Ditemukan 1746 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dispensai dispendasi dispensi dispensas disperta dispenduk deslenda diswanda dispandi dienda
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-07-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Nopember 2016 — - GATOT PUJO NUGROHO, ST.,M.Si (TERDAKWA)
250 — 70
  • berdasarkan SK GubernurSumatera Utara, dan tugas TAPD adalah menyiapkan sertamelaksanakan kebijakan Gubernur,membantu Gubernur, menyusunKUA dan PPAS ; Bahwa bantuan Hibah dan Bansos merupakan bagian isi KUA PPASdan di dalam KUA PPAS hanya pagu indikatif /gelondongan belumdibahas nama lembaga dan besaran bantuan ; Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Biro Administrasi Pembangunandan dalam TAPD menverifikasi kegiatan perjalan Dinas dan honorkegiatan ; Bahwa pembahasan TAPD dimulai sejak rancangan dari Dispenda
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 109/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - FAHMI ZULFIKAR HASIBUAN
177 — 62
  • (DPRD) Provinsi Daerah Khusus loukota (DKI) Jakarta Nomor 1 Tahun2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta merupakan Bidang Keuangan, meliputi: Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Dinas Pendapatandaerah (Dispenda).
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 14-01-2020
Putusan PN AMBON Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
Sri Jaurianty, ST., MT
144 — 74
  • Kwitansi Pembayaran.Bahwa luas Tanah Bandara Namniwel yang termasuk asetPemerintah Kabupaten Buru adalah seluas 870.000 M2Bahwa pada saat pembayaran Tanah Bandara Namniwel seluas870.000 M2 tersebut maka telah tercatat sebagai aset PemerintahKabupaten Buru dan pembayaran yaitu sejak tahun 2010 sampaidengan tahun 2012Bahwa setahu saksi apabila ada pihak yang ingin mengambil ataumenggunakan material dari tanah milik Pemerintah Kabupaten Buruharus mendapat ijin dari pihak Dispenda dan Bagian Aset Daerah.Bahwa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD FIRMANSYAH
147 — 25
  • Jakarta.Kemudian saksi menjabat sebagai Sekretaris Komisi C DPRD DKIperiode tahun 2013 s/d 2014 berdasarkan Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.Komisi C berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi Daerah Khusus loukota (DKI) Jakarta Nomor 1 Tahun2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta merupakan Bidang Keuangan,meliputi : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan DinasPendapatan daerah (Dispenda
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-05-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1503 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 24 Mei 2016 — MAHLIANA
80 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1503 K/Pid.Sus/2015Bahwa ahli adalah Guru Besar Hukum Pidana dan SistemPeradilan Pidana Fakultas Hukum Unisba;Ahli pernah beberapa kali menjadi ahli dalam kasus TindakPidana Korupsi, seperti:e Kasus korupsi tabungan wajib perumahan angkatan darat;e Kasus korupsi dengan Tersangka Bupati Subang JawaBarat;e Kasus korupsi Bupati Singa Raja Bali;e Kasus korupsi IM2 (Indosat);e Kasus korupsi Dinas PU Padang;e Kasus korupsi dengan Terdakwa Kepala Dispenda ProvinsiJawa Barat dan tindak pidana lainnya
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-01-2012 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pid.Sus.K/2011/PN Mdn
Tanggal 10 Januari 2012 — - BUYUNG RITONGA
119 — 21
  • Pada boggol cek tertulis DISPENDA BIAYA OPSPBB.
    SKPD Dispenda sebesar Rp.78.750.000, (tujuh puluh delapan jutatujuh ratus lima puluh ribu rupiah).g. SKPD Dinas Perikanan sebesar Rp.9.500.000, (sembilan juta lima ratusridu rupiah).h. SKPD Bagian Orta sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).i. SKPD Kapwat sebesar Rp.5.562.000, (lima juta lima ratus enam puluhdua ribu rupiah).j. SKPD Dinas Infokom sebesar Rp.5.400.000, (lima juta empat ratus riburupiah).k.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN AMBON Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
SYAHRAN UMASUGI, SH
155 — 79
  • Bahwa luas Tanah Bandara Namniwel yang termasuk asetPemerintah Kabupaten Buru adalah seluas 870.000 M2 Bahwa pada saat pembayaran Tanah Bandara Namniwelseluas 870.000 M2 tersebut maka telah tercatat sebagai asetPemerintah Kabupaten Buru dan pembayaran yaitu sejaktahun 2010 sampai dengan tahun 2012 Bahwa setahu saksi apabila ada pihak yang ingin mengambilatau menggunakan material dari tanah milik PemerintahKabupaten Buru harus mendapat ijin dari pihak Dispenda danBagian Aset Daerah.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 01-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 14-01-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD DUILA alias MEMET
169 — 85
  • Bahwa pada saat pembayaran Tanah Bandara Namniwel seluas870.000 M2 tersebut maka telah tercatat sebagai aset PemerintahKabupaten Buru dan pembayaran yaitu sejak tahun 2010 sampaidengan tahun 2012 Bahwa setahu saksi apabila ada pihak yang ingin mengambil ataumenggunakan material dari tanah milik Pemerintah Kabupaten Buruharus mendapat ijin dari pihak Dispenda dan Bagian Aset Daerah.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2013 — Putus : 17-12-2013 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG
Tanggal 17 Desember 2013 — SETYABUDI TEJOCAHYONO
315 — 150
  • EDI SISWADIakantetapi setelah Terdakwa hubungi ternyata tidak biaskemudian esokharinya pada bangian penerimaan pembayaran di Hotel Horisontersebut hanya menyampaikan bahwa ada bantuan dari Dispenda ;Bahwa terhadap pertemuan antara Terdakwa, Sdr. TOTOHUTAGALUNG dan Sdr.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
ASWANDINI EKA TIRTA
186 — 64
  • YULI,pada tahun 2015, sewaktu menjabat sebagai Plt Sekda Kutim,(jabatan Strukturalnya Kepala Dispenda) yang bersangkutanpernah menutupi Kas sebesar sekitar Rp17 miliar. Beberapasudah dibayar, masih ada sisa sebesar Rp10,7 miliar. Sampaisaat ini belum ada solusi final terkait hal tersebut, masihHalaman 289 dari 645 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN Smrdirundingkan;Adapun maksud saksi meminta SEKEBATKEBAT OBAMA kepadaSdr.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-06-2012 — Putus : 07-09-2012 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/ PID.SUS/ 2012/ PN. PBR.
Tanggal 7 September 2012 — RAHMAT SYAHPUTRA
92 — 24
  • dituangkan dalam berita acara dan sebelum menanda tangani berita acaraterlebih dahulu dibaca dan keterangan tersebut adalah keterangan saksi sendiri.2 Bahwa saksi adalah anggota DPRD Propinsi Riau dan merupakan anggotaPansus perubahan Perda No.6 Tahun 2010;2772783 Bahwa saksi adalah anggota Fraksi Gabungan yang terdiri dari PKB, PBR,Gerindra dan PBB karena dalam 1 (satu) fraksi paling sedikit berisi 5 (lima) kursi;4 Bahwa saksi di Komisi B yaitu bagian Ekonomi dan Keuangan dengan mitrakerja antara lain Dispenda
Pengadilan PN PEKANBARU
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 —
119 — 47
  • PBRBahwa setahu saksi ada 3 macam pajak, PPn 10% kalau di Batam ada lagi namanyaRTZ yaitu pajak PBBKB dari Dispenda yang besarnya 5% namun ada perobahanmenjadi 10%, PPh dan itu bisa sebesar 110% dari harga dasar bisa menjadi 10.800,untuk Non Subsidi, kalau Subsidi sesuai dengan ketentuan Pemerintah kalau untukSingapura Subsidi kita lebih murah ;Bahwa saksi bertugas di Batam sejak tahun 2011 sampai dengan aprill tahun 2014 ;Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara PT.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-09-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 23-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 24?Pid.Sus-TPK/2015/PNtpg
Tanggal 27 Januari 2016 — -OBOS BASTAMAN Bin CECE SABANA (Alm) Alias ABAH (Terdakwa) -SETYAWAN NUR CHALIQ, SH (JPU)
112 — 30
  • Sedangkan yang menjadi Mitra Komisi 2 dalam melakukan rapatyaitu BKKD (Badan Keuangan Kekayaan Daerah), DISPENDA (Dinas PendapatanDaerah), DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan), DINASKOPERASI dan UKM, DINAS PERTANIAN dan KEHUTANAN, BPMPD (BadanPenanaman Modal Pemerintah Daerah), BIRO EKONOMI, DINAS KELAUTANdan PERIKANAN.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 30-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 30 Nopember 2016 —
338 — 183
  • Bahwa mengenai pungutan IMB itu ada target dan yang menentukanadalah Dispenda dan untuk kecamatan Muara Harus ditarget sebesarRp. 4.000.000, namun kami tidak dapat memenuhi target tersebut. Bahwa semua uang pungutan IMB itu disetorkan kekas daerah danyang menyetorkannya adalah Kasi Tramtib. Bahwa untuk kegiatan yang ada didalam msayarakat itu dananyaberasal dari kebijakan Camat dan Camat di PKK sebagai penyantundan sekarang sebagai Pembina.
    Dan yang menjadi dasar dilakukan pungutan retribusi IMBtersebut adalah Perda Nomor 08 Tahun 2011 dan sebenarnya untuk dasarpemungutan selain Perda Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2011sebagaimana tersebut diatas adalah tidak sah, namun karena dibebani targetpenerimaan IMB dari Dispenda Kab. Tabalong maka digunakanlah dasarperhitungan selain Perda Nomor 08 Tahun 2011, kKemudian pada tanggal 12November 2013 Terdakwa ada datang ke DPRD Kab.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
322 — 124
  • YULI, pada tahun 2015, sewaktu menjabat sebagai Pit Sekda Kutim,(jabatan Strukturalnya Kepala Dispenda) yang bersangkutan pernahmenutupi Kas sebesar sekitar Rp17 miliar. Beberapa sudah dibayar, masihada sisa sebesar Rp10,7 miliar. Sampai saat ini belum ada solusi finalterkait hal tersebut, masih dirundingkan; Adapun maksud Terdakwa meminta "sekebatkebat obama" kepada Sdr. SURIANSYAH adalah,Terdakwa meminta disiapkan uang dalam bentuk US Dolar dengan niliaiRp100 juta.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-12-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 25 April 2018 — - ZAINUDIN HASAN
1916 — 3764
  • Tahun 1996 menjadi KasiPemerintahan dan Kasi di Dispenda. Tahun 2016 pindah ke Kab.Lampung Selatan menjadi Kabag Perlengkapan; Bahwa Saksi menjadi Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Kab.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-09-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 23-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PNTpg
Tanggal 27 Januari 2016 — -ABDUL AZIS, S.Sos., M.Si Bin SLAMET (Alm) (TERDAKWA) -SETYAWAN NUR CHALIQ, SH (JPU)
152 — 24
  • Sedangkan yang menjadiMitra Komisi 2 dalam melakukan rapat yaitu BKKD(Badan Keuangan Kekayaan Daerah), DISPENDA(Dinas Pendapatan Daerah), DISPERINDAG (DinasPerindustrian dan Perdagangan), DINASKOPERASI dan UKM, DINAS PERTANIAN danKEHUTANAN, BPMPD (Badan Penanaman ModalPemerintah Daerah), BIRO EKONOMI, DINASKELAUTAN dan PERIKANAN.e Bahwa dalam APBD Perubahan Provinsi KepulauanRiau Tahun Anggaran 2012 dan 2013 Terdakwa adamengajukan dana Aspirasi Anggota DPRD yaitupada tahun 2011 (untuk penggunaan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps
Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
521 — 460
  • SagungHal 297 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2015/PN DpsMastini (Kepala BPN), Sugiartha (Kepala Bappeda), INyoman Sukantra (Kepala Dispenda), melapor kepadaterdakwa I Wayan Candra selaku Bupati Klungkungsekaligus sebagai penengah (mediator) untuk penawaranharga tanah kepada para pemilik tanah, bupati belum adakesepekatan,e Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 2007dilakukan kembali sosialisasi/musyawarah bertempat diBalai Desa Gunaksa dan dihadiri oleh terdakwa I WayanCandra selaku
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 23 Maret 2017 — - MARIATI WARUWU, SE
72 — 15
  • persediaan) oleh Pengguna Anggaran, untuk SPPGU untuk mencairkannyamaka kegiatan terlebih dahulu dilaksanakan dan setelah kegiatan dilaksanakan oleh PPTK makaPPTK mengajukan dokumenantara lain SPJ, Kwitansi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan,setelah dokumen tersebut lengkap diserahkan ke Bendahara untuk diverifikasi dan kemudiandokumen tersebut diserahkan ke PPK untuk diperiksa dan setelah PPK meneliti berkas tersebut dandikembalikan ke Bendahara untuk membuat SPPGU Nihil dan disampaikan ke Dispenda
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 23 Maret 2017 — - NURLIYANA (TERDAKWA)
85 — 20
  • persediaan) oleh Pengguna Anggaran, untuk SPPGU untuk mencairkannyamaka kegiatan terlebin dahulu dilaksanakan dan setelah kegiatan dilaksanakan oleh PPTK makaPPTK mengajukan dokumenantara lain SPJ, Kwitansi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan,setelah dokumen tersebut lengkap diserahkan ke Bendahara untuk diverifikasi dan kemudiandokumen tersebut diserahkan ke PPK untuk diperiksa dan setelah PPK meneliti berkas tersebut dandikembalikan ke Bendahara untuk membuat SPPGU Nihil dan disampaikan ke Dispenda