perdata di Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut) sehinggasudah seharusnya pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menolakgugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkaraini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat berkenan menerima eksepsi Tergugat dengan menyatakan Pengadilan TataUsaha Negara Kendari menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya gugatandinyatakan tidak dapat diterima;Eksepsi Tergugat II Intervensi:I1Gugatan Penggugat Kadaluwarsa

(lewat waktu 90 hari):Bahwa gugatan penggugat sudah kadaluwarsa yakni sudah lewat 90 (sembilanpuluh) hari berdasarkan undangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendaritanggal 11 Desember 2012 tentang Rapat Mediasi yang dilaksanakan pada hariJumat tanggal 14 Desember 2012 dimana pada rapat mediasi tersebut telahdiperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01189/Kelurahan Bende atas namaWirda Husein, S.E., oleh karena itu perhitungan waktu 90 hari setelah diketahuiadanya objek sengketa haruslah dimulai dari

;Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah salah menerapkanhukum karena eksepsi tentang kadaluwarsa gugatan Termohon Kasasi tidakdipertimbangkan, padahal terbukti melampaui batas waktu menurut ketentuanPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986;Bahwa saksi Irfandi (Penyidik Polresta Kendari) telah menerangkan dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa selaku TerlaporPenyerobotan di Polresta Kendari, Tajuddin (Termohon Kasasi) telah melihatHalaman 13 dari 19 halaman.

juga telah memperlihatkan kepada majelis hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Kendari berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tajuddin (TermohonKasasi) pada tanggal 14 Desember 2012 yang di dalamnya menguraikan tentangdiperlihatkan dan dibacakannya isi Objek Sengketa kepada Tajuddin (TermohonKasasi) pada hari itu;Bahwa apabila dihitung dari tanggal 14 Desember 2012 ke tanggal 22 Maret2013 saat gugatan Penggugat didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari, maka batas waktu pengajuan gugatan telah kadaluwarsa

Wirda husein, S.E.) yang telah membeli dari H.Surabaya sejak tanggal 10 November 2004 dengan itikad baik melalui Pejabatpembuat Akta Tanah (PPAT);Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II:Judex Facti salah menerapkan hukum mengenai Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986:Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena tidakmempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah kadaluwarsa,padahal terbukti di persidangan melalui saksi Irfandi (Penyidik PolrestaKendari) yang menerangkan bahwa

Bahwa gugatan Penggugat kadaluwarsa, karena PHK dengan alasan Pengundurandiri secara lisan dan telah diterimanya Surat Pengalaman Kerja yang berisipengunduran diri secara lisan oleh Penggugat pada tanggal 01 April 2008,sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 21 Juli 2011,sehingga tenggang waktudalam mengajukan gugatan sudah lebih dari 1 (satu) tahun, hal ini telahmenyimpang dari pasal 82 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Huhungan Industrial jo Pasal 171 Undangundangnomor

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , jo Yurisprudensi MahkamahAgung RI nomor 823 K / Pdt.Sus / 2010, tanggal 18 Januari 2011, bahwa gugatanPenggugat ditolak karena gugatan sudah kadaluwarsa.

;Bahwa dengan demikian karena gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa, sehinggasudah selayaknya untuk dinyatakan ditolak.Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambilputusan, yaitu putusan No. 31/G/2011/PHI.MG tanggal 27 Oktober 2011 yang amarnyasebagai berikut :I DALAM EKSEPSIMenolak eksepsi dari TergugatU DALAM POKOK PERKARAHal. 3 dari 13 hal. Put.

Kalau hal demikian diteruskan, jelas hal ini dapat merusak tatananHukum Acara Perdata di Indonesia.Bahwa dengan demikian Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukumnya,karena berdasarkan pasal 82 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo Pasal 171 UndangundangNo.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka gugatan Penggugat /Termohon Kasasi sudah kadaluwarsa, karena diajukan sudah melebihi satu tahunsejak permohonan pengunduran diri oleh Termohon Kasasi

Bahwa Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (lewat waktu);3. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (KompetensiAbsolut);Eksepsi Tergugat II Intervensi1. Bahwa Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (lewat waktu);2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenanguntuk mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut);3.

Sanggau atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSanggau, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dariadanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainnya pelaksanaan itu, bukan sematamata disebabkan karena kehendaknya sendiri, memperdagangkan barang yang tidakmemenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuanperaturan perundangundangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa ataujJangka

Kembayan setelah itu kendaraan tersebutdiperiksa dan ternyata SdrNikolaus ada membawa gula pasir yang berasal dari Malaysia,e Bahwa kemudian saksi menanyakan dokumen yang menyertai barang tersebutdan dijawab oleh Nikolaus bahwa tidak ada dilengkapi dengan dokumen tentangpengangkutan gula tersebut selain itu gula dalam bentuk kemasan karungtersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkanoleh ketentuan peraturan perundangundangan di Indonesia yaitu tidakmencamtumkan tanggal kadaluwarsa

setelah itu kendaraan tersebutdiperiksa dan ternyata SdrNikolaus ada membawa gula pasir yang berasal dari Malaysia,Bahwa kemudian rekan saksi menanyakan dokumen yang menyertai barangtersebut dan dijawab oleh Nikolaus bahwa tidak ada dilengkapi dengandokumen tentang pengangkutan gula tersebut selain itu gula dalam bentukkemasan karung tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yangdipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan di Indonesia yaitutidak mencamtumkan tanggal kadaluwarsa

Desa Tanjung MerpatiKecamatan Kembayan Kabupaten SanggauBahwa saksi membawa gula pasir dalam kemasan asal Malaysia yangberjumlah 130 (seratus tiga puluh) karung tersebut dengan menggunakanmobil truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KB 9622BXR milik terdakwa Sulian Alias Fany;Bahwa gula pasir dalam kemasan karung asal Malaysia yang saksi bawatersebut tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuanperaturan perundangundangan di Indonesia yaitu tidak mencantumkantanggal kadaluwarsa

Nasional adalah PT, PPI, PTPN IX, PTPN X, PTPNXI, dan PT.RNI;Bahwa, sesuai dengan pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf g, huruf h, huruf i danhuruf j UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenmenjelaskan bahwa barang/produk dalam kemasan yang dilarang untukdiperdagangkan dipasar Indonesia adalah: huruf a menjelaskan bahwa tidakmemenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuanperaturan perundangundangan, huruf g menjelaskan bahwa tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa

Jadi terbukti tidak ada alasan menurut hukumbagi Pengadilan Tata Usaha Negara kendari untuk tidakmembatalkan KTUN Tergugat.Alasan Kedua: Dengan Alasan SeolahOlah Melaksanakan PutusanPengadilan, Tergugat Tidak Dapat Mengeluarkan Ktun YangMemberlakukan Sk No. 267/2007 Sebab Terbukti Saat Ini Sk No.267/2007 Sudah Kadaluwarsa (Lampau Waktu);Halaman 19 dari 42 halaman.

DIPM (vide diktumKedua KTUN Tergugat) juga terbukti tidak sah dari sisi objekKTUN itu sendiri sebab SK No. 267/2007 yang dinyatakansah dan berlaku kembali berdasarkan KTUN Tergugatternyata terbukti sudah kadaluwarsa sejak tahun lalu, yaitusejak tanggal 29 September 2010.Hal tersebut terbukti dari Diktum Pertama dari SK No.267/2007 dimana tertulis bahwa jangka waktu pemberianKuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT.

DIPM (vide diktum Kedua KTUNTergugat), padahal SK tersebut saat sudah tidak lagi berlakuatau sudah kadaluwarsa, sehingga terbukti KTUN Tergugatadalah tidak sah dan cacat hukum sebab:Halaman 22 dari 42 halaman.

DIPM yangsudah kadaluwarsa. Jadi terbukti KTUN a quo telahbertentangan dan karenanya telah melanggar UU Minerbadan PP No. 23/2010 yang nyatanyata sudah tidak lagimengakui KP sebagai instrumen perijinan pada sektorpertambangan dan sekaligus merupakan bukti adanyapelanggaran terhadap Asas Kepastian Hukum yangmerupakan bagian dari Asasasas Pemerintahan yangBaik.Halaman 28 dari 42 halaman.

DIPM, maka hal ituberarti Tergugat telah membenarkan aktivitas pertambangansecara ilegal atas dasar kuasa pertambangan yang secara hukumsudah tidak berlaku lagi (kadaluwarsa).Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan PT. DIPM tersebuttidak saja merugikan Penggugat secara ekonomis, namun hal itujuga membahayakan keselamatan para karyawan Penggugatdalam melakukan aktivitas penambangan di lapangan/areatambang Penggugat.

Mtr.Agama Mataram memandang keberatankebaratan Pembanding tidaksejalan dengan isi putusan Pengadilan Agama Selong dimaksud;Menimbang, bahwa perkara ini adalah kewarisan yang telahberlangsung selama kurang lebih 80 tahun, dan dalam kurun waktu tersebutpasti telah banyak yang terjadi atas obyek sengkata tersebut yang tidakterungkap di dalam persidangan selain yang diungkap di dalam persidangan.Kalau berkaca pada hukum kadaluwarsa masalah tersebut sudah sampaipada batas kadaluwarsa walaupun sesungguhnya

persoalan kewarisan tidaktunduk pada hukum kadaluwarsa.

Eksepsi Peremtoria (Kadaluwarsa)Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat/Para Terbanding mengajukaneksepsi kedaluwarsa (exceptio temporis) bahwa berdasarkan ketentuanpasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Suami yangmengingkari anak yang lahir dari isterinya mengajukan ke Pengadilan dalamjangka waktu 180 hari sesudah kelahiran anak atau 360 hari sesudahputusnya perkawinan atau setelah suami mengetahui isteri melahirkan anakdan berada di tempat yang memungkinkan suami mengajukan perkaranyaPutusan

Nomor 226/Pdt.G/2018/PTA.Smglembar 9 dari 14 halamankepada Pengadilan Agama, dengan ketentuan tersebut gugatanpengingkaran anak telah lewat waktu dengan diketahui bahwa kelahiranTERBANDING 2 (Tergugat II/Terbanding Il) pada tanggal 3 Nopember1981, maka gugatan diajukan sekitar 35 tahun sejak kelahiranTERBANDING 2 (Tergugat II/Terbanding II), dan atau gugatan juga lewat 4tahun setelah putusnya perkawinan karena kematian almarhum SUAMITERBANDING 1.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kadaluwarsa Para

Hukum Islam, oleh karena ituberdasarkan ketentuan dalam Pasal 102 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, makagugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas,maka eksepsi kedaluwarsa (exceptio temporis) yang diajukan ParaPutusan Nomor 226/Pdt.G/2018/PTA.Smglembar 10 dari 14 halamanTergugat/T erbanding dapat dikabulkan;Menimbang, dengan dikabulkannya eksepsi Para Tergugat/ParaTerbanding dalam eksepsi eror in persona dan eksepsi Peremtoria(kadaluwarsa

mempunyai ijin daripihak yang berwenang, sedangkan pekerjaan terdakwa yang sehariharinyaadalah pekerja swasta tidak ada sangkut paut dengan pekerjaan kefarmasian danjuga bukan tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannyadalam menjual, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warnaputih dengan logo LL, tanpa identitas/label yang melekat yakni: nama produk,daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihakyang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa

Gpr2.Bahwa saksi menerangkan terdakwa pada saat menjual kepada saksi RiyanWicaksono tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa bukanlah tenagakefarmasian dan dan juga bukan tenaga kesehatan;Bahwa saksi menerangkan obat berwarna putih berbentuk pil dengan logo LL yangdijual terdakwa kepada saksi riyan Wicaksono tidak terdapat label komposisi, ijinedar, pabrik yang memproduksi serta tanggal kadaluwarsa;Bahwa saksi menerangkan pekerjaan seharihari terdakwa adalah pekerja swastayang tidak ada kaitannya

mempunyai ijin dari pihakyang berwenang, sedangkan pekerjaan terdakwa yang sehariharinya adalahpekerja swasta tidak ada sangkut paut dengan pekerjaan kefarmasian dan jugabukan tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya dalammenjual, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna putihdengan logo LL, tanpa identitas/label yang melekat yakni: nama produk, daftarbahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yangmemproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa

ijin dari pihakyang berwenang, sedangkan pekerjaan terdakwa yang sehariharinya adalahpekerja swasta tidak ada sangkut paut dengan pekerjaan kefarmasian dan jugabukan tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya dalammenjual, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna putihdengan logo LL, tanpa identitas/label yang melekat yakni : nama produk, daftarbahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yangmemproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa

ijin dari pihak yangberwenang sedangkan pekerjaan terdakwa seharihari adalah pekerja swasta tidakada sangkut paut dengan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan keahlian dankewenangannya dalam menjual , mengedarkan sediaan farmasi berupa obatberwarna putih dengan logo LL, tanpa identitas/abel yang melekat yakni: namaHalaman 13 dari 20 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN.Gprproduk, daftar bahan yang digunakan, berat bersig atau isi bersih, nama danalamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa

Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Turut Tergugat untuk secaratanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;Atau:Subsidair:Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa perkara iniberpendapat lain, maka Kuasa Hukum Penggugat mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah: Eksepsi kompetensi absolut; Eksepsi kadaluwarsa (veyaring); Eksepsi kurang pihak (exceptio

plurium litis consortium); Penggugat tidak mempunyai hak (persona standi in judicio) untukmenggugat karena Penggugat tidak lagi menjadi pemilik tanah (eksepsidiskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid); Eksepsi error in persona dalam bentuk keliru pihak yang ditarik sebagaiTergugat ; Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo kabur (obscuurlibel);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:Eksepsi kompetensi absolut;Eksepsi kadaluwarsa

Nomor 2597 K/Pdt/2018.diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid);Eksepsi error in persona dalam bentuk keliru pihak yang ditarik sebagaiTergugat II;Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo kabur (obscuurlibel),Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:Eksepsi kompetensi absolut;Eksepsi kadaluwarsa (veraring);Eksepsi kurang pihak (exceptio plurium litis consortium),Penggugat tidak mempunyai hak (persona standi in judicio) untukmenggugat

Banhwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa / lewat waktu;Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 74 K/TUN/20192.

Putusan Nomor 74 K/TUN/2019 Bahwa Para Penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannyadirugikan dengan adanya objek sengketa a quo pada saat adanyaklarifikasi dan Mediasi yang secara resmi oleh Tergugat/Pembandingpada tanggal 7 Februari 2017 terkait objek sengketa antara ParaPenggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding dan Tergugat IlIntervensi/Pembanding; Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 22Desember 2017, dengan demikian gugatan Para Penggugat diajukantelah kadaluwarsa/lewat

perlindungan upah dan pasal 96UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, daluwarsa 2 tahun yang apabila tidak adatuntutan dari Pekerja/Buruh, dengan kata lain Pekerja/Buruh tidak menuntut dalamtenggat waktu 2 tahun sejak timbulnya hak (berlaku bagi Pekerja/Buruh yang diPHK) ;Bahwa didalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentangperlindungan Upah dan Pasal 96 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, tuntutanpembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungankerja menjadi kadaluwarsa

LHP : 029/5PI/PAM/XII/1998, tanggal 30 Desember 1998) ;Bahwa oleh karenanya Pemohon Kasasi masih mempunyai hubungan hukum/kerja dengan Termohon Kasasi I, sehingga hakhak kepegawaian dari PemohonKasasi tidaklah kadaluwarsa ;3 Skorsing Pemohon Kasasi telah dicabut oleh Termohon Ksasi I dan TermohonKasasi II (Bukti P5) surat Termohon Kasasi IJ kepada Termohon Kasasi I,tanggal 9 Agusutus 1999, Nomor : 668/072, hal : Pencabutan Skorsing Atas NamaDondi Syahtriandi ;e Bahwa skorsing atas Pemohon Kasasi

a Bahwa ternyata surat dari Termohon Kasasi II Nomor : 482/072 tanggal 24September 2001 belum juga direalisasikan oleh Termohon Kasasi I,sehingga hakhak kepegawaian dari Pemohon Kasasi belum juga diterima ;b Bahwa sesuai isi surat agar Termohon Kasasi I membayar semua hakhakkepegawaiannya yang ditunda/dihentikan akan tetapi Termohon Kasasi Itetap tidak memberikan hakhak kepegawaian tersebut sampai dengan BulanDesember2002 ;c Bukti surat ini memperjelas bahwa hakhak kepegawaian Penggugattidaklah kadaluwarsa

Sepanjang Hubungan Hukum/Hubungan Kerja Dengan Termohon Kasasi I Dan Termohon Kasasi II BelumPutus ;Bahwa gugatan Pemohon Kasasi tidaklah kadaluwarsa/gugur sebagaimana pertimbanganJudex Facti dalam putusan Pengadilan a quo dengan pertimbangan hukum dan penerapanhukumnya berdasarkan Pasal 96 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentangPerlindungan Upah, dengan dasar sebagai berikut :e Bahwa penyebab dari tidak dibayarnya hakhak

berdasarkan Pasal 96 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 30 Peraturan PemerintahNomor 8 Tentang Perlindungan Upah, oleh karena penyebab tidakdiberikannya hakhak kepegawaian bukanlah dari Pemohon Kasasi akantetapi dari Termohon Kasasi I sendiri yang tidak mau memberikannyamaka gugatan Pemohon Kasasi tidaklah dapat disebut kadaluwarsa ;8 Bahwa oleh karenanya yang tepat digunakan dalam perkara a quo adafahPasal 8 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang PerlindunganUpah

No. 1056 K/Pdt.Sus/2010Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua Nomor 60/823 tanggal 12 April2010 tentang Anjuran khusunya butir 4 (empat), maka gugatan yangdiajukan oleh Penggugat telah kadaluwarsa/jatuh tempo, karena telahmelebihi 1 (satu) tahun sejak Pemutusan Hubungan Kerja, padahal SKDireksi PT.

ke lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahunsejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya .Pasal 82 UU No. 2 tahun 2004 menyebutkan bahwa : Gugatan olehpekerja/ouruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksuddalam pasal 159 dan 171 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejakditerimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha ;Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa

tersebut telah diselesaikan secara bipartite olehkedua belah pihak sejak tahun 2006, dan para pihak tidak ada salingberbantahan pada saat itu, namun persoalan PHK mencuat ke permukaankembali karena karyawan merasa kurang puas atas PHK dirinya denganalasan Indisipliner dan meminta dipekerjakan kembali dengan jabatan apasaja dan di KCP (Kantor Cabang Pembantu) mana saja yang penting bekerjapada Bank Papua sebagai putra daerah, oleh karena perkara ini telahmemasuki masa 3 (tiga) tahun maka dianggap kadaluwarsa

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jayapura telah mengambil putusan, yaitu putusanNo. 17/G/2010/PHI.JPR. tanggal 14 September 2010 yang amarnya sebagaiberikut :Dalam Eksepsi Mengabulkan Eksepsi Penggugat; Menyatakan gugatan Penggugat Kadaluwarsa ;Dalam Pokok Perkara Menyatakan gugatan Penggugattidak dapat diterima ; Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diucapkan

Permohonan pemohon kadaluwarsa waktunya terhadap obyekpermohonan pembatalan nikah.Putusan, Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal.8 dari 24 hal.2.1. Bahwa apa yang diuraikan Termohon Il, berkaitan denganEksepsi Pemohon tidak mempunyai kapasitas sebagai Pemohonperkara Pembatalan Nikah sebagaimana pada angka 1 (satu) diatas, diberlakukan pula pada hal ini, sehingga merupakan satukesatuan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam perkara ini;2.2.

., yang pada Amar Penetapannya,pada angka 2 (dua) menyebutkan bahwa menyatakan orang yangbernama XX adalah juga orangnya sama dengan XX sehinggaPermohonan Pemohon Kadaluwarsa Waktunya TerhadapPermohonan Pembatalan Nikah;2.3.

Bahwa Pemohon pada dalil Posita angka 4 & 5 (empat danlima) mengakui secara terangterangan anak dari hasil perkawinanXX / XX dengan XX bernama XX yang lahir pada tanggal 12September 1993, yang didalilkan secara jelas dan tegas olehPemohon beserta Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak No.06/PPA/2006, tanggal 13 Juni 2006, sebagai cucu dari Pemohon,karena tidak ada bantahan, sangkalan maupun keberatan terhadapanak yang lahir XX dan XX dalam dalil Pemohon, sehinggaPermohonan Pemohon Kadaluwarsa Waktunya

Bahwa permohonan Pembatalan Nikah yang diajukan olehPemohon semestinya ditolak, karena telah melampaui jangka waktuatau kadaluwarsa waktunya, dikarenakan sesuai dengan ketentuanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal27 ayat (3), Pengajuan Pembatalan Nikah dapat dilakukan dalamjangka waktu 6 (enam) bulan, dan jika tidak mempergunakan haknyauntuk mengajukan permohonan Pembatalan Nikah, maka haknyaakan gugur dengan sendirinya, sehingga Permohonan Pemohonkadaluwarsa waktunya terhadap

Bahwa apa yang diuraikan Termohon Il, berkaitan denganEksepsi Pemohon tidak mempunyai kapasitas sebagai Pemohonperkara Pembatalan Nikah sebagaimana pada angka 1 (satu) diatas, dan Eksepsi permohonan Pemohon kadaluwarsa waktunyaterhadap obyek permohonan Pembatalan Nikah sebagaimana padaangka 2 (dua) di atas, serta Eksepsi permohonan Pemohon salahPutusan, Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal.10 dari 24 hal.mengajukan obyek sengketa terhadap obyek permohonanPembatalan Nikah sebagaimana pada angka 3 (tiga

Gugatan Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa),2. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap;3. Kompetensi Absolut;Eksepsi Tergugat II Intervensi;1. Gugatan Penggugat Error In Subjecto;2.

Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa):Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidakditerima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan PutusanNomor 1/G/2018/PTUN.MTR, tanggal 26 Juni 2018, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya dengan Putusan Nomor 184/B/2018/PT.TUN.SBY.

Wanito adalahtempat pengiriman terakhir;e Bahwa kemudian terdakwa ditangkap di Solo dan kemudian dibawa ke PolresNganjuk;e Bahwa pada kemasan miras arak jowo milik terdakwa tidak dicantumkan komposisi,tanggal kadaluwarsa, kadar alcohol serta tidak ada peringatan dari efek sampingnya;e Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin mengedarkan minuman beralkohol dari pihakyang berwenang;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.2.

Wanito adalahtempat pengiriman terakhir;e Bahwa kemudian terdakwa ditangkap di Solo dan kemudian dibawa ke PolresNganjuk;e Bahwa pada kemasan miras arak jowo milik terdakwa tidak dicantumkan komposisi,tanggal kadaluwarsa, kadar alcohol serta tidak ada peringatan dari efek sampingnya;e Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin mengedarkan minuman beralkohol dari pihakyang berwenang;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.Menimbang, bahwa di persidangan atas permohonan

saksi Dodik R alamat KelurahanKartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk sebanyak 6 (enam) jerigen danpada saksi Purnomo alamat Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuksebanyak 3 (tiga) jerigen;e Bahwa terdakwa rencananya akan memberi ongkos pengiriman pada saksi Suwarno dansaksi Asep Pratama masingmasing Rp 100.000,, (seratus ribu rupiah) setelah selesaimengirim pulang ke Kabupaten Sukoharjo; Bahwa pada kemasan miras arak jowo milik terdakwa tidak dicantumkan komposisi,tanggal kadaluwarsa

saksi Dodik R alamat KelurahanKartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk sebanyak 6 (enam) jerigen danpada saksi Purnomo alamat Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuksebanyak 3 (tiga) jerigen;Bahwa terdakwa rencananya akan memberi ongkos pengiriman pada saksi Suwarno dansaksi Asep Pratama masingmasing Rp 100.000,, (seratus ribu rupiah) setelah selesaimengirim pulang ke Kabupaten Sukoharjo;e Bahwa pada kemasan miras arak jowo milik terdakwa tidak dicantumkan komposisi,tanggal kadaluwarsa

seperti radang usus, penyakit liver dan kerusakan otaksedangkan efek dosis jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan dapat mengakibatkan kematian.Menimbang, bahwa etanol adalah bahan psikoaktif yang apabila dikonsumsi dapatmenyebabkan penurunan kesadaran sedangkan methanol tidak boleh dikonsumsi karena dapatmenyerang syaraf penglihatan bahkan menyebabkan kematian;Menimbang, bahwa dari halhal tersebut di atas oleh karena pada kemasan miras arakjowo milik terdakwa tidak dicantumkan komposisi, tanggal kadaluwarsa

Fajar Sahri Bin Samsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4.

Bahwa minuman berlakohol yang dijual para terdakwa tersebut tidakada labelnya, berat/isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggalpembuatan, akibat sampingan, nama pelaku usaha dan keteranganpenggunaannya serta tidak memuat tanggal kadaluwarsa. Bahwa para terdakwa mendapatkan minuman keras jenis ClUtersebut karena beli dari sdr. Agus sebanyak enam botol bekas airmineral aqua ukuran 1.500 ml dengan cara patungan yaitu terdakwa1.

Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau Jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangkavaktu penggunaan/pemantaatan yang paling baik atas barangtertentu; 3. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengenai turut serta melakukan suatutindak pidana; wanna anne nena anne Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, MajelisHakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : Ad. 1.

Bahwa minuman beralkohol yang dijual para terdakwa tersebut tidakada labelnya, berat/isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggalpembuatan, akibat sampingan, nama pelaku usaha dan keteranganpenggunaannya serta tidak memuat tanggal kadaluwarsa. Bahwa para terdakwa mendapatkan minuman keras jenis ClIU tersebutkarena beli dari sdr.

Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa para terdakwa terbukti memperdagangkanminuman beralkohol jenis ciu tanpa ada izin dari pejabat berwenang,dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentutersebut dalam kemasannya, sehingga minuman berlakohol tersebuttidak boleh dikonsumsi manusia karena belum ada jaminan mutukeamanan dari pemerintah, maka perbuatan para terdakwa telahmemenuhi rumusan

Bahwa minuman beralkohol yang dijual para terdakwa tersebut tidakada labelnya, berat/isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggalpembuatan, akibat sampingan, nama pelaku usaha dan keteranganpenggunaannya serta tidak memuat tanggal kadaluwarsa dan sesuaiBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PuslabforLaboratorium Forensik Cabang Surabaya No.

Siliwangi Kelurahan SukapuraKecamatan Kejaksan Kota Cirebon, akan tetapi setelah dikliringkan ternyataberdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari pihak BankPembangunan Daerah Jabar & Banten KC Cirebon tanggal 20 Januari 2015bahwa cek tersebut dinyatakan Cek sudah Kadaluwarsa (tanggalditerbitkannya cek sudah lebih 70 hari), selanjutnya saksi TOTO LEMENA barumengetahui bahwa cek tersebut ternyata pemiliknya saksi UU KURNIA bukanmilik Terdakwa.e Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi TOTO LEMENA

Sukapura Kota Cirebon, pada saatitu pihak Bank BJB Cabang Cirebon menerangkan bahwa cek tersebutdinyatakan sudah tidak berlaku/kadaluwarsa (tanggal diterbitkannya cek sudahlebin 70 hari) dan saldonya tidak mencukupi dengan mengeluarkan SuratKeterangan Penolakan (SKP) tertanggal 20 Januari 2015;Bahwa setelah saksi mengkliringkan cek tersebut ke Bank BJB CabangCirebon, ternyata cek tersebut asli tetapi bukan atas nama ODING JAHIDIN(Terdakwa) melainkan atas nama UU KURNIA;e Bahwa saksi mengetahui dari

Siliwangi Kelurahan Sukapura KecamatanKejaksan Kota Cirebon, akan tetapi setelah dikliringkan ternyata berdasarkan17Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari pihak Bank Pembangunan DaerahJabar & Banten KC Cirebon tanggal 20 Januari 2015 bahwa cek tersebutdinyatakan Cek sudah Kadaluwarsa (tanggal diterbitkannya cek sudah lebih 70hari), selanjutnya Saksi baru mengetahui bahwa cek tersebut ternyatapemiliknya saksi UU KURNIA bukan milik Terdakwa;e Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi TOTO

Siliwangi Kelurahan SukapuraKecamatan Kejaksan Kota Cirebon, akan tetapi setelah dikliringkan ternyataberdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari pihak BankPembangunan Daerah Jabar & Banten KC Cirebon tanggal 20 Januari 2015bahwa cek tersebut dinyatakan Cek sudah Kadaluwarsa (tanggalditerbitkannya cek sudah lebih 70 hari), selanjutnya saksi TOTO LEMENA barumengetahui bahwa cek tersebut ternyata pemiliknya saksi UU KURNIA bukanmilik Terdakwa.e Bahwa benar sebenarnya Terdakwa mengetahui bahwa

Gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa (verjaring);3. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan;Eksepsi Tergugat II Intervensi:1. Gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa atau lewat waktu;2.

dan senyatanyaPenggugat juga telah mengetahui bahwa Penggugat sudah tidak lagimenerima gaji bulan Januari 2019, artinya Penggugat telahmengetahui kenapa gaji dan tunjangan sebagai Pegawai Negeri SipilPemerintah Provinsi Riau dihentikan dan oleh karenanya gugatanPenggugat telah kadaluwarsa melewati tenggang waktu 90 hari sejakdiumumkannya objek sengketa a quo berdasarkan Surat PemerintahProvinsi Riau Cq.

Sehinggadalil Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, dan telahmenjadi fakta Hukum berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keberatanPenggugat tersebut telah kadaluwarsa dan telah melewati tenggang waktu21 hari sejak Objek Sengketa a quo diumumkan oleh sebab itu keberatanPenggugat tersebut tidak dijawab oleh Tergugat, oleh karenanya GugatanPenggugat tersebut adalah

Menerima Eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat Kadaluwarsa,2. Menerima Eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat Prematur.DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.2. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya.3. Menyatakan Keputusan Tergugat dalam gugatan a quo tidak melanggarketentuan Peraturan Perundangundangan dan sah menurut Hukum.4.

sejakobjek sengketa a guo diumumkan oleh karenanya Tergugat tidak menjawabkeberatan Penggugat karena kadaluwarsa, oleh karenanya secara mutatismutandis tenggang waktu pengajuan gugatan kembali kepada Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negarayaitu tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan;2.

Apakah apakah gugatan Penggugat diajukan telah lewatwaktu/kadaluwarsa?2. Apakah gugatan penggugat prematur / diajukan pada waktusebelum waktu pengajuan gugatan telah terbuka?

Terlebihdari itu). gugatan a quo telah kadaluwarsa karena lewat dari1 tahun setelah PARA PENGGUGAT mengetahui Artikel tersebut.Oleh karena itu gugatan a quo harus tidak diterimaberdasarkan Eksepsi Peremptoir, khususnya Eksepsi mengenaigugatan yang kadaluwarsa ;Untuk memperjelas dalil dalil mengenai Eksepsi bahwaperkara telah/pernah diputus (Exceptie Inkracht VanGewijsde Zaak) berikut PARA TERGUGAT akan mengemukakanuraian uraian di bawah iniCPENGERTIAN DAN PENGELOMPOKAN EKSEPS!

Gugatan a quo (gugatanNo. 282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel. ) kemudian didaftarkan diPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Mei2004 ;Uraian fakta dan bukti di atas, menunjukkan denganjelas bahwa pengajuan gugatan a quo (gugatan No.282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel.) telah kadaluwarsa karena lewatdari 1 (satu) tahun setelah PARA PENGGUGAT mengetahuiArtikel TERGUGAT tersebut.

tidakdapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat karenagugatan a quo telah kadaluwarsa ;DALAM EKSEPSI LITISPENDENTIE TURUT TERGUGAT :Dasar satu satunya bagi gugatan PARA PENGGUGAT yangterdaftar di bawah No. 282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel.

Terlebihdari itu). gugatan a quo telah kadaluwarsa karena lewat dari1 tahun setelah PARA PENGGUGAT mengetahui Artikel tersebut.Oleh karena itu) gugatan a quo harus tidak diterimaberdasarkan Eksepsi Peremptoir, khususnya Eksepsi mengenaigugatan yang kadaluwarsa ;Untuk memperjelas dalil dalil mengenai Eksepsi bahwaperkara telah/pernah diputus (Exceptie Inkracht VanGewijsde Zaak) berikut TURUT TERGUGAT akan mengemukakan58uraian uraian di bawah iniCPENGERTIAN DAN PENGELOMPOKAN EKSEPS!

Gugatan a quo (gugatan No.282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel.) kemudian didaftarkan diPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Mei622004 ;Uraian fakta dan bukti di atas, menunjukkan denganjelas bahwa pengajuan gugatan a quo (gugatan No.282/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel.) telah kadaluwarsa karena lewatdari 1 (satu) tahun setelah PARA PENGGUGAT mengetahuiArtikel TERGUGAT tersebut.