Ditemukan 5046 data
59 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Tentang : Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan
Permintaan delegasi panggilan/pemberitahuan harus dilaksanakandengan penuh tanggung jawab sebagai salah satu kewajiban pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 yakni Pengadilan wajib saling memberi bantuan yangdiminta untuk kepentingan peradilan;.
Agar penanganan delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan inidapat dilaksanakan secara efektif sejalan dengan prinsip peradilancepat, Ketua Pengadilan menunjuk seorang koordinator yangbertanggungjawab langsung kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan;. Pengadilan membuat sebuah buku/register untuk mencatat prosespenanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan sehinggamemudahkan proses monitoring.
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyampaikan laporan keadaanpenanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan kepada KetuaPengadilan Tingkat Banding setiap dua bulan sekali dan tembusannyadisampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Direktur JenderalBadan Peradilan terkait;. Ketua Pengadilan Tingkat Banding melakukan pengawasan prosespenanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan padapengadilan yang berada di wilayah hukumnya;.
Mekanisme penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuandilakukan sebagai berikut:a. Pengadilan yang akan meminta bantuan delegasipanggilan/pemberitahuan menyampaikan surat permohonankepada ketua pengadilan yang dimintakan bantuan delegasi melaluisurat elektronik, faksimile, atau sistem informasi yang dimilikidengan disertai bukti pengiriman biaya panggilan kecuali terhadapperkara prodeo; .
Koordinator melakukan pembaruan data/informasi prosespenanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan dalamregister atau sistem informasi yang disediakan,Untuk efektifitas penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan, setiap pengadilan harus mempublikasikan daftarradius wilayah dan biaya pemanggilan untuk masingmasing radiuswilayah tersebut dalam situs web masingmasing;Agar tercipta mekanisme penanganan bantuan delegasipanggilan/pemberitahuan secara cepat, transparan, dan terkendalimasingmasing
PT SRIWIJAYA PANGANINDO PRIMA LESTARI
Tergugat:
1.GUNTORO
2.MUJIRAN
3.EKO SETIAWAN
4.KUSWOYO
5.WAGIMAN
6.AGUSTIAN APRIZAL
7.PUJIONO
8.M. SOLEH
9.DENI SETIAWAN
10.AHMAD HARDONO
11.AYEMILAH
12.ISMAWATI
13.LIS SUBEKTI
14.SAYEM
15.YULIANI
16.TRI YULIANI
17.NURYATI
18.SULASTRI
19.SRI WELAS
20.SUMARTINAH
21.WENI
22.SITI FATIMAH
23.DINI MARVIA SARI
24.SUNARTI
25.ISWANTO
26.WINARSIH
27.EKO MULYADI
28.SRI INDARTI
29.SUPARNO
30.JAYA TRI LISDIANTO
198 — 0
Penetapan Delegasi Sita Eksekusi No.3/Pdt.SitaDelegasi/2022/PN Kla yang diterbitkan Pengadilan Negeri Kalianda tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Memerintahkan Sita Eksekusi atas objek sita berupa tanah dan bangunan yang terletak di Ir. Sutami KM 15 Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan Provinsi Lampungyang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kalianda sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi No.3/Pdt.Sita/Delegasi/2022/PN Kla Jo.
17 — 9
tahapan mpalimpali, danuntuk rencana pelamaran wali Pemohon mengatakan jangan dulu kitabahas rencana pelamaran itu karena saya ini harus rembug dulu dengansemua saudara sehingga pada saat itu pihak delegasi calon suamiPemohon pulang kembali; Bahwa oleh karena wali Pemohon tidak menentukankepastian waktu pelamaran, tanpa sepengetahuan delegasi termasuk saksisendiri, Pemohon dan calon suami Pemohon langsung silarian di rumahsaksi sebagai Penghulu Desa; Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon silarian
danmenetukan waktu katandugho atau kasih naik adat; Bahwa sejak Pemohon dan Termohon silarian, prosesadat telah dilakukan sebanyak 3 kali yaitu : pertama : 13 hari setelahPemohon dan calon suami Pemohon silarian, pihak delegasi calon suamiPemohon datang melakukan proses mediasi di rumah Pemohon denganjumlah 10 orang tetapi pada saat itu tidak diterima karena persoalan adatdan masingmasing delegasi bertahan dari pihak Pemohon minta 35 bokadan dari pihak calon suami Pemohon minta 15 boka; kedua :
8 harikemudian dilakukan mediasi tentang adat dan yang pergi delegasi pihaklakilaki saat itu 5 orang dan yang menerima dari pihak perempuansebanyak 4 orang dan yang dibahas adalah masih tetap adat tetapi tidakjuga ketemu pendapat karena masingmasing masih bertahan yaitu pihakperempuan minta 35 boka dan dari pihak lakilaki juga tetap bertahan minta15 boka; ketiga : Setelan melalui pengarahan dan nasehat dari MajelisHakim, delegasi Pemohon dan delegasi calon suami Pemohon bertemukembali tetapi hasilnya
sebanyak 2 mobil untukmengajukan pelamaran, namun diterima oleh 2 orang dari pihak waliPemohon dengan alasan saat itu wali Pemohon menerima hanya untuksekedar tahapan mpalimpali atau perkenalan, dan untuk rencanapelamaran wali Pemohon mengatakan jangan dulu kita bahas tanpa alasanyang jelas, sehingga delegasi pihak calon suami Pemohon kembali tanpaada kepastian; Bahwa oleh karena wali Pemohon tidak menentukankepastian waktu pelamaran, tanpa sepengetahuan delegasi, Pemohon dancalon suami Pemohon
langsung silarian di rumah Imam dan sampaisekarang kurang lebih 4 bulan lamanya ; Bahwa 13 hari setelah Pemohon dan calon suamiPemohon silarian, pihak delegasi calon suami Pemohon termasuk saksisendiri ikut dalam delegasi, untuk penyelesaian pembayaran adat, namuntidak diterima oleh pihak delegasi wali Pemohon karena persoalan adat,dimana dan masingmasing delegasi bertahan dari pihak wali Pemohonminta 35 boka dan dari pihak calon suami Pemohon hanya bersediamembayar 15 boka, dan tidak tejadi kesepakatan
13 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Islah ;Bahwa Delegasi per DPW sebanyak 5 orang, Delegasi dari per DPCsebanyak 2 orang, Delegasi dari SRASI sebanyak 2 orang, Delegasi PRIsebanyak 2 orang.
No. 03 K/Parpol/2007Bahwa berdasarkan voting tersebut akhirnya ditetapbkan dan disahkanoleh Peserta Muktamar untuk sistem pemilihan Ketua Umum dipergunakansistem One Delegation One Vote (satu delegasi satu suara) ;Bahwa pemanggilan Delegasi untuk setiap DPW dan DPC yang menjadipeserta muktamar telah sesuai dengan Tata Tertib Pemilihan KetuaUmum/Ketua Formatur dan telah sesuai dengan Anggaran Rumah TanggaPartai Bintang Reformasi Pasal 12 ayat (1) ;Bahwa kemudian pada saat Sidang Paripurna NM yang
pimpinansidangnya terdiri dari Tergugat IV dan Tergugat V, di mana saat votingpemilihan Ketua Umum, yang seharusnya dipergunakan sistim One DelegationOne Vote ternyata telah dirubah menjadi One Ketua One Vote (Satu Ketua SatuSuara) hal ini terobukti dengan Tindakan Tergugat IV dan Tergugat V denganmemanggil ketuaketua saja untuk menggunakan hak suaranya tanpamemanggil Delegasi yang lainnya.
Sebagai contoh DPW Jawa Tengah yangdipanggil hanya ketuanya saja tanpa memanggil 4 orang Delegasi yang lainnya,begitu juga untuk DPC yang dipanggil hanya ketuanya saja tanopa memanggil 1orang delegasi yang lainnya, padahal delegasi untuk setiap DPW berjumlah 5Orang dan untuk setiap DPC berjumlah 2 orang, sehingga secara yuridisperubahan One Delegation One Vote menjadi One Ketua One Vote adalahbertentangan dengan pengertian dari delegation itu sendiri, yang artinya utusanserta bertentangan dengan
Sehingga menimbulkan pertanyaanapakah pemanggilan 1 (satu) orang atas nama ketua bukan delegasi untukmemberikan hak suaranya tersebut dapat dikatakan tidak ada persoalansecara mendasar. Oleh karena itu para Pemohon Kasasi/para Penggugatmohon agar putusan judex facti tersebut dibatalkan ;.
H. Bambang Supriyanto
Tergugat:
1.Ahmad Jafar Willem Albert
2.Nurlaeli Marlie
3.Muhammad Haikal
38 — 13
Utrrelaas panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri Bogor dan panggilan sidang ecourt tanggal 9 Desember 2019 dan panggilan e court tanggal 7 Februari 2020dan panggilan Penggugat melalui e court tanggal 28 Februari 2020 yangdibacakan di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan dengan Relaas panggilan delegasi ke Pengadilan Jakarta Timurtanggal 16 Desember 2019, relaas panggilan delegasi keII Pengadilan NegeriJakarta Timur tanggal 21012020 dan relaas panggilan delegasi
ke III tanggal11 Februari 2020 serta untukl Tergugat II dengan relaas panggilan Delegasi kePengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16122019, panggilan keII tanggal 21Januari 2020 dan panggilan kelIl tanggal 11 Februari 2020 dan untuk TurutTergugat dengan relaas panggilan delegasi Pengadilan Negeri Bogor ke!
Pembanding/Tergugat III : GUSNELI Diwakili Oleh : EVAN ZIKRI,SH
Pembanding/Tergugat IV : YENI NIDRIA Diwakili Oleh : EVAN ZIKRI,SH
Pembanding/Tergugat V : ARIS MUTOHAR Diwakili Oleh : EVAN ZIKRI,SH
Pembanding/Tergugat VI : FEBRIADI Diwakili Oleh : EVAN ZIKRI,SH
Pembanding/Tergugat VII : AMRI CHAN Diwakili Oleh : EVAN ZIKRI,SH
Pembanding/Tergugat VIII : RAHEL ELIANI T Diwakili Oleh : EVAN ZIKRI,SH
Pembanding/Tergugat IX : ELISA PIRMAWATI Diwakili Oleh : EVAN ZIKRI,SH
Pembanding/Tergugat XI : HATMAWATI Diwakili Oleh : EVAN ZIKRI,SH
Pembanding/Tergugat XII : AGUSTIMARNI Diwakili Oleh : EVAN ZIKRI,SH
Pembanding/Tergugat XIII : ACHYAR ZEIN Diwakili Oleh : EVAN ZIKRI,SH
Pembanding/Tergugat XVI : BADRUN Diwakili Oleh : EVAN ZIKRI,SH
Terbanding/Penggugat : YUSMARNI
Turut Terbanding/Tergugat I : Wardi
Turut Terbanding/Tergugat X : LENI YENTI
Turut Terbanding/Tergugat XIV : HALI HARDI
Turut Terba
70 — 23
Bkn; Tergugat XIV pada tanggal 9 Juni 2020, melalui bantuan delegasi kePengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana ternyata dari RelaasPemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 114/Pdt.G/2019/PN. Bkn; Tergugat XV pada tanggal 5 Juni 2020, sebagaimana ternyata dariRelaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 114/Pdt.G/2019/PN.
pada tanggal 23 Juni 2020 melaluibantuan delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan Dan Pernyataan Banding Nomor114/Pdt.G/2019/PN Bkn;Terbanding Ill Semula Tergugat X pada tanggal 22 Juni 2020, melaluibantuan delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan Dan Pernyataan Banding Nomor114/Pdt.G/2019/PN Bkn;Terbanding IV semula Tergugat XIV pada tanggal 22 Juni 2020 melaluibantuan delegasi Pengadilan Negeri Pekanbaru
ke Pengadilan Negeri Pekanbaru,sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Dan PenyerahanMemori Banding Nomor 114/Pdt.G/2019/PN Bkn; Terbanding Il semula Tergugat pada tanggal 20 Juli 2020 melaluiHal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 183/PDT/2020/PT PBRbantuan delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru pa, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan MemoriBanding Nomor 114/Pdt.G/2019/PN Bkn;Terbanding IIl semula Tergugat X pada tanggal 16 Juli 2020 melaluibantuan delegasi ke Pengadilan
kePengadilan Negeri Payakumbuh, sebagaimana ternyata dari RelaasPemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 114/Pdt.G/2019/PN Bkn;Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 23 Juni2020 melalui bantuan delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru,sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan MempelajariBerkas Perkara Nomor 114/Pdt.G/ 2019/PN Bkn;Terbanding Il semula Tergugat pada tanggal 23 Juni 2020 melaluibantuan delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan
Memeriksa Berkas PerkaraNomor 114/Pdt.G/2019/PN Bkn;Terbanding Ill semula Tergugat X pada tanggal 22 Juni 2020 melaluibantuan delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaHal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 183/PDT/2020/PT PBRternyata dari Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas PerkaraNomor 114/Pdt.G/2019/PN Bkn; Terbanding IV semula Tergugat XIV pada tanggal 22 Juni 2020 melaluibantuan delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas PerkaraNomor
38 — 4
Menyatakan surat Penetapan Nomor : 11/EKPTS/2012/PHI.PBR jo Nomor : 01/PDT.EksPTS/Delegasi/ 2013 tanggal 14 Januari 2013 jo Surat Ketua PengadilanNegeri Pekanbaru tertanggal 13 Desember 2012 Nomor : W4.U1/7662/HT.04.10 /XII/2012 jo Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1 1/EKPTS/2012/PHI.PBR jo Nomor : 37/G/2009/PHI.PBR tertanggal 10 Desember 2012jo Berita Acara Penyiataan EksekusiExecutorial Beslag Nomor : 11/EKPTS/2012/PHI.PBR jo Nomor : 01/PDT.EksPTS/Delegasi/2013 tanggal
Menyatakan Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) yang telah diletakkan terhadapbarang bergerak milik Pelawan yaitu berupa (satu) unit Mobil Light Truck MerkMitsubishi Colt Diesel No.Polisi BM 9432 TE, berdasarkan Berita Acara PenyitaanEksekusiExecutorial Beslag Nomor : 11/EKPTS/2012/PHILPBR jo Nomor : 01/PDT.EksPTS/ Delegasi/2013 tanggal 18 Januari 2013 adalah tidak sah dan tidakberharga ;6.
Seru Manunggal JayaFETER WONGSO.Bahwa Berdasarkan suratsurat tugas tersebutlah dan telah melalui aturan danundangundang yang berlaku maka Terlawan I (satu) dan Bapak Jurusita PengadilanNegeri Bangkinang juga Bapak bapak dari Kepolisian atas surat Delegasi PENYITAANEKSEKUSI Nomor : 11/EKPTS/2012/PHI.PBR jo Nomor : 0O1/PDT.EksPTS/Delegasi/2013.
PBR joNomor : /PDT.EKS PTS/ Delegasi /2013 tanggal 18 Januari 2013 adalah yangdiajukan oleh pemohon Tamrin /Terlawan I , adalah merupakan aset dari PT.
PBR jo Nomor : 1 /PDT.EKS PTS/ Delegasi /2013 tanggal 18 Januari 2013 adalahyang diajukan oleh pemohon Tamrin /Terlawan I , adalah merupakan aset dari PT.
Terbanding/Penggugat : ANGELINA HELLEN CAROLINE
Terbanding/Tergugat : TJONG KIM SENG
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : PT. BANK CIMB NIAGA,
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : PT. PERWITA MARGASAKTI
37 — 26
Jo Nomor 64/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst. yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara (delegasi), yangmenerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 kepada Terbandingsemula Penggugat, telah diberitahukan adanya permohonan bandingtersebut;Relaas pemberitahuan banding Nomor 64/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst.
JoNomor 276/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi), yang menerangkan bahwapada tanggal 09 Agustus 2019 kepada Turut Terbanding semula Tergugat,telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;Surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 276/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.
Jo Nomor 64/Srt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi), yangmenerangkan bahwa pada tanggal O08 Agustus 2019 kepada TurutTerbanding Il semula Turut Tergugat , telah diberitahukan adanyapermohonan banding tersebut;Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 276/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.
Jo Nomor 64/Srt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Tangerang (delegasi), yang menerangkanbahwa pada tanggal 06 Agustus 2019 kepada Turut Terbanding III semulaTurut Tergugat II, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;3.
Jo Nomor 64/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst. yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang (delegasi),yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019 kepada TurutTerbanding Ill semula Tergugat Il, telah diberitahukan dan diserahkanmemori banding tersebut;.
28 — 15
.750.000, (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Pernyataan permohonanBanding Nomor 156/Pdt.G/2015/PN Pdg, yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Mei2016 Kuasa Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Mei 2016 Nomor156/Pdt.G/2015/PN Pdg, dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Tergugat VTerbanding dan Turut Tergugat/TurutTerbanding melalui delegasi
ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsebagaimana surat permintaan delegasi tertanggal 18 Mei 2016 NomorW3.U1/1918/HK.02/V/2016, kepada Tergugat IV/Terbanding Il melaluidelegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana suratpermintaan delegasi tertanggal 18 Mei 2016 NomorW3.U1/1919/HK.02/V/2016, akan tetapi relaas pemberitahuan bandingtersebut tidak dikirimkan oleh Pengadilan Negeri yang dimintakan delegasiHalaman 3 dari 7 putusan Nomor 206/PDT/2017/PT PDGsampai berkas banding dikirimkan ke Pengadilan
Tinggi Padang dan untukTergugat Il/Terbanding Ill diberitahukan oleh ABDUL MUIS JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Padang sebagaimana relaaspemberitahuan/penyerahan memori banding tertanggal 19 Mei 2016;Menimbang, bahwa Memori Banding dari pihak Kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 19 Agustus 2016 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Agustus 2016 dan salinannyatelah diberitahukan/diserahkan kepada Tergugat I/Terbanding dan TurutTergugat/Turut Terbanding melalui delegasi
ke Pengadilan Negeri JakartaPusat sebagaimana surat permintaan delegasi tertanggal 14 Februari 2017Nomor W3.U1/643/HK.02/I/2016, kepada Tergugat IVTerbanding Il melaluidelegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana suratpermintaan delegasi tertanggal 14 Februari 2017 NomorW3.U1/643/HK.02/1V2016, akan tetapi relaas pemberitahuan/Penyerahanmemori banding tersebut tidak dikirimkan oleh Pengadilan Negeri yangdimintakan delegasi sampai berkas banding dikirimkan ke Pengadilan TinggiPadang dan
kePengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberitahukan kepada TergugatVTerbanding dan untuk Turut Tergugat/Turut Terbanding guna memeriksaberkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang danmelalui surat tertanggal 22 Nopember 2017 NomorW3.U1/4415/HK.02/XV2017 telah dimintakan delegasi kepada PengadilanNegeri Jakarta Timur untuk memberitahukan kepada Tergugat IVTerbandingll guna memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan PengadilanHalaman 4 dari 7 putusan Nomor 206/PDT/2017
Subeti
Tergugat:
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN JAWA BARAT
152 — 103
Delegasi : pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan ataujabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatuwewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan ataujabatan Tata Usaha Negara lainnya ;c.
Mandat : dalam hal mandat tidak terjadi perubahan mengenai distribusiwewenang yang telah ada, yang ada adalah suatu hubunganinternal seperti Menteri dengan dan/atau menugaskan Dirjen ;Pada suatu pelimpahan wewenang secara delegasi kepada suatu pelimpahankepada Badan atau jabatan Tata Usaha Negara lain harus didahului denganadanya suatu atribusi wewenang dan dalam delegasi harus dipenuhipersyaratan persyaratan,a.
Delegasi harus defenitif, artinya tidak lagi menggunakan sendiri wewenangyang telah dilimpahkan ;200 ene n enn ene nnn enn enenn neeb. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang undangan artinyadelegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturanperundangundangan j nn nonce nen cnn nn nn nn nnn nc nnnnnncnsc. Delegasi tidak ke bawahan ; 002 nnn nn ene nnn enna nn ecennnnnsHalaman 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor : 119/G/2017/PTUN.BDG12.13.14.15.d.
Pada delegasi tidak ada penciptaanwewenang yang hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satukepada pejabat lainnya.
adalah delegasi tidak kepada bawahan artinyahubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenan adanya delegasi, sedangkanberdasarkan uraian diatas BPK Perwakilan Propinsi Jawa Barat adalah salahsatu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah AKN V dan bertanggungjawab kepada anggota V.
55 — 9
% PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 32 / Pid.CR / 2019 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara
PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 31 / Pid.CR / 2019 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara
SYAHRUL RATUELA, SH RAHMAT SELANG, S.H.M.HUntul turunan resmi sesuai aslinyaPENGADILAN NEGERI TERNATEPANITERA,JULIUS BOLLA, S.H.PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IB Jalan Gelora Kie Raha Telepon/ Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 24 /Pid.CR/2019/PNTteCatatan dari persidangan terobuka Pengadilan
Pembanding/Penggugat II : TONNY SIAHAN.SE Diwakili Oleh : Janner Marbun, SH. MH
Pembanding/Penggugat III : JINTAR SIMANJUNTAK Diwakili Oleh : Janner Marbun, SH. MH
Pembanding/Penggugat IV : SYAHRIL YANUAR Diwakili Oleh : Janner Marbun, SH. MH
Pembanding/Penggugat V : SUHATRIS Diwakili Oleh : Janner Marbun, SH. MH
Pembanding/Penggugat VI : EMELINA SIMAMORA Diwakili Oleh : Janner Marbun, SH. MH
Pembanding/Penggugat VII : Ir.EGBERT PAKPAHAN Diwakili Oleh : Janner Marbun, SH. MH
Pembanding/Penggugat VIII : FLORESTINA ARUAN Diwakili Oleh : Janner Marbun, SH. MH
Pembanding/Penggugat IX : BINTON HARIANJA Diwakili Oleh : Janner Marbun, SH. MH
Pembanding/Penggugat X : SUDARYONO Diwakili Oleh : Janner Marbun, SH. MH
Pembanding/Penggugat XI : SELAMAT Diwakili Oleh : Janner Marbun, SH. MH
Pembanding/Penggugat XII : Ir. MANOGANG GULTOM Diwakili Oleh : Janner Marbun, SH. MH
Pembanding/Penggugat XIII : FERDINAN
50 — 16
ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana ternyata dariRelaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 41/Pdt.G/2020/PNBkn;Terbanding Ill semula Tergugat Ill pada tanggal O7 Januari 2021,melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor41/Pdt.G/2020/PN Bkn;Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal O7 Januari 2021,melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding
, sebagaimana ternyata dariRelaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 41/Pdt.G/2020/PNBkn;Terbanding Ill semula Tergugat IIl pada tanggal O07 Januari 2021melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor41/Pdt.G/2020/PN Bkn;Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 07 Januari 2021melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor41/Pdt.G/2020/PN Bkn;Terbanding
V semula Tergugat V pada tanggal O7 Januari 2021melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor41/Pdt.G/2020/PN Bkn;Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 Januari2021 melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor41/Pdt.G/2020/PN Bkn;Turut Terbanding Il semula Turut Tergugat II pada tanggal 05 Januari2021, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan
II pada tanggal 02 Februari 2021 melaluidelegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana ternyata dariRelaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor41/Pdt.G/2020/PN Bkn; Terbanding Ill semula Tergugat Ill pada tanggal 02 Februari 2021,melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingNomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn;Hal 11 dari 24 hal Putusan Nomor 58/PDT/2021/PT PBR Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 02
Februari 2021,melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingNomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn; Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 02 Februari 2021,melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingNomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn; Kuasa Turut Terbanding semula Kuasa Turut Tergugat pada tanggal02 Februari 2021 melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru
ABRAR
Terdakwa:
NANI KADER alias IBU NONA
26 — 14
Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Wig $ Ww.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.ide=7 mail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 17 / Pid.CR/ 2018 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa danmengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :Nama lengkap : Jefri Salu alias Eka ;Tempat lahir
FitraWijaya.SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Sukri Safar, SH Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ABRAR, Penyidik Kepolisian Resort Ternate danTerdakwa ;Panitera Pengganti Hakim,Sukri Safar, SH Aris Fitra Wijaya.SH.MH,* :NGADILAN NEGERI TERNATE KELAS IB Ja (= a Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Ws *. yww.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.ido=// Email Delegasi
. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 18 /Pid.CR/ 2018 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa danmengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :Nama lengkap : Nani Kader alias Ibu Nona ;Tempat lahir : Ternate ;Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 11 Desember 1973 ;Jenis kelamin : Perempuan ;Kebangsaan : Indonesia
Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Wes) ww.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.id~ mail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 19 / Pid.CR / 2018 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa danmengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :Nama lengkap : Susan alias Susan ;Tempat lahir
Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Wes ww.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.id= mail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 20 / Pid.CR / 2018 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa danmengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :Nama lengkap : Monce Sahureka alias Non ;Tempat
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
11/EKPts/2012/PHI Por juncto Nomor 01/Padt.EksPts/Delegasi/2013 tanggal 18 Januari 2013, dimana dalam suratsurattersebut di atas, pada pokoknya menyebutkan bahwa penyitaan eksekusi(executorial beslag) terhadap barang bergerak milik Pelawan adalah untukkepentingan Perkara Nomor 37/G/2009/PHI Pbr, seharusnya Nomor 37/G/2011/PHI Pbr, sehingga menurut pendapat Pelawan, dengan adanyaHalaman 2 dari 9 hal.
Menyatakan surat Penetapan Nomor 11/EKPts/2012/PHI Pbor juncto Nomor01/Pdt.EksPts/Delegasi/2013 tanggal 14 Januari 2013 juncto Surat KetuaPengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Desember 2012 Nomor W4.U1/7662/HT.04.10/XI1/2012 juncto Salinan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriHalaman 4 dari 9 hal. Put.
Nomor 3015 K/Pdt/2014Pekanbaru Nomor 11/EKPts/2012/PHI Pbr juncto Nomor 37/G/2009/PHI Pbrtanggal 10 Desember 2012 juncto Berita Acara Penyiataan EksekusiExecutorial Beslag Nomor 11/EKPts/2012/PHI Pbr juncto Nomor 01/Pdt.EksPts/ Delegasi/2013 tanggal 18 Januari 2013, oleh karena dalam suratsurattersebut terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penyebutan tahun perkarayaitu tertulis Perkara Nomor 37/G/2009/PHI Pbr, seharusnya Nomor 37/G/2011/PHI Pbr, adalah cacat dan tidak sah;5.
Menyatakan penyitaan eksekusi (executorial beslag) yang telah diletakkanterhadap barang bergerak milik Pelawan yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil LightTruck Merk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BM 9432 TE, berdasarkanBerita Acara Penyitaan EksekusiExecutorial Beslag Nomor 11/EKPts/2012/PHI Pbr juncto Nomor 01/Pdt.EksPts/Delegasi/2013 tanggal 18 Januari 2013adalah tidak sah dan tidak berharga;6.
Menetapkan dan memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan yangbersangkutan untuk mengangkat kembali terhadap sita eksekusi yang telahdiletakkan atas barang bergerak milik Pelawan yaitu berupa 1 (satu) unitMobil Light Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BM 9432 TE,berdasarkan Berita Acara Penyitaan EksekusiExecutorial Beslag Nomor11/EKPts/2012/PHI Por juncto Nomor 01/Pdt.EksPts/Delegasi /2013 tanggal18 Januari 2013;7.
131 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Permen = 5/2017 Bukti P1 merupakan peraturanturunan/delegasi dari PP 1/2017 Bukti P11, sedangkan Permen6/2017 Bukti P2 merupakan tatacara untuk melaksanakan Permen5/2017 atau dapat disebut bahwa keduanya, yaitu Permen 5/2017dan Permen 6/2017 merupakan turunan/delegasi pengaturan dari PP1/2017.
Bahwa PP 1/2017 yang menjadi dasar pembentukan Permen 5/2017dan Permen 6/2017 merupakan peraturan turunan/delegasi dariUndangUndang Minerba (Pasal 103), sehingga Permen 5/2017 danPermen 6/2017 merupakan subdelegasi (turunan/delegasi lebihlanjut) dari UndangUndang Minerba;Halaman 12 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/20174.
Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi,delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskanmelalui pembagian kekuasaan negara oleh undangundang dasar,sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenanganyang berasal dari pelimpahan. Lebih lanjut menurut Jimly Asshiddigie(dalam Perihal UndangUndang, 2006) menyatakan bahwapemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut kepada eksekutifharus dinyatakan dengan tegas di dalam undangundang.
Normahukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabiladibentuk tanpa didasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturanyang lebih tinggi. Dalam hal ini jelas, bahwa Menteri ESDM tidakmempunyai kewenangan dan tidak mendapat delegasi kewenangandari UndangUndang Minerba;Ketidakabsahan Permen 5/2017 dan Permen 6/2017 ini sejalandengan pendapat PWC Akkermans (dalam Made Arya Utama,Halaman 17 dari 86 halaman.
pada tanggal 11 Januari 2017 dan juga diundangkan padatanggal 11 Januari 2017;Bahwa Permen 5/2017 dan Permen 6/2017 sebagai turunan(delegasi) atau aturan pelaksanaan dari PP 1/2017 ditetapkan dandiundangkan secara bersamaan dengan PP 1/2017 pada hari yangsama tanggal 11 Januari 2017;Bahwa bagaimana mungkin Permen 5/2017 dan Permen 6/2017sebagai aturan turunan atau delegasi dari PP 1/2017 yang dalamproses pembentukannya harus merujuk pada PP 1/2017 tetapi padakenyataannya keluar bersamaan dengan
BOBBY SEPTA SAPUTRA, SH.
Terdakwa:
VINCENTCIUS TATANG Alias VINCENT
126 — 54
Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 186-00-0023767-3 atas Nama Vincentcius Tatang;
- 1 (satu) lembar daftar delegasi
Delegasi Karyawan sejumlah Rp164.500.000,00 (Sseratus enampuluh empat juta lima ratus ribu rupiah), namun hanya dibayarkanHalaman 9 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN NilaRp151.500.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus riburupiah);b. Utang Sayur sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh jura rupiah),hanya dibayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);c.
belum ada, kemudianSaksi menanyakan uang delegasi Saksi dari Saksi Ir Daniel Sohilaitalias Pak Daniel selaku meneger PT Waenibe Wood Industries laluSaksi Ir Daniel Sohilait mengatakan kepada Saksi kalau uang delegasisemua karyawan sudah dipegang oleh Terdakwa, dan sampai saat iniTerdakwa belum juga mendapatkan uang delegasi bulan Agustus tahun2020; Bahwa Terdakwa merupakan bendahara PT Waenibe WoodIndustries; Bahwa selain Saksi masih ada 6 (enam) rekan Saksi sesamakaryawan PT Waenibe Wood Industries
yang belum menerima uangdelegasi bulan Agustus tahun 2020 dari Terdakwa selaku bendahara PTWaenibe Wood Industries; Bahwa 6 (enam) karyawan PT Waenibe Wood Industries yangbelum mendapatkan uang delegasi bulan Agustus tahun 2020 yaitu:o Yusuf Lesnusa jumlah uang delegasi Rp3.000.000,00 (tiga jutarupiah);oNababan jumlah uang delegasi Rp3.000.000,00 (tiga jutarupiah);oRelly Kaligis jumlah uang delegasi Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah);ollham jumlah uang delegasi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);oCharles
Balau jumlah uang delegasi Rp3.000.000,00 (tiga jutarupiah);o Effendy Jumlah uang delegasi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Nia Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya;5.
Delegasi Karyawan sejumlah Rp164.500.000,00 (Seratus enampuluh empat juta lima ratus ribu rupiah), namun hanya dibayarkanRp151.500.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);b. Utang Sayur sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh jura rupiah),hanya dibayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);C.
19 — 8
" PENGADILAN NEGERI TERNATE KELASIB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : ( 0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 17 /Pid.CR /2018/ PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa danmengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara
FitraWijaya.SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Sukri Safar, SH Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ABRAR, Penyidik Kepolisian Resort Ternate danTerdakwa ;Panitera Pengganti Hakim,Sukri Safar, SH Aris Fitra Wiaya.SH.MH, PENGADILAN NEGERI TERNATE KELASIB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi
. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 18 /Pid.CR /2018 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa danmengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :Nama lengkap : Nani Kader alias bu Nona ;Tempat lahir : Temate ;Umur / tanggal lahir :45 Tahun /11 Desember 1973 ;Jenis kelamin : Perempuan ;Kebangsaan : Indonesia
. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 19 /Pid.CR /2018 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa danmengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :Nama lengkap : Susan alias Susan ;Tempat lahir : Temate ;Umur / tanggal lahir : 34 Tahun /07 Februari 1984 ;Jenis kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat
. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 20 /Pid.CR /2018 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa danmengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :Nama lengkap : Monce Sahureka alias Non ;Tempat lahir : Jailolo ;Umur / tanggal lahir :49 Tahun /21 Januari 1969 ;Jenis kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia ;
58 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila bersifat mandat, maka yang harus digugat adalah jabatanTata Usaha Negara yang memberikan mandate;" Apabila bersifat delegasi, maka yang harus digugat adalah jabatanTata Usaha Negara yang menerima delegasi;Bahwa dalam perkara a quo Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah Republik Indonesia (/n casu Terggugat) adalah pihakmemberikan delegasi pada Bupati Tanjung Jabung Barat;Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang masuk kualifikasimemberikan delegasi pada Bupati Tanjung Jabung
Hadjon menyatakan Delegasi diartikan sebagaipenyerahan wewenang (untuk membuat bes/uit) oleh pejabatpemerintahan (Pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain danwewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut;Bahwa Mandat menurut Philipus M. Hadjon kewenangan membuatkeputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusiatau delegasi. Oleh karena mandat merupakan suatu pelimpahanwewenang kepada bawahan.
Untuk mandat tidak perlu ada ketentuanperaturan perundangundangan yang melandasinya karena mandatmerupakan hal rutin dalam hubungan intimhirarkis organisasipemerintahan;Untuk memperjelas kriteria delegasi yang dimaksud, Ten Bergemenyatakan bahwa syaratsyarat delegasi antara lain:a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagimenggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;b.
Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau adaketentuan untuk itu dalam peraturan perundangundangan;c. Delegasi tidak kepada bawahan artinya dalam hubungan hirarkikepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegasiberwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaanwewenang tersebut;Perbedaan mandat dan delegasi dalam bentuk tabel:Halaman 18 dari 29 halaman.
/BH/KDK.52/IV/2000 tanggal 12 April2000 adalah bersifat delegasi bukan mandat karena ciri mandatadalah antara atasan dengan bawahan sedangkan Bupati TanjungJabung Barat dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah adalah bukan satu instansi dengan pengertian bukanantara atasan dengan bawahan;Bahwa berdasarkan ciri delegasi yang dikemukan oleh Ten Bergejelas bahwa Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat atasnama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor16