mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117523.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/130/Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Desember 2016Nomor 973/0003/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan BulanDesember 2016 Nomor 973/0003/DISPENDA tanggal 9 Januari 2017Juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/130/Tahun 2017tanggal 7 Juni 2017; dan,4.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajakyang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor 188.4/130/Tahun 2017 tanggal 7Juni 2017, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa PajakDesember 2016 Nomor 973/0003/DISPENDA

Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernamaXXXXXXXX (Pegawai DISPENDA Jombang)c. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2013, sehinggamembuat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampaisekarang kurang lebih selama 2 tahun dan selama itu sudah tidak adakomunikasi lagi sebagai layaknya suami isteri ;6.

Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernamaXXXXXXXX (Pegawai DISPENDA Jombang)c.

Perbuatan terdakwa lakukan dengancaracara sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2006 dan tahun 2007 Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) KotaCimahi melaksanakan pengadaan blanko KTP dan KK untuk kemudian didistribusikankepada Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi.Pendistribusian blanko kepada Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan SipilKota Cimahi tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan denganmenggunakan Formulir Bukti Pengeluaran Benda Berharga Dispenda

(BPBBD) yangditandatangani oleh Bendahara Khusus Benda Berharga Dispenda dan BendaharaBarang Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi.Adapun jumlah pendistribusian blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan blankoKartu Keluarga (KK) dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahi ke DinasTenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi pad a tahun 2006 dan2007 adalah sebagai berikut:Tahun 2006e yumlah distribusi blanko KTP sebanyak 60.000 keping, terdiri dari :1) Distribusi

Perbuatan terdakwa lakukan dengan caracara sebagaiberikut:Bahwa pada tahun 2006 dan tahun 2007 Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahimelaksanakan pengadaan blanko KTP dan KK untuk kemudian didistribusikan kepada Dinas Tenaga KerjaKependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi.

Pendistribusian blanko kepada Dinas Tenaga KerjaKependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengankebutuhan dengan menggunakan Formulir Bukti Pengeluaran Benda Berharga Dispenda (BPBBD) yangditandatangani oJeh Bendahara Khusus Benda Berharga Dispenda dan Bendahara Barang Dinas TenagaKerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi.Adapun jumlah pendistribusian blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan blanko Kartu Keluarga (KK) dariDinas Pendapatan Daerah (Dispenda

Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAPyang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/1011/DISPENDA, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohonHalaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 331/B/PK/Pjk/2018kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/1011/DISPENDA tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79869/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/222/Tahun 2015 Tanggal 1 Juli 2015, tentang penolakanTerhadap

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1011/Dispenda tanggal 2 Maret 2015 untuk Masa PajakFebruari 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/222/Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015; dan4.

Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAPyang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/1010/DISPENDA, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohonHalaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 333/B/PK/Pjk/2018kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/1012/DISPENDA tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79871/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/224/Tahun 2015 Tanggal 1 Juli 2015, tentang PenolakanTerhadap

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1010/Dispenda tanggal 4 Mei 2015 untuk Masa Pajak April2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/224/Tahun2015 tanggal 1 Juli 2015; dan4.

Yos Sudarso No. 17 (Perumahan Dispenda) ;Agama : Kristen Protestan ;Pekerjaan : Tidak Bekerja ; Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan :1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018 ;2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal14 September 2018 ;3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 15 September 2018sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 ;4.

dengan dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :PERTAMA ; wonnnne Bahwa terdakwa PAULED MONALISA MERABANO pada beberapa waktu lain yangsudah tidak dapat dipastikan oleh Terdakwa, namun kejadian tersebut sekitar bulan Mei2018 sampai dengan bulan Juni 2018, kemudian dilanjutkan lagi pada hari Rabu tanggal11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidak tidaknya beberapa waktu lain dalambulan Mei hingga Juli 2018, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018,bertempat di Komplek Perumahan Dispenda

Yos Sudarso Timika atau lebih tepatnya di Perumahan Dispenda Kabupaten Mimika ;Bahwa saat Terdakwa, saksi dan sdr. ALBERTHO MAMPIOPER ditangkap dandigeledah oleh anggota Kepolisian, saat itu ditemukan 2 (dua) paket sedangnarkotika jenis ganja dengan berat 24,18 (dua puluh empat koma delapan belas)gram yang saksi simpan didalam saku celana yang dikenakan oleh saksi ;Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari sdr.

Yos Sudarso Timika atau lebih tepatnya di Perumahan Dispenda Kabupaten Mimika ; Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut dikarenakan saksi dan seorangrekan saksi yang bernama sdr. MARKUS M. MERAUJE yang pada saat itumenangkap/mengamankan Terdakwa ; Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap dan diamankan bersamasama dengan sdr.ALBERTHO R. MAMPIOPER, dan sdr.

Yos Sudarso Timika atau lebih tepatnya di Perumahan Dispenda Kabupaten Mimika ; Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membawa narkotika jenis ganja dariJayapura ke Timika atas permintaan sdr.

sedangkan pedomanbesarnya pungutan pajak yang akan dipungut oleh Timkerja adalah volume kendaraan angkut ;Bahwa berdasarkan laporan petugas lapangan/Tim kerjatelah ditemui kesulitan pemungutan pajak bahan galiangolongan C karena para Sopir yang tidak maumembayar pajak sehingga hasil pemungutan kecil dandimungkinkan tidak akan memenuhi target pendapatandari sektor pajak Bahan Galian Golongan C untuk Tahun2006 sebesar Rp.400.000.000, ;Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan rapat denganStaf/Pegawai Dispenda

pasir, Kemudian dikalikandengan Rp.1000,/ton, untuk pembayaran pajakpengalihnan bahan galian golongan C pasir selanjutnyadiberikan bukti karcis, lembar pertama diberikan kepadasopir, sedangkan lembar ke2 untuk arsip saksi NYOTOSUGIHARTO kemudian sopir membayar ke petugasloket yang ada di tempat penimbangan pasir milik PT.Mutiara untuk pembayaran pajaknya ;Bahwa hasil penarikan pajak bahan galian golongan CTahun 2006 yang dilakukan oleh saksi Nyoto Sugihartosebagai berikut : Bulan Jumlah Stor ke Dispenda

;Bahwahasil penarikanpajak galian golongan Cpasir Tahun 2008 yangdilakukan oleh saksi NyotoSugiharto sebagai berikut : Bulan Jumlah Stor ke Dispenda KeuntunganPemungutanJanuari 2008 Rajak Rp.40.375.000, surat setoran57.852.800, No. 012025Februari Rp. Rp.40.375.000, surat setoran58.437.700, No. 001680Maret Rp. Rp.40.375.000 surat setoran No.61.048.500, 001452April Rp. Rp.40.375.000, surat setoran61.890.300, No. 000460Mei Rp. Rp.40.375.000, surat setoran62.101.400, No. 000472Juni Rp.

No. 302 K/Pid.Sus/2013e Bahwa hasilpenarikanpajak galian golongan CpasirTahun 2008 yangdilakukan oleh saksi NyotoSugiharto sebagai berikut : Bulan Jumlah Stor ke Dispenda KeuntunganPemungutanJanuari 2008 Rajak Rp.40.375.000, surat setoran57.852.800, No. 012025Februari Rp. Rp.40.375.000, surat setoran58.437.700, No. 001680Maret Rp. Rp.40.375.000 surat setoran No.61.048.500, 001452April Rp. Rp.40.375.000, surat setoran61.890.300, No. 000460Mei Rp.

Keputusan Bupati No.51 Tahun 2004 tentang PenjabaranTugas dan Fungsi Organisasi Dispenda Kabupaten Lumajang telah jelas.

merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79872/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/1272/Dispenda

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1272/Dispenda tanggal 1 Juni 2015 untuk Masa Pajak Mei2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/225/Tahun2015 tanggal 1 Juli 2015; dan;4.

peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:188.4/225/Tahun 2015 tanggal 01 Juli 2015, tentang Penolakan terhadapPengajuan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Nomor: 973/1272/Dispenda

buku tentang Keputusan Bupati Ende nomor 32 tahun 2004 tentang Uraian Jabatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tanggal 3 Maret 2004.23. 1 (satu) lembar kronologis pengeluaran dana Rp. 396.350.000,- tertanggal Ende, 7 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh TILI ANFRIDUS, ALOYSIUS LAGU dan YOSEPHINA BUNGA MBELO, Amd di atas maretai.24. 2 (dua) lembar salinan surat pernyataan yang dibuat oleh YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.md, tertanggal Ende 03 Maret 2007.25. 3 (tiga) buah salinan Buku Kas Umum Dispenda

Ende model BEND.10 ; yang terdiri dari Buku V, Buku VI dan Buku VII.26. 3 (satu) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab.

Ende Bagian Triwulan I,II dan III TA.2006, No.BKU : 03, tanggal 19 Januari 2007.27. 1 (satu) lembar Kwitansi, No.BKU : 05, tanggal 20 Februari 2007.28. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 08, tanggal 05 Maret 2007.29. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 09, tanggal 05 Maret 2007.30. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Perkotaan/ Pedesaan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende TA. 2006, No.

lembar Slip setoran Bank BRI, tanggal 08 Oktober 2007.55. 5 (lima) lembar Kwitansi No BKU: 134 s/d 138, tanggal 08 Oktober 2007.56. 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU: 139 dan 140, tanggal 24 Oktober 2007.57. 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU: 142 dan 143, tanggal 12 Nopember 2007.58. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU: 143, tanggal 22 Nopember 2007.59. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU: 146, tanggal 05 Desember 2007.60. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA

BKU: 149, tanggal 19 Desember 2007.61. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan III TA. 2007, No.

Endetahun 2006 dan 2007 ;e Bahwa Jabatan saksi pada DISPENDA Kab. Ende pada tahun2006 dan 2007adalah sebagai Kepala Bagian Tata Usaha ;e Bahwa Dasar hukum Jabatan saksi sebagai Kepala Bagian TataUsaha pada DISPENDA kab.

Ende agardana insentif PBB Dispenda Kab.

BKU: 149, tanggal 19 Desember 2007.61. 3 (tiga) lembar DaftarPembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan BagiPegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan Ill TA. 2007,No.

BKU: 149, tanggal 19 Desember 2007.6l. 3 (tiga) lembar DaftarPembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan BagiPegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan Ill TA. 2007,No.

No. 171 K/Pid.Sus/2010ratus rupiah);1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi PKB, TPR, Parkir tepi jalanumum bulan Juni 2005 Dari Kantor Perhubungan Kota Langsa keDispenda Kota Langsa dan dari Dispenda ke Bank BPD Aceh CabangLangsa sebesar Rp. 5.639.500, (lima juta enam ratus tiga puluhsembilan ribu lima ratus rupiah);1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi PKB, TPR, Parkir tepi jalanumum dan KPS bulan Augustus 2005 Dari Kantor Perhubungan KotaLangsa ke Dispenda Kota Langsa dan dari Dispenda

Kota Langsa dandari Dispenda ke Bank BPD Aceh Cabang Langsa sebesarRp.1.984.000, (satu juta sembilan ratus delapan puluh empat riburupiah);1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi Parkir tepi jalan umumbulan November 2005 Dari Kantor Perhubungan Kota Langsa keDispenda Kota Langsa dan dari Dispenda ke Bank BPD Aceh CabangLangsa sebesar Rp. 5.000.000.

No. 171 K/Pid.Sus/2010umum dan KPS bulan Mei 2005 Dari Kantor Perhubungan Kota Langsake Dispenda Kota Langsa dan dari Dispenda ke Bank BPD Aceh CabangLangsa sebesar Rp. 13.244.500, (tiga belas juta dua ratus empat puluhempat ribu lima ratus rupiah);6. 1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi PKB, TPR, Parkir tepi jalanumum bulan Juni 2005 Dari Kantor Perhubungan Kota Langsa keDispenda Kota Langsa dan dari Dispenda ke Bank BPD Aceh CabangLangsa sebesar Rp. 10.023.500, (Sepuluh juta dua puluh

tiga ribu limaratus rupiah);7. 1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi PKB, TPR, Parkir tepi jalanumum bulan Juni 2005 Dari Kantor Perhubungan Kota Langsa keDispenda Kota Langsa dan dari Dispenda ke Bank BPD Aceh CabangLangsa sebesar Rp. 5.639.500, (lima juta enam ratus tiga puluhsembilan ribu lima ratus rupiah);8. 1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi PKB, TPR, Parkir tepi jalanumum dan KPS bulan Agustus 2005 Dari Kantor Perhubungan KotaLangsa ke Dispenda Kota Langsa dan dari Dispenda

Dispenda Kota Langsa dandari Dispenda ke Bank BPD Aceh Cabang Langsa sebesar Rp.1.984.000, (Satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);11.1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi Parkir tepi jalan umumbulan November 2005 Dari Kantor Perhubungan Kota Langsa keDispenda Kota Langsa dan dari Dispenda ke Bank BPD Aceh CabangLangsa sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);12.1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi PKB, TPR, Parkir tepi jalanumum dan KPS dan Becak bulan Desember

uraian banding tanggal 16 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107556.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/219/Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016, tentangPenolakan terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Februari 2016 nomor973/0582/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Februari2016 Nomor 973/0582/DISPENDA tanggal 7 April 2016 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/219/Tahun 2016 tanggal 1Juni 2016; dan4.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/219/Tahun 2016, tanggal 1 Juni 2016, tentangPenolakan terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Bulan Februari 2016,Nomor: 973/0582/DISPENDA

mengajukansurat uraian banding tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113371.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/445/Tahun 2016, tanggal 28Desember 2016, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Agustus2016 Nomor 973/1501/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Agustus 2016Nomor 973/1501/DISPENDA, tanggal 5 September 2016 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/445/Tahun 2016, tanggal 28Desember 2016 dan;4.

Putusan Nomor 2791/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peinjauan Kemaballidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/445/Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Agustus 2016Nomor 973/1501/DISPENDA, tanggal 5 September 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.069.536.9091.000

data ;e Bahwa setiap tahunnya ada penyempurnaan data ;Bahwa selama saksi bekerja di Dispenda pernah ada masyarakat yang keberatantetang mendapatkan SPPT tetapi tidak memilik tanahnya ;Bahwa pembayaran SPPT itu berdasarkan kepemilikan atau juga kepenguasaanatas tanah tersebut ;Bahwa bisa jadi yang bayar SPPT orang yang tidak memiliki tanah ;Bahwa Dispenda mendapatkan data sumbernya dari KPP Pratama Gianyar;Bahwa setiap penerbitan SPPT tidak pernah ada pengecekan ke lokasi dari petugasuntuk kevalidan

ManggisKarangasem atau tidak ;e Bahwa saksi tidak mengetahui data SPPT atas nama I Nengah Rimpen karenasaksi sudah tidak bisa lagi mengakses data sistem informasi biografi yang kitapunya yang sudah kami limpahkan ke Dispenda ;Bahwa persyaratan untuk permohonan membuat baru SPPT sebagaimana dalamSOP KPP Pratama Gianyar, yang Pertama : ada Surat Permohonan, Kedua : adaisian SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, Ketiga : ada Sertifikat TanahBahwa kalau tidak ada sertifikat, bisa dengan syarat Pertama

;Bahwa dari Dispenda akan mengecek ke lokasi apabila ada permohonan SPPTbaru ;Bahwa benar Kantor saksi yang mengeluarkan surat yang ditujukan kepada INengah Rimpen, tertanggal 22 Mei 2015 dengan No : 9773/362/ Dispenda;Bahwa benar NOP 510703100801801100 atas nama I Nengah Rimpen ;Bahwa sepengetahaun saksi sedahan tidak berhak untuk mengeluarkan data resmimewakili kantor, karena tugasnya dia hanya tugas pungut pajak;Bahwa yang mengeluarkan data resmi adalah Kepala Dinas Pendapatan ;Bahwa untuk tahun

2014 SPPT Dispenda Karangasem yang mebuatnya,sedangkan sebelum itu yang membuatnya yaitu wewenang KPP Pratama Gianyar ;Bahwa lokasi dari nomer NOP SPPT tersebut kalau dilihat dari nomor 008 ituadalah kode untuk Ulakan ;Bahwa dari Dispenda tidak pernah menggeluarkan peta blok hasil pembentukanbasis data khususnya di wilayah Manggis ;Bahwa sejak tahun 2014 yang mencetak buku data himpunan penetapan pajakadalah Dispenda Karangasem ;Bahwa saksi tidak tahu sebelum tahun 2014 SPPT di lokasi tanah sengketamenggunakan

Karangasem yang menerbitkan SPPT nya;Bahwa Dispenda Karangasem mendapatkan datadata untuk mencetak peta blokdari KPP Pratama Gianyar pada waktu masa peralihan saksi tinggal melanjutkansaja ;Bahwa Dispenda Karangasem tidak pernah menyesuaikan data dengan pesedahandikarenakan data yang ada di pesedahan juga data dari KPP Pratama Gianyar ;Bahwa pesedahan itu adalah Pembantu Petugas Pungut di Lokasi Lapangan ;Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugatmenyatakan akan

Putusan Nomor 4098/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1272/Dispenda, danoleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/1272/Dispenda tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79872/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto Put79872P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan

Gogon Bin Simin, padahari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulanMaret tahun 2009 sampai dengan bulan April tahun 2009bertempat di kantor Samsat/UPTD Dispenda ProvinsiKalimantan Timur di Kabupatern Malinau= atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau) yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, memberi bantuan padawaktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukummemiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

Malinau sekitar bulanOktober tahun 2007 yang mana sejak pada saat itu) Terdakwakemudian tinggal di rumah Dinas Dispenda Kab.

Malinau sekitar bulanoktober tahun 2007 yang mana sejak pada saat itu Terdakwakemudian tinggal di rumah dinas Dispenda Kab.

tidak menerapkanketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAPsebagaimana mestinya yaitu' tidak memasukkan atau memuatsecara benar fakta fakta dan keadaan yaitu) segala apayang ada dan apa yang diketemukan di dalam persidangan,antara lain keterangan saksi:Bahwa berdasarkan keterangan saksi hermansyah (diajukansebagai tersangka dalam berkas terpisah) dalampersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa secara sadarmengetahui bahwa saksi Hermansyah bukan seorang PNS(pegawai Negeri Sipil) di kantor UPTD Dispenda

Malinau' oleh Terdakwa atas perintah saksiHermansyah adalah tidak lazim, seharusnya pihak dealeryang mendatangi kantor UPID Dispenda dan melakukanpembayaran faktur tersebut langsung melalui kasir;Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Hermansyah tidak adahubungan kerja namun dari fakta dipersidangan diketahuibahwa Terdakwa sering menerima uang dari saksiHermansyah dengan jumlah antaraRp 200.000,00 s/d Rp 300.000,00 ;Bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana telah kamiuraikan di atas, kami berpendapat apabila

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli,dengansengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekaliatau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalamtangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :Pada awalnya saksi Musharyyan mengenal terdakwa daritemannya bahwa terdakwa dapat mengurus orang untukdimasukan sebagai karyawan dan bekerja di kantor outsorsing diKantor Dispenda

menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,(tujuh juta rupiah) dan ada kwitansi tanda terima dariterdakwa, sekira bulan Juli saksi Supridah Lubis ada menyerahkanuang sebesar Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah) kepada terdakwatetapi tidak ada tanda terima kwitansi dari terdakwa akan tetapisetelah waktu yang ditentukan oleh terdakwa saksi Heru Sutanto,saksi Musharryan, saksi Ibnu Hajar, Suraten, saksi Putri Rezeki,saksi Ade Nurtalina, saksi Marlia Hafni, saksi Supridah Lubis tidakjuga diterima sebagai pegawai Dispenda

menguntungkan diri sendiri atau orang lain denganmelawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karanganperkataanperkataan bohong,membujuk orang supaya memberikansesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang yangdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada awalnya saksi Musharyyan mengenal terdakwa daritemannya bahwa terdakwa dapat mengurus orang untukdimasukan sebagai karyawan dan bekerja di kantor outsorsing diKantor Dispenda

menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,(tujuh juta rupiah) dan ada kwitansi tanda terima dariterdakwa , sekira bulan Juli saksi Supridah Lubis ada menyerahkanuang sebesar Rp 7.000.000,(tujuh juta rupiah) kepada terdakwatetapi tidak ada tanda terima kwitansi dari terdakwa akan tetapisetelah waktu yang ditentukan oleh terdakwa saksi HeruSutanto,saksi Musharryan,saksi Ibnu Hajar ,Suraten ,saksi PutriRezeki ,saksi Ade Nurtalina,saksi Marlia Hafni,saksi Supridah Lubistidak juga diterima sebagai pegawai Dispenda

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117526.06/2017/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/150/Tahun 2017 tanggal 05 Juli2017, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Maret 2017Nomor 973/0513/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali Untuk Membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah Atas Pajak Air Permukaan Bulan Maret 2017Nomor 973/0513/DISPENDA, tanggal 7 April 2017 Juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/150/Tahun 2017, tanggal 5 Juli2017; dan,4.

Putusan Nomor 2794/B/PK/Pjk/2019mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/150/Tahun 2017, tanggal 05 Juli 2017, tentangpenolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Maret 2017 Nomor973/0513/DISPENDA, tanggal 07 April 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.069.536.9091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp21.911.950.224,00; adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan

Pemerintahdilingkungan Pemerintah Provinsi Bali) melalui PengumumanPelelangan Umum Nomor 027/251/PB/ULP.Aset tertanggal 19 Maret2010 pada media cetak;Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta pelelangan pekerjaantersebut dalam angka 1 dan telah memenuhi segala ketentuan danpersyaratan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pelelangan;Bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelelangan aquo, Penggugatberhasil menjadi Pemenang dan Tergugat Il menerbitkan Keputusantertanggal 6 Mei 2010 Nomor 027/2361/DISPENDA

untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) ini makapada tanggal 14 Mei 2010 Penggugat telah menyetor uang jaminanBank/Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp337.383.750,00 (tiga ratus tigapuluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluhrupiah) dan Surat Garansi Bank telah diserahkan kepada Tergugat II padatanggal 17 Mei 2010;Bahwa pada tanggal 16 Mei 2010 Tergugat II mengirim Naskah KontrakPekerjaan Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol tertanggal 17 Mei2010 Nomor 027/401/Dispenda

(Pihak Pertama) Nomor 180/AMG.MKT/Kont./0510 (Pihak Kedua);Disamping itu juga Tergugat Il mengirim Naskah Surat Perintah MulaiKerja Nomor 027/402/DISPENDA tertanggal 17 Mei 2010.

Nomor 2687 K/Pdt/2012meneliti secara cermat alat bukti P14 dan alat bukti T.1.II.IIL15 adalah alat buktisurat yang sama berupa Surat tertanggal 4 Agustus 2010 Nomor:027/4361/Dispenda perihal Pelelang Ulang yang ditujukan kepada PokjaPengadaan Barang, yang menyatakan Tergugat I/Pembanding !

Nomor 2687 K/Pdt/2012menyatakan Tergugat Ill/Pembanding Ill/Pemohon Kasasi Ill telah pulamelakukan perbuatan melawan hukum;Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengambil alihPutusan Hakim tingkat pertama kurang cermat memperhatikan bukti T.I.IIIIl17berupa surat Nomor 027/5283/Dispenda tanggal 24 September 2010perinal Ralat Surat terhadap surat Nomor 027/43 61/Dispenda tanggal 4Agustus 2010, karena jelasjelas disana disebutkan tidak ada pelaksanaanpelelangan ulang terhadap proses

PUTUSANNo. 772 K/Pid.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Abdul Rahman;Tempat lahir : Kabanjahe;Umur / tanggal lahir : 45 Tahun/ 24 Agustus 1961;Jenis kelamin : LakiLaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Berhala Kabanjahe;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS pada Dispenda Kabupaten Karo;Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan :1.

Bumi Doulu dari tahun 2002 s/d 2005, ke Kasir KhususPenerima; 5 (lima) lembar TPR warna merah jambu masingmasing : Nomor Seri 30Desember 026403, tanggal 29 November 2005, 026120, tanggal 28Oktober 2005, 025640, tanggal 29 September 2005, 025904, tanggal 30Agustus 2005, 023327; 7 (tujuh) lembar TPR warna merah jambu masingmasing : Nomor danbulan Januari 2006 s/d Juli 2006 (008001009201007001 008201009151000001027626); Surat bukti penyerahan uang dari kasir Knusus Penerima diketahui olehPemegang Kas Dispenda

Surat bukti penyerahan uang dari Kasir Knusus Penerima diketahui olehpemegang kas Dispenda ke BUD, 21 kali setoran ke BUD (dari Januari2005 s/d Desember 2005 khusus Pos Daulu), dan untuk 2006 16 kalisetoran Januari 2006 s/d Juli 2006 khusus Pos Daulu;e. 2 (dua) lembar TPR warna putih masingmasing : Nomor 00875 Maret2002 dibayar pada April 2002, dan Nomor Seri 019401 pembayaranuntuk Desember 2004 dibayar tanggal 18 Januari 2005;f. 12 (dua belas) lembar TPR warna putih jambu masingmasing : daripembayaran

Surat bukti penyerahan uang dari Kasir Khusus Penerima diketahuioleh Pemegang Kas Dispenda ke BUD, 21 kali setor ke BDU (dariJanuari 2005 s/d Desember tahun 2005 khusus Pos Doulu) dan untuk2006 16 kali setor Januari 2006 s/d Juli 2006 khusus Pos Doulu;e. 2 (dua) lembar TPR warna putih masingmasing Nomor : 00875 Maret2002 dibayar pada April 2002, dan Nomor Seri 019401 pembayaranuntuk Desember 2004 dibayar tanggal 18 Januari 2005;Hal. 7 dari 12 hal. Put.

Bumi Doulu dari tahun 2002 s/d 2005, ke Kasir KhususPenerima; 5 (lima) lembar TPR warna merah jambu masingmasing : Nomor Seri 30Desember 026403, tanggal 29 November 2005, 026120, tanggal 28Oktober 2005, 025640, tanggal 29 September 2005, 025904, tanggal 30Agustus 2005, 023327; 7 (tujuh) lembar TPR warna merah jambu masingmasing : Nomor danbulan Januari 2006 s/d Juli 2006 (008001009201007001 008201009151000001027626); Surat bukti penyerahan uang dari kasir Khusus Penerima diketahui olehPemegang Kas Dispenda

MUKTI AL HABSI Bin MUKLIS, pada hariSabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014,bertempat di Jalan Beringin di depan kantor Dispenda KelurahanPatunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksadan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa

AYU / saksi korban bermaksud pergi ke rumahtemannya di Parit lapis parit 2 dengan menggunakan sepedamotor melintasi jalan Beringin Kuala Tungkal, lalu sesampainyadidepan kantor Dispenda terdakwa mendekati sdri. AYU / saksikorban dengan menggunakan sepeda motor berhenti disebelahkanannya.Kemudian terdakwa berkata kepada sdri. AYU / saksi korban :Ayu ayo ikut aku naik motor aku, lalu sdri. AYU / saksi korbanmenjawab : aku mau ke rumah teman , lalu terdakwa berkata :pentingin teman atau aku ?

Beringin depan Kantor Dispenda Tanjab Barat,terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap sdri. AYU / saksikorban. Bahwa perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara : padawaktu itu sdri. AYU / saksi korban bermaksud pergi ke rumahtemannya di Parit lapis parit 2 dengan menggunakan sepeda motormelintasi jalan Beringin Kuala Tungkal, lalu sesampainya didepankantor Dispenda terdakwa mendekati sdri. AYU / saksi korban denganmenggunakan sepeda motor berhenti disebelah kanannya.