Ditemukan 3403 data
82 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat tidak memperhatikan aspek kemanusian dankeadilan, dengan mengesampingkan Surat Keterangan Dokter yangmenyatakan bahwa Penggugat adalah penderita diabetes dan tekanandarah tinggi, sehingga hanya bisa melakukan tugas secara optimum dalamlingkungan dan jarak yang mendukung;Bahwa dengan adanya Surat Tugas Tergugat dimaksud maka Penggugatsangat dirugikan secara moril karena menimbulkan anggapan di lingkunganguru dan masyarakat tentang Penggugat bahwa surat tugas mutasi tersebutmerupakan suatu sangsi
58 — 60
dengan panjang185 M dan lebar 110 M, batasbatas sebagai berikut :Utara berbatasan dengan : SUADISelatan berbatasan dengan :LEGIMANTimur berbatasan dengan : WAKIDIBarat berbatasan dengan : LEGIMANAdalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;3 Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatanmelawan hukum;hlm 21 dari 26 Pts.No.109/PDT/2013/PT.PLG4 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa sangsi untukmengganti biayabiaya transportasi dan fee Pengacara/Advokat
112 — 41
Bahwa diduga akibat kelalaian Penggugat, Penggugat harusmendapatkan sangsi di karenakan Tergugat II menjadi korbanPenggugat dan Tergugat I, karena perbuatan dan kelalaianPenggugat maka Tergugat II bisa menimbulkan tuduhan melakukanperbuatan melanggar hukum yaitu kawin halangan ;d.
Tarmizi, S.H.
Terdakwa:
Jaka Putra Ginting
49 — 24
Langsa akan tetapi Terdakwatidak ditemukan dan belum kembali sampai dengansekarang.Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuantanpa=jjin dari Dansatnya tidak pemahmemberitahukan keberadaannya baik melalui suratmaupun telepon.Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuantanpa jjin dari Dansatnya tidak membawa barangbarang Inventaris milik Kesatuan.Bahwa di satuan para Saksi dan Terdakwa adaprosedur perizinan apabila anggota inginmeninggalkan dinas harus ijin terlebin dahulu,apabila dilanggar maka ada sangsi
I Dewa Narapati, SH.
Terdakwa:
Paidi Bin Yono
40 — 22
Paidi bin Yono melanggar dan dapatdikenakan sangsi sebagaimana terdapat dalam 100 Undang UndangNo. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31tahun 2004 tentang Perikanan yaitu : setiap orang yang melanggarketentuan yang ditetapbkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat(2) di pidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000.00(Dua ratus lima puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa semua keterangan saksi tersebut Terdakwamembenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah
25 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jika dikemudian harimelakukan pelanggaran maka sanggup diberikan sangsi sesuaidengan pelanggaran yang dibuat ;Bahwa padastanggal 06 Mei 2002, perusahaan masihmemberikan kebijaksanaan untuk menerima pendaftaran bagi karyawanyang belum mendaftar dan pada saat itu juga telah dikemukakan jamkerjanya masingmasing bagi yang masuk pagi, karyawan langsungbekerja, dan bagi yang masuk kerja sesuai dengan shifnya masingmasing ;Bahwa pada tanggal 03 Mei 2002 dan 06 Mei 2002 saatkaryawan mendaftar dan telah menandatangani
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Muhammad Diris Alias Aris
18 — 3
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
506 — 306
Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasanyang dapat diterima secara obyektif oleh PPK dan masapenawarannya masih berlaku, maka peserta yangbersangkutan tidak dikenakan sangsi apapun.b. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasanyang tidak dapat diterima secara obyektif oleh PPK dan masapenawarannya masih berlaku, maka peserta dikenakan sangsidaftar Hitam dan jaminan Penawaran (apabila disyaratkan)dicairkan dan disetorkan ke kas Negara.c.
Apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karenamasa penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta yangbersangkutan tidak dikenakan sangsi apapun.Halaman 28 dari 174 halaman Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.YK3.
Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang tidakobyektif dan tidak dapat diterima oleh PPK, makadiberikan sangsi daftar hitam dan pencairan jaminanpenawaran.5. Bahwa Tergugat dalam membatalkan kemenanganPenggugat tidak memiliki landasan dan mekanisme yangHalaman 30 dari 174 halaman Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.YKdiatur di dalam Dokumen Pemilihan Pasal 41.25 yangmengatur tentang Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrakdinyatakan gagal.6.
Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yangobyektif dan dapat diterima oleh PPK, makaPenyedia tidak dikenakan sangsi apapun.d. Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yangtidak obyektif dan tidak dapat diterima oleh PPK,maka diberikan sangsi daftar hitam dan pencairanJaminan penawaran.9.
T. Fitri Hanifah, SH
Terdakwa:
Mujiani Alias Nita
27 — 2
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
47 — 37
makanantersebut dapat dicantumkan pada label, etiket, keterangan, iklan atau promosipenjualan barang dan/atau jasa tersebut.Bahwa berdasarkan sesuai Undangundang Perlindungan Konsumen Nomor :8 tahun 1999 Pasal 8 Ayat 1 (a), seseorang atau pelaku usaha tidakdiperbolenkan untuk mengedarkan atau) memasarkan atau menjualbarang/jasa/bahan pangan/makanan yang tidak memenuhi Standar mutubarang dan/atau jasa yang berlaku.Bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam memasarkan danmenjual barang, pelaku diberikan sangsi
179 — 77
Sby.Bahwa, pada Tanesal 31 Juli 2018, lbu Liedyawati Ongkowijoyo ( dalam hal inisebagai Penggugat) telah membuat dan mengirimkan Surat kepada : Tergugat,Perihal: Peringatan Pertama untuk pembayaran hutang uang, Nomor Surat : 01 /Vil /2018, yang berbunyi, sebagai berikut:" Sehubungan dengan saudara tidak melakukan pembayaran hutang dengansebesar Rp. 255.000.000, ( dua ratus lima puluh lima juta rupiah ) sejak tanggal28 Juli 2007, untuk itu saudara kami kenakan sangsi " peringatan pertama "untuk segera
153 — 61
melakukanperbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum apakahterdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana karenakesalahannya ;Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dinyatakan bersalahatas perbuatan yang dilakukan harus dibuktikan adanya sifat melawanhukum dari perbuatan terdakwa yang dalam kaitan perkara ini melawanhukum publik atau melawan hukumprivat ; Menimbang, bahwa hukum publik adalah peraturan hukum yangberlaku bagi semua orang dimana hukum itu berlaku dan bagi yangmelanggar akan dikenai sangsi
25 — 1
nena nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nee1 Membayar nafkah dengan rincian 1 hari Rp. 25.000, selama 6 tahun dengan jumlah Rp. 54.000.000(lima puluh empat juta rupiah ); 2 Masa idhah selama 3 bulan a Rp. 700.000, x 3 = Rp. 2.100.000, dengan demikian keseluruhantuntutan saya berjumlah Rp. 54.000.000, + Rp. 2.100.000, = Rp. 56.100.000,;Masalah biaya pendidikan dan kesejahteraan anak, dibayar setiap bulan a Rp. 300.000, dalam halini mohon pihak pengadilan agama mengatur sangsi
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
akan mengeluarkan surat Anjuran;Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 Mediator Hubungan Industrial Dinas TenagaKerja Kota Tangerang mengeluarkan Anjuran Nomor 567.2/3109HI/2013tertanggal 27 Juni 2013 yang isinya ditolak oleh Tergugat adapun Anjurantersebut pada intinya berisi sbb:1 Hubungan kerja antara pekerja saudara Khaerudin dan kawankawan,dengan pihak management perusahaan PT Baja Persada Multiperkasamasih tetap berlanjut dan pekerja dapat dipertimbangkan untukdiperkerjakan kembali dengan diberikan sangsi
oleh Perusahaan;2 Agar perusahaan PT Baja Persada Multiperkasa setelah menerimasurat Anjuran ini memanggil pekerja saudara Khaerudin dkk, untukbekerja kembali dengan diberikan sangsi oleh perusahaan;Hal. 7 dari 38 hal.
28 — 3
Budi Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Saksi bekerja di SPBU Desa Tanbibendo, Kecamatan Mojo,Kabupaten Kediri sebagai Manager SPBU ; Bahwa sewaktu Terdakwa bekerja di SPBU Tambibendo KecamatanMojo, Kabupaten Kediri, Terdakwa menjabat sebagai Ketua sif; Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di SPBUkarena diketahui melakukan kesalahan namun perkaranya tidakdilaporkan ke Poisi hanya diberikan sangsi dikeluarkan; Bahwa tugas dan tanggung jawab
16 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terhadap putusan yang telah dijatuhkan pada Pemohon Kasasiyaitu pidana penjara 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer III18 Ambon itu sajasangat berat dimana Pemohon Kasasi dalam kedinasan juga berdampak padaPemohon Kasasi yaitu dikenakan sangsi administrasi berupa penundaan pangkat dantidak bisa mengikuti pendidikan lanjutan sedangkan terhadap lingkungan sekitarnyamerupakan beban moral yang berdampak pula terhadap keluarga Pemohon Kasasiyaitu pada istri dan anakanaknya.
157 — 36
Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang merupakan residivis /melakukan kejahatan penipuan dan penggelapan kendaraan bermotorberulang kali, Majelis menilai bahwa Terdakwa sulit untuk dibinasebagai prajurit INI karena hukuman pidana yang pernah dijatuhkankepada dirinya tidak menjadikan Terdakwa sebagai prajurit yangbaik malah justru. setelah selesai menjalani' pidananya Terdakwasemakin berbuat lebih berani, oleh karenanya kepada Terdakwaperlu. diberikan sangsi yang lebih berat sebagaimana diktumdibawah
62 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
meminta kepada Turut Terlawan untuk memberikanpengawasan pada Terlawan agar Terlawan melaksanakan penjualan jasakeuangan mentaati peraturan otoritas jasa kKeuangan dalam bab VII tentangperalihan Pasal 54 yang berbunyi: Perjanjian baku yang telah dibuat olehpelaku usaha jasa keuangan sebelum berlakunya peraturan otoritas jasakeuangan ini, wajib di sesuaikan dengan ketentuan sebagai mana di aturdalam Pasal 22 paling lambat pada saat berlakunya peraturan otoritas jasakeuangan ini, ataupun memberikan sangsi
35 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pemidanaan tidak dapat dinilai dari nilai kKerugian saja akan tetapitujuan dari pemidanaan tersebut adalah memberikan efek jera kepadapelakunya, apalagi perbuatan tersebut merupakan pengulangan, oleh sebabitu sangsi yang diberikan telah tepat sebagaimana peraturan perusahaan.e.
18 — 16
Sebagai orang yang berpendidikan hukum dia tentunya tahu bahwasikapnya ini bisa mendapatkan sangsi pidana dengan hukuman penjara.Dan juga sikap pria ini juga melanggar norma norma hidup beragama dinegara kita ini. Jika dia beragarna Islam dan mengerti tentang ajaranajaranIslam yang disiarkan oleh nabi besar Muhammad SAW tentunya dia tahubahwa hal ini merupakan dosa yang sangat besar.