untukmembeli rokok dan sisa Rp.87.000,00 (Delapan puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa Terdakwa mengenal shabu shabu tersebut sejak awal tahun 2010tetapi Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi; Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klipkecil berisi shabushabu, 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldodengan simcard Indosat nomor 085704289029, dan Uang tunai sebesar Rp.87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yang berwenangdalam menyediakan shabu shabu tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) plastic klip kecil berisi shabushabu;2. 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldo dengan simcardIndosat nomor 085704289029;3.

Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesarRp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang sebagian sudah digunakan untukmembeli rokok dan sisa Rp.87.000,00 (Delapan puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip kecil berisi shabushabu, 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldo dengan simcardIndosat nomor 085704289029, dan Uang tunai sebesar Rp. 87.000,00 (delapanpuluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa; Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yangberwenang dalam menyediakan shabu shabu tersebut; Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.10614LAB /NNF/20178. bahwa barang bukti dengan nomor : 11859 /2018/NNF :seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalamgolongan (1) nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No.35 tahun 2009 TentangNarkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah

Dengan ini menjadi jelas ObjekSengketa dalam Gugatan ini tidak berisi tindakan hukum Tata Usaha Negaraakan tetapi berisi tindakan hukum Perdata ;Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari1998 disebutkan bahwa : Risalah Lelang bukan Keputusan Badan/PejabatTata Usaha Negara, tetapi merupakan Berita Acara hasil penjualan barang,sebab tidak ada unsur beslissing maupun pernyataan kehendak dari KantorLelang ;Tentang Pejabat Lelang Bukan Merupakan Pejabat Negara ;Bahwa Pejabat Lelang

Bahwa tanah tersebut pada poin 16 di atas telah dijual kembali olehTergugat Il kepada Tergugat III dengan Perjanjian Pelepasan danPenyerahan Hak tertanggal 4 Oktober 1980 antara Tergugat II denganTergugat Ill disaksikan para Pejabat Negara tanpa sepengetahuan danpersetujuan Para Penggugat (Bukti P 5):3. Bahwa bukan baru sekarang Para Penggugat mengajukan tuntutankepada Tergugat maupun ke Tergugat Il dan Ill. Sejak tahun 1980ketika Sdr.

Bahwa selanjutnya Tergugat Il membuat Perjanjian Penyerahan danPelepasan Hak kepada Tergugat Ill, tanggal 4 Oktober 1980 disaksikanPara Pejabat Negara (Kantor Agraria Jakarta Selatan, Camat MampangPrapatan, Lurah Pancoran, Opstibpus):4. Bahwa dengan leluasa Tergugat III membangun Gedung 8 lantai di atastanah Para Penggugat pada tahun 1980, karena ada campur tanganOpstibpus dan suami/orang tua Para Penggugat yaitu Mulja Djaja TanLiang Hin tidak berdaya, hanya bisa mengikuti saran dari Dr.

Begitu juga dengan PerjanjianPenyerahan dan Pelepasan Hak tertanggal 4 Oktober 1980 yangdisaksikan Para Pejabat Negara (Kantor Agraria Jakarta Selatan, KantorKecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, Kantor KelurahanPancoran Jakarta Selatan) antara Tergugat Il dengan Tergugat III adalahtidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;6. Bahwa penguasaan Tergugat IV sebagai penyewa dari Tergugat untuk3 gudang seluas seluruhnya 9.000 m?

dan selanjutnya Tergugat IImenjualnya lagi kepada Tergugat III melalui Perjanjian Pelepasan danPenyerahan Hak tertanggal 4 Oktober 1980 antara Tergugat II denganTergugat III disaksikan para pejabat negara, maka kerugian materiil ParaPenggugat akibat perbuatan Tergugat yang menjual sebagian tanahseluas 12.640 m?, jika dihitung dengan harga NJOP, maka kerugianmateriil tersebut sebesar harga NJOP Tahun 2009 adalahRp6.800.000,00 X 12.640 m?

Bahwa begitu juga dengan Perjanjian Pelepasan dan Penyerahan Hak,tertanggal 4 Oktober 1980 disaksikan para pejabat negara dari TergugatIl ke Tergugat Ill atas tanah milik Para Penggugat yang terletak di JalanPancoran Timur 11/4 Jakarta Selatan adalah tidak mempunyai kekuatanhukum berlaku;3.

untukmembeli rokok dan sisa Rp.87.000,00 (Delapan puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa Terdakwa mengenal shabu shabu tersebut sejak awal tahun 2010tetapi Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi; Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klipkecil berisi shabushabu, 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldodengan simcard Indosat nomor 085704289029, dan Uang tunai sebesar Rp.87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yang berwenangdalam menyediakan shabu shabu tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) plastic klip kecil berisi shabushabu;2. 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldo dengan simcardIndosat nomor 085704289029;3.

Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesarRp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang sebagian sudah digunakan untukmembeli rokok dan sisa Rp.87.000,00 (Delapan puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip kecil berisi shabushabu, 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldo dengan simcardIndosat nomor 085704289029, dan Uang tunai sebesar Rp. 87.000,00 (delapanpuluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa; Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yangberwenang dalam menyediakan shabu shabu tersebut; Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.10614LAB /NNF/20178. bahwa barang bukti dengan nomor: 11859 /2018/NNF :seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalamgolongan (1) nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No.35 tahun 2009 TentangNarkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah

Jabatan Notaris mendefinisikanprotokol notaris sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsipHalaman 7 dari 15 Putusan Nomor 101/PDT/2020/PT TJK.negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris kemudianPasal 62 Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:a. meninggal dunia; b. telah berakhir masa jabatannya; c. mintasendiri; d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untukmelaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus meneruslebih dari 3 (tiga) tahun; e. diangkat menjadi pejabat

negara; f.pindah wilayah jabatan; g. diberhentikan sementara; atau h.diberhentikan dengan tidak hormat.

Notarismendefinisikan protokol notaris sebagai kKumpulan dokumen yang merupakanHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 101/PDT/2020/PT TJK.arsip negara yang harus disimpan dan dipelinara oleh Notaris kemudian Pasal 62Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris: a. meninggal dunia; b.telah berakhir masa jabatannya; c. minta sendiri; d. tidak mampu secara rohanidan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secaraterus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; e. diangkat menjadi pejabat

negara; f.pindah wilayah jabatan; g. diberhentikan sementara; atau h. diberhentikandengan tidak hormat.

Masin menurut Mahkamah Konstitusi kualifikasi Hakim Ad Hocapakah sebagai pejabat negara atau bukan merupakan kebijakanhukum terbuka (open legal policy) yang sewaktuwaktu dapatdiubah pembentuk undangundang sesuai dengan tuntutankebutuhan dan perkembangan.

Dengan demikian, penentuankualifikasi pejabat negara yang dikecualikan untuk Hakim Ad Hocsepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undangundang.Adanya perbedaan antara Hakim Ad Hoc dan hakim karir, tidakserta merta menimbulkan perbedaan perlakuan sebagaimanadimaksud Pasal 281 Ayat (2) UUD1945.

Bahwa Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006menyatakan:Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran,kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasimengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yangdilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkanStandar Pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaansebagai keputusan BPK;Sebagai suatu keputusan/beschikking yang diterbitkan oleh suatulembaga negara atau oleh Pejabat

Negara, maka yang berwenang untukmenilai dan menguji apakah suatu tindakan Badan/Pejabat Negara dalammengeluarkan suatu keputusan telah sesuai dengan normanormahukum (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis) adalah PeradilanTata Usaha Negara, bukan pada peradilan umum;Peradilan Umum tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa gugatanyang diajukan oleh Penggugat.

Nomor 1502 K/Pdt/2016negara atau oleh Pejabat Negara, maka yang berwenang untuk menilai danmenguji apakan suatu tindakan Badan/Pejabat Negara dalammengeluarkan suatu keputusan telah sesuai dengan normanorma hukum(baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis) adalah Peradilan Tata UsahaNegara, bukan pada peradilan umum;Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Judex Facti menyatakan bahwa:Pengadilan Tinggi berpendapat untuk mendukung tuntutan dalamgugatannya tersebut adalah wajar dan merupakan hak Penggugat

untukmembeli rokok dan sisa Rp.87.000,00 (Delapan puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa Terdakwa mengenal shabu shabu tersebut sejak awal tahun 2010tetapi Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi; Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klipkecil berisi shabushabu, 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldodengan simcard Indosat nomor 085704289029, dan Uang tunai sebesar Rp.87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yang berwenangdalam menyediakan shabu shabu tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) plastic klip kecil berisi shabushabu;2. 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldo dengan simcardIndosat nomor 085704289029;3.

Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesarRp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang sebagian sudah digunakan untukmembeli rokok dan sisa Rp.87.000,00 (Delapan puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip kecil berisi shabushabu, 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldo dengan simcardIndosat nomor 085704289029, dan Uang tunai sebesar Rp. 87.000,00 (delapanpuluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa; Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yangberwenang dalam menyediakan shabu shabu tersebut; Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.10614LAB /NNF/20178. bahwa barang bukti dengan nomor : 11859 /2018/NNF :seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalamgolongan (1) nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No.35 tahun 2009 TentangNarkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah

BankNegara Indonesia (Persero) Tbk cabang Biak mengenai apasebab sehingga uang milik Penggugat tersebut cair tanpasepengetahuan/ persetujuan Penggugat, sedangkan berasyang diperjanjikan oleh Tergugat selaku penjual belumada di Biak ;Atas pernyataan Penggugat tersebut di atas, Tergugat Ilmenjawab masalahnya akan diselesaikan, gampang itu,nanti kita ngomong dengan Yansen (Tergugat ) ;Bahwa Tergugat IV sebagai Pejabat Negara telahmengabaikan ketentuan perundangundangan dimana suatuAkta Notaris seharusnya

Karena Tergugat IV dalam kedudukannya sebagaiNotaris (Pejabat Negara) poin nomor 12 dani3 suratgugatanittelah mengabaikan ketentuan perundangundangan yaitu. tidak pernah member ijin (suratkuasa) kepada Tergugat untuk membuat AktaPerjanjian Jual Beli Beras, dan lagi pula aktatersebut tidak dibacakan dan dijelaskan kepada parapihak, bahwa selanjutnya Penggugat meminta padapetitum 4 surat gugatannya agar Pengadilan NegeriBiak memutuskan Menyatakan batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum atas Akta Notaris

Poin nomor 12 dan 13 surat gugatanBahwa dalil gugatan Penggugat sebagai tersebut padanomor 12 dan 13 menyatakan Tergugat IV sebagaipejabat negara telah mengabaikan ketentuanperundang undangan dimana suatu Akta Notarisseharusnya dibacakan dan dijelaskan isi dan akibathukum suatu) akta, dalam kenyataannya akta tersebuttidak pernah dibacakan dihadapan para pihak ;Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan Tergugat IVyang kedudukannya sebagai Notaris (pejabat Negara)di Biak atas penerbitan akta akta tersebut

No. 75PK/Pdt/201018yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat dan harus dibatalkan ;Bahwa sebagaimana pula diakui Penggugat sendiridalam gugatannya Tergugat III dan Tergugat IV adalahsebagai Pejabat Negara terlepas benar tidaknyaperbuatan yang dilakukan Para Tergugat, maka yangberhak menilainya adalah Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara dan apabila Penggugat memperkarakan perbuatanTergugat Ill dan Tergugat IV haruslah melaluiPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jayapura ;Bahwa berdasarkan

Kuasa Nomor 40 tanggal 28 Februari 2000 Notaris G MochtarRudy, S.H. di Taman Sidoarjo batal demi hukum dan dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat denganTergugat;Terhadap Bukti P3, P4 dibuat di hadapan Notaris G Mochtar Rudy, S.H. diTaman Sidoarjo dinyatakan bertentangan dengan undangundang dan bataldemi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadapPenggugat dengan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak pernah menarikNotaris G Mochtar Rudy, S.H. sebagai Pejabat

Negara sebagai para pihak agarmengetahui produk akta yang dibuatnya bertentangan dengan undangundang.Karena Penggugat (Termohon Kasasi l) dan Tergugat (Pemohon Kasasi)adalah pihak yang tidak ahli dalam bidang hukum, maka gugatan Penggugatsenyatanya harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan tidak menarik NotarisG Mochtar Rudy, S.H. sebagai Pejabat Negara sebagai para pihak;Terhadap Bukti P6, P7 dibuat dihadapan Notaris G Mochtar Rudy, S.H.dinyatakan Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan

Bukti P6 dan P7 sudah dipergunakan di Badan Pertanahan Kota Surabaya,sehingga diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara SHGB Nomor 29dan SHM Nomor 1656 atas nama Penggugat Intervensi (Termohon Kasasill);Dengan demikian gugatan Penggugat senyatanya harus dinyatakan tidak dapatditerima dengan tidak menarik Notaris G Mochtar Rudy S.H., PPAT Sairan danBadan Pertanahan Kota Surabaya Sebagai Pejabat Negara dan Pejabat TataUsaha Negara sebagai Para Pihak yang turut seria memproses SHGB Nomor29 dan SHM

untukmembeli rokok dan sisa Rp.87.000,00 (Delapan puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa Terdakwa mengenal shabu shabu tersebut sejak awal tahun 2010tetapi Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi; Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klipkecil berisi shabushabu, 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldodengan simcard Indosat nomor 085704289029, dan Uang tunai sebesar Rp.87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yang berwenangdalam menyediakan shabu shabu tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) plastic klip kecil berisi shabushabu;2. 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldo dengan simcardIndosat nomor 085704289029;3.

Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesarRp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang sebagian sudah digunakan untukmembeli rokok dan sisa Rp.87.000,00 (Delapan puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip kecil berisi shabushabu, 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldo dengan simcardIndosat nomor 085704289029, dan Uang tunai sebesar Rp. 87.000,00 (delapanpuluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa; Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yangberwenang dalam menyediakan shabu shabu tersebut; Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.10614LAB /NNF/20178. bahwa barang bukti dengan nomor: 11859 /2018/NNF :seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalamgolongan (1) nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No.35 tahun 2009 TentangNarkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah

fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah pemegang kuasa darikedua belah pihak telah diperiksa dan ternyata memang demikian aslinya.Menimbang bahwa terhadap point b amar putusan sela tersebut tentangpenghasilan/pendapatan ratarata perbulan bagi Pemohon/Terbanding telahjuga diperiksa dan ternyata penghasilan/dan gaji pensiun Pemohon/Terbandingmenerima setiap bulan dari gaji pensiun PNSnya sebesar Rp. 3.881.700 (tigajuta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dan dari gajipensiun Pejabat

Negara sebesar Rp 1.188.000, (satu juta seratus delapanpuluh delapan ribu rupiah) (yang diserahkan kepada isterinya/Termohon).Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertamatelah mengirimkan berkas perkara dimaksud ke Pengadilan Tinggi AgamaJambi berikut dengan Berita Acara Sidang masingmasing bertanggal 9 Oktober2014, 16 Oktober 2014 dan tanggal 23 Oktober 2014.Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan akhir iniMajelis Hakim Tingkat Banding dapat menunjuk kepada halhal

No. 152 K/Pid/2015oleh NAFTALI GUTANDJALA yang menendang korban MOHAMAD KASAD, SHalias KASAD sebanyak 2 (dua) kali pada bagian rusuk dan dada depankemudian datang saksi DAVID DEMIANUS BIBABORBIR, S.Sos alias DACEmengangkat dan merangkul korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASADnamun NAFTALI GUTANDJALA masih berusaha untuk mendekati dan memukulkorban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD sehingga datang saksi PIETERLOUHENAPESSY alias PIT sambil mengatakan stop secara berulangulangdan mengatakan ini pejabat negara

No. 152 K/Pid/2015kemudian datang saksi DAVID DEMIANUS BIBABORBIR, S.Sos alias DACEmengangkat dan merangkul korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASADnamun NAFTALI GUTANDJALA masih berusaha untuk mendekati dan memukulkorban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD sehingga datang saksi PIETERLOUHENAPESSY alias PIT sambil mengatakan stop secara berulangulangdan mengatakan ini pejabat negara sementara melaksanakan tugas sehinggaNAFTALI GUTANDJALA mundur tidak maju lagi setelah itu datang saksi RASIDRIDO alias RASID

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 tahun 2001 tanggal 05 Juni 2001 tentangPenghentian TPP bagi PNS, Hakim dan Pejabat Negara, dan berdasarkanSurat Edaran Dirjen Anggaran Depkeu R.I No. SE 66 / A / 2001 tanggalHal. 25 dari 55 hal. Put. No. 362 K/Pid.Sus/200905 Juni 2001 perihal Pembayaran gaji pokok baru bagi pegawai negeri sipil,Hakim, TNI dan Polri terhitung mulai bulan Januari 2001maka pemberianTPP pimpinan dan anggota DPRD dihentikan..

Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 107 paragraf 5Majelis Hakim berpendapat bahwa : ..... penggolongan AnggotaDPRD TK dan TK II ke dalam Pejabat Negara dalam SuratEdaran Menteri Keuangan tersebut hanyalah menunjukkanpenggolongan pajakpajak yang di tanggung oleh Negara danSurat Edaran Menteri Keuangan tidak relevan menjelaskan danmengkualifisir pengertian tentang Pejabat Negara .....

Hal ini sangatlah keliru padahal dalam persidangan telahditerangkan oleh saksi Ahli Djumarsah, SE, M.si dari BPKPerwakilan Propinsi Jambi yang menyatakan : bahwa SuratEdaran Menteri Keuangan No.SE06/PJ.43/1996 tanggal 24Januari 1996 tentang PPH Pasal 21 yang ditanggung Pemerintahbagi Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI, dan para Pensiun ataspenghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atauHal. 46 dari 55 hal. Put.

No. 362 K/Pid.Sus/2009Keuangan Daerah antara lain menyatakan : bahwa yang dimaksuddengan Pejabat Negara adalah : Ketua, Wakil Ketua dan AnggotaDPR, termasuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD TK. danTK. Il. Di sini Hakim menyimpulkan sendiri dengan tidak menggunakan alat bukti yang sah yang terungkap di persidangan..

SE06/PJ.43/96 tanggal 24 Januari 1996 dan Pasal1 angka 2 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 1 angka2 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tersebut sebagai dasarputusan tentu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa, karena Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten dapatdikategorikan sebagai Pejabat Negara atau Pegawai Negerisehingga termasuk dalam ketentuan PP No. 37 Tahun 2001..

SE09/BC/2006.Jadi kesalahankesalahan tersebut terletak kepada Pejabat Negara bukan kesalahankami, masalah akibat dari kesalahan tersebut dibebankan kepada kami, hal inilahrasanya kurang memenuhi keadilan yang hakiki ;Yang kami persoalkan yaitu : Bagaimana kalau barangbarang import tersebut sudahterjual dimana Bea Masuk Tindakan Pengamanan tidak terhitungkan dalam hargapokok barang ?

Perbendaharaan No.S1867/MK.6/2006tanggal 15 Maret 2006 tentang Persetujuan pelaksanaan tukar menukar danbangunan Rumah Dinas Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia Kalimantan Selatan, yang dikeluarkan/diterbitkan oleh MenteriKeuangan Republik Indonesia (Tergugat III)b Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor :A.59.PL.07.01 Tahun2007, tanggal 25 September 2007 ;Bahwa memperhatikan suratsurat yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut di atasternyata semuanya dikeluarkan oleh Pejabat

Negara dan hal tersebut menurut hukumtermasuk dalam ruang lingkup/kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, karena itugugatan Penggugat harusnya diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, bukanmelalui Pengadilan Negeri ;Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;Bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat yang mempermasalahkan tentang bagianatas bidang tanah yaitu : 401 M2 yang dikuasai oleh Tergugat I ;Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, tidak ada menyebutkan

No.1629 K/Pdt/2010Kalimantan Selatan, Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RINomor :A.59.PL.07.01 Tahun 2007, tanggal 25 September 2007 tentangPenghapusan tanah dan bangunan milik Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia Kalimatan selatan ;Bilamana dicermati dalam posisi gugatan Penggugat maka sudah seharusnyaPenggugat melakukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara bukanPengadilan Negeri tentang perbuatan melawan hukum karena suratsurat tersebutdikeluarkan oleh Pejabat Negara yang ruang lingkup

Asasi Manusia Kalimantan Selatan ;2 Surat No.S2181/MK.6/2005 tanggal 28 April 2005 tentang persetujuanijin prinsip tukar menukar dan rumah bangunan dinas Kantor WilayahDepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan ;Yang menurut Penggugat penerbitannya telah merugikan Penggugat danharus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum ;N DO UW BW NY FPb Bahwa perlu Tergugat III tegaskan bahwa dalam menerbitkan Surattersebut di atas, Tergugat III sematamata menjalankan fungsi dantugasnya selaku Pejabat

Negara yang diberikan wewenang untukmengatur segala hal yang berhubungan dengan bidang pengelolaanaset Negara.

Bahwa seluruh barangbarang yangditemukan dalam penggeledahan adalah milik Terdakwa.Bahwa maksud Terdakwa memiliki narkotika jenis shabushabu tersebutadalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan sahbushabu yang ditemukandalam penggeledahan tersebut merupakan sisa dari shabu yang terdakwagunakan pada sore hari sebelum penangkapan dan penggeledahan olehpetugas kepolisian.Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai atau menyimpan narkotikajenis shabushabu tidak memiliki ijin dari badan atau pejabat negara

penggeledahan adalah milik Terdakwa.Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Tat.Bahwa maksud Terdakwa memiliki narkotika jenis shabushabu tersebutadalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan sahbushabu yang ditemukandalam penggeledahan tersebut merupakan sisa dari shabu yang terdakwagunakan pada sore hari sebelum penangkapan dan penggeledahan olehpetugas kepolisian.Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai atau menyimpan narkotikajenis shabushabu tidak memiliki ijin dari badan atau pejabat

negara yangberwenang.Saksi ke3 (dua) SANIB Bin AHMAD :Bahwa Saksi menerangkan diminta menyaksikan penggeledahan terhadaprumah terdakwa KAHARUDDIN pada hari selasa tanggal 13 Februari 2018sekira pukul 22.30 Wita di Gang Keluarga RT.03 Desa Pondong Kec.

yang telah ada shabushabunya tersebut sambil menghisapmelalui sedotan plastik yang tersambung dengan bong seperti orangmerokok sebanyak sekitar 4 (empat) hisapan sampai shabudalam pipetkaca habis, selanjutnya bong terdakwa simpan didapur rumah terdakwadan sisa shabu yang hanya tinggal sedikit terdakwa buang melaui jendelasebelah kamar terdakwa yang tertutup oleh seng yang bergelombang.Bahwa Terdakwa menerangkan dalam hal menggunakan narkotika jenisshabushabu tidak memiliki ijin dari badan atau pejabat

negara yangberwenang.Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sisa sebuk kristalwarna putih bening narkotika jenis shabushabu dengan berat netto + 0,002gram dikirimkan untuk uji labfor kKemudian dikembalikan tanpa isi, 1 (Satu) buahHalaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Tot.HP merk OPPO A37 warna hitam, 4 (empat) bendel plastik klip Kosong, 2 (dua)buah bong lengkap dengan alat hisap yang terbuat

Bahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat negara atau instansiHalaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2020/PT PTKnegara yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima ataumenyerahkan 1 (Satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yangberisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut. Berdasarkan LaporanHasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor : LP20.107.99.20.06.0455.Ktanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun,SF,Apt, selaku Plt.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisinarkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor : LP20.107.99.20.06.0455.K tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatanganioleh Titis Khulyatun, SF, Apt, selaku Plt.

Bahwa Dinas Perhubungan tidak pernah membuat surat penunjukanrumah kepada Terdakwa/ Nicolas Salhuteru untuk tinggal di rumahJalan Tanjung Pandang No. 12 Surabaya;Bahwa benar karena dinas perhubungan merupakan bagian dariOtonomi Daerah, O.Lumihi berhak untuk menempati rumah dinastersebut karena berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.24Tahun 2005 tanggal 01 Juli 2005 tentang Pedoman dan Tata CaraPenggunaan Rumah Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur Pasal 1No. 11 yang dimaksud Penghuni adalah Pejabat

Negara, PejabatPemerintahan, Pimpinan DPRD dan/ atau PNS, Pensiunan PNS,Janda/ Duda Pensiunan PNS yang ditunjuk menempati rumah daerahdan memiliki SIP, karena rumah dinas milik perhubungan telahdialihnkan kepada Propinsi Jawa Timur yang dikelola oleh DinasPerhubungan sebagaimana serah terima satuan kerja, personil,peralatan dan dokumen/arsip instansi vertical Nomor: 10/3/TIM.KEPRES/ 157/2001 tanggal 21 Maret 2001;Saksi Sugiharto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa benar

No. 2192 K/Pid.Sus/2010saksi Onesius Lumihi walaupun pensiun sebagai PNS tetap berhakmenempati rumah dinas Jalan Tanjung Pandan 12 Surabayasebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 24 Tahun 2005tanggal 01 Juli 2005 tentang Pedoman dan Tata Cara PenggunaanRumah Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur Pasal 1 No.11 yangdimaksud Penghuni adalah Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan,Pimpinan DPRD dan/atau PNS, Pensiunan PNS, Janda/DudaPensiunan PNS yang ditunjuk menempati rumah daerah dan memilikiSIP

Perak Surabaya dan laporan Inventarisasi Rumahrumah Dinas Buku Daftar Inventaris rumah dinas status milik dandaftar rumah dinas dalam penguasaan Kanwilhubla NV, sedangkansaksi Onesius Lumihi walaupun pensiun sebagai PNS tetap berhakmenempati rumah dinas Jalan Tanjung Pandan 12 Surabayasebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Timur No.24 Tahun 2005tanggal 01 Juli 2005 tentang Pedoman dan Tata Cara PenggunaanRumah Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur Pasal 1 No. 11 yangdimaksud Penghuni adalah Pejabat

Negara, Pejabat Pemerintahan,Pimpinan DPRD dan/atau PNS, Pensiunan PNS, Janda/DudaPensiunan PNS yang ditunjuk menempati rumah daerah dan memilikiSIP;e Bahwa saksi Sugiharto selaku PNS pada Kantor Badan PertanahanNasional dikeluarkannya persetujuan penertiban SIP di Jalan TanjungPandan No. 12 Surabaya atas nama Nicolas Salhuteru dari BadanPertanahan Nasional Kanwil Propinsi Jawa Timur Nomor : 500.359295 tanggal 24 Juli 1999 sebelumnya tidak mengetahui status rumahdi Jalan Tanjung Pandan No. 12 Surabaya

sebelah Selatan dengan tanah Fikri Ikhsan, sebelah Barat dengan JalanPalembangJambi dan sebelah Timur dengan tanah Langgeng Widodoseluas = 8.271,5 M2, sedangkan tanah milik Tergugat II sebelah Utaraberbatasan dengan tanah milik Rumah Makan Permata Jaya, sebelahSelatan dengan tanah Fikri, sebelah Barat dengan tanah Camat PangkalanBalai dan sebelah Timur dengan Jalan PalembangJambi seluas = 4.000M2 dan Tergugat II hanyalah pembeli yang beretikat baik melalui prosespengoperan Hak yang dibuat dihadapan pejabat

negara yang sah dan telahmemenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, Olehkarena itu. gugatan Error in Subjek , sehingga gugatan penggugatseharusnya ditolak.Berdasarkan segala uraian dalil eksepsi di atas mohon kiranya majelishakim memutuskan Sela Perkara ini dengan Amarnya :Menerima Eksepsi tergugat I danmenolak gugatan Penggugat seluruhnya.II.

Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin 4 dan 5 tentang Tergugat II telahmenguasai tanah milik Penggugat pada bulan Januari 2010 adalah ngawurkarena pengoperan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II baru terjadipada tanggal 09 Desember 2010 dan tentang isi akta pengoperan Hakadalah juga tidak benar, karena Tergugat I adalah pemegang Hak penuhsesuai Akta Pengoperan Hak Nomor:0818/PHSLL/XI/2010 tertanggal,09 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Pejabat Negara yang ditunjukyaitu Camat Sungai Lilin secara

Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin 4 dan 5 tentang Tergugat II telahmenguasai tanah Penggugat pada bulan Januari 2010 adalah ngawur,karena pengoperan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II baru terjadipada tanggal 09 Desember 2010 dan tentang isi akta pengoperan Hak jugaadalah tidak benar, karena TERGUGAT I adalah pemegang Hak penuhsesuai Akta Pengoperan Hak Nomor:0818/PHSLL/XI//2010 tertanggal,09 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Pejabat Negara yang ditunjukyaitu Camat Sungai Lilin secara prosedural