Ditemukan 2942 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 04-02-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Bdw
Tanggal 4 Februari 2016 — MAQBUL BUDIONO
3916
  • PERSIAPAN.Huruf g. diatur tentang Tata Cara Pendaftaran Pemilih. Bahwa PanitiaPemilinan Kepala Desa Sumber Salak Kecamatan Curahdami KabupatenBondowoso selaku Tergugat XI telah melanggar aturan tersebut denganmemasukkan anak dibawah umur (belum berumur 17 Tahun) ke dalamDaftar Pemilih Tetap.Bahwa didalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015, angka romawi Ill.TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA, huruf C.
    dan penetapan daftar Pemilin menyebutkan bahwa setelahpendaftaran pemilih yang dilakukan oleh panitia Pemilinan Kepala Desa selesai,kemudian disusun Daftar Pemilin Sementara untuk masingmasing wilayahdusun dengan data pemilih yang telah dimutakhirkan dan divalidasi sesuai datapenduduk desa.Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dilakukan karena :b.
    Belum terdaftar ;Panitia Pemilinan kepala Desa menetapkan DPS, yang ditandatangani olehpanitia dan diumumkan kepada masyarakat desa dengan ditempel pada papanpengumuman yang mudah dijangkau, dalam jangka waktu sebagaimana yangtelah ditetapkan pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usulperbaikan mengenai penulisan nama atau identitas lainnya, selain usulperbaikan pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yangmeliputi :f. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal duniag.
    Pemilih yang sudah menikah tetapi dibawah umur 17 tahun ;Hal 61 dari 72 Hal Putusan No.27/Pdt.G/2015/PN.Bdwi.
    yang memberikan suara mencapaipaling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) ditambah satu orang pemilih yaituada 1088 Pemilih yang memberikan suaranya dari 1299 pemilih yang tercantumdalam DPT ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat bertandaT/TT24 Majelis Hakim berpendapat walaupun Berita Acara hasil pemilihankepala Desa tersebut para saksi dari masingmasing Calon tidak bersediamenandatanganinya, maka sesuai ketentuan Peraturan daerah KabupatenBondowoso No.5 tahun 2014 pasal 37 ayat (3
Register : 16-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 19-10-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 170/Pid.B/2019/PN Tte
Tanggal 26 September 2019 — SOFYAN USMAN Alias OPAN
11750
  • Lab.:229/DTF/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 dengan kesimpulan bahwa padaSURAT PEMBERITAHUAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C6KADES atas nama:a. AFNI MUNAWAR terdapat penempelan kertas dimanatulisansebelumnya terbaca NURYANI.Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Tteb. Erni amal terdapat penempelan kertas dimana tulisan sebelumnyaterbaca SUKARDIHUSEN.c. Faisal mandar terdapat penempelan kertas dimana tulisansebelumnya terbaca RUSLI YAMIN.d.
    HalmaheraBarat melakukan distribusi Surat Pemberitahuan Pemungutan SuaraKepada Pemilih (MODEL C6KADES) yang dicetak oleh panitiaKabupaten dibawa ke rumah terdakwa.
    Pada tanggal 5 November 2018,terdakwa memanggil seluruh anggota panitia untuk menghitung ulangjumlah surat undangan (MODEL C6KADES) yang selanjuinya terhadapsuratsurat undangan (MODEL C6KADES) yang telah dihitung ulangtersebut disimpan di rumah terdakwa.e Bahwa surat undangan (MODEL C6KADES) tersebut telah tertulisnamannama pemilih (nama penerima undangan) sebagaimana telahditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan kepala desatahun 2018 di Desa Tabadamai.
    di bagikankepada pemilih;Bahwa tindakan terdakwa merugikan pasangan calon Kepala Desa yangkalah.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;.
    di bagikankepada pemilih;Bahwa tindakan terdakwa merugikan pasangan calon kepala Desa yangkalah.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;.
Register : 09-11-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PTUN JAMBI Nomor 31/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 6 Januari 2022 — Penggugat:
Budi Hermawan
Tergugat:
Bupati Kerinci
338218
  • berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernahmenikah ditetapkan sebagai pemilih;b. nyatanyata tidak sedang terganggu Jiwa/ingatannya;c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dand. berdomisili di desa sekurangkurangnya 6 (enam) bulansebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikandengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagimemenuhi
    JBIPasal 14;Pasal 15;Pasal 16:Pasal 17;(1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudahdijangkau masyarakat;(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat(1) selama 3 (tiga) hari;(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepadaPanitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga;(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagaipemilih tambahan;(3) Pencatatan data pemilih
    sebagaidaftar pemilih tetap;(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui olehmasyarakat;(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimanadimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnyajJangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal15, dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015Tentang Pemilihan
    sebagaimana dimaksud pada ayat(1) selama 3 (tiga) hari;(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepadapanitia pemilihan tingkat desa dengan menunjukan Kartu TandaPenduduk dan/atau Kartu Keluarga;(2) Panitia Pemilihan tingkat desa melakukan validasi pemilih yangbelum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepaladusun;(3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkansebagai pemilih tambahan;(4) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksudpada ayat (
    3), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelahpengumuman daftar pemilih sementara;(1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihantingkat desa pada tempattempat yang mudah dijangkau olehmasyarakat;(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahansebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hariterhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan;Panitia pemilihan tingkat desa menetapkan dan mengumumkan DPSyang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan
Register : 14-06-2012 — Putus : 23-10-2012 — Upload : 26-09-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 121/B/2012/PT.TUN.JKT.
Tanggal 23 Oktober 2012 — BUPATI BARITO KUALA; RAMLAN;
7529
  • alasan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Menimbang, bahwa pelaksanaan dari suatu pemilihan kepala desadilalu' melalui tahapantahapan proses antara lain adanya tahapanpengumuman Daftar Pemilin Sementara Pilkades Tahun 2011 Desa Parimata,Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala tanggal 19 Juni 2011, danditetapbkannya Daftar Pemilin Tetap Pilkades Tahun 2011 Desa ParimataKecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala tanggal 25 Juni 2011 ; Menimbang, bahwa tujuan dari penetapan Daftar Pemilih
    No.121/B/2012/PT.TUN.JKT.Pelaksana Pilkades agar namanya dikeluarkan dari daftar pemilih; Menimbang, bahwa baik dalam daftar pemilih sementara nomor urut498 yang bernama Rahmat Hidayat maupun hingga ditetapkan daftarpemilihan tetap nomor urut 506 Rahmat Hidayat tidak dipermasalahkanpenduduk maupun Calon Peserta Pilkades (bukti T3, T4) baru daftar pemilihini dipermasalahkan Penggugat/Terbanding sesudah ditetapkan pemenang pemilih oleh BPD;Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan daftar pemilih
    tetapdan tidak disanggah oleh siapapun, maka daftar tersebut telah diterimasemua pihak sebagai daftar yang akan ikut memberikan suara ketikapelaksanaan Pilkades berlangsung, sebaliknya sekiranyapun masih adapenduduk yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap, maka hal itu tidakmungkin lagi untuk dipermasalahkan dikemudian hari setelah pelaksanaan pemilihan;Menimbang, bahwa selain dari pada itu, setiap pelaksanaan dari suatupemilhan Pilkades dilakukan secara tertutup dan rahasia, sehingga siapapuntidak
    akan mengetahui pihak yang dipilih oleh pemilih, sekalipun pemilih itumengaku memilih orang tertentu (tidak ada bukti), hal itu tidak dapatdipercaya sebab Pilkades merupakan Pilkades yang tertutup; Menimbang, bahwa disebabkan Pilkades dilaksanakan secara tertutup,maka tidak ada jaminan suaranya diberikan kepada siapa, sehingga tidakdapat dijadikan untuk mengklaim suara tersebut masuk ke dalam calonpeserta Pilkades nomor urut 3, janganjangan suara tersebut masuk ke dalam calon peserta Pilkades nomor
Register : 14-02-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 03-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/TUN/2017
Tanggal 4 April 2017 — BUPATI PENAJAM PASER UTARA VS AHMAD MAULADIN;
6633 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , danyang menggunakan hak pilihnya 791 Pemilih, dan yang tidakmenggunakan hak pilinnya 245 Pemilih, dan jumlah kartu suara yangdinyatakan sah 782 lembar, sedangkan jumlah kartu suara yangdinyatakan tidak sah 9 lembar; TPS 02 dengan jumlah Pemilin dalam DPT sebanyak 1.437 Pemilih, danyang menggunakan hak pilin 964 Pemilih, dan yang tidak menggunakanhak pilinnya 473 Pemilin, dan jumlah kartu suara yang dinyatakan sah931 lembar, sedangkan jumlah kartu suara yang dinyatakan tidak sah 33lembar:Bahwa setelah
    tetap tersebut diawalidengan adanya Penyusunan Daftar Pemilih untuk pemilinan, kKemudianadanya penetapan Daftar Pemilih Sementara yang berasal darirekapitulasi daftar pemilih, selanjutnya adalah pelaksanaan penetapanDaftar Pemilin Tetap dari hasil perbaikan Daftar Pemilin Sementara danterhadap penduduk yang mempunyai hak pilin dan belum terdaftar dalamDaftar Pemilih Tetap dapat mendaftarkan diri sebagai pemilin dan dicatatdalam Daftar Pemilin Tetap Tambahan;Dengan pengaturan yang ada tersebut, maka
    Bahwa patut untuk menelaah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa:1) Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan: Pemilih yang menggunakan hakpilin, harus terdaftar sebagai pemilih;2) Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan: Berdasarkan daftar pemilihsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilinan menyusundan menetapkan daftar pemilin sementara:3) Pasal 12 ayat (1) menyatakan: Daftar pemilih sementarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), diumumkan olehpanitia
    dan Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh PanitiaPemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;6) Pasal 16 menyatakan: Panitia pemilihan menetapkan danmengumumkan Daftar pemilin sementara yang sudah diperbaiki dandaftar pemilin tambahan sebagai daftar pemilih tetap;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka pengaturan terhadappenetapan pemilih tetap diawali dengan adanya penetapan DaftarPemilih Sementara (DPS) yang kemudian
    tambahan sebagai Daftar PemilihTetap (DPT);Bahwa berdasarkan tahapan penetapan daftar pemilin dalam pemilihanKepala Desa tersebut, maka seharusnya tidak terdapat lagi masyarakatyang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), karena PanitiaPemilinan Kepala Desa telah memberikan waktu dan kesempatankepada masyarakat untuk masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan;Bahwa berdasarkan penetapan Daftar Pemilih Tambahan dan DaftarPemilih Sementara tersebut, Panitia Pemilinan Kepala Desa menetapkanDaftar
Register : 28-08-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan PTUN KENDARI Nomor 21/G/2017/PTUN.KDI
Tanggal 12 Desember 2017 — MAHYUDDIN (P) VS BUPATI KOLAKA UTARA (T)
169146
  • Bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan danPemberhentian Kepala Desa pada Pasal 12 ayat (1), (2) huruf d, dan ayat (3)menguraikan sebagai berikut ; 77929(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih. ;(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat; Hal. 4 dari 59 Hal.
    Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDId. berdomisili di desa sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sebelumdisahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KartuTanda Penduduk atau surat keterangan penduduk; (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagimemenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapatmenggunakan hak memilif.j nnn nnnSelain itu dalam ketentuan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
    Kolaka Utara Nomor5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan danPemberhentian Kepala Desa pada Pasal 22 ayat (2) huruf d dan ayat (3) jugamenegaskan: 2 enn nn nen nnn nnn en nn nner nn nnn con nnn nen nnnnnnnnnAyat 2 huruf d; Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi syatat; 9 nnn nnn nnnd.
    Telah berdomisili dan terdaftar sebagai penduduk desayang bersangkutan secara sah sekurangkurangnya 6(enam) bulan tidak terputusputus sebelum disahkannyadaftar pemilih sementara", Ayat3 ; Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetapternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya ;.
    Bahwa faktanya, dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Watunohoterlihat adanya orangorang dari luar desa Watunoho yang bukan wajib pilih dantidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun ikut memilih dan hal inidiketahui oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pjs Kepala Desa Watunohokarena panitia dan Pjs Kepala Desa tersebut yang tetap mengikutkan. Adapunnamanama pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap adalahS@bagai Derikitt! 071 i a4.
Register : 27-10-2008 — Putus : 25-03-2009 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 03/PDT.G/2008/PN.TBH
Tanggal 25 Maret 2009 — H.M. YUSUF, SE. MP, dkk vs KETUA KPU PUSAT cq KETUA KPUD PROVINSI RIAU cq. KETUA KPUD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, dkk
11220
  • Pemilih yang tidak terdaftar dapat diakomodir/diterima sebagai pemilih denganmenunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan lainnya yangdapat diperoleh di perangkat pemerintah yang terendah (RT) ;. Pemilih yang tidak terdaftar bisa mendaftarkan diri ke PPS atau KPPSsetempat paling lambat hari Minggu, 21 September 2008 sampai dengan jam16.00 wib dan selanjutnya KPPS berkewajiban melaporkan kepada PPSSCLEMPAl ; 2nn nnn nn nnn n nnn enn nnn nnn nnn nnn nnn nnne.
    Bahwa berdasarkan pasal 35 PP No.6 Tahun 2005 diperbaharui dengan PP.No.17 Tahun 2005 disebutkan bahwa Daftar pemilin tetap yang sudahdisahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud Pasal 26 tidak dapat diubah,kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalamdaftar pemilih tetap pada kolom keterangan meninggal dunia ; D.
    Bahwa pada surat pengantar Tergugat disampaikan kepada Para Penggugat,No. 270/KPUDUM/216, 30 September 2008, pada lampiran ke tiga tentangcatatan Rekapitulasi Data Pemilih dan TPS, pada nomor urut satu disebutkanbahwa jumlah pemilin terdaftar yang menggunakan hak pilin berdasarkandaftar pemilih tetap untuk TPS wilayah KPU Kabupaten, adalah sebanyak286.506.
    Sedangkan pada lampiran ke tiga angkaromawi tentang Catatan Rekapitulasi Pemilih & TPS, pada nomor urut empatdisebutkan bahwa Jumlah Pemilin Terdaftar setelah Pilkada adalahsebanyak 473.489 ; nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cenceBahwa karenanya terdapat 22.726 kartu Suara pemilih illegal menjafi bagiandalam penghitungan suara yang dilakukan Tergugat , dalam menetapkanPasangan Tergugat IX dan X sebagai pasangan terbanyak memperoleh suaraPilkada Inhil diselenggarakan 22 Septeember 2008G.
    Sehingga terdapat 24.769 kartu Suara pemilih illegaldan menjadi bagian dalam penghitungan suara dilakukan oleh Tergugat ,10dalam menetapkan Tergugat IX dan Tergugat X, masing masing sebagaiCalon Bupati dan Wakil Bupati pasangan yang terbanyak memperolehsuara pada Pilkada Inhil diselenggarakan 22 September 2008) ; .
Upload : 08-05-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 20/G/2016/PTUN.ABN
JUFRI ABD RAJAK : Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Moiso, RT IV/03 Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;--- Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 05/SKK/ADV-FG/ X/2016, tanggal 03 Oktober 2016 kepada : FREIZER GIWE, SH., MM., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad dan Konsutan Hukum Freizer Giwe, SH. MM. & rekan yang berkedudukan di Gamtala RT IV/02 Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;---- Selanjutnya disebut sebagai --------------------- PENGGUGAT ;- M E L A W A N I. BUPATI HALMAHERA BARAT, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Desa Porniti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;------------------------------------------------------------ Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 181.1/4022/2016, tanggal 24 Oktober 2016 kepada :---- Nama : DENY GUNAWAN KASIM, SH., M.Hum Nip : 19690909 200003 1 007 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I IV/b Jabatan : K.Bag.Hukum dan Organisasi Setda Kab Halbar Nama : ASNATH SOWO, S.Sos., M.Si Nip : 19751014 200303 2 011 Pangkat/Gol : Pembina IV/a Jabatan : K.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Halbar Nama : H. FAKAR LILA, SH., M.si Nip : 19620601 198603 1 025 Pangkat/Gol : Pembina IV/a Jabatan : Sek. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Halbar Nama : JASON K. LALOMO, SH., LL.M Nip : 19730128 200604 n1 009 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I III/d Jabatan : Kasub.Bag Organisasi dan Tata Laksana Sek. Daerah Kab. Halbar Kesemuanya beralamat pada Jl. Pengabdian No. 1 Jati Porniti, Jailolo Kab. Halbar, yang selanjutnya memberikan Kuasa Subtitusi No. 02/SK-TUN/X/FES/2016 tanggal 10 November 2016 kepada :-------------------------------------------------------------- 1. FIREL E. SAHETAPY, SH., MH. 2. BARBALINA MATULESSY, SH., M.Hum 3. DIAN SITANIAPESSY, SH., MH 4. ARDIYAH LEATEMIA, SH., MH 5. ELTHER LEAUA, SH., MH Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, SH., MH., dan Rekan, beralamat di Jl. Dana Kopra No. 1/29 Ambon ;------------------------------------------------ Selanjutnya disebut sebagai ----------------------- TERGUGAT ;- II. IDRIS GULA, berkedudukan di Desa Moiso RT01/RW01, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;-------------- Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus No. 03/SK-TUN/XI/FES/2016, tanggal 14 November 2016 kepada :-------------------------------------------------------------------- 1. FIREL E. SAHETAPY, SH., MH. 2. BARBALINA MATULESSY, SH., M.Hum 3. DIAN SITANIAPESSY, SH., MH 4. ARDIYAH LEATEMIA, SH., MH 5. ELTHER LEAUA, SH., MH Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, SH., MH., dan Rekan, beralamat di Jl. Dana Kopra No. 1/29 Ambon ;------------------------------------------------ Selanjutnya disebut sebagai -- TERGUGAT II INTERVENSI ;-
20261
  • Bahwa dalam menunjang akan pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaMoiso Panitia melakukan pemutakhiran data Pemilih tetap Pemilihankepala desa serentak desa Moiso kecamatan Jailolo selatan KabupatenHalmahera Barat dengan total suara Pemilih 493 orang dengan sebaranjumlah pemilih berdasarkan RT adalah : sbb RT I sebanyak 108pemilih, RT If 158 pemilih, RT II 86 pemilih dan RT IV sebanyak 141pemilih ;8. Bahwa dalam pemilihan kepala desa dimaksud terdapat 5 orangkandidat yaitu :1. ILHAM HAFEL2.
    Adapun dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Jumlah DPT tersebutdicantumkan tentang jumlah DPT pada RT 001 yang merupakan domisili dariIDRIS GULA dan RT 004 yang merupakan domiusili dari Penggugat, dimanaRT 001 mempunyai 108 pemilih dan RT 004 mempunyai 132 pemilih.
    MengingatDPT yang telah disahkan pada tanggal 28 Mei 2016 menyatakan bahwa wilayahdomisili IDRIS GULA yaitu RT 001 mempunyai 139 pemilih dan wilayah domisiliPenggugat yaitu RT 004 mempunyai 124 pemilih, maka yang ditetapkan sebagaiKepala Desa Terpilih adalah IDRIS GULA dengan jumlah pemilih terbesar dalamwilayah domisilinya. Oleh sebab itu dalildalil tersebut patut untuk ditolak dandikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Mulia ;8.
    Pasal 22 Peraturan Daerah KabupatenHalmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015, jelas menyatakan bahwa Daftar PemilihTetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecualiada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatandalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan meinggal dunia .
    139 jiwa, dan Calon Kepala Desa Nomor Urut 4 atasnama JUFRI ABD RAJAK berdomisili pada RT 04 dengan jumlah pemilih 124jiwa.
Register : 12-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 18-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 323/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 26 September 2019 — Pembanding/Penggugat II : Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos
Pembanding/Penggugat I : H Ade Ruhandi S.E.
Terbanding/Tergugat I : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor
Terbanding/Tergugat II : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor,
Terbanding/Turut Tergugat III : Presiden Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Terbanding/Turut Tergugat I : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : Gubernur Jawa Barat
7244
  • ) pemilin yang hilang dari jumlah pemilih seharusnya.
    DPTPemilu 2019 Kabupaten Bogor seharusnya tidak sejumlah 3.415.593(tiga juta empat ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh tiga) pemilih,melainkan 3.492.962 (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribusembilan ratus enam puluh dua) pemilih.
    dalam Daftar Hadir Pemilih (Model C7KWK) dan Daftar PemilihTambahan (Model ATbKWk).Bahwa untuk memastikan 77.602 pemilih tersebut terdaftar danmemenuhi syarat sebagai pemilih yang tertulis dalam Daftar HadirPemilin (Model C7KWK) dan Daftar Pemilin Tambahan (Model ATbKWk) atau tidak, maka harus dibuktikan dengan Model ATbKWK yangtersimpan di seluruh kotak suara di 7.635 TPS, di 435 Desa/Kelurahan,dan 40 kecamatan seKabupaten Bogor.Bahwa oleh karena Daftar Pemilih Tambahan (Model ATbKWk)menjadi bagian
    dalam Daftar Hadir Pemilih (Model C7KWK) dan Daftar PemilihTambahan (Model ATbKWk).Bahwa untuk memastikan 77.602 pemilih tersebut terdaftar danmemenuhi syarat sebagai pemilih yang tertulis dalam Daftar HadirPemilin (Model C7KWK) dan Daftar Pemilin Tambahan (Model ATbKWk) atau tidak, maka harus dibuktikan dengan Model ATbKWK yangtersimpan di seluruh kotak Suara di 7.635 TPS, di 435 Desa/Kelurahan,dan 40 kecamatan seKabupaten Bogor.Bahwa oleh karena Daftar Pemilih Tambahan (Model ATbKWk)menjadi bagian
    yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syaratsebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada haripemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPSyang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutanmenggunakan formulir Model A.
Putus : 30-04-2009 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 296/Pid.S/2009/PN.SBY
Tanggal 30 April 2009 — DJULAIKAH Binti MARTAM
308
  • (undangan) TPS 08 No.urut 126 atas nama Djulaikah alamat Jalan Kemayoran Baru I/60 A Surabaya ; 1 lembar blangko model C 4 (undangan) TPS 08 No.urut 125 atas nama Karina Fajarwati alamat Jalan Kemayoran Baru I/60 A Surabaya ; 1 lembar blangko model C 4 (undangan) TPS 09 No.urut 119 atas nama Halimah Tustaidiyah ; 1 lembar blangko model C 4 (undangan) TPS 09 No.urut 128 atas nama Siti Hamidah ; 2 bendel copy legalisir Daftar Pemilih
    Urut 128atas nama Siti Hamidah ;5. 2 (dua) bendel copy legalisir pemilih tetap (DPT) Pemilu DPR, DPD, DPRD atas namaDjulaikah, dkk ; Terlampir dalam berkas perkara ;4.
    ) dan Abdullah (Ketua KPPS TPS. 08) danKetua KPPS TPS. 08 tersbut menunjukkkan DPT ternyata para TerdakwaTerdakwa terdaftar sebagai pemilih di TPS.08 ;e Bahwa saksi mengakui hal itu biasa terjadi tidak terlepas dari kelalaianpetugas ;4.
    I ADULLAH :e Bahwa saksi pada pemilu tanggal 9 April 2009 bertugas sebagai KetuaKPPS di TPS. 08 Kelurahan Krembangan Selatan ; Bahwa sesuai dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) para Terdakwa terdaftarsebagai pemilih di TPS. 08 ;e Bahwa pada waktu itu yang bertugas menerima blangko model C04(undangan) adalah Gatot ; Bahwa Saksi mengetahui TerdakwaTerdakwa melakukanpencontrengan dua kali yaitu di TPS. 08 dan kemudian d TPS. 09 adalah ataslaporan dari Ponadi ;5.
    SAKSI BUDI SANTOSO :e Bahwa saksi pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD pada tanggal 9 April2009, bertindak selaku Ketua KPS di TPS 09, Kelurahan KrembanganSelatan ;e Bahwa jumlah Pemilih di TPS. 09, sebanyak 347 (tiga ratus empat puluhtujuh) orang ; Bahwa para Terdakwa pada Pemilu tanggal 9 April 2009 telahmelakukan pencontrengan sebanyak dua kali yaitu di TPS. 08 dan TPS.09 ;e Bahwa Terdakwalerdakwa dalam DPT tidak terdaftar sebagai pemilih diTPS. 09 ;e Bahwa saksi mengetahui TerdakwaTerdakwa melakukan
    SAKSI GATOT MUJIANTO : Bahwa saksi pada Pemilu 9 April 2009 bertindak selaku KPPS di TPS. 08Kelurahan Krembangan Selatan dengan menerima Surat Pemberitahuan(waktu dan tempat Pemungutan suara dari Para Pemilih di TPS. 08 ; Bahwa jumlah Pemilih TPS. 08 sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap(DPT) adalah 347 orang, dan yang hadir memilih sebanyak 149 orang ;e Bahwa TerdakwaTerdakwa terdaftar di TPS. 08 dengan masingmasingnomer urut Djulaikah No. 125 sedangkan Karina Fajarwati No.126 ; Bahwa pada saat Pemilu
Register : 05-04-2017 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PT PALU Nomor 40/Pid.Sus/2017/PT PAL
Tanggal 7 April 2017 — Pidana - Muslimin Arbain Kotae, Dkk
8520
  • Lasang berkelilingdi Desa Biau Kecamatan Bukal Kabupaten Buol agar Pemilih memilih di TPS 1(satu) Desa Biau Kecamatan Bukal Kabupaten Buol, tujuan dari TPS kelilingtersebut adalah mengunjungi pemilih yang disabilitas kemudian saat tiba dirumah TANE TURUNG, Terdakwa Muslimin Arbain Kotae bersama denganTerdakwa Il Agus A. Lasama dan Terdakwa Ill Mansyur J.B.
    Ketua KPPS:Memimpin proses pemungutan dan penghitungan suara.Memimpin pengucapan sumpah dan janji anggota KPPS dan petugasketertiban.Menandatangani surat suara.Memberikan penjelasan secara berulangulang tentang tata carapemberian suara.Memanggil pemilin untuk memberikan suara.Memberikan surat suara kepada pemilih.Mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orangtua.2.
    KPPS4danKPPS5:Menerima dan memeriksa nama pemilih.Memeriksa model C6 dan mencocokan dengan Daftar pemilih tetap(DPT).Mengisi daftar hadir dalam formulir model C7.Memberikan kesempatan kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftarpemilih tetap (DPT) dengan menunjukan KTP Elektronik atau suratHalaman 4 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/PT PALketerangan untuk memilih di TPS yang sesuai denganalamat yangtertera dalam identitas pemilih.4.
    KPPS7: Memastikan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangannyakedalam tinta sedalam ruas kuku jari pemilih.Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Muslimin Arbain Kotae bersamadengan Terdakwa Il Agus A. Lasama dan Terdakwa Ill Mansyur J.B.
    Tetap Pemilihan Bupati dan WakilBupati Buol Tahun 2017;Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/PT PAL2 (dua) lembar Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Bupati dan WakilBupati Buol Tahun 2017;Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BuolTahun 2017 (Model C7KWK Halaman 1 sampai dengan 20);Denah Pemungutan Suara;Tinta Sidik Jari Pilkada 2017;Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Biau Nomor270/01 O8/PPS tentang Pengangkatan Kelompok PenyelenggaraPemungutan Suara dalam
Register : 02-03-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 28-07-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 79/Pid.Sus-Pilkada/2017/PN Bkn
Tanggal 8 Maret 2017 — INDRA SYARDI ANRI Bin SARTUNIS
179250
  • dapat menyalurkan hak suaranya atau memperoleh suratsuara untuk dicoblos yaitu. pemilih malaksanakan pendaftaran denganmenunjukkan Surat Pemberitahuan Pemilih ( C6 KWK ) kemudian pemilihmenunggu di kursi tunggu, terhadap C6 KWK tersebut dilakukan pengecekanpada Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) dan pencatatan pada Daftar Hadir ( C7 KWK), setelah pengecekan DPT dan pencatatan pada C7 KWK selanjutnya pemilihdipanggil untuk menuju meja Surat Suara untuk mengambil kertas Surat Suara,setelah menerima Surat
    DONI sebagaipetugas mengecek DPT dari Pemilih yang dipanggil, 6. M. SUKRAN,bagian pengisian Daftar hadir C7 KWK dan 7.
    DONIsebagai petugas mengecek DPT dari Pemilih yang dipanggil, 6. M.SUKRAN, bagian pengisian Daftar hadir C7 KWK dan 7.
Register : 20-05-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bna
Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.YUDHA UTAMA PUTRA SH
2.MURSYID SH
3.MAULIJAR, S.HI, S.H
Terdakwa:
MULIADI Bin MUCHTAR
14357
  • menetukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
  • Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) lembar alat bantu dokumentasi pemilih
      Mulyadi;
    • 1 (satu) lembar nomor antrian pemilih an. Mulyadi;

    Terlampir dalam berkas perkara;

    6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

    Menetapkan barang bukti berupa:Y 1 (satu) lembar alat bantu dokumentasi pemilih an. Mulyadi;Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bna 1 (satu) lembar nomor antrian pemilih an. Mulyadi;Terlampir dalam berkas perkara;4.
    Mulyadi dan 1 (satu) lembar nomor antrian pemilih an. Mulyadi yangdiperlinatkan di depan persidangan adalah nomor antrian pemilih an.
    suara untuk kedua kali di TPS 01;Bahwa benar Terdakwa melakukan pencoblosan dua kali untukmemenangkan caleg pilinan terdakwa;Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar alat bantudokumentasi pemilih an.
    Mulyadi; 1 (satu) lembar nomor antrian pemilih an.
    Menetapkan barang bukti berupa:Y 1 (satu) lembar alat bantu dokumentasi pemilih an. Mulyadi; 1 (satu) lembar nomor antrian pemilih an. Mulyadi;Terlampir dalam berkas perkara;5.
Register : 22-05-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 08/G/2016/PTUN.PLK
Tanggal 12 Mei 2016 — - SUDARSONO Melawan - BUPATI KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH - CAMAT KAPUAS BARAT KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH - BPD DESA SEI KAYU KECAMATAN KAPUAS BARAT KABUPATEN KAPUAS
8625
  • Bahwa pada saat pemungutan suara baru diketahui ternyata adapemilin dibawah umur yang ikut memberikan suaranya,hal inidiketahui setelah pemilih dibawah umur tersebut mencoblos , jugaterdapat pemilih yang bukan penduduk Desa Sei Kayu, dan kondisiinitidak bisa dikontrol karena Panitia Pemilihan tidak melaksanakantugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.112Tahun 2014 Pasal 9 huruf a menyatakan Panitia pemilihan kepaladesa mempunyai tugas (c).melakukan pendaftaran danpenetapan pemilih
    Pasal 12 Ayat (2) Pemilih bebagaimanadimaksud ayat (1) harus memenuhi Syarat : a).
    Pasal 12 Ayat (2) Pemilih sebagaimana dimaksud ayat(1) harus memenuhi Syarat : a). Penduduk Desa yang pada haripemungutan suara pemilihan Kepala desa sudah berumur 17(tujuhbelas) tahun atau sudah/penah menikah ditetapkan sebagaiPemilih(d). berdomisili di desa sekurang kurangnya 6 (enam)bulan sebelum disahkan daftar pemilih Sementara yangdibuktikan dengan KTP atau Surat Keterangan Penduduk;.
    Bahwa pemilih yang menggunakan hak suara atau hak pilihnya pada saatpilkades tanggal 2 Nopember 2015 adalah 988 pemilih (T.7) ;4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Pilkades Desa SeiKayu, pemenang dengan jumlah suara sebanyak 356 adalah MarkariusRamba H Mahin (bukti T.8) ;5.
    Selanjutnya, padasaat hasil penghitungan suara, jumlah pemilih yang menggunakan haksuara/hak pilinnya sebanyak 988 pemilih, dari jumlah pemilih yang terdaftardalam DPT sebanyak 1355 pemilih (bukti 1.8) ;Hal. 59 dari 65 hal.
Register : 06-05-2013 — Putus : 18-07-2013 — Upload : 03-10-2013
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor NOMOR : 42/B/2013/PT.TUN.MKS
Tanggal 18 Juli 2013 — - ABU BAKAR WAIKABO, PENGGUGAT / PEMBANDING ; -- M E L A W A N : - BUPATI KABUPATEN BURU, TERGUGAT / TERBANDING; ----
3015
  • , sedangkan wargaDesa Wamlana justru tidak dimasukkan sebagai Pemilih ( BuktiP 23 sampai dengan P 29 ).
    ;Bahwa dalil Penggugat/Pembanding di atas, didasarkan pada alasanalasan yang pada pokoknya sebagai berikut1 Pendataan pemilih dan penetapan DPT tidak sebagaimanamestinya, karena Orang yang bukan warga desa Wamlana didaftar dandimasukkan sebagai pemilih dalam DPT.
    >Menimbang, bahwa pertimbangan MAJELIS terhadap dalil dalil Penggugat/Pembanding tersebut, adalah sebagai berikut : 1 Tentang pendataan pemilih dan penetapan DPT.Bahwa bukti P 8 yang dikaitkan dengan bukti P 15 sampai denganbukti P 23 dimaksudkan untuk membuktikan adanya orang yangbukan warga Desa Wamlana tetapi didaftar dan dimasukkan dalamDPT sebagai Pemilih.
    yang menggunakan hak pilihberdasar DPT, untuk lakilaki: 830 dan perempuan :4 Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih,untuk lakilaki:150 dan perempuan 141.
    Bahwadengan demikian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnyaadalah 1343 ( 1.634 291 ).
Register : 04-01-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 2/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penggugat:
MUHAMMAD ZUBAIR
Tergugat:
BUPATI BANTAENG
Intervensi:
SUBHAN, SE
14360
  • dan menyepakati pendistribusian suratpanggilan hanya diberikan kepada masyarakat yang telah memenuhi syaratsebagai pemilin berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,sehingga dengan demikian tidak akan mungkin ada pemilih yang belummemenuhi syarat sebagai pemilih ;7.
    yang sakit jiwa setelah ada verifikasi;Bahwa ada pemilih di bawah umur ;Bahwa Saksi mengetahui ada pemilih ganda;Bahwa nama pemilih yang sakit jiwa adalah Suasa panggilannyaMustakin;Bahwa ada orang yang melarang orang untuk memilih;Bahwa tidak ada Panitia dari Kabupaten pada saat pemilihan di TPS;Bahwa di Desa lain yang melakukan pemilihan tidak ada yangmenggunakan 4 bilik;Bahwa pekerjaan Subhan PNS di Kecamatan Tompobulu;Halaman 43 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 02/G/2018/PTUN.MksBahwa Panitia
    Saksi ketujuh Tergugat II Intervensi bernama : MULAWARMAN dibawahsumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa jabatan Saksi di Pilkades Pattallassang adalah Anggota Panitia;Bahwa Saksi berada di TPS dari awal sampai akhir pemilihan;Bahwa tugas Saksi di TPS menjaga bilik suara;Bahwa tidak ada pemilih yang memilih 2 kali;Bahwa tidak ada calon Kepala Desa yang keberatan terhadap pemilih yangdiduga memilih 2 kali;Bahwa tidak ada pemilih yang sakit jiwa;Bahwa tidak ada pemilih yang di
    Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatasditetapkan dengan keputusan BPD;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 17 berbunyi:Pasal 171) Pemilih adalah warga Desa yang bersangkutan yang pada haripemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau telah pernah menikah;2) Untuk dapat menggunakan hak memilih warga Desa harus terdaftarsebagai pemilih;3) Untuk didaftar sebagai pemilih, warga Desa harus memenuhisyarat:a.
    Panitia tidak bisa membuktikan data pemilih ganda;2. Panitia tidak tahu kalau ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali3. Panitia tidak tahu menahu adanya penggunaan surat panggilan yangdilakukan oleh yang bukan bersangkutan kecuali Penggugat dapatmembuktikan4. Panitia mengaku adanya intervensi dari oknum tim pendukung yangmenghalangi pemilih untuk melakukan hak pilihnya5. terbukti ada laporan masyarakat bahwa terdapat kejanggalan pada alatE Vooting6.
Register : 11-06-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT PALU Nomor 74/PID.SUS/2019/PT PAL
Tanggal 19 Juni 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : Dicky Septiawan, S.H.
Terbanding/Terdakwa : Andijaya A. Dotutinggi, S.P
7732
  • DOTUTINGGI, S.Pdengan maksud untuk menemui terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwakemudian ANWAR Alias NUAR dan IDRUS menyerahkan kepada terdakwaberupa daftar namanama pemilih dari Desa Modo dan Desa PotangoanKecamatan Bukal Kabupaten Buol dengan maksud namanama tersebutsebagai dukungan pemilih kepada terdakwa sebagai Calon Anggota DPRDKabupaten Buol pada Pemilu tahun 2019, selanjutnya pada hari jumattanggal 05 April 2019 terdakwa memberikan uang kepada ANWAR AliasNUAR sejumlah Rp.4.000.000, (empat
    sebagaimana dalam Daftar Pemilih TetapPemilihan Umum Tahun 2019 Desa Modo dan Desa Potangoan KecamatanBukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;Bahwa perbuatan terdakwa ANDIJAYA A.
    BAWAKEMARI DATANYA... , Selanjuthya ANWAR alias NUAR dan IDRUS pergimeninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya atas penyampaian terdakwatersebut, ANWAR alias NUAR dan IDRUS mengumpulkan namanamaPemilih dari Desa Modo dan Desa Potangoan kemudian setelah daftarnamanama pemilih diperoleh, lalu ANWAR alias NUAR dan IDRUS pergi kerumah terdakwa untuk menyerahkan daftar namanama tersebut kepadaterdakwa sebagai dukungan pemilih kepada terdakwa sebagai CalonAnggota DPRD Kabupaten Buol pada Pemilu tahun 2019
    Selanjutnya atas penyampaian terdakwatersebut, ANWAR alias NUAR dan IDRUS menggumpulkan namanamaPemilih dari Desa Modo dan Desa Potangoan kemudian setelah daftarnamanama pemilih diperoleh, lalu ANWAR alias NUAR dan IDRUS pergi kerumah terdakwa untuk menyerahkan daftar namanama tersebut kepadaterdakwa sebagai dukungan pemilih kepada terdakwa sebagai CalonAnggota DPRD Kabupaten Buol pada Pemilu tahun 2019, selanjutnya padahari jumat tanggal 05 April 2019 terdakwa memberikan uang kepadaANWAR Alias NUAR
    Walaupun saksi Anwar menerima uang dari terdakwa dalam masakampanye yang berarti sebelum masa tenang, namun sebagian dariuang itu oleh saksi Anwar menyalurkan kepada pemilih pada tanggal 16April 2019 yang saat itu sudah memasuki masa tenang;3. Saksi Idrus menerima uang dari terdakwa pada tanggal 14 April 2019dan menyalurkan kepada para pemilih pada tanggal 16 April 2019,kedua waktu itu Ssudah memasuki tenang;4.
Register : 12-05-2014 — Putus : 19-05-2014 — Upload : 05-06-2014
Putusan PN RUTENG Nomor 70/PID.SUS/2014/PN.RUT
Tanggal 19 Mei 2014 — GAGUK GREGORIUS alias GREG
14882
  • 1 (satu) buah buku tulis milik DEDI OKTAVIANUS HAMBUR yang bertuliskan FOOTBALL PLAYERS yang berisi catatan nama-nama wajib pilih daftar pemilih tetap pada TPS 1 (BEO LEDA), TPS 2 (RANDA MASA), TPS 3 (RANDA MASA II), TPS 4 (SDI LEDA), TPS 5 (RECOK), TPS 6 (NGAL LEOK), dan TPS 8 (ROS); 3 (tiga) lembar kertas stiker warna merah bertuliskan An.
    Tetap(DPT) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK), untuk memilih nama terdakwa.
    ) saksi bagikan di tempat yang sama dalam bulan Maret 2014 ;Bahwa kemudian saksi bagikan lagi uang sebesar Rp.800.000, (delapan ratusribu rupiah) pada awal bulan April kepada pemilih, lalu uang sebesarRp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 April 2014keatas sampai dengan tanggal 5 April 2014 ;Bahwa sebelum tanggal 5 April 2014, saksi pernah bagibagi uang besertatanda gambarnya sebanyak 20 lembar sampai dengan tanggal 9 April 2014pagi, dengan jumlah pemilih sebanyak kurang
    di TPS di Kelurahan Golodukal hanya 47 pemilih ;Bahwa setelah pencoblosan Pemilu Legislatif, saksi menagih kembali uanguang yang telah saksi bagi kepada pemilih di TPS dan yang terkumpul adalahsebanyak 24 orang, namun selebihnya saksi tidak menagihnya kembali ;Bahwa pada saksi menagih kembali uang yang telah saksi berikan kepadapemilih, saat itu ada yang tersinggung, yaitu Aleks Dedi Naru, Valentus,Yohanes Naru, Rudolfus Ferene Rudi, adik saksi sendiri dan yang lainnya ;Bahwa saksi menagih kembali
    uang yang telah saksi bagikan tersebut atassuruhan Terdakwa, karena perolehan suara tidak sesuai harapan ;Bahwa uang sebesar Rp.1.050.000, (satu juta lima puluh ribu rupiah) adalahuang sisa dari terdakwa yang belum dibagikan kepada pemilih yang saksimasih pegang ;Bahwa uang sebesar Rp.1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh riburupiah) adalah uang yang saksi minta kembali dari para pemilih ;Bahwa benar yang menyuruh saksi menjadi Tim Sukses adalah Terdakwa,yaitu dengan sengaja menunjuk saksi
    , yaitu :Sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 50 orangpemilih di Kelurahan Golo Dukal di Leda, yaitu di TPS sampai dengan 6ditambah di TPS 8, dimana saksi bagi dari rumah ke rumah ;Salah satu pemilih yang saksi bagikan uang adalah rumah Kristo Ngabut diTPS 4 Kelurahan Golo Dukal untuk 6 orang pemilih ;Keluarganya Aleksander Somi di TPS 2 untuk 6 orang pemilih juga ;Bahwa pada bulan Maret saksi terima uang dari terdakwa uang sebesarRp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu
Putus : 12-05-2014 — Upload : 01-07-2014
Putusan PN POSO Nomor 97/PID.SUS/2014/PN PSO
Tanggal 12 Mei 2014 —
355
  • TETAP PemilihanUmum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/KotaTahun 2014, Provinsi: Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso, KecamatanPamona Puselemba, Kelurahan/Desa: Sangele, TPS: 7;Fotocopy surat Model C6, Surat Pemberitahuan Pemungutan SuaraKepada Pemilih, an.
    Urut DPT 184;Fotocopy surat Model C6, Surat Pemberitahuan Pemungutan SuaraKepada Pemilih, an. M. DORAIMA SINEPA, No. Urut DPT 185;Fotocopy surat Model C6, Surat Pemberitahuan Pemungutan SuaraKepada Pemilih, an. ELISABETH C.H BAWIAS, No. Urut DPT 204;Fotocopy surat Model C6, Surat Pemberitahuan Pemungutan SuaraKepada Pemilih, an. AMAL B. SANDEWA, No.
    DAFTAR PEMILIH TETAP Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Provinsi: SulawesiTengah, Kabupaten Poso, Kecamatan Pamona Puselemba, Kelurahan/Desa: Sangele, TPS: 7;2. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada pemilih atas nama:M. BAWIAS, No. Urut DPT/DPtb/DPK 184;M. DORAIMA SINEPA, No. Urut DPT/DPtb/DPK 185;ELISABETH C.H BAWIAS, No. Urut DPT/DPtb/DPK 204;AMAL B. SANDEWA, No.
    Menetapkan barang bukti berupa :DAFTAR PEMILIH TETAP Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Provinsi: Sulawesi Tengah,Kabupaten Poso, Kecamatan Pamona Puselemba, Kelurahan/Desa:Sangele, TPS: 7;Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada pemilih atas nama:M. BAWIAS, No. Urut DPT/DPtb/DPK 184;M. DORAIMA SINEPA, No. Urut DPT/DPtb/DPK 185;ELISABETH C.H BAWIAS, No. Urut DPT/DPtb/DPK 204;AMAL B. SANDEWA, No.
Register : 09-03-2017 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN TAKALAR Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Tka
Tanggal 15 Maret 2017 — IRWAN TUTU Bin HAYYONG DG. CINI
9929
  • MUuJl, dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi selaku anggota KPPS yaitu KPPS 7 pada TPS 03Dusun Ballaparang Desa Parangmata Kecamatan Galesong KabupatenTakalar, yang mempunyai tugas mengatur pemilih yang akan keluar dariTPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari pemilihHalaman 6 dari 37 Putusan Nomor 31Pid.Sus/2017/PNTkasebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya di bilik suaradan telah memasukan surat suara di kotak suara yang dimulai
    BONTO, di bawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi selaku anggota KPPS pada TPS 5 DusunCampagaya Timur Desa Tamasaju Kecamatan Galesong UtaraKabupaten Takalar yang bertugas selaku KPPS 7 yang mengatur pemilihyang akan ke luar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tintadisalah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutantelah memberikan suaranya.
    TUTU datang ke TPS 5 sekitar pukul 10.30wita, bertepatan dengan padatnya jumlah pemilih yang dimana merekameminta untuk didahulukan dengan berbagai macam alasan sehinggasaksipun kewalahan menghadapi padatnya pemilih yang menyebabkanHalaman 15 dari 37 Putusan Nomor 31Pid.Sus/2017/PNTka10.saksi tidak sempat memeriksa jarijari dari pemilin a.n.
    model C6KWK adalah pemilih terdaftar dalamdaftar pemilin tetap (DPT) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalartahun 2017.Bahwa benar 1 (satu) orang wajib pilin / pemilih hanya bisa 1 (satu) orang1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilihmodel C6KWK.Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa setiap Desa ada petugaspemutakhiran Data Pemilih (PPDP) ini mencatat sesuai data penduduk.Bahwa benar saksi selaku anggota Komisi Pemilihaan Umum Daerahdalam Portal KPU ini bukan ganda karena
    Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Hasil PemutakhiranMenjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilinan Bupati dan WakilBupati Takalar Tahun 2017 Nomor: 49/BAPILKADA/X1/2016 tanggal 2November 2016,2. Daftar Pemilin Tetap (DPT) TPS 03 Desa Parangmata KecamatanGalesong Kabupaten Takalar,Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 31Pid.Sus/2017/PNTka3. Daftar Pemilin Tetaop (DPT) TPS 05 Desa Tamasaju KecamatanGalesong Utara Kabupaten Takalar, dan4.