Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Termohon Judex yuris telah salahmenerapkan hukum yang pada pertimbangannya menganggap TermohonKasasi/Pemohon tidak tunduk dan terikat dengan Ketentuan PeraturanPemerintah Nomor : 10 tahun 1983 tentang izin perceraian bagi PegawalNegeri Sipil, melainkan hanya terikat dengan kode etik saja, bahwa secarajelas Termohon Kasasi/Pemohon mendalilkan didalam jawaban eksepsidan memori banding, bahwa Termohon Kasasi/Pemohon terbuktimenggunakan Surat Izin cerai palsu atau setidaknya

No. 242 K/AG/2011saling bertentangan, yang menyebabkan terjadinya ketidak pastian hukum.Sekiranya Judex yuris tetap pada pertimbangannya bahwa dengandiajukannya Surat Izin dari Fraksi Partai Golkar Nomor : 453/DPRRI/11/2010, tanggal 5 Maret 2010 oleh Termohon Kasasi/ Pemohon,membuktikan secara tegas Termohon Kasasi/Pemohon mengakui sebagaihukum bahwa yang bersangkutan terikat dengan harus mendapatkan izinperceraian terlebih dahulu, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Agungmempertimbangkan sendiri

alasan hukum Judex factie dengan keputusanJudex yuris telah salah menerapkan hukum, sehingga dapat mengabulkanKasasi Pemohon Kasasi/Termohon;6.

keluarga yang khusus mengenai Pemohon Kasasi/Termohondan Termohon Kasasi/Pemohon, Judex factie dan Judex yuris hanyamempertimbangkan Permohonan secara procedural yaitu melalui upayamediasi dari hakim mediator Drs.

salah satu anak pasangan tersebut masih belum dewasa (masih memilikibiaya cukup besar) seharusnya apabila Judex yuris menerapkan pasal 78(d) UndangUndang Nomor : 7/1989 yang menyatakan : Selamaberlangsungnya gugatan perceraian Pengadilan dapat menentukan nafkahyang ditanggung suami.

JUDEX YURIS DAN JUDEX FACTI TELAH KHILAF/KELIRU DALAMMEMPERTIMBANGKAN PERKARA AQUO KARENA TIDAKMEMPERTIMBANGKAN DAN MENGURAIKAN UNSURUNSUR DELIKSECARA UTUH8.

Bahwa oleh karena dalam perkara aquo, Judex Yuris dan Judex Factitingkat banding hanya menerima permohonan kasasi dan permohonanbanding, serta selanjutnya mengadopsi pertimbangan hukum yang diberikanoleh Judex Facti tingkat pertama, maka Pemohon Peninjauan Kembali akanmengemukakan keteledoran dan kesalahan pertimbangan hukum yangHal. 16 dari 28 hal. Put. No. 144 PK/Pid/2010terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2702/Pid.B/2006/PNMdn tanggal 2 April 2007.

Judex Facti dan Judex Yuris hanya mempertimbangkan bahwa olehkarena 5 (lima) lembar Surat Jual Beli Saham tanggal 11 April 1964 danPemohon Peninjauan Kembali mengetahui bahwa 5 (lima) lembar Surat JualBeli Saham tanggal 11 April 1964 adalah palsu, maka unsur dengansengaja sudah terbukti.Hal. 17 dari 28 hal. Put.

Ayah Pemohon Peninjauan Kembali),sebagaimana terbukti dalam BUKTI PK1 s/d BUKTI PK4 tersebut.18.Bahwa oleh karena itu, pertimbangan Judex Facti dan Judex Yuris mengenaipengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali atas 5 (lima) surat jual beli yangPalsu, adalah TIDAK TERBUKTL.IB.

Moeis tersebut."24.Bahwa oleh karena dalam Perkara No. 215/Pdt.G/1998/PN.Mdn, tanggal 30November 1999, saksisaksi Dahlina, Abdul Munir, Jusuf, Zulkarnain danDahlia berkedudukan sebagai Penggugat dan Pemohon Peninjauan Kembalipada saat itu berkedudukan sebagai Tergugat, maka JTERBUKTIPERTIMBANGAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA YANG DIADOPSIOLEH JUDEX FACTI TINGKAT BANDING DAN JUDEX YURIS ADALAHSALAH, KARENA SAKSISAKSI DAHLINA, ABDUL MUNIR, JUSUF,Hal. 22 dari 28 hal. Put.

JUDEX YURIS TELAH KELIRU MENERAPKAN HUKUM KHUSUSNYAMENGENAI KETENTUAN ARBITRASE.Dalam amar putusannya, Judex Yuris telah memberikanPutusan dalam Eksepsi yang menyatakan menolak eksepsiHal. 51 dari 81 hal. Put.

Bahwa oleh karena Judex Yuris dalam PutusanNo. 2045 K/Pdt/ 2007 telah memberikan amarputusan yang menolak eksepsi tentangkompetensi absolute, maka Putusan No. 2045K/Pdt/2007 dibatalkan.2. JUDEX YURIS DALAM PUTUSANNYA TELAH SALAH DAN KELIRUMENERAPKAN HUKUM MENGENAI KOMPETENS!

JUDEX YURIS TELAH KELIRU MENERAPKAN HUKUMKHUSUSNYA MENGENAI LEGAL STANDING BUPATIKEPALA DAERAH KABUPATEN BEKASI.Dalam Putusannya, Judex Yuris telah membuat putusansesual dengan gugatan Penggugat dengan menyebutTergugat Il sebagai Bupati Kepala Daerah KabupatenBekasi Saleh Manaf telah melakukan perbuatan melawanhukum.Menurut Pemohon PK, Judex Yuris telah mengambilpertimbangan Judex Facti yang salah dan kelirusehingga keliru) menerapkan hukum pembuktian tentangganti kerugian dengan alasanalasan hukum

Dengan demikian jelas Judex Yuris telahkeliru) menerapkan hukum khusus mengenailegal standing Pemohon PK/TergugatIl/Bupati Kepala Daerah KabupatenBekasi.4.

rupiah)Menurut Pemohon PK, Judex Yuris telah salah dankeliru) menerapkan hukum pembuktian, dengan alasanalasan hukum sebagai berikut:5.1.

Tidak Melakukan Pemeriksaan Yang Berimbang DanMenyeluruh.bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadappertimbangan hukum putusan Yudex Yuris, dimana dalam pertimbanganhukum tersebut ternyata Yudex Yuris hanya memuat dan mempertimbangkan dalildalil keberatan yang diajukan oleh Termohon PeninjauanKembali yang termuat dalam Memori Kasasi sebagaimana terlihat dalamputusan Yudex Yuris pada halaman 21 sampai dengan halaman 34 yangterdiri dari 42 point dalil keberatan.

Oleh karena itu demi hukum putusan Yudex Yurisharuslah dibatalkan ;Yudex Yuris Dalam /Memeriksa Tingkat Kasasi TelahMelakukan Pertimbangan dan Penilaian Terhadap AlatBukti.bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadappertimbangan hukum putusan Yudex Yuris, dimana dalam pertimbanganhukum putusan tersebut ternyata Yudex Yuris telah melakukan penilaiandan pertimbangan terhadap alat bukti yang ada berupa bukti P39, P40dan P41.

Dengan demikian telah terbukti Yudex Yuris dalampertimbangan hukum putusannya telah melakukan penyimpangan dankesalahan terhadap hukum acara perdata, oleh karena itu Putusan YudexYuris tersebut haruslah dibatalkan ;Adanya Perbuatan Itikad Tidak Baik Didasarkan PadaBukti P39, P40 dan P41.1.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadappertimbangan hukum Yudex Yuris, dimana dalam pertimbangan hukumtersebut Yudex Yuris yang melakukan pemeriksaan dan penilaianterhadap bukti P39, P40 dan P41 berupa adanya surat permohonanmenjadi agen distributor dan jawaban atas surat permohonan tersebut,ternyata dari bukti tersebut Yudex Yuris telah berkesimpulan secarahukum dimana Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukanpendaftaran merek dengan itikad tidak baik ;Bahwa secara hukum adanya

Oleh karena itu putusan Yudex Yuris haruslahdibatalkan ;IV. Permohonan Pendaftaran Merek Telah Dilaksanakan Dengan ItikadBaik Dan Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum.1.

Bahwa dalam persidangan terbukti Penggugat bukanlah pe pengguna pertama (azas deklaritif) dan pendaftar pertama(azasatas merekmerek dengan kata INTERCONTINENTAL di Indonyang dipertimbangkan Yudex Yuris dalam pertimbanganbukti Tergugat I, Tl5,TI6 dan TI7) yaitusa.

Bahwa seharusnya Yudex Yuris tidak terkecoh dengan pengakuan didasarkan pada buktibukti fotocopy sertifikat pendaftaran di beberapa negara/sangat mudah Wil&kukan oleh setiap orang.

Bahwa dengan ditolaknya permohonan pendaftaran merekmere sama dengan nama Badan Hukum tersebut di atas, maka meyang merupakan bagian dari nama Badan Hukum sendiri jaminan untuk dapat diterima dan terdaftar pada TermghanIl/Termohon Kasasi Il/Tergugat Il, karena sudahtetap menolak permohonan pendaftarannya;YUDEX YURIS TELAH HILAF DAN KELIRU DALAM PERHALAMAN 14 ALINEA PADA PUTUSAN1.

JAKARTA INTERNATIONAL HOTEL &Hal. 15 dari 21 hal.Put.Nomor 121 PK/Pdt.Sus/2012DEVELOPMENT tersebut di atas pada tanggal 15 APRIL 1993 , makatelah mematahkan pertimbangan hukum Yudex Yuris pada halaman 14alinea 1 dalam putusannya yang menyatakan bahwa Termohon PK/Pemohon Kasasi/Penggugat asal ADALAH PEMAKAI DAN QPENDAFTAR PERTAMA 01 INDONESIA ATAS MEREKMENGANDUNG KATA INTERCONTINENTAL PADAHALINTERCONTINENTAL MILIK TERMOHON PK 1I/PEMOHOPenggugat PERTAMA KALI TERDAFTAR DI INDONESTANGGAL 16 JULI /993

, SEDANGKAN MEREK DEKLARATIF) DAN PENDAFTARMEREK YANG MENGGUNAKANSEBAGAI MEREKNYAHOTEL &BOROBUDUR butusannya yang mempertimbangkan sebagaiasasi mendaftarkan mereknya yang dari segi ucapan,Peninjauan Kembali sangat keberatan denganpeMtimbangan Yudex Yuris tersebut karena:NDANGUNDANG NO. 75 TAHUN 2007 TENTANG MEREKTIDAKMELARANG MEREK YANG SAMA ASAL BARANGNYA BERBEDA.2.

Menetapkan, menyatakan bahwa nama: AHMAD ANDHIKA YURIS PRATAMA laki-laki, lahir di Kabupaten Blitar pada tanggal 17 Maret 2011 anak kandung ke 1 (satu) dari perkawinan antara ARIS PURWANTO dengan SITI ZULAIKAH ;------------------------------------------------------------------3.

telah mengajukan permohonan tanggal 29Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBlitar dengan register perkara Nomor : 7464/Pdt.P/2012/PN.BIt. yang padapokoknya mengemukakan halhal sebagai berkut :Bahwa Pemohon, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Juni2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum Kabupaten Blitar,sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah No.277/17/VI/2010;Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) oranganak bernama AHMAD ANDHIKA YURIS

SITI MUNAWAROBH, telahmemberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkanbahwa benar AHMAD ANDHIKA YURIS PRATAMA, lahir di Kabupaten Blitarpada tanggal 17 Maret 2011 adalah anak lakilaki dari Pemohon ARISPURWANTO dengan SITI ZULAIKAHTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa dari bukti P1 sampai dengan P5 dan keterangansaksisaksi diperoleh fakta bahwa benar AHMAD ANDHIKA YURIS PRATAMAlahir di

Bahwa adapun tanggapan dari Termohon Peninjauan Kembali dapat dilihat padaKontra Memori Peninjauan Kembali sebagaimana yang terurai dibawah ini secaraberturutturut yakni sebagai berikut ; 200200200 nnn nnn nnn nn nnn nnn= Bahwa dalil Pemohon Peninjauan Kembali pada keberatan pertama yangmenyatakan bahwa :bahwa Yudex Yuris telah melakukan suatu kekhilafan hakim atausuat kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara ini (Pasal 67sub f).Hal ini dapat dilihat dari amar putusannya yang berbunyi :Menyatakan

sah menurut hukum Surat Kesepakatan Bersama tertanggal14 April 2008 .Bahwa pertimbangan Yudex Yuris tersebut sudah tepat dan bernarmenurut hukum.Alasan hukumnya : Dari bukti baru (nmovum) yang dijadikan alasan mengajukan permohonanpeninjauan kembali telah terungkap bahwa bukti baru (ovum) tersebut jauhsebelumnya telah diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali olehkarena antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembalipada tanggal 14 April 2008 telah mengadakan Kesepakatan Bersama

Peninjauan Kembali yang menyatakanbahwa Surat Kesepakatan Bersama 14 April 2008 kemudian telah dilegalisasioleh Notaris FRANS POLIM,SH, yang menyatakan adanya indikasi rekayasa, tipudaya atau suatu pemaksaan kehendak (quod non) juga telah dipertimbangkanoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (vide Putusan Pengadilan Negeri MakassarMakassar tanggal 09 Pebruari 2012 No.224/Pdt.G/ 2011/ PN.Mks pada halaman27 allinea pertama).2.Bahwa dalil Pemohon Peninjauan Kembali pada keberatan kedua yangmenyatakan Yudex Yuris

Bahwa tentang keberatan ketiga Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakanYudex yuris dan yudex factie telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam memutusperkara haruslah ditolak oleh karena Kesepakatan Bersamatertanggal14 April 2008 tetap sah, dan telah kami tanggapi pada keberatan pertama di atas.

(Judex Yuris) Jelas dan nyata telahkhilap dan keliru dalam menerapkan/mempertimbangkan hukum, yaitu:Pertimbangan hukum Judex Juris putusan hal 17, menyebutkan:Menimbang, bahwa terlepas dari keberatankeberatan ataualasanalasan a quo, PHI telah salah menerapkan hukum atau telah melanggarhukum yang berlaku dalam mempertimbangkan, mengadili dan memutusperkara a quo sebagaimana tertuang dalam putusan PHI yang pada pokoknyamenolak seluruh gugatan Penggugat, dengan pertimbangan hukum MajelisHakim Kasasi

Nomor 8 PK/Pdt.SusPHI/2014ketentuan Pasal 58 ayat (2) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tidak dapat dibenarkan, dan adanya masapercobaan dalam PKWT tersebut menjadi batal demihukum;Bahwa pada butir b di atas Yudex Yuris telah salah menafsirkan substansiUndang Undang No.13 Tahun 2003, Pasal 61 ayat (1) huruf d. adanyakeadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja,peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapatmenyebabkan berakhirnya hubungan kerja.Adapun yang dimaksud

Sehingga Yudex Facti dalam pertimbanganhukumnya mengkaitkan Pasal 61 huruf d adalah sudah tepat dan benar.Bahwa pada butir c. di atas Yudex Yuris telah hilap dan keliru dalammempertimbangkan hukum, yang menyebutkan : ......... adanyakegagalan atau kesalahan yang dilakukan Penggugat selamaberlangsungnya hubungan kerja sebagaimana yang merupakanhasilpenilaian kerja oleh Tergugat yang oleh PHI dijadikan alasan yang dapatmembenarkan dilakukan tindakan PHK oleh Tergugat a quo, menurutMajelis Hakim Kasasi

Nomor 8 PK/Pdt.SusPHI/2014Desember 2010. sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang UndangKetenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 adalah demi hukum menjadi PRWTT;e Dengan kondisi obyektif demikian Yudex Yuris menerapkan Pasal 62UndangUndang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dalam pertimbanganhukumnya adalah salah dan keliru;II PKWT BERUBAH MENJADI PKWTT SEJAK ADANYA HUBUNGANKERJA.1 Bahwaketentuan sebagaimana dimaksud UndangUndangKetenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, dipertegas dengan KepmenTenaga Kerja

tanggal 4 Oktober 2013 dihubungkan denganpertimbangan Judex Yuris dalam hal ini Majelis Hakim Kasasi tidak salah menerapkanhukum dan tidak terdapat kekhilafan maupun kekeliruan nyata dalam putusan hakimtersebut;Bahwa kekhilafan yang dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali adalah hanyamerupakan perbedaan pendapat atau penafsiran yang tidak sesuai dengan maksudketentuan Pasal 67 huruf f UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Yuris Cahyaningrum binti Iskandar untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jaya Purwanto bin Wagimo;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

No. 59 PK/Pdt/2006 Berdasarkan uraian di atas dan bukti PK1 serta bukti PK2adalah tidak berdasar hukum dan tidak beralasan sama sekaliapabila judex yuris membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKIJakarta tanggal 23 Maret 2001 No. 487/PDT/2000/PT.DKI yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal18 April 2000 No. 448/Pdt. G/1999/PN.JAK.SEL ;3.

No. 59 PK/Pdt/2006oleh Termohon Peninjauan Kembali dan Termohon PeninjauanKembali Il sebagimana dimaksud di dalam memori kasasinya ;Bahwa pertimbangan tersebut, terbukti judex yuris telah khilaf dantelah melakukan kekeliruan yang fatal karena judex yuris tidakmengerti serta memiliki pemahaman yang keliru khususnyamengenai Pasal 37 A ayat (3) huruf D UndangUndang No. 10 Tahun1998 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 dalammemeriksa perkara a quo ;Bahwa judex yuris hanya memperhatikan

pada halaman 22 huruf fdan g, membuktikan bahwa judex yuris khilaf, telah keliru karenatidak mempertimbangkan dengan seksama putusan judex yuris TataUsaha Negara dalam putusannya No. 447.

Mahkamah Agung dalam perkara tersebut hanyamempertimbangkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidakmemiliki Kewenangan untuk menilai apakah perjanjian pengalihan/Cessie adalah sah atau tidak menurut hukum perdata, karena haltersebut merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum.Kekeliruan judex yuris adalah karena dalam Putusan Tata UsahaNegara No. 447.

Dengan demikian judex yuris Peradilan TataUsaha Negara tidak memutuskan sah atau tidaknya SK BPPN No.SK/423/BPPN/1099 ;Bahwa judex yuris dalam perkara No. 3025 K/Pdt/2001 telahmembuat pertimbangan yang keliru dan tidak lengkap karena tidakHal. 19 dari 23 hal. Put.