ikan antara terdakwa dengan korbandalam jarak lebih kurang 10 meter ;Bahwa alat senter yang dibawa terdakwa tiga kali rusak dan yang terakhirtidak dapat diperbaiki lagi maka terdakwa menghentikan kegiatannyamenombak ikan;Bahwa terdakwa mencabut keterangannya dalam berita acara penyidikanyang menyatakan merasa menusuk sesuatu, dengan alasan keteranganterdakwa dalam penyidikan tersebut diberikan karena ada tekanan daripenyidik;Bahwa penyidik yang memeriksa terdakwa menyatakan tidak pernahmelakukan penekanan

Hal 19 dari 25 Putusan No. 605/Pid.B/2018/PN Pdg20Bahwa dilihat dari lukanya, menurut ahli benda tajam yang menusukkorban adalah benda bulat seperti besi bangunan;Menimbang bahwa dalam penyidikan terdakwa menerangkanmenusuk sesuatu; namun kemudian terdakwa mencabut keterangannyadalam berita acara penyidikan tersebut dengan alasan keterangan terdakwadalam penyidikan tersebut diberikan karena ada tekanan dari penyidik;Menimbang bahwa penyidik yang memeriksa terdakwa menyatakantidak pernah melakukan penekanan

yang dimiliki Tergugat ,Tergugat melakukan Penyalahgunae.n Keadaan (misbruik vanomstandigheden) dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakimyang memeriksa perkara a quo untuk membatalkan perjanjian Nomor 54sampai dengan Nomor 58 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat danperjanjianperjanjian lainnya;Alasan Tergugat II Diikutsertakan Dalam Gugatan20.Bahwa Tergugat Il mempunyai andil di dalam pembuatan perjanjian antaraPenggugat dengan Tergugat karena banyak peran dari Tergugat II yangmelakukan penekanan

kepada Penggugat secara phisikis sehingga denganterpaksa dan dibawah penekanan Penggugat mengadakan perjanjianpengikatan jualbeli dengan Tergugat yang dibuat di hadapan TurutTergugat.Alasan Turut Tergugat Diikutsertakan Dalam Gugatan.21.Bahwa perlu Penggugat tegaskan, dengan ditariknya Turut Tergugat dalamperkara a quo karena Turut Tergugat adalah pihak yang membuatkan aktaNotaris sehingga sudah sepatutnya Turut Tergugat diikutsertakan dalamHalaman 5 dari 23 hal.

Sebagai upaya pencegahan ke dalam institusi TNIdikeluarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/33/2016tanggal 28 Januari 2016 merupakan suatu penekanan Pimpinankepada setiap Prajurit TNI untuk dipedomani guna mencegahperedaran dan penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan TNI.

SuratTelegram ini juga memuat tentang penekanan bagi prajurit yangterlibat Narkotika akan dijatuhi sanksi yang tegas dalam hal inipemecatan dari dinas keprajuritan (dinas Militer).Bahwa kewenangan pemecatan dari dinas keprajuritan memangbukanlah sematamata menjadi kewenangan Pengadilan Militer, akantetapi perlu dipertimbangkan bahwa Pimpinan TNI tidak mentolerirkeberadaan Narkotika dalam kehidupan prajurit, dimana sikap sejalandengan program Pemerintah RI dalam memerangi Narkotika,selayaknya MajelisPengadilan

Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan;Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan merupakan unsur pokokatau bestandee!

Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan;Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan merupakan unsur pokokatau bestandeel!

Tenggang waktuantarapemanggilan pertamadan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.Catatan: Penekanan oleh TergugatPenggugat Sama Sekali Tidak Mengindahkan Surat Panggilan danUpaya Komunikasi Lain dari Tergugat27.Bahwa suratsurat panggilan bekerja yang dikirimkan Tergugat kepada28.29.Penggugat tersebut, ternyata sama sekali tidak mendapatkan tanggapandari Penggugat baik secara lisan maupun tertulis.Bahwa selain mengirimkan suratsurat panggilan bekerja tertanggal 19Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015

Oleh karena pekerna/buruh yang mengundurkan diri tidakmendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa keramaka pekerja/buruh yang bersangkutan tidak mendapatkanpenggantian perumahan sertapengobatandan perawatansebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 Ayat (4).Catatan : Penekanan oleh TergugatOleh karena itu, tuntutan Penggugatmengenaiuang penggantianperumahansertapengobatan dan perawatan ini tidak berdasar hukumdan sepatutnva ditolak.63.

Tenggang wakituantarapemanggilan pertamadan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.Catatan: Penekanan oleh TergugatPenggugat Sama Sekali Tidak Mengindahkan Surat Panggilan danUpaya Komunikasi Lain dari TergugatHalaman 35 dari 55 Putusan Nomor 65/Padt.SusPHI/2019/PN Smr27.28.29.30.31.32.Bahwa suratsurat panggilan bekerja yang dikirimkan Tergugat kepadaPenggugat tersebut, ternyata sama sekali tidak mendapatkan tanggapandari Penggugat baik secara lisan maupun tertulis.Bahwa selain mengirimkan suratsurat

Oleh karena pekerna/buruh yang mengundurkan diri tidakmendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerjamaka pekerja/buruh yang bersangkutan tidak mendapatkanpenggantian perumahan serta pengobatan dan perawatansebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 Ayat (4).Catatan : Penekanan oleh TergugatOleh karena itu, tuntutan Penggugat mengenaiuang penggantianperumahan serta pengobatan dan perawatan ini tidak berdasar hukumdan sepatutnva ditolak.63.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas

Bahwa sebagaimana penjelasan pada posita 3 TERLAWAN tetap tidakmemberikan tanggapan yang positif atau jalan keluar yang terbaik, bahkanTERLAWAN melakukan penagihan serta penekanan terhadap PELAWANdengan memberikan Surat peringatanperingatan beserta ancaman untukmelakukan pelelangan terhadap objek yang menjadi jaminan atas hutangPELAWAN kepada TERLAWAN I..

Pengumuman Lelang Kedua melalui harian KoranWawasan Terbitan tanggal 31 Agustus 2017,Di samping menerbitkan pengumuman lelang, Terlawan jugatelah menyampaikan pemberitahuan lelang kepada Pelawanmelalui surat Nomor: B. 2190KC.VIII/ADK/08/2017 tanggal 30Agustus 2017.Terlawan menolak dengan tegas dalil Pelawan angka 4 danangka 5 yang pada intinya menyatakan Terlawan tidakmemberikan tanggapan positif dan telah melakukan penagihanserta penekanan dengan memberikan surat peringatan besertaancaman akan melelang

Rasau Jayatepatnya simpang pasar WBA Desa Kuala Dua Kec.Sei Raya Kab.KubuRaya.Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan melakukan permintaanketerangan terhadap terdakwa, terdakwa diperlakukan dengan baik.11 Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan melakukan permintaanketerangan terhadap terdakwa tidak disertai penekanan, ancaman,paksaan serta kekerasan terhadap terdakwa.

Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan melakukan permintaanketerangan terhadap terdakwa tidak ada orang lain selain saksi yangmelakukan penekanan, ancaman, paksaan serta kekerasan terhadapterdakwa.Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksisaksi tersebut diatas terdakwamenyangkal beberapa keterangan saksisaksi tersebut diantaranya adalah bahwabukan terdakwa yang melakukan pemerasan terhadap saksi korban melainkanteman terdakwa yang bernama Kacong, bahwa yang mengambil Hp Samsung J1adalah teman

Putusan Nomor 20K/PMT I/BDG/AD/III/202025.26.27.MenimbangMenimbangBahwa benar zat Amphetamine (AMP) terdaftar dalamlampiran Narkotika Golongan Nomor urut 53Undangundang Republik Indonesia Nomor 35tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkanMetamphetamine (MET) terdaftar dalam lampiranNarkotika Golongan Nomor urut 61 Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009Tentang Narkotika.Bahwa benar Terdakwa sudah sering menerimapengarahan dan penekanan tentang bahayaNarkoba baik bagi diri sendiri maupun

Putusan Nomor 20K/PMT I/BDG/AD/III/20202.Bahwa Terdakwa mengetahui Narkoba jenis sabu adalah barangterlarang untuk dikonsumsi dan Komandan Satuansudah sering memberikan penekanan agar menjauhiNarkoba, bahkan pemerintahpun sudah menyatakanNegara dalam keadaan darurat Narkoba namunternyata Terdakwa tetap mengkonsumsi Narkoba,hal tersebut menunjukkan bahwa sifat Terdakwayang tidak lagi mengindahkan kebijakan PimpinanTNI, Pemerintah maupun norma hukum yangberlaku, sehingga dapat merusak citra TNI dimatamasyarakat

berisi MesinBajak yang dilakukan oleh SaudaraPERANAKAN, SADIKIN, MIRWANSABBAN, DINO, HENDRA,KALSUM, IBU ROS, MARTINUSTOMALIPU, CALE MABA,MARZUKI MABA, ABU MABA,ANDI AITONAM, TONIAMANUKUANY, ERIK danterdakwa BERTI AITONAM dankawankawan tersebut dandiantaranya yang saksi ketahuiyaitu anggota Babinsa, Briptu KADEK SUDANA, Brigpol PETRUSRISAMASU dan Brigpol AR.MINANGKABAU.e Bahwa Saksi menjelaskan semuaketerangan yang telah ia berikantersebut diatas sudah benar danselama dalam pemeriksaan tidakada penekanan

MINANGKABAU.e Bahwa Saksi menjelaskan semuaketerangan yang telah ia berikantersebut diatas sudah benar danselama dalam pemeriksaan tidakada penekanan atau paksaan dariorang lain termasuk pemeriksasendiri.e Bahwa terhadap keterangan saksi,Terdakwa memberikan pendapatketerangan saksi tersebut diatasadalah benar;Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor: 20/Pid.B/2015/PN.Msh.

lihatkeadaan kantor sudah terbakarpada bagian dalam kantor, dankaca jendela sudah pecah.e Bahwa saksi tidak tahu sopir mobiltruck tersebut nama siapa, selainsaksi dan teman teman saksitersebut, ada orang lain lagi yangikut menumpang didalam mobiltersebut yaitu ada perempuan dananak anak dalam mobil tersebutdimana perbuatan yang kamilakukan tidak benar, dan tidakbenar secara hukum .e Saksi menjelaskan semuaketerangan yang telah ia berikantersebut diatas sudah benar danselama dalam pemeriksaan tidakada penekanan

mengakibatkanrusak / pecah, sedangkan teman teman terdakwa yang lainterdakwa tidak perhatikan lagi, kejadiannya sekitar pukul 13.00 Wit.Bahwa setelah terdakwa dan temanteman terdakwa melakukanpelemparan di Kantor Kecamatan Seram Utara Timur Seti,terdakwa dan temanteman terdakwa langsung pulang menujurumah masingmasing, di Dusun Kampung Baru RT. 08 DesaWahai dengan menggunakan truck merah.Terdakwa menjelaskan semua keterangan yang telah ia berikantersebut diatas sudah benar dan selama dalam pemeriksaan tidakada penekanan

No. 515 K/Pid/2011kematian akibat penekanan pada saluran pernapasan bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia)yang mengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal340 KUHP Jo.

I GUSTI GEDE DHARMA, A berkesimpulanbahwa cara kematian korban adalah tidak wajar dengan penyebabkematian akibat penekanan pada saluran pernapasan bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia)yang mengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuanPasal 338 KUHP Jo.

I GUSTI GEDE DHARMA, A berkesimpulanbahwa cara kematian korban adalah tidak wajar dengan penyebabkematian akibat penekanan pada saluran pernapasan bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia)yang mengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuanPasal 353 ayat (3) KUHP Jo.

I GUSTI GEDE DHARMA, A berkesimpulanbahwa cara kematian korban adalah tidak wajar dengan penyebabkematian akibat penekanan pada saluran pernapasan bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia)yang mengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal351 ayat (3) KUHP Jo.

karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anakPemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan

berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

No. 39/Pdt.P/2019 /PA Mrs.bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yangmenguasai anakanak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaksebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidanganMajelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untukmelakukan eksploitasi seksual

perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan

Sudarmantidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dansesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukumIslam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakanbahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung Jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para

Pemohon II yang dilakukan tanggal 5 Februari 1995 di Kantor KUAKecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan mereka dilangsungkansetelah berlakunya UndangUndang Nomor tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwaPasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan

Bahwa pernikahan ini didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya pakasaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Duda dan Termohon berstatus janda;3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kontrakan di Kota Metro, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hiduprukun sebagai layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;5.

berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 1975 di Gampong Meucat KecamatanSyamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyal halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan

perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang2020Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan