(Fotocopy sesuai denganAslinya);Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 603/09/603/07/PUSLIA/Dispenda/2016 pada Unit Layanan Pengadaan PemerintahProvinsi Jawa Barat. (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);Halaman 81 dari 121 halaman, Putusan No. 22/G/2016/PTUNSRG32. Bukti P3233. Bukti P33Surat dari Angkasa Pura Il kepada PT BIOTEK GRAHA DUTAtertanggal 20 Juni 2016 Nomor: CPRO.004/01/06/UND.KLA2/INV.PBR2016 Perihal:Aslinya);Klarifikasi.

Sus/TPK/2017/PN.Bdg235) BB. 235236) BB. 236pinjaman daerah, obligasi daerah dan dana bergulirpada tanggal 11 s.d 12 Januari 2016.1 (satu) buah map berwarna biru muda yang terdapattulisan tangan SPPD Muhammad Yani Asli yangdidalamnya terdapat :a. 1 (satu) bundel asli surat perintah tugas nomor :094/2461/Dispenda untuk melaksanakan konsultasi &koordinasi mengenai pinjaman daerah ke DirektoratJenderal Perimbangan Daerah Kemendagri tanggal 5Agustus 2016.b. 1 (satu) bundel asli surat perintah tugas nomor

LALU MAKSUM, umur 60tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Dispenda / Sebagai Sedahan,bertempat tinggal di Dusun Pringgarata Desa Pringgarata KecamatanPringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dan saksi tersebutmenerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena merekatetangga saksi ;Bahwa saksi akan menerangkan tentang pipil Nomor 52 dan pipil Nomor 406serta pipil Nomor 160 berkaitan perkara yang diajukan oleh Para Penggugat

berubah ;Bahwa tanah Pecatu tanah milik Pemerintah yangdiperuntukan untuk sumber penghasilan aparatPemerintah diantaranya Kepala Desa, Kepala Dusun,Mekel Pekasih ;Bahwa Saksi tidak tau milik Pemda/ milik perorangan Bahwa Daftar Himpunnan Ketetapan Pajak (DHKP) dibuatsetiap tahun SPPT juga setiap tahun ;Bahwa tanah pecatu Lombok Barat tetapi menjadi tanahpecatu Lombok Barat karena Lombok Barat lebih tuausianya dari pada Kota Mataram ;Bahwa pemunggutan pajak dilakukan Dinas PendapatanDaerah ;Bahwa Di Dispenda

Kesemuanya tervalidasioleh Dispenda Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber tertanggalJumat, 28 Maret 2014;Bahwa, TURUT TERLAWAN melakukan penyetoran pajak 3 (tiga) SSP(Surat Setoran Pajak/Pajak Penghasilan/PPh) atas nama Penjual65(LEITA RISTAWATI,S.H.) sebesar Rp. 20.000.000, (untuk SHM 2176/Desa Tuk) dan atas nama Penjual (Hj. MUSFIAH) sebesar Rp.4.125.000, (untuk SHM No.2175/Desa Tuk), sebesar Rp. 1.250.000,(untuk SHM No. 1496/Desa Tuk).

Anugerah Energitama), Diterima oleh SUDARSONO (Petugas Penerima Pembayaran DISPENDA);

Kabupaten Jember selanjutnya setelahmendapat persetujuan maka dilakukan penandatangan oleh Bupati Jemberdan tim anggaran bersurat kepada SKPD untuk menyusun RASKPD yangkemudian tertuang dalam Raperda APBD Tahun Anggaran 2015, yangmana susunan Tim Anggaran dibentuk oleh Bupati untuk melakukanpembahasan RAPBD bersama dengan DPRD Kabupaten Jember dalambentuk Bamus DPRD.Bahwa Tim Anggaran yang seingat saksi terdiri atas Sekda selaku Ketuabersama dengan Asisten I, Asisten Il, Asisten Ill, Bappekab, Dispenda

Hal hal yang bersifat tehnis silahkan tim anggaran merumuskan sendirikomunikasi dengan DPRD.Tim Anggaran Ketua : Sekda Kabupaten Jember;Yang saksi ingat terlibat dalam tim anggaran antara lain; Asisten 1,2,dan 3,Ketua BAPEDA, Kepala DISPENDA, Ketua BPKAD.Bahwa untuk tahapan pembahasan Bupati tidak ikut hadir, Bupati hanyamendapatkan laporan dari Tim anggaran dari hasil pembahasan sesuaitahapan tahapannya dari tim Anggaran secara lisan, Bupati hadir pada saatsidang Paripurna dilaksanakan diawal dan

Sudjito ) Kepala Dispenda ( drs. Suprapto ) Kabag hukum sekretariat Kabupaten ( Harry Mujianto ) Kabag Pem sekretariat Kabupaten (Hadi Mulyono) Kabid Anggaran BPKA ( Drs. Hadi )Tim Badan Anggaran (Legeslatif)Berdasarkan SK DPRD Kab. Jember No. 19 tahun 2014 Tentangpembentukan Badan Anggaran DPRD Kab. Jember. Ketua : Thoif Zamroni Wakil ketua : 1. Ayub Junaedi2. Dr. Yuli.3. Martini Sekretaris DPRD : Drs. Faruk ( Sekretaris Banggar ) Anggota : HM. Hasan Basuki ; Suriyatik ; Drs.

berubah ;Bahwa tanah Pecatu tanah milik Pemerintah yangdiperuntukan untuk Sumber penghasilan aparatPemerintah diantaranya Kepala Desa, Kepala Dusun,Mekel Pekasih ;Bahwa Saksi tidak tau milik Pemda/ milik perorangan Bahwa Daftar Himpunnan Ketetapan Pajak (DHKP) dibuatsetiap tahun SPPT juga setiap tahun ;Bahwa tanah pecatu Lombok Barat tetapi menjadi tanahpecatu Lombok Barat karena Lombok Barat lebih tuausianya dari pada Kota Mataram ;Bahwa pemunggutan pajak dilakukan Dinas PendapatanDaerah ;Bahwa Di Dispenda

terletak di Desa Gwerimak, Kecamatan Narmada,Kabupaten Lombok Barat yang direalisasikan pada tahun 2017 ;Halaman 207 dari 319 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN MtrBahwa proses tanah diserahkan kepada P.T Patut Patuh Patjusetelah ada permohonan dari P.T Patut Patuh Patiu ;Bahwa setelah tanah diberikan selanjutnya proses sertifikasi ditanagani oleh P.T Patut Patuh Patju dan bagian aset daerah ;Bahwa terhadap investasi kepada P.T Patut Patuh patju sebelumnyaPemda pernah meminta kepada Dinas Pertanian, Dispenda

Patut Patuh Patju adalah sejumlah Rp.1.700.000.000,00(satu miliar tujuh ratus juta rupiah) ;Bahwa apakah uang sejumlah Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuhratus juta rupiah) tersebut merupakan bagian dariRp.2.638.000.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh delapan jutarupiah) saksi tidak tahu ;Bahwa selama saksi menjabat sebagai Bupati Lombok Barat saksitidak tahu apakah ada pemasukan atau tidak dari P.T Patut PatuhPatju ke Pemda Lombok Barat dan juga tidak ada laporan baik dariSekda maupun dari Dispenda

uang telahdirealisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada akhir tahun2012 dengan total sebesar Rp. 1.700.000.000, (satu milyar tujuh ratus jutarupiah) dan untuk penyertaan modal berupa tanah seluas 84.000 m2 (8,4hektar) berlokasi di Jalan Ahmad Yani Desa Gerimak Indah KecamatanNarmada Kabupaten Lombok Barat juga telah direalisasikan pada tahun2013 yang hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Muhammad Adnan(Kabid Pengelolaan Keuangan) dan keerangan saksi Burhanudin (KabidAset) pada Dispenda

Kaja BUMDES Pemecutan Kaja Mandiri tersebut memungutsumbangan dari pihak Ketiga yaitu Pedagang kaki Lima, pengusaha toko danGudang serta sejenisnya tersebut dilakukan mengikuti kebijakan dariKeputusan Kepala Desa sebelumnya sesuai dengan Hasil Musyawarah Desa(Musdes) Desa Pemecutan Kaja tanggal 10 Bulan Juni 2017 dengan hasilkeputusan tentang Pungutan Desa dengan pokok keputusan yaitu Bisamengikuti Permendes No 1 tahun 2014 tentang Pungutan Desa, tambahkandasar hukumnya, diskusikan kembali dengan Dispenda

adamenerbitkan Peraturan Desa atau keputusan Desa tentang pungutan desanamun baru dibuatkan draf Peraturan Desa dimana pungutan tersebutPungutan tersebut dilakukan mengikuti kebijakan dari Keputusan Kepala Desasebelumnya sesuai dengan Hasil Musyawarah Desa (Musdes) DesaPemecutan Kaja tanggal 10 Bulan Juni 2017 dengan hasil keputusan tentangPungutan Desa dengan pokok keputusan yaitu Bisa mengikuti Permendes No1 tahun 2014 tentang Pungutan Desa, tambahkan dasar hukumnya,diskusikan kembali dengan Dispenda

Tahun 2014 Tambahkan dasar Hukumnya Diskusikan kembali dengan DISPENDA Sesuaikan dengan aturan hukum tentang Pungutan Maksimalkan fungsi dari BUMDES.Draft Peraturan Desa Pemecutan Kaja Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 10 Juni2017 Pungutan Desa Pemecutan Kaja Bab IIl Kewenangan Desa di Pasal 3memuat halhal:d. Pemerintah Desa mempunyai wewenang dalam pelaksanaan PungutanDesae. Organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa tidak dibenarkan melakukanpungutan Desaf.

Jangka Dinas Pertanian untukBiaya Gaji Tahun Anggaran 2007.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Dinas Kimpraswil untukBulan Desember Tahun Anggaran 2007.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Dinas Dispenda TahunAnggaran 2007.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Dinas P dan K TahunAnggaran 2007.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Dinas Kimpraswil untukBulan Oktober Tahun Anggaran 2007.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Dinas P dan K untukBiaya Rutin Tahun Anggaran 2007.1)Satu

Setdakab TahunAnggaran 2008.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Dinas PeternakanPertambangan untuk Biaya Rutin dan Gaji Tahun Anggaran 2008.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Dinas P dan K untukBiaya Rutin dan Gaji Tahun Anggaran 2008.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Dinas P dan K untukBiaya Rutin dan Gaji Tahun Anggaran 2008.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Kecamatankecamatanuntuk Biaya Rutin dan Gaji Tahun Anggaran 2008.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Dinas Dispenda

Jangka Dinas Pertanian untuk Biaya GajiTahun Anggaran 2007.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Dinas Kimpraswil untukBulan Desember Tahun Anggaran 2007.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Dinas Dispenda TahunAnggaran 2007.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Dinas P dan K TahunAnggaran 2007.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Dinas Kimpraswil untukBulan Oktober Tahun Anggaran 2007.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Dinas P dan K untuk BiayaRutin Tahun Anggaran 2007.Satu bundel

Setdakab Tahun Anggaran2008.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Dinas PeternakanPertambangan untuk Biaya Rutin dan Gaji Tahun Anggaran 2008.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Dinas P dan K untuk BiayaRutin dan Gaji Tahun Anggaran 2008.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Dinas P dan K untuk BiayaRutin dan Gaji Tahun Anggaran 2008.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Kecamatankecamatanuntuk Biaya Rutin dan Gaji Tahun Anggaran 2008.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Dinas Dispenda

Jangka Dinas Pertanian untukBiaya Gaji Tahun Anggaran 2007.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Dinas Kimpraswil untukBulan Desember Tahun Anggaran 2007.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Dinas Dispenda TahunAnggaran 2007.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Dinas P dan K TahunAnggaran 2007.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Dinas Kimpraswil untukBulan Oktober Tahun Anggaran 2007.Satu bundel Dokumen Asli SP2D dan SPMnya Dinas P dan K untukBiaya Rutin Tahun Anggaran 2007.Satu bundel

Sebelumnya, tahun 2008,penarikan biaya listrik dilakukan oleh Dinas Pendapatan (Dispenda)Bahwa perintah lisan Terdakwa untuk melakukan pungutan biaya listrikdari para pedagang Pasar Godong disampaikan pada Rapat yangberlangsung pada bulan Maret 2009.Bahwa Surat Kepala Dinas Perindagtamben Kab Grobogan Nomor :900/64 1/X/ 2009 tanggal 13 Oktober 2009 antara lain berisi:1. Mengawasi / mencegah pemasangan instalasi listrik ditoko/los pasar secara liar dan tidak memenuhi standarPLN2.

Grobogan;Bahwa sebelum bulan Maret 2009 Dinas Perindagtamben tidakmelakukan pemungutan rekening listrik di pasar umum godong,karena ketika itu yang mengurusi adalah Dinas Pendapatan Daerah(Dispenda)Bahwa hasil pemungutan iuran listrik pedagang pasar umumgodong sejak Maret 2009 sampai dengan bulan Agustus 2012yang berhasil direkap adalah :~ 2009 : Rp. 16.139.400,~2010 : Rp. 23.814.975,~2011 : Rp. 24.070.965,~2012 : Rp. 19.701.835, +Jumlah : Rp. 83.727.175,Bahwa uang hasil pungutan uang listrik pedagang

Cjr yaitu tanda bukti bertanda T.I5 danSalinan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Cjr bukti suratbertanda T.I6 merupakan salinan putusan yang dituangkan dalam bentuk tertulisdan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untukmengakhiri suatu gugatan, jadi dengan adanya putusan pengadilan maka adanyakepastian hak dan kepastian hukum tentang suatu persoalan dalam perkara;Menimbang, bahwa bukti surat berupa Pembayaran PBB Perorangan DanKolektif, Kantor Dispenda

laporannya adalah selama 6 (enam)bulan terakhir sejak dikelola oleh otorita pendapatan meningkat jikadibandingkan 6 (enam) bulan sebelum dikelola.Bahwa saksi selaku asisten hanya dilibatkan dalam hal prosespembentukan SK saja dan ketika pengurus ini telah melaksankankegiatan oprasional itu sudah menjadi lingkup tugas koordinasiasisten Ill.Bahwa benar lembaga ini bertaggungjawab kepada BupatiBahwa benar dalam pembentukan lembaga ini melibatka beberapaSKPD yaitu PU , PD Pasar, Dinas Perhubungan, Dispenda

berubah ;Bahwa tanah Pecatu tanah milik Pemerintah yangdiperuntukan untuk sumber penghasilan aparatPemerintah diantaranya Kepala Desa, Kepala Dusun,Mekel Pekasih ;Bahwa Saksi tidak tau milik Pemda/ milik perorangan Bahwa Daftar Himpunnan Ketetapan Pajak (DHKP) dibuatsetiap tahun SPPT juga setiap tahun ;Bahwa tanah pecatu Lombok Barat tetapi menjadi tanahpecatu Lombok Barat karena Lombok Barat lebih tuausianya dari pada Kota Mataram ;Bahwa pemunggutan pajak dilakukan Dinas PendapatanDaerah ;Bahwa Di Dispenda

Pembahasan EksekutifUsulan pembangunan Kantor Camat ratu Samban, 3 kantorcamat dan 13 kantor lurah dibahas oleh Tim anggaraneksekutif yang terdiri dari Sekda, Asisten , AsistenI, Asisten Ill, Kepala Bappeda, Kepala Dispenda,Kabbag Keuangan, Kabbag Sunram, Kabbag Perlengkapan,Kabbag Hukum, Sekretaris Bappeda, Kasubbag Anggaran;Hasil pembahasan tim anggaran eksekutif masih dalambentuk draf usulan RAPBD disampaikan kepada Walikota,Wakil Walikota menyampaikan kepada Pimpinan DPRD gunadibahas;c.

Fikri Fathoni;Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada Ibu Ratna Juwita;Bahwa luas tanah kavlinganya 300 meter;Bahwa saksi membeli tanah dari Mustofa Haribun tahun 1980;Saat itu saudara masih bekerja dimanaBahwa saksi bekerja di kantor Dispenda Provinsi;Bahwa saat itu Mustofa Haribun bekerja di kantor Gubernur Sumatera Selatan;Bahwa saksi membeli kavlingan tahun 1980 suratnya berupa Akta Jual Beli;Bahwa pada saat ditawarkan kavlingan oleh Mustofa Haribun, disebutkan didaerah Sirah Kampung 8 Ulu;Bahwa

Surat Keterangan Fiskal Daerah Nomor: 507/0126/SKFD-DISPENDA/2014, Tanggal 02 Juli 201481. Surat Ijin Usaha Perdagangan Sementara, Nomor 510/086/50-54/G/VIII/2013, Tanggal 01 Juli 2013;82. Tanda Daftar Perusahaan Nomor 515052000893, Tanggal 05 Februari 2013;83. Daftar Kuantitas Dan Harga (Pekerjaan Pembangunan Rumah Dan Kamar Sewa);84. Rekapitulasi Total Harga (Pembangunan Rumah Dan Kamar Sewa);85. Blanko Wawancara Debitur An. Muyani;86. Laporan Penilaian Jaminan (STHM 12);87.

Surat Keterangan Fiskal Daerah, Nomor 508/117/SKFD-DISPENDA/2016, Tanggal 25 Februari 2016;125. Surat Ijin Tempat Usaha, Nomor 503/0117/SITU-PANIAI/2016, Nama Perusahaan CV Genta Iriana, Penanggung Jawab Imron, Tanggal 25 Februari 2016;126. Surat Izin Usaha Perdagangan, Nomor 510/117/50-54/II/2016, Tanggal 25 Februari 2016;127. Blangko Wawancara Debitur, Tanggal 17 April 2016;128. Foto Jaminan CV. Genta Iriana, SHM NO. 1344/ Kalibobo Atas Nama OKTOVINA WOROMBONI;129.

Surat Keterangan Fiskal Daerah Nomor 508/170/SKFD-DISPENDA/2017, tanggal 15 Februari 2017;184. Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 51050525400170, tanggal 15 Februari 2017;185. Laporan Penilaian Jaminan Atas Sertifikat Hak Milik Nomor 40 Atas Nama Suyono, tanggal 04 Agustus 2016;186. Laporan Penilaian Jaminan Atas Sertifikat Hak Milik Nomor 85 Atas Nama Muntiah, tanggal 04 Agustus 2016;187.

Kemudian untuk sinkronisasi data, lalukami meminta data ke dispenda lalu disana saksi melihat 1 bendel yang berisitentang toko di jalan diponogoro dan jalan nakula.

Oleh karena setelahmengetahui harga sewa yang tinggi, dari beberapa pemanfaat toko yangmenunda perjanjian sewa namun ada juga yang langsung menyetujui (2toko);Bahwa saat di Dispenda yang saksi temui adalah Pak Purnama;Bahwa saat itu bupatinya adalah Pak Wayan Candra;Bahwa penilaian appraisal tujuannya adalah untuk menentukan sewa;Bahwa saat itu saksi ikut, untuk menunjukkan lokasi nya;Bahwa yang saksi tunjukkan lokasinya adalah semua toko yang ada suratperjanjian nya, yaitu dijalan nakula dan diponogoro

., M.E.e Pada tahun 2013 saksi menjadi Kepala Dinas PendapatanDaerah (Dispenda) Kab. Bungo sampai dengan sekarang;e Tugas dan kewenangan saksi sebagai Dispenda adalahMemimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruhkegiatan organisasi dinas dalam menyelenggarakan urusanpemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaankeuangan dan aset daerah; Sumber dana kegiatan Gubernur Cup tahun 2013 berasal dariAPBD Kab.