Land levening : Penggalian dan penimbunan tanah Rp. 65.000.000, Perataan tanah Rp. 112.500.000,Pemadatan lereng talut teras Rp. 9.000.000,~ Pembuatan jalan jalan usaha tani (JUT) Rp. 28,000.000, oe . Rp. 21.750.000,Pembuatan jaringan irigasi tingkat usaha tani P. Rp. 7.625.000,(JITUT)Pembuatan pematangan sawah dan batas Rp 91.725.000,pemilikanPenyiapan tanah siap tanam3. Pemanfaatan sawah dan Saprotan : Pengolahan tanah Rp. 62.500.000.

kesanggupan untukpelaksanaan Kegiatanhalaman 22 Perkara Tipikor Nomor. 20/Pid.Tipikor/2016/PTBNA Pembuatan direksi Keet dan papan nama Rp. 2.400.000, Pemeriksaan lapangan Rp. 1.800.000, Pemasangan patokpatok batas pemilikan Rp. 6.250.000, Pembuatan dokumentasi Rp. 3.000.000, Pembuatan Rencana kerja dan RUK Rp. 500.000, Pengawasan Rp. 4.800.000, Monitoring Rp. 2.400.000,2 Land Clearing Pencabutan tunggul dan akarakarnya Rp. 31.875.000, Pembersihan lahan Rp. 37.500.000,3 Land Levening Penggalian dan penimbunan

S, saksiBAHGIA berhasil mencairkan dana tahap III untuk Kelompok Tani Sari Coklat,Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok TaniPantan Jerik namun tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaansebagaimana RUKK Tahap III :Land Levening Penggalian dan penimbunan Tanah Rp. 18.900.000, Perataan tanah Rp. 112.500.000, Pemadatan lereng Lalu teras Rp. 9.225.000,JUMLAH Rp. 140.625.000,Bahwa saksi RUTA, saksi HASAN BASRI, saksi HASBI.

Pembuatan Rencana kerja dan RUK Rp. 500.000, Pengawasan Rp. 4.800.000, Monitoring Rp. 2.400.000,2 Land Clearing Pencabutan tunggul dan akarakarnya Rp. 31.875.000, Pembersihan lahan Rp. 37.500.000,3 Land Levening Penggalian dan penimbunan tanah Rp. 46.100.000, JUMLAH Rp. 140.625.000,e Bahwa setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh Terdakwaselaku KPA, saksi RUTA (Ketua Kelompok Tani Sari Coklat), saksi HASANBASRI (Ketua Kelompok Tani Harapan), saksi HASBI, S (Ketua KelompokTani Pantan Tengah

S, saksiBAHGIA berhasil mencairkan dana tahap Ill untuk Kelompok Tani SariCoklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, KelompokTani Pantan Jerik namun tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaansebagaimana RUKK Tahap III :Land Levening Penggalian dan penimbunan Tanah Rp. 18.900.000, Perataan tanah Rp. 112.500.000, Pemadatan lereng Lalu teras Rp. 9.225.000.,JUMLAH Rp. 140.625.000,e Bahwa saksi RUTA, saksi HASAN BASRI, saksi HASBI.

Mitrajaya Abadi Bersama Di Kecamatan SatuiKabupaten Tanah Bumbu, adapun sanksi yang ditetapkan adalah sebagaiberikut :e kepada PENGGUGAT untuk menghentikan kegiatan produksioperasional pada blok sebelah utara arah ke pemukiman dan jalan raya,serta melakukan reklamasi berupa penimbunan kembali dan penataanlahan sampai batas level aman terjadinya kelongsorane menyelesaikan hak atas lahan pemukiman penduduk yang terkenadampak akibat kegiatan penambangane menjaga stabilitas kelerengan pada sisi sungai

Mitrajaya Abadi Bersama untuk menghentikankegiatan produksi operasional pada blok sebelah utara ke arahpemukiman penduduk dan jalan raya, serta melakukan reklamasiberupa penimbunan kembali dan penataan lahan sampai batas levelaman apabila terjadi kelongsoran tanggul.21.DadeDai20.2. Perintah kepada PT. Mitrajaya Abadi Bersama untuk menyelesaikanhak atas lahan di pemukiman penduduk yang terkena dampak akibatkegiatan penambangan.20.3. Perintah kepada PT.

28 Januari 2013 perihal keberatan atas surat DISTAMBENNomor : 545/1878/PU/Tamben/2012, perihal Penertiban Surat KeteranganPengiriman Hasil Tambang (SKPHT) tanggal 27 Desember 2012, yangditujukan pada Penggugat.Bukti T14 berupa fotocopy Surat DISTAMBEN Kabupaten tanah BumbuNo. 545/374/PU/TAMBEN/2013, tanggal 28 Maret 2013, perihalRekomendasi Pembinaan dan Pengawasan.Bukti T15 berupa fotocopy Surat DISTAMBEN Kabupaten Tanah BumbuNo.545/455/PU/TAMBEN/2013, perihal pelaksanaan penanganan Longsordan Penimbunan

MITRA JAYA ABADI BERSAMA tanggal 29April 2013.Bukti T18 berupa fotocopy Surat DISTAMBEN (Tergugat) Nomor :545/564/PU/TAMBEN/2013 tanggal 03 Mei 2013, Perihal PelaksaanRehabilitasi dan Reklamasi.Bukti T19 berupa fotocopy Surat DISTAMBEN Kabupaten Tanah BumbuNo. : 545/734/PU/TAMBEN/2013 tanggal 12 Juni 2013 perihal Batas WaktuPelaksanaan Penimbunan Lubang Tambang.Bukti T20 berupa fotocopy Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Nomor : 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha JasaPertambangan

tanahterperkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat sampai dengan V,maka patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila Tergugatmaupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat, dihukum untukmembayar kepada Penggugat sampai dengan V, seketika dan sekaligus,uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiaphari apabila lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini; Bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan olehTergugat dengan melakukan penimbunan

majelisyang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untukmeletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), atas harta benda Tergugat,yang akan dihunjuk kemudian;Bahwa gugatan Penggugat sampai dengan V telah diajukan berdasarkanbuktibukti yang cukup eksepsionil adanya, sehingga patut dan beralasankiranya menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapatdijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi(uitvoerbaar bij voorraad):Bahwa atas tindakan penimbunan

Melakukan penimbunan di halaman belakang bangunan objeksengketa;9. Karena penjualan bangunan objek sengketa oleh Tergugat kepadaTergugat II merupakan perbuatan melawan hukum maka seluruh perbuatanyang dilakukan Tergugat II sebagaimana diuraikan pada angka 07 danangka 08 huruf a sampai dengan huruf e di atas merupakan perbuatantanpa hak, sebagai suatu kesalahan dimana kesalahan tersebut dapatdikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.

KPP sudahtidak memiliki kKewajiban lagi kepada Penggugat karena sebidang tanah danbeserta Mess pada obyek a quo merupakan pembayaran jasa Penggugatyang seolaholah dalam dalilnya tanpa adanya Perjanjian Tertulis,Penggugat telah melakukan pekerjaan Penimbunan pada Kawasan IndustryPT. KPP seluas + 300 Ha dan membangun jalan Hauling sepanjang + 18KM menuju Jetty telah selesai dibayar dengan diberikan sebidang tanah 4Ha dan bangunan Mess adalah dalil Penggugat yang terkesan berhalusinasi.6.

bangunan belum 100% jadibangunan Ruko tersebut tidak ditempati Penggugat ir baru sekitar tahun2004 Penggugat ir mengetahui bangunan ruko telah dipergunakan olehTergugat ir/Darmawan tanpa seijin Penggugat ir;Bahwa didalam kenyataannya tidak hanya dua ruko milik Penggugat iryakni ruko Blok C Nomor 09 dan Nomor 10 di Ruko Graha Mulia GriyaNiaga, Jalan Kolonel Sugiono Nomor 221, Rt.002/Rw002, KelurahanKemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal saat ini telah dihunidan dipergunakan sebagai tempat penimbunan

Usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001tentang Migas serta Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentangKegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang membedakan atas izin usahapengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usahaniaga;e Bahwa berdasarkan Perpres No. 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atasPeraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBMdalam Negeri dalam Pasal 6 disebutkan Badan Usaha dan Masyarakat dilarangmelakukan penimbunan

Bahwa oleh karena adanya kepentingan hak Pembantah atasobyek jaminan tersebut akan dipergunakan untuk penimbunan usahaTembakau, maka mohon kiranya Putusan Provisi nantinya dapatdilaksanakan terlebin dahulu meskipun nantinya Para Terbantah danPara Turut Terbantah mengajukan upaya hukum banding, kasasi atauupaya hukum lainnya (putusan serta merta) ;Bahwa sebagaimana dalil dalil yang telah kami uraikan tersebut diatas,maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember cq.

Sisingamangaraja No. 16 No. 213 yang terletak diKelurahan Bane (dahulu Kampung Suka Dame/Kampung Bane)Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar yang telahdiusahai sejak tahun 1957 hingga sekarang;Bahwa tanah seluas 20 M x 45 M yang merupakan tanah jurangsekitar tahun 1962 telah ditimbun oleh orang tua Penggugat dansetelah dilakukan penimbunan, maka oleh Penggugat telahmengajukan permohonan kepada Kepala Tata Urusan Tata KotaPematang Siantar untuk segera dilakukan pengukuran ulangdengan tujuan

Saragih yaituorang tua dari Lodewyk Nainggolan;Menimbang, bahwa setelah tanah tersebut dilakukan penimbunan olehJohanes Nainggolan dan Tiomina Br.

hasil yang berada di dalam hutan adalah Petugas Perhutaniyang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalahAdministratur KPH setempat yang dilengkapi dengan Surat Perintah;Bahwa Prosedur untuk menebang yaitu dari Perum Perhutani mengajukanIjin ke Dinas Kehutanan Propinsi lalu dari Dinas Propinsi keluar JatahProduksi Tebangan lalu dilaksanakan Crosing (Cek kelapangan) lalukeluar JTP ( Jatah Produksi Tebanga);Bahwa Prosedur pengangkutan kayu yang berasal dari hutan Negara keTPK (Tempat Penimbunan

berada di dalam hutan adalah PetugasPerhutani yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dalam hal iniadalah Administratur KPH setempat yang dilengkapi dengan SuratPerintah;Bahwa benar Prosedur untuk menebang yaitu dari Perum Perhutanimengajukan Ijin ke Dinas Kehutanan Propinsi lalu dari Dinas Propinsikeluar Jatah Produksi Tebangan lalu dilaksanakan Crosing (Cekkelapangan) lalu keluar JTP ( Jatah Produksi Tebanga);Bahwa benar Prosedur pengangkutan kayu yang berasal dari hutanNegara ke TPK (Tempat Penimbunan

Pengolahan dan penimbunan limbah B3 diusahakan dilakukan sedekatmungkin dengan sumbernya ;4. Non discriminatory principle, yaitu semua limbah harus diberlakukansesuai dengan persyaratan penanganannya ;5. Sustainable development, yaitu pembangunan berkelanjutan.Menimbang, bahwa mendasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberkesimpulan terdakwa yang menerima kuasa pelimpahan wewenang dariSong Kuang Han selaku direktur sesuai dalam Akta Pendirian PerseroanTerbatas PT.

Ruang lingkup izin terdiri dari pengangkutan, penyimpanan sementara,pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan ;Tingkatan Izin dari Menteri, Gubernur, Walikota dan BupatiKadaluwarsa Proses ljin disebutkan bahwa proses selama 45 hari,namun setelah melewati waktu yang ditentukan tidak diatur (pasal 13) ;6. ljin baru, dilakukan terhadap jenis, karakteristik, jumlah dan/ atau carapengelolaan limbah B3Sedangkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun2009 ;1.

Padahal fakta dilapangan nyata dapat dilinat bahwatanah hak pemohon keberatan dan pemohon keberatan Il itu untuksampai pada keadaannya seperti sekarang telah didahului denganpengorbanan panjang berupa tindakan penimbunan dengan menghabiskanbiaya yang sangat besar, sehingga kelihatan tanah tersebut sudah matangdan padat, berbeda dengan tanahtanah lain sekitarnya dan selain daripadaitu tingkat harga dipasaran umum setempat pada tahun 2018 saja adalah Rp.700.000. tiap M2.

Penimbunan tanah bangunan dengan 0,00 M3tenaga manusia 7,71 MS 7,71 M83. Bongkaran pasangan lama 5,40 Me 5,40 M2 0,00 M24. Pasangan batu kali 1: 4 30,86 Me 30,86 Me 0,00 M25. Plesteran 1:3 60,15 Me 60,15 Me 0,00 M?6. Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/M) 0,17 M2 0,17 M2 0,00 M27. Beton cor tidak bertulang 0,75 M2 0,75 M3 0,00 M28. Lempengan rumput 19,01 Me 19,01 Me 0,00 Msll. Pekerjaan Saluran + Pelapis :1. Galian tanah dengan tenaga manusia 6.541,83 Ms 3.183,54 M2 3.358,29 Me2.

Penimbunan tanah bangunan dengan 0,00 M3tenaga manusia 7,71 M8 7,71 M83. Bongkaran pasangan lama 5,40 Ms 5,40 Ms 0,00 Ms4. Pasangan batu kali 1 : 4 30,86 Ms 30,86 Ms 0,00 Ms5. Plesteran 1:3 60,15 M2 60,15 M@ 0,00 M26. Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/M) 0,17 Ms 0,17 Ms 0,00 Ms7. Beton cor tidak bertulang 0,75 M2 0,75 Me 0,00 M28. Lempengan rumput 19,01 Me 19,01 M 0,00 Msll. Pekerjaan Saluran + Pelapis :1. Galian tanah dengan tenaga manusia 6.541,83 Ms 3.183,54 M? 3.358,29 Me2.

Bekas Tempat Penimbunan Kayu (TPn) dengan koordinat 2 47 menit26,3 Detik LS dan 101 33 Menit 30,3 Detik BT.b. Bekas tebangan dengan koordinat 2 47 Menit 25,5 Detik LS dan 101 33Menit 39,3 Detik BT.c. Pal Beton dengan Inisial TN 726 dengan Koordinat 2 47 Menit 07,1Detik LS dan 101 33 Menit 24,1 Detik BT.d.

Bekas Tempat Penimbunan Kayu (TPn) dengan koordinat 2 47 menit26,3 Detik LS dan 101 33 Menit 30,3 Detik BT berada diluar kawasanTNKS.c.

Poasia KaotaKendari ;Bahwa saksi melihat tanah tersebut tahun 2013 ;Bahwa waktu saksi ketanah sengketa saksi mengawasi penimbunan tanahsengketa yang menimbun dari Perusahaan Putra Gowa tidak tahu siapayang menyuruh nimbun dan hal ini saksi tahu karena mobil saksi ikutmenimbun ;Bahwa sebelum saksi menimbun tanah sengketa berbentuk empang ;Bahwa saksi kenal Muh.

Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Kdi Bahwa Sejarah tanah ini dulu saksi dikasih tanah untuk diolah olegMantan Gubernur Edi Sabara tahun 1989 berbentuk laut sebagian sudahberbentuk empang ; Bahwa tergugat menawarkan pada saya untuk menimbunan tanahtersebut untuk tempat istirahat ; Bahwa dermaga sekarang sudah tidak ada pemilik masyarakat Bahwa saksi pernah bersamasama anggota tergugat dan istri saksimengahadap Lurah untuk meminta surat pengalihan Hak akan tetapitidak diberikan ; Bahwa pada saat melakukan penimbunan

Mitra Sejati Perkasayang bertugas untuk mengawasi pekerjaan Tergugat ;Bahwa, Tergugat bertugas untuk melakukan pembongkaran terhadapjembatan tersebut sampai dengan pembangunan Jembatan yang baru ;Bahwa, yang menjadi item dari pekerjaan Tergugat antara lainmembongkar jembatan lama, membangun jembatan sementara, membuatfondasi sumuran dan melakukan penimbunan, dan lainlain ;Bahwa, saksi tidak ingat nilai kontrak proyek tersebut ;Bahwa, sesuai jadwal yang ditentukan, Tergugat harus menyelesaikanpekerjaan

lokasi, kurangnya peralatan Tergugat,pekerja yang kurang profesional dan atas keterlambatan tersebut telahdiadakan pertemuan antara saksi, Penggugat dan Tergugat ;e Bahwa, Tergugat bertugas untuk melakukan pembongkaran terhadapjembatan tersebut sampai dengan pembangunan Jembatan yang baru ;e Bahwa, pada waktu dibuatnya kontrak kerja antara Penggugat denganTergugat telah dibuat item pekerjaannya antara lain : membongkarjembatan lama, membangun jembatan sementara, membuat fondasisumuran, melakukan penimbunan

Surat Perjanjian Angkutan Laut tanggal 4 Desember 2014 nomor178REV/SPAL/BKSIM/X/2014, Tertanda P 5.b:Surat Edaran Bank Indonesia nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juniu 2000Perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong, Ad Informandum1:;Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 284 Tahun 2010 tanggal 02September 2010 tentang zin Penimbunan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar,tertanda P 6.a: Surat Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten BengkuluUtaranomor 540.5/47/REG.BBM/DPE/2014 tanggal 19

dimaksud pasal 1236 danpasal 1248 KUHPerdata;Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim TingkatPertama yang menyebutkan, bahwa terdakwa harus dinyatakanbersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah pendapatyang sangat bertentangan dengan hukum;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, termasuk saksikorban;Sejak semula terdakwa tidak ada untuk menguntungkan dirisendiri/orang lain, hal tersebut dilakukan karena terdakwa lalaisaja sehingga ada kelebihan dalam pengisian BBM dan tidakada penimbunan

berdasarkan Pasal 23 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan hilir migas yang meliputi kegiatanusaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas yangbertujuan untuk mendapatkan keuntungan / laba harus disertai Izin Usahapengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas.Bahwa menyimpan BBM yang telah dibeli dari SPBU dengan menggunakanKBM yang dipindahkan dalam jerigen menggunakan mesin pompa (rotak)tidak dibenarkan apabila tidak mempunyai izin usahapenyimpanan/penimbunan

Setelahditebang di bawa ke TPK (tempat pengumpulan atau penimbunan kayu /tempat penjualan kayu dan harus menggunakan dokumen DKB (daftarkayu bulat) / DK304 atau Daftar angkutan kayu.Syarat untuk mengangkut kayu dikawasan hutan adalah menggunakanDKB atau DK304, dan tercantum nama supir yang mengangkut, danNopol Polisi, ukuran, volume kayu serta tujuan angkutan, Surat DKBberlaku satu kali angkutan, kemudian setelah sampai ke TKP, apabila kayumau dikirim ke pihak ketiga (dalam arti pihak pembeli) denganmenggunakan

Youme Indonesia yang bertugasuntuk membuat dokumen BC 2.3 atau dokumen Pemberitahuan Impor BarangUntuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat;Bahwa atas email berupa Bill of Lading (B/L) atau Sea Waybill (AWB)yang diterima oleh Sdr. Johnson Jovial dari Terdakwa Parkash Kumar tersebut,Sdr. Johnson Jovial mengirimkan Bill of Lading (B/L) atau Sea Waybill (AWB)kepada Sdr. Anis Fuadi alias Eko alias Baroto dari alamat email Sdr. JohnsonJovial uniglobal777@gmail.com ke alamat email Sdr.