa NURYANTO Bin MARIYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidan Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar
    Menyatakan terdakwa NURYANTO Bin MARIYANI bersalahmelakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa jjinedar sebagaimana yang diatur dalam pasal sebagaimana diaturdalam Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan , dalam dawaan primair kami;2.
    Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet dobel Ldengan cara menjual tersebut, dengan tanpa memiliki ijin mengedarkan sediaanHalaman 3 dari 14 halaman Put.No.253/Pid.B/2012/PN Bit.farmasi . Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik diPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik Polri CabangSurabaya dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ProJustitia No.
    Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet dobel Ldengan cam menjual tersebut, dengan tanpa memiliki ijin mengedarkan sediaanfarmasi . Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik diPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik Polri CabangSurabaya dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ProJustitia No.
    Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet dobel Ldengan cara menjual tersebut, dengan tanpa memiliki ijin mengedarkan sediaan6farmasi . Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik diPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik Polri CabangSurabaya dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ProJustitia No.
    Bahwa terdakwa mengedarkan tabletdobel L dengan cara menjual tersebut, dengan tanpa memiliki ijin mengedarkansediaan farmasi.