Ditemukan 4287 data
PT. WISMAR INSPECSINDO
Termohon:
PT. ODIRA ENERGY KARANG AGUNG
139 — 37
Advokatnya, oleh karenanya syarat formalterkait kKeharusan penandatanganan surat permohonan PKPU oleh Pemohondan Advokatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 224 ayat (1)Undang Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa yang menjadi pihak Termohon dalam perkara inisebagaimana dinyatakan didalam surat permohonan Pemohon adalah PTODIRA ENERGY KARANG AGUNG yang berkedudukan di ANTAM OFFICEPARK TOWER B LT.3 Suite 311312 Jalan TB Simatupang No.1 Jakarta Selatanyang
36 — 2
Surat:1. 1 (Satu) lembar fotokopi Duplikat Kutipan Buku Kutipan Akta NikahNomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan SungaiPagu pada tanggal XXX yang telah diberi meterai secukupnya dandinazagelen, alat bukti Surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkandengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata cocok serta diberi tandaP1. oleh Ketua Majelis;2. 1 (satu) lembar Daftar Gaji Gologan II/a Pemohon bulan April 2017 yangdikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatanyang
23 — 11
Tahi Bonar SimatupangNomor 36 Cilandak Baru, Cilandak, Jakarta Selatanyang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaDepok Nomor 069/RSK/3411/2017/PA.Dpk tanggal 6Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;MelawanNAMA, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Iburumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April2018 telah memberikan kuasa kepada MuhammadThohir, SH dan Hasni Koswara, SH /Para Advokatpada Kantor Advokat Muhammad Thohir, SH
55 — 39
Bahwa TURUT TERGUGAT Il menolak dengan tegas dalil Penggugatpada halaman 6 angka 26 s/d 28 yang intinya menyatakan : perbuatanTURUT TERGUGAT Il dalam menerbitkan SHM No.I684/Jakarta Selatanyang berdasarkan Akta 176/2005, dimana dalam proses pembuatan Akta176/2005 penuh dengan intrik, jebakan, dan tipu daya, tidak sesuai hukumyang berlaku dan sarat dengan penyelundupan hukum serta melanggarAsasasas Umum Penyelenggara Negara (Asas Kepastian Hukum, AsasTertio Penyelenggara Negara, Asas Profesionalitas
41 — 19
keluargaTergugat I (anak, menantu, cucu) sangat keberatan dengan pernyataan Penggugatdalam dalil gugatannya (angka 3) karena Penggugat menganggap Tergugat I adalahorang yang suka merebut tanah milih orang lain, dan Tergugat I adalah tipe keraskepala dan sukar untuk disuruh meninggalkan tanah yang diizinkan bagi TergugatI untuk bertempat tinggal sementara;Bahwa setahu Tergugat II, bahwa Tergugat I mulai tinggal di Timika sejak tahun1996 sampai sekarang, dan tidak pernah dikenal sebagai orang Sulawesi Selatanyang
41 — 29
setidaktidaknya padasuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang,secara Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima)gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :e Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketikamobil Bus ALS dengan Nomor Polisi BK 7726 DK jurusan MedanSumatera UtaraPurwokerto tujuan Lubuk Linggau Sumatera Selatanyang
GITTA RATIH SUMINAR, SH
Terdakwa:
ADITYA RIFKI LISDIANSYAH
54 — 22
di depan SPBU Bringinbendo KecamatanTaman Kabupaten Sidoarjo, ada kejadian kecelakaan antara sepedamotor Kawasaki Ninja 150 yang dikendarai oleh Terdakwa yang sedangberadu balap liar berjalan dari arah Barat ke Timur menabrak penontonyaitu Korban Alessandro Rizky A yang sedang berdiri dan melihat adubalap di badan jalan;Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN SDAKorban Alessandro Rizky A adalah teman SMA saksi, saat itu saksisedang dudukduduk di jalan sisi sebelah Utara menghadap ke selatanyang
136 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sertifikat Hak Pakai Nomor 039/2009;Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah barang tentu dalam penerbitannyaSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayan Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia tanggal 19 Agustus 2009 Nomor SK Nomor 55/530343/2009 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Kepolisian NegaraRepublik Indonesia atas tanah terletak di Kelurahan Gambut, KecamatanGambut, Kabupaten Banjar yang dikeluarkan oleh Tergugat II dalam hal iniKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatanyang
107 — 52
.: PDM464/JKT.SL/Epp.2/09/2013 tanggal 9 Desember 2013 terhadap Terdakwa yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang mengadili perkara ini memutuskan :1. Menyatakan terdakwa RA ATAS FIFARA alias LALA bersalah melakukantindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 372 KUHP Dalam Dakwaan.
107 — 57
Bukit Gardenindo Lestari.Bahwa telah terbukti berdasarkan permintaan KPKNL Bogor tersebut,Tergugat Il telah menerbitkan surat Permohonan Roya Hak Tanggunganatas agunan kredit Tergugat berupa SHGB Bo. 56 / Desa Tugu Selatanyang ditujukan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional KabupatenBogor sesuai surat Nomor : RCOJSD/BJD/144/2011 tanggal 27September 2011 karena obyek agunan tersebut tidak lagi menjadi agunanfasilitas kredit Tergugat pada Tergugat Il;Bahwa berdasarkan fakta dan penjelasan tersebut
473 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalamperkara a quo penguasaan dan kepemilikan lahanperkebunan tersebut jauh hari sebelum dikeluarkan dandiundangkannya UndangUndang No. 41 Tahun 1999 tentangKehutanan dan terutama lagi penguasaan dan mengusahaanatas lahan/areal perkebunan yang dilakukan baik ituAnggota KUD Serba Guna Kota Pinang maupun Anggota KUDSerba Guna Unit Otonom Barumun Sosa tersebut telahmemiliki alas hak yang sah untuk itu yaitu berupaSertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatanyang
Sutor Siregar dkk (ic. gugatan perdata Reg.No. 24/Pdt/2010/PN.Psp Sbh, tertanggal 04 Agustus2010), maka telah menimbulkan~ perselisihan hukumsecara keperdataan antara masing masing pihak di manadisatu. sisi KUD Serba Guna menyatakan bahwasanyalahan/areal perkebunan tersebut adalah hak miliknyayang sah yang didasarkan pada alas hak berupaSertifikat Hak Milik sebanyak 624 (enam ratus duapuluh empat) lembar sertifikat yang dikeluarkan olehKantor Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatanyang jelas
99 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010,Penyetor Amari Hasibuan, Masjid Al Falah, Keterangan SisaPengembalian Dana Bantuan Masjid Al Falah dan Asli 1 (satu) lembarSurat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No.Rek. 623, setoran uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima jutarupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al FalahSombadebata, Kecamatan Sipirok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatanyang
satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010,Penyetor Amari Hasibuan, Masjid Al Falah, Keterangan SisaPengembalian Dana Bantuan Masjid Al Falah dan Asli 1 (satu) lembarSurat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera UtaraNo.rek.623, setoran uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima jutarupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al FalahSombadebata, Kecamatan Sipirok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatanyang
No. 1860 K/Pid.Sus/2013130.131.132.133.134.Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al Falah dan Asli 1 (satu) lembarSurat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera UtaraNo.rek.623, setoran uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima jutarupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al FalahSombadebata, Kecamatan Sipirok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatanyang ditandatangani Bendahara Penerimaan/Pengeluaran M.Syawaluddin, S.E., M.A.P.;1 (satu) lembar fotokopi Tanda Penerimaan Uang sebesarRp15.000.000,00
226 — 128
M.Si.tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;Bahwa kapasitas saksi dalam Pekerjaan Pengadaan Reboisasi danPengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatanyang dilaksanakan tahun 2012 adalah sebagai Anggota Pemeriksa Barangdan jasa Daerah ;Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai anggota Panitia PemeriksaBarang dan Jasa Daerah adalah berdasarkan Surat Keputusan BupatiKabupaten Buru Selatan Nomor : 47 tahun 2012 tentang pembentukanPanitia Pemeriksa Barang ;Bahwa
Jeane Risampessy+ Anggota : Taibo Solisa, SH.Bahwa saksi selaku Panitia Pemeriksa Barang dan jasa Daerah pernahmelakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pengadaan Reboisasi danPengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatanyang dikerjakan oleh CV.
M.Si.namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;Bahwa keterkaitan saksi dengan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi danPengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatanyang dilaksanakan pada tahun 2012 yaitu saksi selaku Kepala BidangPerbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) yang memverifikasi dokumen terkait pencairan dana pekerjaanPengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada DinasKehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada
saksi sebagai Bendahara Umum DaerahKabupaten Buru Selatan adalah Surat Keputusan Bupati Buru Selatanyang tanggal dan nomor saksi tidak ingat lagi.Bahwa tugas pokok, fungsi dan Kewenangan saya selaku BendaharaUmum Daerah (BUD) Kabupaten Buru Selatan tahun 2012 yaitu sebagaiberikut :a.
Permendagri Nomor :13 tahun 2016 tentang Pengelolaan keuanganDaerah pasal 211 ayat (2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimanadimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkapdan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaranmenolak menerbitkan SPM.Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatanyang merencanakan kegiatan Pekerjaan pengadaan Reboisasi danpengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahunanggaran 2010, dimana awalnnya saksi melakukan survey
98 — 64
Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang menerangkan bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor527/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 04 Maret 2019 dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan kepada : Terbanding semula Tergugat melaluikuasanya pada tanggal 29 April 2019 dan Turut Terbanding semula TurutTergugat melalui kuasanya pada tanggal 06 Mei 2019;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukanmemori
144 — 36
adalah anak kandungpertama dari pasangan suami istr antara terdakwa dengan Sdr.Sumini yangdilahirkan di Pagar Alam pada tanggal 17 Agustus 1995, sehingga untuk itusaksi korban T tinggal bersama dan dibesarkan dalam lingkup rumahtangga Terdakwa.e Bahwa dalam kehidupan saksi korban T yang tinggal bersama dengankedua orang tuanya yakni terdakwa sebagai bapak kandung dan Sdr.Suminisebagai ibu kandungnya yang beralamat di Desa Tanjung Payang,Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kabupaten Pagar Alam, Sumatera Selatanyang
43 — 5
saksi korban FERRY FEER Als AKIUNsebesar + Rp. 104.250.000, (Sseratus empat juta dua ratus lima puluh riburupiah).KeduaPerbuatan terdakwa SUHARDI Als AKIONG sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 378 KUH Pidana.Bahwa terdakwa SUHARDI Als AKIONG pada hari Minggu tanggal 10Juli 2016 sampai dengan hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 atau jika tidakdapat ditentukan lagi secara pasti, setidak tidaknya pada waktuwaktu tertentudalam tahun 2016, bertempat di Tanjung siapiapi Palembang Sumatra Selatanyang
87 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1870 K/Pdt/201212Bahwa dalam perkara ini (i.c register perkara Nomor 06/Pdt.G/2010/PNPsp)Penggugat tidak mengikutsertakan Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatanyang telah menerbitkan sertifikat hak milik sebanyak 1820 sertifikat di ataskawasan hutan Padang Lawas kepada Penggugat dimana sertifikat yang diterbitkanadalah perbuatan melawan hukum atau cacat hukum;Bahwa dalam perkara ini (i.c register perkara Nomor 06/Pdt.G/2010/PNPsp)Penggugat tidak mengikutsertakan:1.
49 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sikap penolakan Penggugat dan Pengurus Mesjid Jami Al Ridwan,Pengurus serta Warga Rw.008 dan Rw. 009 Kelurahan Kota Bambu Selatanyang berdekatan langsung atas pendirian dan pembangunan Rumah Duka diarea tanah Rumah Sakit Kanker Dharmais, adalah berdasarkan alasanhukum yaitu sesuai Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 1580 Tahun1997, dan sikap penolakan tersebut telah disampaikan kepada InstansiPemerintah yang terkait, dengan surat surat antara lain yaitu :a.
104 — 6
Pancoran Buntu No. 7 dan No.16 RT002/RW 003, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatanyang saat ini dikuasai oleh Tergugat agar dibagikan kepada Para Penggugatdan Tergugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya ParaPenggugat telah mengajukan alat bukti surat P1.a, P1.b, P1.c, P1.d, P2, P3, P4.a, P4.b, P4.c, P5.a, P5.b, P5.c, P5.d.
31 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat dengan tanpa hakmenjual sebagian dari tanah Penggugat yang berada di sebelah Selatanyang berbatas dulu dengan Halimah sekarang Murni di atas kepadaTergugat Il, dengan ukuran + 10 meter dan panjang 55 meter (L 10 M XP 55 M) sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ganti Kerugianantara AGUS SALIM (Penjual = Tergugat I) dengan UMAR (Pembeli =Tergugat Il) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh MASPAR, S.Sosselaku Camat Tembilahan Hulu (Tergugat Ill)