Bahwa tidak benar Tergugat sering marahmarah tanpa alasan yangjelas melainkan puncak kehancuran rumah tangga Penggugat dan Tergugatmulai tanggal 28 Februari 2020 karena adanya campur tangan mertuaTergugat yang membantu perselingkuhan Penggugat, selain dari itu halinilah yang mendasari Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat,kejadiannya Tergugat pulang dari sawah kemudian Tergugat ingin makansehingga masuk ke dapur Tergugat hanya menemukan nasi tersedia jadiTergugat naik ke rumah mertua pas naik

selamapernikahan hampir 20 tahun Tergugat tidak pernah melakukan kekerasanwalaupun sehelai rambut Penggugat Tergugat tidak pernah sentuh,walaupun Tergugat masih mencintai Penggugat tetapi Tergugat sudahmerasa hati Tergugat sudah terlanjur kecewa dan terluka oleh perbuatanPenggugat yang tidak terpuji; dan mungkin perceraian inilah jalan terbaik; Bahwa Tergugat tidak marahmarah yang tidak jelas melainkan adanyaCampur tangan orang tua Penggugat yang membantu perselingkuhanPenggugat sehingga inilah yang mendasari

Penggugat ingin bercerai,selain itu yang mendasari adanya kejadian diaman Tergugat baru pulangdari sawah kemudian ingin makan namun hanya menemukan nasi yangtersedia jadi dalam keadaan terpaksa Tergugat naik ke rumah mertua tetapiibu Penggugat menutupkan pintu rumah, Tergugat merasa kesal sehinggaterjadilan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;Hal. 15 dari 24 Hal.

Unsur setiap orang.Menimbang, bahwaunsure pertama setiap orang, Pengertiansetiap orang, dalam ilmu hukum Pidana adalah menunjuk kepada orangsebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dankewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi danjuga barang bukti dalam persidangan, dan keterangan Terdakwa sendiridalam persidanngan, dapat diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidanasebagaimana tersebut dalan surat dakwaan Jaksa

IDONG bin Marsus:21Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui danmembenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat DakwaanJaksa Penuntut Umum;Menimbang bahwa mendasari pada fakta fakta tersebut diatas,majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur pertama setiap orang telahdapat dibuktikannya, adapun mengenai dapat dipertanggung jawabkanatas perbuatanya, mejelis hakim akan mempertimbangkan setelahmejelis mempertimbangkan unsur unsur pokok dari pasal Dakwaantersebut;Ad. 2.

Unsurtanpa hak ataumelawan hukum.Menimbang. bahwa pengertian tanpa hak atau melawan adalahmelakukan suatu perbuatan tanopa kewenangan atau dasar hukum yangsah ataum melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum yangberlaku;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi jugabarang bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan dapatdiperoleh fakta fakta sebagai berikut ;Menimbang, bahwaterdakwa ditangkap oleh para saksi padahari kamis, tanggal 1 Agustus 2013, padajam 18.30 WIB di Pelabuhanpasar

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yangObscuur Libel atau kabur/tidak jelas, karena gugatan tidak menguraikandengan jelas perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II, tidak meguraikandengan jelas hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat Il,serta tidak menguraikan faktafakta hukum yang mendasari mengapa TergugatIl turut sebagai pihak yang digugat dalam gugatan a quo;b.

PN KinTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYADALAM KONVENSIDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban Para TergugatKonvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya mengajukan eksepsitentang Gugatan Para Penggugat adalah gugatan Obscuur libel atau kabur/tidakjelas dikarenakan Para Penggugat tidak menjelaskan atau tidak menguraikandengan jelas mengenai hubungan hukum atau kepentingan hukum antara ParaPenggugat dengan Tergugat Il, serta Para Penggugat tidak menguraikan faktafakta hukum yang mendasari

Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukanwanprestasi atau Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telahmelakukan perbuatan melawan hukum, Para Penggugat Konvensi/Para TergugatRekonvensi hanya meminta mengganti kerugian kepada Para TergugatKonvensi/Para Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 RV yang menjelaskan suatusurat Gugatan haruslah disertai kesimpulan, dasar hukum, dan kejadian atauHalaman 19 dari 22 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN KInperistiwa yang mendasari

), tanggal 17April 2014 untuk Pembanding II. semula Tergugat Il. ( DG.Ballo ),Hal 10 dari 43 Hal, Put.No.227/PDT/2014/PT.Mkstanggal 18 Maret 2014 untuk Pembanding semula Turut Tergugat( SAMPARA BANI ), sesuai relaas pemberitahuan untuk itu, yang berisikeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri MakassarNo.307/Pdt.G/2012/PN.Mks. tanggal 19 Nopember 2013 sebagaiberikut :Setelah Pembanding mempelajari dan mengkaji pertimbanganpertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriMakassar yang mendasari

LATIEF MAKKA tidak dapatHal 17 dari 43 Hal, Put.No.227/PDT/2014/PT.Mksmembuktikan mengenai alas hak yang mendasari peralihan hakgarap atas tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkandalam gugatannya dan jawaban dalam intervensi, melainkanTergugat Intervensi I/Penggugat H. ABD.

karena itu muncul pertanyaan dengan alas hak apayang mendasari terjadinya peralihan hak garap atastanah objek sengketaBahwa apa yang menjadi keberatan oleh PenggugatIntervensi adalah semuanya telah dipertimbangkan olehmajelis hakim Pengadilan Negeri Makassar.

darisaudara Alimin yang juga bertindak sebagai saksidari pihak Penggugat Intervensi bagaimanamungkin suratSsurat tersebut diserahkan kepadapenggugat/tergugat intervensi (H.Abd LatifMakka), sedangkan sSuratsurat tersebut beradapada orang lain kami tidak tahu apa kapasitasnyasehingga suratsurat tersebut ada padanya.Keberatan Penggugat Intervensi pada MemoriBandingnya pada point c hal.1213 tersebutsemuanya telah dipertimbangkan dengan tepatdan teliti oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassaratas hak yang mendasari

Mamuju' utara No.523/08/SK/1/2017/DKP tentang Pengelola Operasional Alat Berat /Excavator tanggal 12 Januari 2017;10.Bahwa Pemohon selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan11.Kabupaten Pasang kayu serta atas Perintah Bupati Mamuju Utarasejaktahun 2016 telah mendasari pada Surat Keputusan BupatiMamuju Utara No. 175 Tahun 2016 dalam kegiatan sewa menyewaalat berat Excavator yang disewa oleh Para Penyewa, yaitu denganketetapan besaran biaya Rp. 150.000, (seratus lima puluhriburupiah) / perjam;Bahwa

Sehingga Pemohon mendasari tahun berikutnya yaitu tahun 2017dan tahun 2018 dengan harga sewa yang sama mengingat pada keduatahun terebut tidak ada dasar hukum untuk kegiatan sewa menyewa alatExcavator, sedangkan kepntingan masyarakat sangat mendesak dantidak dapat ditunda;17.Bahwa tindakan Pemohon dalam melakukan kebijakan berupatindakan menetapkan besaran biaya sewa pada tahun 2017 dan 2018didasarkan pada ketentuanhukum yang diatur dalam SuratKeputusan Bupati Mamuju Utara No. 175 Tahun 2016 dikarenakankondisi

Menyatakan (Kebijakan) Diskresi Pemohon berupa TindakanPenetapan Biaya Sewa Excavator pada Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017 danTahun 2018 mendasari pada Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor175 Tahun 2016 tentang Penetapan Biaya Biaya Sewa Excavatorpada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju UtaratahunAnggaran 2016, tidak ada penyalah gunaan wewenang;3.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalamperkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadisatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa petitum gugatan permohonan dapat diketahui yangmenjadi objek dalam sengketa permohonan a quo adalah :Kebijakan (Diskresi) Pemohon berupa Tindakan Penetapan Biaya SewaExcavator pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara TahunAnggaran 2017 dan Tahun 2018 mendasari

No. 0502/Pdt.G/2017/PA.Pas.dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohondan

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadainyalebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Kabupaten Bondowosopada tanggal 24 Februari 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor61/47/Il/2014 tanggal 24 Februari 2014 dan sekarang rumah tangga Pemohondan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan danpertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untukmengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 1486/Pdt.G/2015/PA.Bdw.4d MbII Ul JI J Ye palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernahhadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/119

Bahwa Tergugat mendasari tindakan penghadangan terhadap Penggugatdan Teruggat IV dan melakukan pengerusakan pagar tanah obyek sengketadan secara melawan hak dan melawan hukum menguasai obyek sengketaberdasarkan surat atau dokumen yang tidak sah dan tidak mengikat yaitusurat perolehan tanggal 28 September 2009 (perihal perolehan tanah obyeksengketa tertulis dari Tua Golo Uwi Ismail kepada Tergugat Il), suratpernyataan melepaskan hak atas tanah Nomor PEM.592.21/991/X/2011tanggal 17 Oktober 2011 antara

Tindakan Tergugat IV tersebut harusdibatalkan sebab tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat.Sedangkan surat atau dokumen yang mendasari Tergugat mengajukanpermohonan sertifikat atas tanah obyek sengketa adalah durat ataudokumen yang tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum; 12.Bahwa tindakan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat IV baik sendirisendiriatau bersamasama sebagaimana diuraikan dalam bagian posita gugatanini adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad Pasal 1365KUHPerdata

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 66K/PM 102/AD/V/2017Menimbang: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan

dariDandenma Lantamal VI Nomor : B/78/Il/2017 tanggal 21 Maret2017, surat jawaban yang ke4 dari Dandenma Lantamal VI Nomor :B/103/IV/2017 tanggal 25 April 2017 dan surat jawaban yang ke5dari Dandenma Lantamal VI Nomor : B/163/V1/2017 tanggal 14 Juli2017, yang dari semua jawaban surat tersebut menyatakan bahwaTerdakwa Klik Pujo Kustowo Jati NRP 95667 tidak dapat dihadirkandipersidangan Pengadilan Militer Il16 Makassar, karena sampaidengan saat ini yang bersangkutan Desersi dan belum tertangkap.Bahwa dengan mendasari

KUHPM.Bahwa saksisaksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama PeldaPom Abd Rahim Nrp 82632 dan Saksi atas nama Serka ArwinFirman Nrp 93979, telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, namunpara saksi tersebut setelah mendengar jawaban dari Oditur Militertidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugaskhusus yang tidak bisa ditinggalkan dan Oditur Militer tidak dapatmenjamin para Saksi tersebut akan hadir dipersidangan, makadengan mendasari

KIlk Pujo Kustowo Jati NRP.95667, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebutmerupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin KomandanSatuan dari tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31Januari 2016 absensi Terdakwa tertera TK (tanpa keterangan) danoleh karenanya barang bukti berupa Absensi tersebut dapatdijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan diperkuat puladengan mendasari Berita Acara tidak diketemukan (Tersangka) yangdibuat oleh Penyidik Pomal Lantamal

perjanjian kerjasama yang dibuat oleh dan antara PT TMJ (selaku pemilik proyek) dan PT ViramaKarya (selaku perencana konstruksi) berkaitan dengan "Teknologi" yang yangakan diterapkan dalam pelaksanaan proyek jalan tol a quo; Bahwa dokumen perjanjian a quo seharusnya ada atau setidaktidaknya diketahuioleh Termohon (selaku pelaksana konstruksi) dan seharusnya Termohonmengungkapkannya dalam persidangan ; Bahwa dokumen ini menjadi penting mengingat Termohon pada waktumengajukan permohonan Arbitrase mendasari

Karenanya sudah sepatutnya dan seharusnyalah MajelisHakim yang berwenang memeriksa dan mengadili permohon pembatalan putusana quo membatalkan Putusan Turut Termohon yang mendasari pertimbanganhukumnya pada suatu perjanjian yang cacat hukum;3.

Pertimbangan hukum Turut Termohon bertentangan dengan kaidah Hukum AcaraPerdata: Bahwa Termohon mengajukan permohonan arbitrase kepada Turut Termohonadalah dengan mendasari adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan Pemohonberdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 14/SPP/WK.D1/2012, tanggal 14 Maret 2012 (SPPP) a quo terkait dengan tidak diperolehnyapersetujuan/perizinan penerapan teknologi SUPW; Bahwa selanjutnya Turut Termohon dalam amar putusannya memutuskanmewajibkan Termohon

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi berdasar fakta hukumsebenarnya yang mendasari gugatan Para Penggugat bermula dariperbuatan wanprestasi Penggugat ! yang tidak melaksanakankewajibannya dalam perjanjian kredit dengan Tergugat;3.2.

Bahwa dikarenakan hal yang mendasari gugatan adalah bermulamengenai suatu perjanjian yaitu perjanjian kredit antara Penggugat danTergugat, dan Penggugat telah Wanprestasi dengan demikian gugatanPara Penggugat tidak jelas/kabur, sehingga gugatan tersebut harusdinyatakan ditolak dan dikesampingkan atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima;.

Penggugat II tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan Ferror InPersona;5.1.5.2.Bahwa yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya adalahPerjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana perjanjiankredit Nomor 0000041/PK/02226/090010413 tertanggal 16 April 2013 yangtelah dilegalisasi oleh Maudy Lunel Pongtuluran Notaris di KabupatenBandung pada tanggal 16 April 2013 sehingga pihakpihak yang terkaitdalam permasalahan ini adalah Nani Nasrudin sebagai debitur dansuaminya Robby Gunaedi

kebanyakan saksi lebihdekat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2)KUHAP terdakwa dapat diadili di Pengadilan Negeri Semarang , perbuatan terdakwatersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :e Berawal adanya surat dari Direktur Micronutriet Initiative (MI) tertanggal 5September 2012 yang melaporkan bahwa terjadi penurunan kandungan konsumsigaram yodium yang tidak sesuai dengan standart SNI minimal 30 PPM yang terjadidi Kabupaten Pati ;e Bahwa mendasari

kebanyakan saksi lebih dekat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAPterdakwa dapat diadili di Pengadilan Negeri Semarang , perbuatan terdakwa tersebutdilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :e Berawal adanya surat dari Direktur Micronutriet Initiative (MI) tertanggal 5September 2012 yang melaporkan bahwa terjadi penurunan kandungan konsumsigaram yodium yang tidak sesuai dengan standart SNI minimal 30 PPM yang terjadidi Kabupaten Pati ;e Bahwa mendasari

yang di wajibkan,yaitu memperdagangkan padangan yang tidak memenuhi standart mutu yangditetapkan sesuai yang diperuntukannya dan karena karena terdakwa ditahan diRutan Semarang dan kebanyakan saksi lebih dekat di wilayah hukum PengadilanNegeri SemaBerawal adanya surat dari Direktur Micronutriet Initiative (MI)tertanggal 5 September 2012 yang melaporkan bahwa terjadi penurunan kandungankonsumsi garam yodium yang tidak sesuai dengan standart SNI minimal 30 PPMyang terjadi di Kabupaten Pati ;Bahwa mendasari

Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan dasarhukum (recht grond) yang mendasari gugatannya;il. Gugatan Para Pengguat sama sekali tidak menguraikan dasar fakta(recht feitelijke) yang mendasari gugatannya;ili. Petitum Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak jelas;iv.

juga antaraTergugat 1 sampai dengan VII kepada Tergugat VIII atau kepada oranglain dan menghukum Tergugat 1 sampai dengan VIII secara tanggungrenteng membayar kerugian materil dan moril sebesar Rp241.000.000,00(dua ratus empat puluh satu juta rupiah) yang diderita kepada ParaPenggugat seketika, setelah keputusan dalam perkara ini berkekuatanhukum tetap;Bahwa akan tetapi, setelan TergugatTergugat meneliti secara seksamaseluruh dalil posita gugatan Para Penggugat ternyata tidak ada satupundalil yang mendasari

Dalam Persidangan Penggugat Pembanding mengajukan duaorang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, menerangkan bahwasaksi mengetahui pengukuran Tanah sengketa sewaktu akan dibuatkansertifikatnya.Menimbang bahwa, dengan mendasari pada beberapa Petunjuk tersebutdiatas, Majelis Hakim Tingkat banding dapat menarik suatu kesimpulan bahwatanah sengketa yang dikuasai Oleh Terbanding dan II/semula Tergugat!

yang semula sebagai orang yangdiberi ijin tingggal ditanah sengketa oleh Almarhum Pemilik tanah, namunselanjutnya malah mengajukan pensertifikatan tanah sengketa tanpa seijin dariahli waris Almahum, yakni Pembanding/semula Penggugat;Menimbang, bahwa tindakan para Terbanding/semula Para Tergugatdengan menguasai tanah sengketa dan adanya upaya upaya akanmensertifikatkan tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Ahli warisAlmarhum Otniel Amtaran adalah perbuatan Melawan hukum;Menimbang bahwa, mendasari

PDT/2019/PT KPGMenimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim mengabulkan semua petitumyang dimintakan oleh Pembanding/ semula Penggugat, Majelis Hakim akanmempertimbangkan masing masing Petitum dalam gugatan Pembanding/Penggugat;Menimbang bahwa, Pembanding/Penggugat mohon majelis Hakimmenyatakan menurut Hukum, bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang sahdari almarhum Bapak Atnial Amtaran Alm.Menimbang bahwa, terhadap Petitum Point Kedua Penggugat/Pembandingtersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasari

pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana petunjuk kaidah hukum Islam sebagai berikut :Artinya: Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan .Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbuny1 ; Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari

yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa identitas Penggugat yangtercantum dalam gugatannya nyata telah terbukti menurut hukum dan perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

CHOLIS, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari gugatan Penggugat tersebut bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugatsudah tidak harmonis lagi ; Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Tergugat tidak dapatmembantahnya karena Tergugat tidak dapat mengajukan buktibukti baik tertulis maupun saksisaksi sehingga tidak dapat menguatkan dalildalil jawaban dan duplik Tergugat apalagi Tergugattelah mencukupkan dengan buktibukti

Terdakwaterhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa PenuntutUmum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan, turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan nomor : 747/Pid.Sus/2015/PN.Psp,tanggal 23 Maret 2016 berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama yang mendasari

2013, tentang Pengesahan PengangkatanCalon Kepala Desa Terpilin Hasil Pemilihan Kepala Desa Di KabupatenPurworejo Tahun 2013 Menjadi Kepala Desa, tertanggal 29 April 2013beserta Lampiran Nomor urut 90 atas nama Wahyu Widayat pada tanggalB DUNT 201 D jee eseeee eee ere eee eeeMaka dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktuyang diperbolehkan oleh Undangundang sebagimana diatur dalam pasal55 UU No.5 tahun 1986 ~~ nn nnn nn nnn nn nnnDasarKGLIQ ELI j~~ ~~~ ~~~ mmm ncAdapun yang mendasari

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkasperkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiri dari Berita AcaraPemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan PengadilanNegeri Rantauprapat berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungandengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan NegeriRantauprapat, tanggal 26 Juli 2017 Nomor 234/Pid.C/2017/PN.Rap sertamemori, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakimtingkat pertama yang mendasari