Hakim Pengadilan Tipikor No. 163 / Pen. Pid / Sus / H / 2013/PN.TIPIKOR.Smg. tanggal 14 Nopember 2013 ditahan sejak tanggal14 Nopember 2013 s/d. 13 Desember 2013 .4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang No.163/Pen.Pid/ Sus/K/2013/PN.TIPIKOR.Smg. tanggal 04 Nopember 2013Sejak tanggal 14 Desember 2013 s/d. 11 Pebruari 2014 ;5.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang No. 46 / Pen.Pid / TPK / 2014 / PT.Smg. sejak tanggal12 Pebruari 2013 s/d. tanggal 13 Maret 2014.6. Perpanjangan keII oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal10 Maret 2014 No. 80/Pen.Pid/TPK/2014/PT.Smg. sejak tgl 14 Maret2014 s/d tanggal 12 April 2014.Telah membaca:1.

Membebankan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari selasa,tanggal 29 Maret 2014 oleh kami ENDANG SRI WIDAYANTI.

Pid.SusTPK /2014/PN Smg.Semarang, April 2014PENGADILAN TIPIKOR SEMARANGWAKIL PANITERA,SRI BANOWO, SH.MM.NIP. 19580504 198203 1008.

September 2013 sampaidengan tanggal 26 Oktober 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 27Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 26November 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal11 Januari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014;Hakim Pengadilan Tipikor

sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengantanggal 25 Februari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 26 Februari 2014sampai dengan tanggal 26 April 2014;Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 27 April2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;Halaman 1 dari halaman 86 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2014/PN Tjk10.Perpajangan (Il) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 27 Mei 2014sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ansyori

(Hakim AdHoc Tipikor), masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terobuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantuoleh Zainuddin, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri olen Samsi Thalib, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota: Hakim Ketua,Sutaji, S.H., M.H.

Memerintahkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR/2015/PT PDG, tanggal 9 Juli 2015 yangamar lengkapnya sebagai berikut :Hal. 58 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/20151. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari PenasihatHukum Terdakwa ;2.

kasasibeserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :BAHWA JUDEX FACTIE TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENILAIKUALITAS ATAU SUBJEK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR

Bahwa apa yang dipertimbangkan Judex Facti Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi halaman 85 alinea ke3 dari atas adalah suatukekeliruan yang fatal berhubung ditingkat Pengadilan Negeriperkara atas nama Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Terdakwa Syafrudin, S.Sos., dan Terdakwa Il Ejisrin, S.E., bukan Nomor49/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg, tapi adalah Nomor 50/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg. jadi jelas Judex Facti telah salah dalampertimbangan hukumnya, berhubung perkara Nomor 50/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg in

Pasal253 KUHAP ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat Para Terdakwa tersebut telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, oleh karena itukepada Para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR

diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Il Terdakwa Syafruddin, S.Sos dan Terdakwa Il Ejisrin, S.E. tersebut ;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR

Puspahastama Kabupaten Purbalingga;Pendidikan : 82;Terdakwa tersebut := Ditahan oleh:e Penyidik : tidak ditahane Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2013 nomor: Print522/0.3.23/Ft.1/05/2013 sejak tanggal30 Mei 2013 s/d 18 Juni 2013 (Tahanan Kota ) ;e Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Juni2013 Nomor : 71/VI/Pen.Pid/SUS/H/2013/PN/Tipikor.Smg. sejak tanggal 14 Juni 2013 s/dtanggal 13 Juli 2013 ( Tahanan Kota );e Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada

Panjaitan No. 111 Purbalingga,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2013;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangtentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;Telah membaca suratsurat yang terlampir pada berkas perkara yang bersangkutan ;Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan

Puspahastama adalah Perusahaan Daerahyang modalnya adalah modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang manapejabatpejabat yang diangkat untuk melakukan jalannya Perusahaan Daerah terikatdan wajib melaksanakan jabatanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apa bilahal itu tidak dilaksanakan dan disalahgunakan sehingga dapat atau bahkan sudahmenimbulkan kerugian Keuangan Negara/Keuangan Daerah maka siapapun yangmemangku jabatan tersebut harus dimintai pertanggung jawaban secara hukumpidana khusus/tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing selaku HakimAnggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariKamis, Tanggal, 7 Nopember 2013, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu olehSUPARYONO, SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ENGGAR DIAN RUHURI,SH. selaku Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh terdakwa yang didampingi oleh TimPenasihat Hukum terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,Ttd. Ttd.1. MARSIDIN NAWAWL SH. MH. SUYADI, SH.Ttd.2.

;Semarang, 18 Nopember 2013PENGADILAN TIPIKOR SEMARANGUb. PANITERA / SEKRETARISWAKIL PANITERA100SRIBANOWO, SH.MMNip: 19580504198203 1008

jelas adalah ranahhukum Perdata;e Bahwa, Terdakwa menolak dalildalil yang menyatakan bahwa Terdakwa tidakberhak atas dana bantuan tersebut tanpa alasan hukum yang cermat dan jelas;memang Terdakwa bukan orang yang berhak atas dana tersebut yang berhakadalah I Wayan Sudiarsa, S.P. sebagai Pemohon dan Penerima dana tersebut;bukti formal nya adalah sangat jelas yaitu adanya Bukti No. 1 sampai denganNo. 12 pada point 5 tersebut di atas;Unsur Secara Melawan Hukum; e Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

dan Puseh Munduk Pakel, danPura Rentaja telah selesai dibangun sesuai dengan keterangan semua saksi di depanpersidangan pada saat diperlihat bukti foto P.3, P.8, dan P.12;Bahwa, tidak ada satupun yang menyangkal bukti P.3, P.8, dan P.12 di depanpersidangan; berarti Pembangunan Bak Penampungan Air; Pembangunan Pura Desadan Puseh Munduk Pakel, dan Pura Rentaja terbukti secara sah dan meyakinkan;Bahwa, Unsur memperkaya diri sendiri yang dinyatakan terbukti dan diputus olehYang Mulia Hakim Pengadilan Tipikor

P.12, dan saksisaksi terbuktisecara sah dan meyakinkan bahwa Proyek pembangunan PenampunganAir, Pembangunan Pura Desa/Puseh di Desa Munduk Pakel dan PuraRentaja di Desa Pekraman Bunyuh telah dapat diselesaikan sesuaidengan kesepakatan;Bahwa, terbukti dalam Pertimbangannya saudara Jaksa/PenuntutUmum dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama danbanding sama sekali tidak mempertimbangkan faktafakta hukum yangberupa Bukti surat dan Bukti Saksi yang diajukan dalam Persidangan,dan juga Pengakuan

Dengan putusan dari Majelis Hakim Yang MuliaPengadilan Tipikor Tingkat Pertama dan banding apakahberartibangunan Penampungan Bak Air, bangunan Pura Puseh/Desa MundukPakel dan Bangunan Pura Rentaja adalah milik Terdakwa, agar dapatdijual lelang untuk memenuhi kewajiban pengembalian uang sesuaidengan putusan pengadilan;e Bahwa, dari sejak awal terbukti telah terjadi dakwaan kabur, tuntutanyang tidak sesuai dengan faktafakta persidangan yang diajukan olehsaudara Jaksa/Penuntut Umum di mana dengan alasan

Pasal 65 ayat (1) KUHP;Dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dan banding mengadilimenyatakan Terdakwa I Wayan Sukaja telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primer;Bahwa, seperti apa yang dikemukakan di atas, perihal uraian unsurunsurnyabahwa tuntutan dan pertimbangan saudara Jaksa Penuntut Umum dan PertimbanganHakim Majelis Pangadilan Tipikor Tingkat Pertama dan banding adalah tidak cermatdan tidak berdasar karena Legal

(lima riburupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru No.33 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.PBR tanggal tanggal 11 November2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Hal. 35 dari 65 hal. Put. No.541 K/Pid.Sus/201436.

TENGKU ZULKARNAIN (Gol IID) ASLI;Dikembalikan kepada Pemilik yaitu Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda danOlah Raga Kabupaten Siak;7 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru No.31 / TIPIKOR / 2013 / PT.R tanggal 24 Januari 2014 yang amarlengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Pensihat Hukum Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum ; Memperbaiki putusan Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Tanggal 11 November 2013 No. 33 / Pid.Sus / TIPIKOR / 2013 /PN.PBR. yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana tambahan, sehinggaamar selengkapnya sebagai berikut :1.

HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta) HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu) oleh Emilia Djajasubagia, S.H., M.H. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. ttd./ttd./ Sophian Martabaya, S.H. Timur P.

wilayah Negaraditerapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 114/PUUX/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakanfrasa kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244 UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadapputusan bebas;Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa Pengadilan Tipikor

CAPAH dapat diajukan Kasasi.Berdasarkan uraian pertimbangan hukum judex facti di atas, jikadihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor346K/KT/1980 tanggal 26 Januari 1984, maka unsur esensial dalamdakwaan telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP,seharusnya putusan judex facti adalah putusan lepas dari segala tuntutanhukum (ontslag van rechtvervolging), bukan bebas dari semua dakwaan(vrijspraak).Dengan demikian, Oleh karena putusan bebas yang dijatuhkan olehPengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Medan adalah putusan bebastidak murni, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 244 KUHAP, terhadapputusan a quo dapat dimohonkan kasasi.Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn tanggal 10 November 2016 tidak berdasarkan musyawarahmufakat yang bulat melainkan adanya Dissenting Opinion.Bahwa Dissenting Opinion dapat dianggap sebagai salah satuparameter kualitas suatu putusan pengadilan dalam memenuhi rasakeadilan masyarakat karena dengan

Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungmasingmasing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Murganda Sitompul, S.H., M.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua Majelis,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Humttd./ M.S.

Hakim Pengadilan Tipikor, sejak tanggal 30 September 2014 s/d tanggal 29 Oktober2014 ;6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor, sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d tanggal28 Desember 2014 ;7.

;PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara tersebut;Telah mendengar keterangan SaksiSaksi dan keterangan Terdakwa ;Telah melihat dan meneliti barang bukti ;Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Desember 2014, yang padapokoknya menuntut agar Pengadilan Tipikor Semarang memutuskan sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa SRI JOKO WALUYO Bin H.

.005 RW.003, Kelurahan Busalangga, KecamatanRote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao ; : Kristen ; = : Staf Ahli Fraksi Demokrasi Kasih Sejahtera DPRDKabupaten Rote Ndao, sekaligus Ketua PDI PerjuanganKabupaten Rote Ndao, mantan Wakil Ketua DRPDKabupaten Rote Ndao periode 2004 s/d 2009 ; ditahan oleh 1 Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2014 s/d tanggal 22 Januari 2014 ;2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 3Maret 2014 ;3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriKupang, sejak tanggal 4 Maret 2014 s/d tanggal 2 April 2014 ;4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang,sejak tanggal 3 April 2014 s/d tanggal 2 Mei 2014 ;5.

Penuntut .....5 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2014 s/d tanggal 18 Mei 2014 ;6 Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Mei 2014 s/d tanggal 7 Juni 2014 ;7 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 8 Juni 2014 s/d tanggal 19 Juni 2014 ;8 Diperintahkan keluar berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 49/Pid.SusTPK/2014/PN.Kpg tanggal 19 Juni 2014 ; Dalam persidangan ini Terdakwa Junus Fanggidae, SE didampingi PenasihatHukum bernama Philipus Fernandez,SH

1969;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Dusun Kaliboyo, RT 003 RW 005; KelurahanKradenan, Kecamatan Purwoharjo KabupatenBanyuwangi, Provinsi Jawa Timur;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta;Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat/Penetapan :Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus2017;Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2017sampai dengan tanggal 17 September 2017;Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 September 2017 sampaidengan tanggal 17 Oktober 2017;Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampaidengan tanggal 16 November 2017;Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengantanggal 4 Desember 2017;Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 5 Desember 2017sampai dengan tanggal 3 Januari 2018

IHAT SUBIHAT,S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Bali masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis,berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 22 MeiHalaman 61 dari62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT DPS2018 Nomor 5/Pen.Pid.SusTPK/201/PT.DPS tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum padahari Selasa, 17 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis

Bukti T7Siaran Pers Kepala Biro Hubungan Masyarakat BadanKepegawaian Negara (BKN) Nomor: 005/RILIS/BKN/V/2018judul BKN Gandeng KPK Berantas PNS Tipikor tertanggal 2 Mei 2018;(Fotokopi dari fotokopi);Siaran Pers Nomor: 018/RILIS/BKN/VIII/2018 tertanggal6 Agustus 2018 yang berjudul: Per 31 Juli 2018, BKN Blokir307 Data PNS Pelaku Korupsi Berstatus incracht; (Fotokopi dari fotokopi);Siaran Pers Nomor: 019/RILIS/BKN/IX/2018 tertanggal4 September 2018 yang berjudul: Pertajam Penyikapan atasPNS Tipikor

Bukti T12judul Sebanyak 1.917 PNS Tipikor incracht Aktif Bekerja diPemerintanan Kabupaten/Kota tertanggal 13 September 2018;(Fotokopi sesuai dengan aslinya); Surat Kepala Kantor Regional XIl Badan Kepegawaian NegaraNomor: 07605/VI/KR.XII/92018 Perihal: Penyampaian dataPNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 180/6867/SJTentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur

Raja Proyek Tegal).Pendidikan : Sarjana (S1).Terdakwa tersebut :> Dilakukan penahanan oleh :e Penyidik Sejak tgl. 25042014 s.d tgl.15052014;e Penuntut Umum Sejak tgl.28042014 s.d. 18052014;e Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada PN Semarang : Sejak tgl.08052014s.d.062014e Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN Semarang : Sejak tgl.07062014 s.d.tgl.05082014;e Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang : Sejak tgl.06082014 s.d. tgl.04092014; e Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan

Tipikor Semarang : Sejak tgl.05092014 s.d.. tgl.04102014;> Didampingi oleh Ivan Barichsanuddin, S.H. dan Eko Sulistiono, $.H., Advokat/PenasehatHukum dari Ivan Barich Sanuddin & Partners, yang beralamat di Jalan Nusa Barung RayaNo.44, Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2014 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;2Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN Semarang, tentangpenunjukan

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri Kupang mulai tanggal 09 juni 2011 s/d 08 juli 2011.8. Oleh Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Kupang mulaitanggal 05 juli 2011 s/d 03 agustus 2011.9. Diperpanjang oleh ketua PN Tipikor Pada Pengadilan NegeriKupang mulai tanggal 04 agustus 2011 s/d 02 oktober201110. Diperpanjang oleh ketua PT Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Kupangmulai tanggal 03 oktober 2011 s/d 01 nopember 201111.

Perpanjangan kedua oleh Ketua PT Tipikor Pada Pengadilan TinggiKupang mulai tanggal 02 Nopember 2011 s/d 01 Desember 2011 .Pada awal persidangan terdakwa didampingi oleh Tim Penasehathukumnya : 1. MATIUS K. REMIJAWA, SH. Advokat/Pengacara berkantor dijalan Nusa Nipa No.1 kelurahan Kambajawa, kecamatan kota WaingapuKabupaten Sumba timur. 2. GUSTAF JACOB, SH, Advokat/Pengacaraberkantor di jalan ahmad yani No. 33 Kupang. 3.

tanggal 05 juli 2011 tentang Penetapan hariTelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum yang telahdibacakan dipersidangan.nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn ne nc nn nnnTelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdalam berkas perkara ; Telah mendengar keterangan saksisaksi , keterangan ahli danTerdakwa , serta memeriksa alatalat bukti yang diperlihatkandipersidangan ; Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tanggal 10 Nopember2011 yang pada pokoknya menuntut supaya pengadilan Tipikor

untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Disini Termohon sangat kecewa denganpernyataan Pemohon karena hal tersebut tidak benar sama sekali.Demi Allah Pemohon tidak pernah menasehati bahkan sebaliknya.Karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap dan setiap waktumembutuhkan uang, Pemohon pinjam sementara waktu bahkanada yang dipinjamkan ke temanteman Pemohon yang janji akansegera mengembalikan, tapi pada batas waktu yang telahditentukan Pemohon tidak juga mengembalikan, sampai akhirnyaTermohon terkena kasus tipikor.

Nendi Rusnendi, S.H.D.t.oRahmawati, S.H.Panitera Pengganti,D.t.oAslidaUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehPaniteraMUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.HNIP. 19701207 199203 1001Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Bna

HIDAYAT HASYIM, SHPanitera Penggantid.t.oNUR AFIFAH, SHUntuk salinan yang sama bunyinyaPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPit. PANITERAH.SAID SALEM, SH.MHUntuk salinan yang sama bunyinya oleh :Pit. PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKORBANDA ACEHH.SAID SALEM, SH.MHUntuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh ;WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEHH.SAID SALEM, SH.MHUntuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh ;PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEHDRS.H.M.

Darul ImarahKabupaten Aceh BesarAgama : IslamPekerjaan : SwastaTerdakwa ditahan dalam tahanan Negara oleh :1 Penyidik Polri sejak tanggal 05 November 2013 s/d tanggal 24 November2013;2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2013 s/d tanggal03 Januari 2014;3 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh sejak tanggal04 Januari 2014 s/d tanggal 02 Februari 2014;4 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 03Februari 2014 s/d tanggal 04 Maret 2014;5

Jaksa Penuntut Umum : Tahanan RUTAN, sejak tanggal 03 Maret 2014 s/dtanggal 22 Maret 2014;6 Hakim pengadilan Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d 11April 2014Halaman 1 dari 156 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2014/PNBNA7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 12 April2014 s/d 10 Juni 2014.8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 11Juni 2014 s/d 10 Juli 2014.Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukum Muklis Mukhtar,S.H.

Mata Ie Keutapang dua Ds, LamBheu Kec Darul Imarah Kab Aceh Besar atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau PengadilanTipikor Banda Aceh Berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaiorang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatantersebut

Mata Ie Keutapang dua Ds, Lam Bheu Kec DarulImarah Kab Aceh Besar atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor BandaAceh Berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yangmelakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yangdapat

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IAKhusus Bandung penahanan kota sejak tanggal 24 Nopember 2015 s/dtanggal 23 Desember 2015 tahanan kota ;4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKlas IA Khusus Bandung penahanan kota sejak tanggal 24 Desember2015 s/d tanggal 21 Pebruari 2016;5.

kesemuanya Advokat dan KonsultanHukum pada PRANEDA & PARTNERS, yang beralamat Wisma Arie YaniJalan Buaran Raya No. 9A Lt 2C Duren Sawit Jakarta Timur, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 2 Desember 2015 dan telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandungtanggal 2 Desember 2015 Nomor 490 / SK / Pid / 2014 / PN.Bdg, perkaraNomor 189 / Pid.SusTPK/ 2015 / PN.Bdg;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Bandung, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkaraint; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanNegeri Bandung, tentang Penetapan Hari Sidang; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara ini; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum,keterangan saksisaksi, ahli, saksi ade charge dan keterangan terdakwadipersidangan; Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan

sekertaris Dinas Kesehatan yang menerimanya, halmanaTerbukti dari keterangan Saksi Andris;Bahwa Terbukti Terdakwa telah mengembalikan uang yang diterima dariForum Pustu sebesar Rp. 40.000.000, untuk diserahkan kembali kepadaPustu pustu sebelum Terdakwa berstatus Tersangka dalam perkaraaquo pada tingkat penyidikan, akan tetapi ternyata uang tersebut tidakdikembalikan kepada masing masing Pustu melainkan diserahkan kepadaKejaksaan Negeri Singaparna sebagai alat bukti;Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

SIGIT SUSENO, SH.M.Hum., memberikan pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa ahli mempunyai kekhususan dalam hukum pidana materiil ;Bahwa ahli ditugasi oleh pihak Fakultas untuk memberikan keterangansebagai ahli ;Bahwa ahli pernah juga menjadi ahli diantaranya kasus korupsi diPengadilan Negeri Ciamis, kemudian Pengadilan Tipikor di Ternate, dan dikupang;Bahwa dari proses penyidikan yang dipaparkan oleh penyidik pada saatitu, dari kronologis yang disampaikan ada pemberian sejumlah

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor 09/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm. tanggal 30 April2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURAHMAN, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSISECARA BERSAMA SAMA DAN BERLANJUT (sebagaimana dalamDakwaan Primair) ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banjarmasin Nomor 08/PID.SUSTPK/2014/PT.BJM tanggal 24 Juni2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat HukumTerdakwa ;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor 09/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm tanggal 30 April2014 yang dimintakan banding tersebut

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000 (limaribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor10/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm yang dibuat oleh Plh. Panitera padaHal. 70 dari 73 hal. Put.

Mohamad Askin, S.H., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta LindawatySimanihuruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PenuntutUmum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., tid/ Dr. H. yo ee S.H.,M.H. Pie Bhstid./ Prof. Dr.