plan) kreditgrup PT IKI secara rinci dan bukti penyelesaian kredit PT IKI (theFame) selambatlambatnya tanggal 12 September4 Bank akan menyampaikan realisasi penyelesaian kredit grup PT IKIsesuai dengan tenggat waktu dalam action plan ;e Pada tanggal 7 September 2011, BPD SumselBabelmengirimkan surat No. 501/DIR/II/B/2011, PerihalPenyampaian Action Plan (Step) penyelesaian PelampauanBMPK kepada Bank Indonesia Palembang.

Merujuk padaPBI No.8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas PeraturanBank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas MaksimumPemberian Kredit Bank Umum tanggal 5 Oktober 2006,Pasal 24 ayat (3) huruf a dinyatakan bahwa target waktupenyelesaian action plan untuk pelanggaran BMPK, palinglambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak action plandisampaikan kepada Bank Indonesia.

Pelanggaran BMPK, paling lambat dalam jangka waktuI (satu) bulan sejak action plan disampaikan kepada BankIndonesia ; b. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh halhalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, danhuruf c ditetapkan paling lambat 9 (sembilan) bulan sejakaction plan disampaikan kepada Bank Indonesia;c. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh halhalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, ditetapkanpaling lambat 12 (dua belas) bulan sejak action plandisampaikan

planuntuk Pelanggaran BMPK, paling lambat dalam jangka waktu I (satu) bulansejak action plan disampaikan kepada Bank Indonesia.

(fotokopi dari foto kopi) ;Surat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan danBangka Belitung Nomor : 501/DIR/II/B /2011, tertanggal 7September 2011, Perihal : Penyampaian Action Plan (Step)Penyelesaian Pelampauan BMPK.

Legal Standing: Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2002, yang dimaksud Gugatan perwakilan (class actions) adalah gugatandari sekelompok masyarakat dalam jumlah besar yang mempunyaikesamaan kepentingan (interest) yang dirugikan atas suatu persoalanhukum, yang diwakili oleh seorang atau sekelompok untuk bertindak atasdiri mereka dan mewakili kKepentingan dari kelompok masyarakat lainnya(class members); Bahwa kasus ini dapat dikategorikan sebagai class action karena ParaPenggugat

Menerima gugatan perwakilan kelompok (class action) yang diwakili olehPara Penggugat;4. Menyatakan Surat Keterangan Milik adat tanggal 29 Oktober 2011 tidakmempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah atas tanahterperkara karena cacat yuridis;5. Menyatakan Akta Hibah Nomor 1091/2011 tanggal 23 November 2011 yangdidasari dari Surat Keterangan Milik Adat tanggal 29 Oktober 2011 tersebuttidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah atas tanahterperkara karena cacat yuridis;6.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah keliru menafsirkan syaratformal sebagai gugatan Class Action, lagi pula pertimbangan Majelis HakimTinggi kurang (onvoldoende gemotiveerd) karena hanya menyatakanHal. 14 dari 17 Hal.

tanggal 23 November 2011 yangdiperbuat di hadapan Camat/PPAT setempat yang didasari dari SuratKeterangan Milik Adat tanggal 29 Oktober 2011 tersebut; Bahwa karena Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam perkara a quomendalilkan tanah terperkara yang telah keluar Akta Hibah Nomor1091/2011 tanggal 23 November 2011 adalah asset Desa/GampongRambong, maka ada keterkaitan/relevansinya dengan perkara a quo, makakesempatan tersebut Para Tergugat manfaatkan untuk mengajukangugatan rekonvensi secara class action

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli sudah tepat,adil dan bijaksana, karena meskipun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siglimenyatakan tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan class action,namun karena dalam jawaban Para Tergugat mencantumkan gugatanrekonvensi maka tidak bertentangan memberikan putusan yangHal. 15 dari 17 Hal.

Pasal 71 ayat (1)Undangundang No. 41 tahun 1999 tentangKehutananBahwa lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2002 yang dijadikan dasar oleh Penggugatuntuk mengajukan Gugatan Class Action,sebenarnya adalah Hukum AcaraGugatan Perwakilan Kelompok Class Action) dari undangundang yang telahdisebutkan diatas, dengan kata lain Gugatan Perwakilan Kelompok (ClassAction) hanya dapat diajukan apabila ada undangundang yang mengaturnyaterlebih dahulu.

Dengan demikian Gugatan Class Action yang diajukan olehPenggugat itu secara substantif dinilai masih sangat sumir dan tidak ada dasarhukum karena tidak mengacu pada 4 (empat) Undangundang tersebut diatas.2.

Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (class action)Penggugat tidak dapat diterima;2. Memerintahkan pemeriksaan perkara gugatan perwakilankelompok (class action) Nomor:104/PDT.G/2020/PN.Tim, ini dihentikan;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini.Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ExAequo Et Bono)B. DALAM POKOK PERKARA1.

Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (class action)Penggugat tidak dapat diterima;2. Memerintahkan pemeriksaan perkara gugatan perwakilankelompok (class action) Nomor : 104/PDT.G/2020/PN. Tim, ini dihentikan;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini.Il.DALAM POKOK PERKARA1.

Gugatan Penggugat tidak dapat diproses melalui mekanismegugatan kelompok atau class action;3. Tidak ada kesamaan dasar hukum;4.

Penggugat Tidak Berhak Dan Tidak Sah Secara Hukum MengajukanGugatan Perwakilan Kelompok/Legal Standing/Class Action;> Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertindak untukkepentingan masyarakat luas padahal dalam gugatan perkara a quodasarnya hanya pengaduan satu orang saja;> Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok khususnyaBab II Pasal 2:1.

Bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok/Class Action harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:1.1. Diajukan oleh kelompok dengan jumlah anggota kelompok yangsedemikian banyak sehingga tidak efisien jika gugatan diajukansecara sendirisendiri;1.2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasarhukum serta kesamaan tuntutan antara wakil kelompok dengananggota kelompok;1.3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untukmelindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.2.

Penggugat hanya didasarkan adanya pengaduan dariseorang/satu orang debitur bernama Sunarsi bukan sekelompok orangyang memiliki kesamaan kepentingan, kesamaan fakta atau peristiwa,dan kesamaan dasar hukum serta kesamaan tuntutan sehinggagugatan Penggugat sama sekali tidak memenuhi ketentuan PeraturanMahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang AcaraGugatan Perwakilan Kelompok khususnya Bab II Pasal 2;Oleh karenanya Penggugat tidak sah secara hukum mengajukan GugatanPerwakilan Kelompok/Class Action

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Surakarta menurut hemat Pemohon Kasasi yangmencampuradukkan antara gugatan kelompok (class action) dengan hakgugat organisasi (legal standing) yang mana dalam UndangUndang Nomor8 Tahun 1999 gugatan kelompok diatur tersendiri olen UUPK dalam Pasal46 ayat 1 huruf (6) yang berbunyi sekelompok konsumen yang mempunyaikepentingan sama dapat mengajukan gugatan atas pelangaran pelakuusaha diajukan kepada peradilan umum

transaksi sudah menyerahkan SKD tertanggal 31Banding Agustus 2006 dan selanjutnya SKD tersebut sudah Pemohon Banding sampaikan kepadaTerbanding;Menurut Majelis bahwa berdasarkan penelirian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak dan Laporan Penelitian Keberatan diketahui bahwa Terbanding mengkoreksi Biaya Konsultan/Trade Marksebesar Rp.725.393.508,00 yang merupakan pembayaran kepada Rouse & Co InternationalLtd. di United Kingdom yang merupakan pembayaran untuk biaya renewal trade mark danlegal action

Limited tertanggal 31 Agustus2006eae sbahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap GL Account No. 61019950 Biaya Penjualan Hak Paten, diketahui bahwa terdapat biaya penjualan hak patent sebesar Rp.1.734.262.559,00terdiri dari pembayaran ke General Patent International sebesar Rp.852.731.653,00 yangmerupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23, dan sisanya sebesar Rp.881.530.906,00merupakan transaksi dengan Rouse & Co International Ltd dan Donaldson & Burkinshawberupa pembayaran trademark & legal action

;bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan bahwa benar pembayaran trademark& legal action dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Rouse & Co International Ltd. diUnited Kingdom dan Donaldson & Burkinshaw di Singapore, yang merupakan Subyek Pajak'Luar Negeri;bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE03/PJ.101/1996 tanggal29 Maret 1996, tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, diatur mengenaijhalhal sebagai berikut :4.

IBIST CONSULT (Dalam Pailit), maupun selakuPribadi, sebagaimana tertulis pada hal 1, No.1, yaitu penyebutan pihak Tergugat I.Sedangkan menurut Pasal 41 termasuk diatas, telah menyebutkan dengan jelas perbuatan hukum DEBITOR.Sehingga gugatan action pauliana penggugat adalah tidak jelas serta membingungkan dalam menentukan, menarikpihak Tergugat I dalam kedudukan selaku Pengurus PT.

IBIST CONSULT, sebagai Termohon(dahulu), Debitur (sekarang), pailit/dalam pailit.dan bukan pribadi yang pailit.4 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan action pauliana, tidak bisa ditujukan terhadap dr. NaniRahmania yang ditarik sebagai pihak Tergugat II, karena sudah jelas dan sah, Tergugat II tidak mempunyai hubunganhukum dan atau tidak melakukan perbuatan hukum dengan DEBITUR, sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalamgugatan actio pauliana.

Selanjutnya Tergugat II mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim Niaga berkenanmenerima alasanalasan hukum yang disampaikan Tergugat II tersebut di atas, dimana gugatan action pauliana yangditujukan terhadap Tergugat II adalah keliru, sehingga sepatutnya secara hukum gugatan action pauliana Penggugat,dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Actio Pauliana Tidak Jelas dan Kabur.5 Bahwa, dalam posita gugatan action pauliana No. 4 hal. 4Terhadap perbuatan hukum yang dilaksanakan antara Tergugat I dengan Tergugat II, dan seterusnya.... terbukti;I I.

Mengandung cacat hukum dan cacat yuridis.Bahwa, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dan seterusnya ....1 Peralihan hak atas tanah, dan seterusnya.... adalah merupakan harta yang termasuk di dalam budel pailit PT.IBIST CONSULT dalam pailit ), dan seterusnya...6 Bahwa, dalam petitum gugatan action pauliana No. 3, hal. 11 Menyatakan harta/assetaset, dan seterusnya ...21merupakan harta yang termasuk di dalarn budel pailit PT.

penjualan tersebut disetorkan dan dijawab oleh saksi KanurSitumorang bahwa ianya menyetorkannya kepada terdakwa,kemudian para saksi membawa saksi Kanur Situmorang danmencari terdakwa, selanjutnya menemukan terdakwa sedangdudukduduk diwarung miliknya lalu) para saksi melakukanpemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukanbarang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia model2330 C2 warna hitam berisikan angka tebakan togel, 1 (satu) buahbuku tulis berwarna merah bertuliskan soccer action

Simanindo Kab.Samosir didalam kedai selagi duduk; Bahwa pada waktu) melakukan penangkapan terhadapterdakwa ditemukan HP Nokia Model 2330 C warna hitam2dan 1 (satu) buah buku tulis berwarna merah bertuliskanSoccer Action dan uang tunai sebanyak Rp.26.000, (duapuluh enam puluh ribu rupiah);e Bahwa cara terdakwa menjual tebakan nomor togel adalahdengan cara terdakwa menerima sms dari pemain togel untukdirekap dan menyetor semua hasil rekapan ke bandar Togelyaitu marga Sitinjak;Bahwa anka Togel dijual

Simanindo Kab.Samosir didalam kedai selagi duduk;Bahwa pada waktu) melakukan penangkapan' terhadapterdakwa ditemukan HP Nokia Model 2330 C warna hitam2dan 1 (satu) buah buku tulis berwarna merah bertuliskanSoccer Action dan uang tunai sebanyak Rp.26.000, (duapuluh enam puluh ribu rupiah);Bahwa cara terdakwa menjual tebakan nomor togel adalahdengan cara terdakwa menerima sms dari pemain togel untukdirekap dan menyetor semua hasil rekapan ke bandar Togelyaitu marga Sitinjak;e Bahwa anka Togel dijual

GUGATAN PENGGUGAT SEHARUSNYA DIAJUKAN DI ACARA KELASACTION;Bahwa memperhatikan subjek hukum dalam gugatan aquo yang lebihdari satu orang, bahkan hingga 89 (delapan puluh sembilan) orang sertamemperhatikan pula uraian dalildalil gugatan tentang adanya kerugianyang didalilkan dan khususnya memperhatikan petitum gugatan yangdisatukan sebagai komulasi dari seluruh kerugian yang didalilkan telahdialami oleh para Penggugat, maka mengindikasikan gugatan iniseharusnyalah diajukan secara kelas action ;Bahwa

indikasi yang sangat menentukan bahwa gugatan ini haruslahdiajukan secara kelas action, adalah setelah memperhatikan tuntutanganti kerugian yang diajukan secara kelompak dengan menyatukanseluruh tuntutan para Penggugat, padahal mereka mengalami kerugianyang berbeda beda, sebagaimana diuraikan dalam posita suratgugatan;Bahwa dalam gugatan dengan acara class action, petitum sedemikian itudiperkenankan oleh karena perwakilan class (Class Reprensentative)sebagai pihak yang mengajukan gugatan dituntut

untuk memenuhipersyaratan tertentu, sehingga diberi syarat seperti diatur dalam PERMANo.2 Tahun 2002 ;Bahwa apabila dalam kasus aquo tidak diajukan dalam suatu kelompok(class action), maka gugatan ini seharusnyalah diajukan oleh paraPenggugat secara sendirisendiri, hal ini sesuai dengan tujuan diberlakuHal. 13 dari 28 hal.

No.599 K/Padt/2009kannya ketentuan tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (class Action)yang justru untuk menghindari adanya kesulitan jika gugatan itu diajukansecara sendiri sendiri ;Bahwa dari apa yang kami kemukakan di atas jika gugatan ini diajukansecara biasa, satu persatu oleh masingmasing para Penggugat sebagaisuatu subjek hukum (persona standi in judico) yang sendiri sendiriseperti halnya dalam perkara ini, maka seharusnya seluruh dalil dalilgugatan selaku fundamentum petendi gugatan, baik mengenai

dasarhukum (rechts ground) gugatan, maupun tentang feitelijke ground darigugatan dan juga penguraian petitum gugatan, haruslah diuraikan secarasendiri sendiri sesuai dengan kepentingan masing masing Penggugatatau dapat memilih mengajukan gugatan secara kelompok dengan acaragugatan Perlawanan Kelompok (Class Action) sebagaimana dimaksuddan diatur dalam PERMA No.2 Tahun 2002 dengan menguraikankepentingan dan petitum gugatan itu secara kelompok ;Bahwa akan tetapi dengan dikeluarkannya PERMA tersebut

PENGGUGAT TIDAK BERHAK DAN TIDAK SAH SECARA HUKUMMENGAJUKAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK / LEGAL STANDING /CLASS ACTION.= Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertindak untuk kepentinganmasyarakat luas padahal dalam gugatan perkara aquo dasarnya hanya pengaduansatu orang saja.= Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor Tahun2002 Tentang ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK khususnyaBab II Pasal 2 :1.

Bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok / Class Action harus memenuhi persyaratansebagai berikut :1.1. Diajukan oleh kelompok dengan jumlah anggota kelompok yang sedemikianbanyak sehingga tidak efisien jika gugatan diajukan secara sendirisendiri;1.2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum sertakesamaan tuntutan antara wakil kelompok dengan anggota kelompok;1.3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungikepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.2.

Menyatakan secara hukum Penggugat Tidak Sah mengajukan gugatan perkaraPerwakilan Kelompok/ Class Action / Legal Standing.3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur (obscuurlibel);4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Tergugat adalah Tergugat yang baik dan benar;3.

dalam perkara aquo;AtauApabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimanatermuat dalam berita acara persidangan perkara ini .Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknyasebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan keberatan PerwakilanKelompok / Legal Standing / Class Action

Ska. tersebut diatas, berdasarkan PERMA No. tahun 2002 disebutsebagai Gugatan Perwakilan Ketompok (Class Netion).Menimbang, bahwa berdasarkan Bab IT Pasal 2 PERMA No. tahun 2002 tersebutditentukan bahwa suatu perkara gugatan hanya dapat diajukan dengan mempergunakanprosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (class action), jika memenuhi persyaratan sebagaiberikut ;1.

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan;

sonde tegakemudian Terdakwa melepaskan potongan cermin tetapi Terdakwa kembalimemaksa korban untuk membuka kaki dan Terdakwa berusaha memasukkanalat kelaminnya ke dalam vagina korban langsung korban berkata "betasonde bisa le, beta su lemah sambil meraih handphone milik korban karenaberdering tetapi Terdakwa melarangnya berkata *sonde usah angkat nantibeta antar pulang lu langsung Terdakwa mengantar korban pulang ke rumahdan mengalaskan bercak darah di celana korban dengan kardus bertuliskanSPEED action

No. 1194 K/Pid/2015berdering tetapi Terdakwa melarangnya berkata *sonde usah angkat nantibeta antar pulang lu langsung Terdakwa mengantar korban pulang ke rumahdan mengalaskan bercak darah di celana korban dengan kardus bertuliskanSPEED action sport warna putih serta menurunkan korban di jembatan selamdimana saksi Maria Nahok menemukannya dan segera melaporkannyakepada pihak yang berwajib; Akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban mengalami luka sebagaimanahasil Visum et Repertum Nomor : 021/VER/

No. 1194 K/Pid/20154.b. 1 (satu) lembar kardus bertuliskan SPEED Action Sport warna putihyang ada bercak darahnya ;Dirampas untuk dimusnahkan ;Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 92/Pid.B/2015/PNKpg., tanggal 11 Mei 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.NMaoi6.Menyatakan Terdakwa FRENGKY LADO Alias ENGKY tersebut di atas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPEMERKOSAAN

tali hijau ;c. 1 (satu) buah celana dalam warna putih bergaris coklat ;Dikembalikan kepada saksi korban ;a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa Nomor Polisi (DH) warnahitam nomor rangka MH1JBE119DK687728 nomor mesin JBE1E1676376 beserta 1 (satu) buah kunci kontak ;b. 1 (satu) lembar sprey yang ada tulisan REAL MADRID warna putih biruyang ada bekas darahnya ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;a. 1 (satu) lembar pecahan kaca cermin;b. 1 (satu) lembar kardus bertuliskan SPEED Action

atau Badan Hukum Perdata ; Sengketa in litis, obyeksengketa tidak memenuhi Syarat Kumulatif tersebut yakni unsurBersifat Konkret dan Individual haruslah ditujukan kepadaKepentingan Langsung dari Penggugat dan bukan terhadapkepentingan tidak langsung dari Penggugat ; sedangkan unsurmenimbulkan akibat hukum Publik bagi Penggugat ;Dihubungkan dengan azas Peradilan Tata Usaha Negara bahwa suatukepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukumsehingga dikenal adanya azas "No Interest No Action

Bahwa gugatan Penggugat adalah Gugatan Class Action atau LegalStanding atau Asas lus Standi atau Gugatan Kelompok yang tidakdiatur dalam UndangUndang Pengadilan Tata Usaha Negara, hanyaada dalam (teori hukum Pengadilan Tata Usaha Negara, sehinggaHukum Acara PTUN menyangkut Gugatan Class Action juga tidakGugatan Class Action hanya dikenal dalam Lapangan Hukum Perdata, melaluiPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 yang pada formilnyamenentukan : Pasal 1 huruf b : Wakil kelompok adalah sate

Bahwa Gugatan Penggugat yang mengatasnamakan masyarakat adalah termasukGugatan Class Action atau Gugatan Kelompok yang diatur melalui PeraturanMahkamah Agung RINomor1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan PerwakilanKelompok ........Kelompok dinyatakan : a.

dan Proses Sertifikasi atauPemberian Ijin dimana dalildalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yangmerupakan dasar serta alasanalasan Penggugat mengatasnamakan masyarakat ataugugatan perwakilan kelompok (Class Action) tidak ada sama sekali di dalamgugatan ini ; Bahwa, berdasarkan alasanalasan dan fakta hukum diatas, maka sudah selayaknyaapabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya dinyatakantidak dapat diterima, karena gugatan tidak jelas, kabur dan tidak sempurna ; DALAM

Namun gugatan sengketa a quo hanyadiajukan oleh Penggugat dengan mengatas namakan dirinya sendiri ; Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian diatas maka Pengadilanberpendapat bahwa gugatan in casu tidak termasuk gugatan class action.

Namun, dalam mengajukan gugatan secaramassal atau kelompok didasarkan pada Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan PerwakilanKelompok, untuk selanjutnya disebut dengan PERMA No. 1/2002.Bahwa terhadap gugatan citizen lawsuit yang sudah pernahdiperiksa oleh Pengadilan di Indonesia, para Hakim telahmenggunakan Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuityang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2009.

Bahwa setelah membaca sesara seksama surat gugatan a quo,dalam posita gugatan a quo, Penggugat sama sekali tidakmendalilkan dalam ketentuan peraturan perundangundanganmana yang secara spesifik telah dilanggar oleh Tergugat.Sehingga, gugatan a quo tidak memenuhi persyaratansebagaimana disebutkan pada halaman 57 Laporan PenelitianClass Action dan Citizen Lawsuit yang diterbitkan oleh MahkamahAgung RI tahun 2009 tersebut diatas.6.

Bahwa pada halaman 65 paragraf kedua dan ketiga LaporanPenelitian Class Action dan Citizen Lawsuit yang diterbitkan olehMahkamah Agung RI tahun 2009, mengenai isi petitum telahmenyatakan:Petitum gugatan Citizen Lawsuit harus berisi permohonan agarnegara mengeluarkan suatu kebijakan pengaturan umum agarperbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam pemenuhanhak warga negara tersebut di masa yang akan datang tidak terjadilagi.Petitum Gugatan Citizen Lawsuit tidak boleh berisi pembatalan atassuatu Keputusan

Bahwa dalam Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuityang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2009 halaman 59angka 5 dan 6, menyatakan :5. Gugatan Citizen Lawsuit oleh Para Penggugat yangmengatasnamakan Masyarakat Pengguna Jalan Tol pada JalanTol Lingkar Luar Jakarta (JORR), dalam Putusan perkaranomor 40/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel. tanggal 19 Mei 2008tersebut dinyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidakdapat diterima, karena tidak terpenuhinya syarat formil berupanotifikasi;6.

Fotocopy dari fotocopy Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuityang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2009, selanjutnya padabukti surat tersebut diberi tanda T.1;2.

PUTUSANNomor 409/Pdt.G/2016/PA.ClgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dengan acara gugatan Perwakilan kelompok(Class Action), pada pemeriksaan pendahuluan (Dismissal) telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:1.

No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.Dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat tempat tinggalnyaPerwakilan Kelompok tersebut di atas.Selanjutnya GiSCDUt ........ eee eee eeeeeeeeee eee eeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeees PENGGUGATDengan ini Penggugat hendak mengajukan Gugatan Wakaf MakamBalung dengan Gugatan Class Action terhadap:1.

::::sssesseeeeeeeeeeees TURUT TERGUGAT;Adapun yang menjadi dasar / dalildalil dan alasan diajukannya gugatanperkara Wakaf Makam Balung ini adalah sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat Class Action adalah Masyarakat Kampung yangdahulu pada tahun 1973 terkena gusuran/pembebasan lahan danpemindahan tempat tinggal secara bedol desa, dan ada pula yangpemindahannya hanya sebagian.

Camat Kecamatan (Tergugat IV), telah menyerahkanpengelolaan Ma+kam Balung kepada sekelompok masyarakat tanpamempertimbangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat sehinggahal tersebut menimbulkan kegaduhan dikalangan masyarakat (PenggugatClass Action) knususnya dan masyarakat Kota Cilegon, serta masyarakatBanten pada umumnya;.

Tergugat Il yang kami simpulkan dan dengan uraian alasansebagai berikut :1.Gugatan Eror In Person.Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatugugatan Class Action, karena terdapat kekeliruan pihak dalam gugatan,dengan alasan sbb :a.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendasarkan gugatan padamasalah perlindungan konsumen, yaitu berdasarkan pasa UndangUndang Nomor: 8 Tahun 1999:Menimbang, bahwa walau pun Penggugat/Pembanding mendalilkanadanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat/Terbanding, namun dasar darigugatan adalah masalah konsumen (perlindungan konsumen); Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim banding lebih tepatPenggugat/Pembanding itu mengajukan gugatan dengan cara mewakilibeberapa konsumen yaitu dengan gugatan class action

Didalam gugatanperkara ini Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri,sedangkan kalau diajukan gugatan secara class action tentunya harus memenuhi beberapa syarat tertentu;Menimbang, bahwa dengan halhal demikian, maka pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alin dandijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tanjungkarang sendiri dan dengan tambahan pertimbangansebagaimana tersebut diatas, sehingga putusan Pengadilan

Kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat selaku wakil kelompokdalam kaitan prosedur gugatan perwakilan kelompok (class Action);Bahwa sebelum sampai pada alasanalasan faktual diajukan gugatanini, terlebih dahulu Penggugat mengajukan dasar kedudukan dankepentingan hukum Penggugat sebagai Wakil Kelompok yangdiwakilinya sebagai berikut:Hal. 1 dari 27 hal.Put.No. 1404 K/Pdt/20081)Bahwa Penggugat merupakan Penghuni Rumah Susun (Rusun)Bermis Bantuan Presiden (BANPRES) Republik Indonesia (RI) yangmenghuni

Kelompok untuk mendapatkan Keadilan tidak diragukan lagiuntuk mewakili kepentingan hukum Anggota Kelompok (classmembers) dengan prosedur gugatan perwakilan kelompok (classaction);Bahwa oleh karena adanya spesifikasi lokasi, kKesamaan fakta dandasar hukum yang sama serta kerugian yang sama dari seluruhPenghuni Rusun Bermis BANPRES RI Rawabilal yang berjumlahdari 62 (enam puluh dua) orang, maka dengan ini Penggugatmengajukan gugatan dengan menggunakan prosedur/acara gugatanperwakilan kelompok (class action

) dengan maksud agarpelaksanaan gugatan menjadi sederhana, cepat dan dengan biayayang murah;Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini merupakan Anggota KelompokPenghuni dalam melakukan Gugatan Perwakilan (Class Action) tidakdipersyaratkan mendapatkan kuasa khusus dari Sub dan SeluruhAnggota Kelompok Penghuni sebagaimana ketentuan Pasal 4Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang berbunyi:Hal. 2 dari 27 hal.Put.No. 1404 K/Pdt/2008"Untuk mewakili

139 tukang becakatas 5000 tukang becak lainnya di Jakarta;b) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor550/Pdt.G/2000/PN.JAK.PST, yaitu. keterwakilan 9 orangkonsumen LPG 200000 konsumen LPG seJabotabek;c) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor493/Pdt.G/2000/PN.JAK.PST, yaitu keterwakilan 8 masyarakatmiskin kota mewakili kKomunitas masyarakat miskin kota dariunsur pengemudi becak, pengamen dan penghuni pemukimanmiskin;Sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah mengenaigugatan Class Action kenaikan tarif rumah susun sewa Tebet POSarana Jaya yang dilakukan oleh Tergugat III sebagai Pengelola;c. Bahwa penetapan tarif sewa yang dilakukan oleh Tergugat Illmerupakan kewenangan yang diberikan Tergugat Il, sehinggapenetapan tarif sewa tersebut merupakan putusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara;d.

(POA) BOK Puskesmas Airkasar Bulan Juli 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Airkasar Bulan September 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Airkasar Bulan Oktober 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Airkasar Bulan Nopember 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Airkasar Bulan Juli 2011.Asli Format Rencana

(POA) BOK Puskesmas Polin Bulan Nopember 2011.Asli Format Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) /Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Polin Bulan Nopember 2011.Asli Laporan Bulanan Penerimaan Dan Realisasi Dana BantuanOperasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kab.

(POA) BOK Puskesmas Miran Bulan Juni 2011.Asli Format Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) /Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Miran Bulan September 2011.Asli Format Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) /Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Miran Bulan Oktober 2011.Asli Laporan Bulanan Penerimaan Dan Realisasi Dana BantuanOperasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kab.

(POA) BOKPuskesmas Airkasar Bulan Juli 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action (POA) BOKPuskesmas Airkasar Bulan September 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action (POA) BOKPuskesmas Airkasar Bulan Oktober 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action (POA) BOKPuskesmas Airkasar Bulan Nopember 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action (POA) BOKPuskesmas Airkasar Bulan Juli 2011.Asli Format Rencana

(POA)BOK Puskesmas Miran Bulan Juni 2011.Asli Format Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) /Plan Of Action (POA)BOK Puskesmas Miran Bulan September 2011.Asli Format Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) /Plan Of Action (POA)BOK Puskesmas Miran Bulan Oktober 2011.Asli Laporan Bulanan Penerimaan Dan Realisasi Dana BantuanOperasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kab.

Bahwa sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) Rv tersebut, asas dasar utama3.4.yang penting dalam hukum acara perdata yang harus dipenuhi dalammengajukan gugatan adalah asas tiada gugatan tanpa kepentinganhukum (point d interest point d action).

yang diajukan oleh wargaKelurahan Bidaracina, maka seharusnya gugatan diajukan secaraclass action oleh warga Kelurahan Cipinang Besar Selatan, bukanoleh Penggugat.

Gugatan class action diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;b. Gugatan diajukan tanggal 10 Mei 2016 bukan tanggal 10 Mei 2015oleh warga di RW 10, RW 11, dan RW 12 Kelurahan Bukit Dunri,Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, bukan wargaRT 11, RT 12, dan RT 15 di RW 10;c.

Gugatan class action warga Bukit Duri di Pengadilan Negeri Halaman 64, Putusan No. 44/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. Jakarta Pusat dengan register Perkara Nomor 262/PdtG/2016/PN.Jkt. Pst. ooHao0Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor172/G/2015/PTUNJkt tanggal 21 Januari 2016 yang diunduhdari website :httos ://outusan.mahkamahagung.go.id/outusan/839f96ae8600195c9428f97d56685ca7/ 14.

Bahwa selain itu Penggugat juga tidak mengajukan gugatan dalam bentukperwakilan kelompok (class action) maupun gugatan Citizen Law Suit,sehingga Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan perbuatanmelawan hukum pada perkara a quo.

Akibat ancaman penggusuran tersebut, sekitar 40 kepala keluargayang bertahan dan selebihnya bersedia dipindahkan ke rumah susunsederhana sewa Rawa Bebek di Cakung yang disediakan oleh PEMDADKI Jakarta dengan alasan mereka tidak bisa menolak programpemerintah karena terpaksa dan takut.49.Bahwa atas ancaman penggusuran tersebut, beberapa warga BukitDuri RT 11, RT 12, dan RT 15 di RW 10 Bukit Duri, Kecamatan Tebetyang rumahnya terletak di bantaran Sungai Ciliwung mengajukangugatan class action terhadap

Asas ini menurut Prof Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H., mengandung arti : bahwa suatu tuntutanhak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakansyarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilanHal 37 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKIguna diperiksa : point d interest pint d action. (Hukum Acara PerdataIndonesia; Prof. Dr.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8Oktober 1973 No. 442K/Sip/1973 yang menyebutkan Gugatan dariseseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakantidak dapat diterima.10.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, gugatan Penggugatyang tidak memiliki kepentingan hukum untuk menggugat (point ainterest point d action) harus dinyatakan batal demi hukum atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).B.

yang diajukan oleh wargaKelurahan Bidaracina, maka seharusnya gugatan diajukan secaraclass action oleh warga Kelurahan Cipinang Besar Selatan, bukanoleh Penggugat.

Gugatan class action diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;b. Gugatan diajukan tanggal 10 Mei 2016 bukan tanggal 10 Mei 2015oleh warga di RW 10, RW 11, dan RW 12 Kelurahan Bukit Duri,Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, bukan wargaRT 11, RT 12, dan RT 15 di RW 10;c. Pada saat gugatan diajukan, warga RT 11, RT 12, dan RT 15 di RW10 telah ditertibkan dan direlokasi ke rumah susun;d.

milik Penggugat tepatnya didepan akses pintu keluarmasuk rumah Penggugat adalah merupakan penggabungan duakepentingan hukum yang berbeda;Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt/2019/PT MDN3.2.3.3.Bahwa gugatan Penggugat tentang fasilitasfasilitas/sarana komplekberupa Masjid, Playground, Playgroup dan kolam renang mini adalahgugatan tentang fasilitas yang bersifat umum (Fasum), sehingga secarahukum gugatan harus dilakukan oleh beberapa warga perumahanMaysa Tamansari Residence secara Class Action

bukan secara pribadiPenggugat, hal ini telah disebutkan oleh Hakim Mediator dalam laporanhasil Mediasi yang menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakankarena gugatan bersifat Class Action dimana ada warga lainnya yangtidak ikut sebagai pihak dalam perkara, sebagaimana yang diamanatkandalam pasal 32 ayat 2 a.1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Bahwa kemudian gugatan Penggugat tentang penanaman pohonkearah selatan rumah Penggugat adalah gugatan yang

menyangkut dengan fasilitas/sarana komplek (fasilitas umum)sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat pada point 9menyatakan Bahwa dari perbuatan Tergugat yang tidak menyediakanfasilitasfasilitas/sarana komplek berupa Masjid, Playground, Playgroupdan kolam renang mini;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat bersifat umum yaknimenyangkut kepentingan warga lainnya yang tinggal di PerumahanMaysa Tamansari Residence, maka secara hukum gugatan Penggugatdapat diklasifikasikan gugatan yang bersifat Class Action

Exceptio Plurium LitisConsortium) oleh karena beberapa warga perumahan lainnnya harusdijadikan pihak dalam perkara a quo ini;Bahwa dalam acara mediasi di Pengadilan Hakim Mediator juga sudahmenyarankan kepada kuasa Penggugat untuk mengikut sertakan wargaHalaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt/2019/PT MDNperumahan yang lainnya, namun kuasa Penggugat tetap padagugatannya, sehingga Hakim mediator dalam laporan hasil Mediasimenyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena gugatan bersifatClass Action

Bahwa Majelis Yudex Factie telah keliru dan jelasjelas salah dalampertimbangnnya pada halaman 19 mengatakan ...tuntutan penggugattentang kepentingan umum (warga kompleks tersebut), harus dilakukanmelalui perwakilan kelompok/class action.. dimana dalam ketentuan UUtentang Perlindungan Konsumen mengatakan kepentingan konsemen bolehdiajukan secara kelompok dan boleh juga diajukan secara pribadi.