PT BEST DENKI INDONESIA (DALAM PAILIT), DKK

1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

664 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

amarnya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan Permohonan Pailit dari Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan Termohon Pailit, PT Carvita Sentral Cahaya pailit dengansegala akibat hukumnya;Menunjuk Saudari Siti Jamzanah S.H.

Bahwa kemudian PT Carvita Central Cahaya (Dalam Pailit) dinyatakanpailit dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby tanggal 2 Agustus 2012dan dalam Putusan yang sama terlawan diangkat sebagai Kurator yangbertugas untuk mengurus dan membereskan harta pailit PT CarvitaCentral Cahaya (Dalam Pailit);. Bahwa tibatiba terbit Penetapan Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sbytanggal 4 Oktober 2012 yang kemudian digunakan sebagai dasar olehSdr.

Nomor 158 K/Pdt.SusPailit/2015Debitur Pailit, namun Pelawantidak menyebutkan:a. Boedel Pailit mana yangdimaksud;b. Jika memang benar adaBoedel Pailit, apa dasardari Boedel Pailit yangdimaksud Pelawan;c. Tidak diketahui BoedelPailit tersebut ditetapkanoleh putusan ataupenetapan pengadilanatau apa;d.

Tidak jelas apakah Pelawan hendakmempermasalahkan boedel pailit (yang jugatidak jelas boedel pailit dengan nama, sifat,dasar, tanggal, dst) ataukah hendakmempermasalahkan Penetapan Nomor 15/Pailit/ 2012/PN.Niaga.Sby tanggal 4 Oktober2012 tentang penyegelan terhadap aset PTCarvita Central Cahaya (Dalam Pailit). ApakahPelawan mempermasalahkan boedel pailitatau penyegelan, tidaklah jelas.

kerakusannya menyertakan mesinmesin milik Pemohon Kasasitersebut sebagai harta pailit dalam kepailitan PT Carvita Central Cahaya(Dalam Pailit);8.

1248 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

522 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

,Dan SUSY THIORIS, S.H., SELAKU TIM KURATOR PTTUNAS MUDA JAYA (DALAM PAILIT), yang ditunjukberdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 39/Pdt.SusPKPU/2019/PN Niaga.Sby, tertanggal 4 November 2019, beralamat di KantorKurator dan Pengurus Siadari & Partners, JalanPejompongan V Nomor 5B, Bendungan Hilir, Tanah Abang,Jakarta Pusat;3. SUPRIANTO, S.H., NOTARIS Di KOTA TANGERANG,beralamat di Jalan Benteng Betawi Ruko Palem Nomor 1,Taman Royal 3, Kota Tangerang;4.

TunasMuda Jaya tersebut ternyata bukan hanya sekedar perubahan data perseroanyaitu perubahan pemindahan hak atas saham, penggantian anggota direksidan dewan komisaris sebagaimana didalilkan oleh Tergugat , Tergugat II danTergugat III akan tetapi didalamnya memuat keputusankeputusan pemegangsaham yang diantaranya adalah memindahkan kepemilikan harta pailit PT.Tunas Muda Jaya (dalam pailit) berupa Surat Ijin Usaha Pertambangan UsahaProduksi Nomor 545/18/Operasi Produksi/Ek/IX/2011, tanggal 19 September2011

menjadi milik Tergugat Il dan selanjutnya melakukan pengurusan atasharta pailit tersebut, maka sudah tepat pertimbangan Judex Facti bahwa haltersebut jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayait (1) jo Pasal 69 ayat (1)Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, karenaharta pailit tersebut telah berada dalam sita umum dan yang berwenang untukmelakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit PT Tunas Muda Jaya(dalam pailit) adalah Kurator serta tidak dapat berpindah tangan kepadaTergugat

SusPailit/2021Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang berada dalam keadaan pailitbaik berupa perubahan anggaran dasar maupun perubahan data yang bukanmerupakan perubahan anggaran dasar harus tetap mendapatkan persetujuandari Kurator, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang Undang Nomor 40Tahun 2007, bahwa anggaran dasar perseroan terbatas yang pailit padadasarnya tidak boleh dilakukan perubahan karena itu berpengaruh padapengurusan dan pemberesan harta pailit, bahwa oleh karena Akta Nomor 17tanggal

8 april 2020 tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa Sirkuler PT Tunas Muda Jaya tersebut mengatur mengenai perpindahanharta kepemilikan harta pailit PT Tunas Muda jaya (dalam pailit) kepadaTergugat Il selaku pemegang saham secara bertentangan dengan hukum,khususnya dengan Pasal 1 ayat (1) juncto Pasal 69 ayat (1) Undang UndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU , maka Akta Nomor 17tanggal 8 April 2020 tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa Sirkuler PT Tunas

., selaku TIM KURATOR RACHMAT AGUNG LEONARDI (DALAM PAILIT),

1252 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kurator dan Pengurus PT Wisata Teluk Gilimanuk (dalam pailit) yaitu: FAUZIYAH NOVITA TAJUDDIN, S.H., M.H., CRA., tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2022/PN Niaga.Sby., juncto Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Sby., tanggal 31 Mei 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:- Menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;3.

Kurator dan Pengurus PT Wisata Teluk Gilimanuk (dalam pailit) yaitu: FAUZIYAH NOVITA TAJUDDIN, S.H., M.H., CRA VS PT BANK JTRUST INDONESIA, Tbk, DKK

1344 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

OTTOPAINT COLOURS INDONESIA (DALAM PAILIT): 1. ANTONNY MEXTRADA TARIGAN, S.H., M.H., 2. EARNESTAN G SAMUDERA, B.BA., S.H., M.H., tersebut;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 22/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.

OTTOPAINT COLOURS INDONESIA (DALAM PAILIT):1. ANTONNY MEXTRADA TARIGAN, S.H., M.H. ,2. EARNESTAN G SAMUDERA, B.BA., S.H., M.H., terhadap PT. BANK DANAMON CABANG SUNIARAJA BANDUNG cq. PT BANK DANAMON INDONESIA TBK

1293 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

610 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

MAHENDRA, bertempat tinggal diPerum Permata Arsandi B 7 Dps, Dusun Tangguntiti,Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara;PT HARDYS RETAILINDO (dalam pailit),berkedudukan diGH. Holdings Building, Jalan TukadPakerisan 100X,Denpasar, Bali 80225, PT Group Hardys (dalampailit),berkedudukan di GH Holdings Building, JalanTukadPakerisan 100X, Denpasar, Bali 80225, dan Ir.

Gede Agus Hardiawan (dalam pailit), bertempat tinggal diDusun Anyar Kaja, Desa Penyaringan, KecamatanMendoyo, Kabupaten Jembrana;EGGA INDRAGUNAWAN, S.H., LALU BAYU, S.H., IDHOSEDEUR NALLE, S.H., dan ALI VITALI, S.H.,selaku TimKurator PT HardysRetailindo(dalam pailit),PT GroupHardys(dalam pailit), dan Ir.

Gede AgusHardiawan(dalam pailit),beralamat di Jalan Danau LimbotoBlok C1/2, Pejompongan, Jakarta Pusat;Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat XII dan Paraseluruhnya;Turut Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahuluPenggugat s.d.

Kusuma AtmajaRenon, Denpasar, dinyatakan batal demihukum;Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat III bertanggungjawabsecara tanggung renteng atas segala akibat hukum terhadappelaksanaan lelang dalam Penetapan Jadwal Lelang NomorS/WKN.14/KNL.01/2017, tanggal 29 November 2017;Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan boedel pailit PTHardys Retailindo(dalam Pailit), PT Group Hardys (dalam Pailit), Ir.

Gede Agus Hardiawan(dalam Pailit) kepada Turut Tergugat II selaku TimKurator PT Hardys Retailindo(dalam Pailit), PT Group Hardys (dalamPailit), Ir.

168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Hutang Piutang telah lunas (tidak sedang pailit/tidak pailit);d. (Putusan Nomor 12/Pdt.SusPailit/2016/PN Niaga Sby, juncto Nomor12/PKPU/2016/PN Niaga Sby) tidak memenuhi syarat formil;e. Tindakan para pihak yang terkait dengan terbitnya (Putusan Nomor12/Pdt.SusPailit/2016/PN Niaga Sby, juncto Nomor 12/PKPU/2016/PNNiaga Sby.) merupakan tindakan melawan hukum juncto melawan/Hal 13 dari 24 hal. Put.

Bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku halmana di dalam pertimbangan hukum putusan tidak memuat secara cukupberupa penilaian terhadap buktibukti Pemohon Kasasi I, Il, Ill (SemulaTermohon I, Il, III PKPU/Pailit) sebagai alasan dalam memberikan putusan;Bahwa Pemohon Kasasi , Il, III (Semula Termohon , Il, Ill PKPU/Pailit)sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada paragrafke4 sampai dengan ke5 halaman 18 putusan PKPU Nomor12/PKPU/2016/PN Niaga Sby, tanggal 30

dengan tanpa menunggu kehadiran KuasaHukum Termohon I, Il, Ill PKPU/Pailit (sekarang Pemohon Kasasi , Il, III)beserta prinsipalnya, sehingga dengan demikian patut menurut hukumdiduga bahwa Judex Facti telah secara sengaja menyelenggarakanpembacaan putusan pernyataan pailit yaitu Putusan Nomor 12/Pdt.SusPailit/2016/PN Niaga Sby, pada tanggal 24 Oktober 2016 secara tertutupuntuk umum;9.

Pemohon PKPU/Pailit (sekarangTermohon Kasasi) dan dalil adanya kreditur lain senyatanya adalahsubyeknya yang sama, yaitu Hermanto Tedjadipura yang beralamat diJalan Raya Lontar Timur, Ruko Galeri Indah RK 3 Nomor 38 KelurahanLontar, Kecamatan Sambi KerepSurabaya;16.Bahwa mengenai adanya syarat pembuktian sederhana dalam permohonanpernyataan pailit diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang UndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi sebagaiberikut:Pasal 8(4) Permohonan

diri perusahaan Pemohon Kasasi I, Il, Ill (SemulaTermohon I, Il, Ill PKPU/Pailit) selaku debitur dalam perkara a quo tetapijuga berdampak sangat buruk terhadap para pekerja, pada daerah, danpada usahausaha sekunder di sekitar perusahaan Pemohon Kasasi , II, III(semula Termohon I, Il, Ill PKPU/Pailit) selaku debitur;Bahwa berdasarkan uraian fakta serta ketentuan hukum di atas, maka JudexHal 21 dari 24 hal.

1132 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANGERANG BARAT VS TIM KURATOR PT WIRAJAYA PACKINDO (DALAM PAILIT),

1295 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

268 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal21 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:1.Menerima Pernyataan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi untuk seluruhnya;Memutuskan dan menyatakan bahwa Rencana Perdamaian yangdisahkan melalui Putusan Homologasi Nomor 100 telah dicapai melaluicaracara yang tidak jujur;Menyatakan batal Putusan Homologasi Nomor 100 dengan segala akibathukumnya;Menyatakan Termohon Kasasi pailit

Gatot Subroto, Kav.23, Jakarta Selatan 12930 sebagaiKurator dalam kepailitan Termohon Kasasi;Memerintahkan pengumuman putusan pailit terhadap Termohon Kasasiyang dilakukan oleh Kurator dalam Berita Negara Republik Indonesiadan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian dengan jangka waktu palinglambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima Pemohon Kasasi; dan4 dari 7 hal. Put. Nomor 268 K/Padt.SusPailit/20188.

19 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Alasan dan dasar hukum pengajuan permohonan peninjauan kembali secaraformil;1.Bahwa berdasarkan Pasal 91 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan PKPU (UUK & PKPU) beserta denganPenjelasannya mengatur bahwa semua Penetapan pengadilanmengenai Pengurusan dan Pemberesan harta pailit ditetapbkan olehpengadilan dalam tingkat terakhir:Selengkapnya Pasal 91 UUK & PKPU berbunyi sebagai berikut:Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan hartapailit ditetapkan oleh Pengadilan dalam

Pasal 58 ayat (4) dan juga Pasal 290 UUK & PKPUsecara tegas juga mengatur mengenai pembedaan antara upaya hukumkhusus dengan upaya hukum biasa (kasasi) secara tegas jugadinyatakan dalam UUK & PKPU:Selengkapnya Pasal 58 ayat (4) UUK & PKPU berbunyi sebagai berikut:Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk peninjauankembali";Sementara itu, Pasal 290 UUK & PKPU berbunyi sebagai berikut:Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit

maka terhadapputusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitansebagaimana dimaksud dalam bab Il, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal13 dan Pasal 14";Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 18 UUK &PKPU tersebut adalah tentang upaya hukum biasa, yaitu kasasi,sementara ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 tersebut adalah upayahukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali dan kedua pasal tersebut(Pasal 58 ayat (4) dan Pasal 290 UUK & PKPU) dari pasalpasaltersebut menjadi

pengurus dalam perkara PKPU ini ditaksirselama 60 hari;Bahwa Pekerjaan lanjutan yang berhubungan dengan pengakhiranPKPU Sementara yang disebutkan oleh majelis Hakim pengadilanniaga adalah sangat tidak berdasar, oleh karena dengan telahdinyatakannya Pemohon Peninjauan kembali dalam keadaan Pailit,maka pada hari diputuskannya proses PKPU Pemohon PeninjauanKembali secara langsung menjadi proses Kepailitan sehinggaseluruh tindakan Pengurus secara serta merta menjadi TindakanKurator;Bahwa selain itu

Nomor 19 PK/Pdt.SusPailit/201654.55.berpendapat bahwa sejak diputuskannya Pemohon Peninjauankembali dalam Keadaan Pailit sebagaimana putusan Nomor01/PKPU/2013/PN.Niaga.Sby tertanggal 16 April 2013, majelisHakim berpendapat adanya waktu pelaksanaan pekerjaan lanjutanPengakhiran PKPU, padahal secara terang disebutkan dalam UUKPKPU saat putusan pailit ditunjuklah kurator untuk melakukanpengurusan dan Pemberesan;Bahwa dalam kepailitan Pemohon Peninjauan kembali kurator yangdiangkat adalah pihak yang

PKPU sebesarRp.4.737.244.000, ; 229222 22 il Unsur debitor (in casu Termohon PKPU) memiliki lebih dari 1 (satu)kreditor: 22222 22222Bahwa dari uraian huruf C di atas, secara sederhana telah terbukti bahwaberdasar Laporan Keuangan Termohon PKPU Termohon PKPU memilikilebih dari 1 (satu) kreditor.41 Berdasarkan uraian tersebut diatas telah dapat dibuktikan secara sederhanaPermohonan PKPU a quo sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat(4) UU Kepailitan yang berbunyi:Permohonan pernyataan pailit

No.59/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pstapabila yang diperdebatkan itu hanyalah tentang jumlah besarnya utang,sedangkan adanya eksistensi utangnya itu sendiri sudah jelas terbukti, makadalam hal demikian telah memenuhi pembuktian secara sederhanab Putusan Pengadilan Niaga No.35/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No.02 K/N/2003;Dalam perkara tersebut, Debitor tidak membayar biaya pemesanan hotel danmakanan pada waktu yang telah diperjanjikan.

Bank Lippo, Tbk.) serta tidak membayar lunas sedikitnya satuutang (utang kepada Pemohon Kasasi) yang telah jatuh tempo dan dapatditagih sehingga Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harusdikabulkanBahwa dengan dapat dibuktikannya Permohonan PKPU a quo secara sederhana,maka demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo harusmengabulkan permohonan PKPU a quo berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (3)UU Kepailitan yang berbunyi:Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan

Mampang Prapatan, JakartaSebagai Tim Pengurus dalam proses PKPU a quo yang berdasarkan keterangannyasendiri berhak menjabat, baik sebagai Pengurus dalam PKPU dan tidak ada benturankepentingan jika diangkat sebagai Pengurus dalam PKPU sehubungan denganPermohonan PKPU terhadap Termohon PKPU, serta tidak sedang menangani 3 (tiga)perkara Pailit maupun PKPU;Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, kiranya cukup alasan bagi Majelis HakimPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani

NetwaveMultimedia tersebut telah terbukti sebagai advokat yang sah dan memenuhi syarat untuk30mengajukan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam UndangUndang Kepailitan DanPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 222 ayat 1;Menimbang bahwa pasal 224 ayat 1, menentukan bahwa permohonan PKPUsebagaimana dimaksud dalam pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimanadalam pasal 3, dengan ditanda tangani oleh Pemohon dan advokatnya;Menimbang bahwa pasal 3 UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwapermohonan pailit

ANTHONY SUMITRO RAHARDJO terhadap TIM KURATOR PT ASIAPAC PANCAMAKMUR ABADI (DALAM PAILIT)

53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

132 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

Utang Termohon atas pembelian spare partsTotal seluruh utang Termohon adalah16.Bahwa Pemohon Pailit sebelumnya juga telahTermohon Pailit untuk mengadakan musyawarahhutangnya kepada Pemohon Pailit, namun tidak da Pemohon, Termohon jugaDa ditur lainnya yaitu: PT Astra Sedaya FinanceAstra Credit Company, Jalan MT.

, dan oleh karena itu telah terbukti secarasederhana bahwa Termohon Pailit mempunyai hutang sebagaimanadimaksud dalam Undangundang PKPU dan Kepailitan;4.

Bahwa hutang uang muka 20% yang belum dilunasi tershukum putusan, oleh karenanya Judex Juris menyata apabila mempertimbangkan bahwa hwWantqKasasi/Termohon Pailit dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;Dalam Putusan Terdapat Kekeliruan Yang Nyata (3):.

Nomor 132 PK/Padt.SusPailit/2013dapat dibuktikan memiliki kekeliruan yang nyata dalam menimbang PTAstra Sedaya Finance yang memiliki kewajiban membayar hutangTermohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Termohon Pailit kepada QPemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon pailit;A4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Termahdg Pailit3.

Bahwa pengabaian bukti P45 sampai P 66 invoigetidak dibayar adalah bentuk kekeliruan yang nat&dari~smaupun Judex Juris ditingkat Kasasi;yang tidakuat invoiceg yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKasasi/Termohon Pailit tidak dibayar;adalah kekeliruan yang disengaja ataupun tidak disengaja tidakmenimbang soal pembelian suku cadang (P45 sampai P66) yangsemuanya tidak dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali/TermohonKasasi/Termohon Pailit;10.Bahwa didalam permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon

1750 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

729 K/Pdt.Sus-Pailit/2023