Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-04-2017 — Putus : 19-04-2017 — Upload : 19-06-2017
Putusan PN TENGGARONG Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Trg
Tanggal 19 April 2017 — SARIFUDDIN BIN DAMAN HURI
33 — 6
  • ./2017/PN.1Trg.jenis sabu saksi tidak memberitahukan atau mengimpormasikan kepada petugas pihak yangberwajib saksi akan dapat sangsi hukum, sehingga dengan ketidak tahuan saksi, ada temansaksi bernama MUTAKIN telpon saksi minta dicarikan barang sabu, maka saksi menjadiperentaranya MUTAKIN untuk membeli barang sabu, setelah itu saksi membawa MUTAKINuntuk bertemu dengan Om MASMULYADI untuk mengambil barang sabu, yang akhirnyasaya menerima barang 1 (satu) poket kecil sabu yang dibungkus menggunakan
Pengadilan PA KALABAHI Perdata Agama
Register : 02-11-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PA KALABAHI Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
99 — 37
  • Bahwa meskipun Replik Pemohon pada point 10 tidak Pemohon bantahitu Ssudah membuktikan kalau Pemohon membenarkan jawaban bantahanTermohon atas permohonan Pemohon kalau Pemohon sadar penuh bahwaPemohon sudah mendapatkan surat izin atasan untuk melakukanperceraian akan tetapi juga telah mendapatkan sangsi administrasi berupadinonjopkan dari jabatan menjadi staf karena Pemohon telah memilikiwanita idaman lain dan sampai sekarang hubungan mereka masih berlanjutsampai sekarang.7.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 25-06-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 31-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
IKA SYAFITRY SALIM , S.H.,M.H.
Terdakwa:
RIZALUL FAJRI Als IZAL Als FAJRI Als ABU ZUBAIR Bin Alm ZAIDAL.
205 — 66
  • /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim Bahwa benar, saksi dan Terdakwa LUTFI, Terdakwa SANTO, Terdakwa OKI,WAHYONO, Terdakwa WAWAN serta Terdakwa YUSUF (kelompok JAD wilayahCirebon) mengerti bahwa dalam hukum indonesia melarang bagi setiap warganegara sipil mempunyai, memiliki, menggunakan, menyimpan atau ada padanyasuatu bahan peledak atau zat berbahaya yang akan digunakan oleh pelakuTindak Pidana untuk maksud melaksanakan tindak pidana Teror atau membuatBom dan hal tersebut sangat melawan hukum dan terkena sangsi
Pengadilan PN SLEMAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-12-2014 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 208/Pdt.G/2014/PN.Smn
Tanggal 12 Januari 2016 — HELLEN PURBONEGORO .......Melawan............. -MARLYANA SETYANINGSIH alias LINA binti Sumarno, -JOKO IPUNG RUSMANTO -Bank DANAMON Unit Yogyakarta Prambanan -SRI PENY NUGROHOWATI, SH -ANDALAN FINANCE -Dr. HARI PRATONO, Pekerjaan Dokter, beralamat di Jl. Purmawirawan Rt. 002 Rw. 001, Desa Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
174 — 36
  • Melaporkan pada Pihak yang berwajib.Namun karena TERGUGAT Il tidak pernah sama sekali menerima uang dariTERGUGAT I. secara hukum TERGUGAT Il tidak dapat sangsi Pidana atasKasus/perkara ini.Bahwa Pembelian Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Atas Nama TERGUGATll Nomor 4995 Surat Ukur tanggal 06032013 No 00039/2013 seluas 321Tanah tersebut terletak di Desa Kalitirto Kec. Berbah Kabupaten Sleman.Merupakan Pembelian yang Sah karena uang tersebut merupakan uangTERGUGAT Il.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus
Register : 12-02-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Ptk
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat:
PT.BANK RAKYAT INDONESIA
Tergugat:
ROBY ROY FRANDANA
96 — 61
  • Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat padaPosita 11 dalam Surat Gugatannya, karena tidak benar Penggugatmempunyai alasan mendesak untuk mem PHK Tergugat.Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah melakukan perbuatanperbuatansebagaimana yang dituduhkan Penggugat dan Tergugat selama ini pulatidak pernah mendapatkan teguran maupun peringatan baik secara tertulismaupun secara lisan dari Penggugat dan Tergugat juga selama ini tidakpernah menerima sangsi disiplin berupa Turun Jabatan dari Penggugat.Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-04-2015 — Upload : 05-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 28 April 2015 — ROSIDI VS PT NEWMONT NUSANTARA TENGGARA, DKK
78 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena kalau sampaimenghentikan pembayaran upah sebelum ada putusan pengadilan yangbersifat final dan berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat Rekonpensitelah melanggar UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003Pasal 93 ayat 2 huruf F pekerja/ouruh bersedia melakukan pekerjaan yangtelah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karenakesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindaripengusaha dan akan dikenakan sangsi pidana sebagaimana pasal 186UndangUndang Ketenagakerjaan
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 14-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 3/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 12 Agustus 2020 — Pemohon:
PT.SUMBER MINERAL ABADI
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGAH
322 — 189
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No. 30tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskanbahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban antara lain:a).Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.PLb).
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Khusus
Putus : 24-02-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN MASAMBA Nomor 178/Pid.Sus/2014/PN Msb
Tanggal 24 Februari 2015 — AL ALIF Alias ALIF Bin MUH. HASAN
27 — 23
  • Bahwa jelas dari pengertian Pasal 54Undangundang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebutyang bisa dikenakan sangsi penjara dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu pelaku atauTerdakwa yang termasuk sebagai pecandu Narkotika sesuai dengan surat keterangandari dokter yang ditunjuk oleh Hakim ;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim tersebutdiatas maka pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — SUSANTI, DKK vs. PT. PEMBANGUNAN BATAMUTAMA, sebelumnya disebut juga PT. PEMBANGUNAN BATAM, yang dalam hal ini diwakili RUGAI SUGIANTO, DKK
45 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal ini, perbuatan Tergugat yang ultra vires danmelanggar undangundang yang berlaku selain menimbulkan sangsi atasprofessionalisme dan kejujuran Kantor Pertanahan Kota Batam dariPenggugat, juga para pihak yang nama namanya tercantum dalamsertifikat objek sengketa sebagai pemilik hak atas tanah yang sah.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 05-03-2019 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN SAMARINDA Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Smr
Tanggal 11 Juli 2018 — MUHAMMAD NURKHOLIS MAJID (Penggugat) Melawan PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk (Tergugat I) RUDDYANTHO TANTRY, SH (tergugat II) Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN di Jakarta (tergugat III) Kantor Pertanahan Kota Samarinda (tergugat IV) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda (Tergugat V) Otoritas Jasa Keuangan (Tergugat VI)
234 — 51
  • Walaupun Penggugat telah mengadukan padaTergugat Ill dan TERGUGAT VI adalah sebuah Lembaga Negarayang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadapkegiatan TERGUGAT dalam menjalankan usahanya dengan selalumentaati UndangUndang No. 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen dan UndangUndang No. 21 tahun 2011 tentang OtoritasJasa Keuangan terhadap adanya dugaan pelanggaran pasal 18juncto pasal 62 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen dengan sangsi pidana penjarapaling
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 08-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
1. SURYADI SAPUTRA, DKK VS PT PLASINDO LESTARI
165 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp584.114.055,00 (lima ratus delapan puluh empat juta seratusempat belas ribu lima puluh lima rupiah) kepada Suryadi Saputra dkk (58orang);Mewajibkan Tergugat untuk membayar upah yang biasa diterima ParaPenggugat setiap bulanya kepada Para Penggugat Suryadi Saputra dkk(58 orang) berikut dendanya terhitung dari bulan Oktober 2013 sampaidengan bulan Juni 2014 sejumlah Rp1.835.974.098,00 (satu miliardelapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribusembilan puluh delapan rupiah);Menjatuhkan sangsi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-05-2013 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 17 Februari 2014 — Pidana Korupsi : - SELVIANA WANMA
220 — 89
  • Ada UU No.15, tahun 2004, UU No.1, tahun 2004, UUNo. 17, tahun 2003 yang menyatakan bahwa kerugian negara untukdana alokasi umum, dana lainlain itu ditentukan kerugiannya oleh BPK,hasil sangsi dari BPK adalah 2 (dua) : 1. administrasi., 2. Pidana danuntuk pemeriksaan Kepala Daerah itu dasarnya Kep Mendagri No. 29dan BPK memang berhak menghitung kerugian negara ;Hal 249 dari 483 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN. Jkt.
    Kemudian apa yang dilakukan oleh BPKP itu bisa dijadikansebagai rujukan untuk menentukan terjadinya Kerigianan KeuanganNegara atau tidak, Jelas ini Institusi Gegabah, melakukanpemeriksaan apalagi keluar dalam bentuk Opini Wenyatakan terjadikerugian keuangan negara, Silahkan baca Undangundangkewarganegara, disitu ada ancama sangsi Pidana 3 tahun bagi institusiyang tidal punya kewenangan atau melampaui kewenangan melakukanpemeriksaan ; Bahwa mengenai Ketua Mahkamah Agung dapat mengadakan tindakanadministratif
    , karena yang namanyaNorma Hukum Adminstrasi itu dia memiliki Karakteristik tersendiri, diapunya asas sendiri, dia punya norma sendiri, dia punya sifat sendiri dandia punya sangsi sendiri, kalau mengenai Pengadaan Barang dan Jasasesungguhnya peraturan yang mengatur tentang Pengadaan Barangdan Jasa mulai dari Kepres No. 80, tahun 2003 sampai denganperubahanperubahan dan bentuk Perpres terakhir tahun 2012, ituadalah norma hukum administrasi, karena disitu mengatur tentang halhal yang bersifat prosedural
    Pst.efektif, berat sebetulnya kalau menggunakan sangsi administratif,ketimbang sangsi Pidana :Saksi Ahli 2: Drs.
Pengadilan PN SUKABUMI
Register : 05-04-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN SUKABUMI Nomor 8/PDT.G/2016/PN Skb
Tanggal 27 September 2016 —
86 — 18
  • sepihak kerjasama pembebasan tanah wajibmemberikan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi;Bahwa kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensitelah diatur dalam suatu perjanjian berdasarkan kwitansi sebagaimanapengakuan Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan konvensi, sehingga jelaskerjasama yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi terikat dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHperdata, yang manaapabila para pihak ingkar janji terhadap kesepakatan tersebut, maka akanditerapkan sangsi
    Bahwa kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensitelah diatur dalam suatu perjanjian berdasarkan kwitansi sebagaimanapengakuan Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan konvensi, sehingga jelaskerjasama yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi terikat dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHperdata, yang manaapabila para pihak ingkar janji terhadap kesepakatan tersebut, maka akanditerapkan sangsi yang tertera dalam KUHPerdata;6.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-04-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 87/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 22 April 2014 — SUPRIJANTO, S.Sos Bin SASTRO SAKAT ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN ;
95 — 95
  • Pasal 132 pada angka (1) yang menyebutkan setiappengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkapdan syah dan Pasal 122 angka (9) yang menyebutkan Setiap SKPD dilarangmelakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yangtelah ditetapkan dalam APBD,Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13 Februari 2009Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil tembakau dan sangsi
    Pasal 132 pada angka (1) yang menyebutkan setiap pengeluaranbelanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan syah danPasal 122 angka (9) yang menyebutkan Setiap SKPD dilarang melakukanpengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkandalam APBD, Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13 Februari 2009Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil tembakau dan sangsi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 02-10-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 06-04-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1123/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 6 Maret 2018 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
PRABOWO UTOMO
218 — 111
  • laporanlaporan tersebut tidak sampai ke Bank, padakonteksnya dalam kredit dengan jumlah yang besar harus dilakukanpengawasan oleh bank;Bahwa Cara Bank untuk membuktikan adanya penyimpangan harusdilakukan audit apabila dalam prakteknya tidak ada laporan ke bankserta tidak ada pengawasan, karena dengan audit bisa diketahuipenyalahgunaannya;Bahwa terkait dengan on the spot survey ke lokasi yang diperiksatentunya ada tidaknya proyek disitu, lokasinya dimana, kemudianmencari informasi yang dianggap berguna;Bahwa sangsi
    bank yang mengatur beberapaaspek yaitu kehatihatian, bagaimana pengajuan kredit, bagaimanadokumentasinya, sampai dengan bagaimana apabila kreditnyabermasalah;Bahwa SOP dalam pemberian kredit wajib dilakukan denganketentuan peraturan Bank Indonesia, alasannya karena sesua denganUndangUndang perbankan agar bank tersebut mengikuti kebijakanyang ditentukan BI ;Bahwa dalam prakteknya selaku OJK (Otoritas Jasa Keuangan)setelah mengetahui adanya penyimpangan kebijakan maka diberikanteguran sebagai bentuk sangsi
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 14-05-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Ckr
Tanggal 21 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.DANANG YUDHA PRAWIRA, S.H
2.MUH.IBNU FAJAR RAHIM, SH.MH
Terdakwa:
Hj. Puji Lestari, A.Md. Rad
163 — 163
  • yang tidak mengandung unsur tindak pidana.Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU provinsin danKPU Kabupaten untuk ditindak lanjuti.Meneruskan temuan dan laporan yang bukan~ menjadikewenanganya kepada instansi yang berwenang.Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untukmengeluarkan Rekomendasi Bawaslu yang berkaitan denganadanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunyatahapan penyelenggaraan pemilihan umum.Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi Bawaslutentang pengenaan sangsi
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-08-2020 — Putus : 02-10-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 130/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 2 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : SUWITO LAWINATA LAUW
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK UOB INDONESIA, TBK cq PT. BANK UOB INDONESIA, TBK DIVISI RETAIL CREDIT MANAGEMENT
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat III : OTORITAS JASA KEUANGAN
76 — 41
  • Bahwa Tergugat III dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpa adanya sangsi yangdijatunkan kepada Tergugat atas pelanggaran hukum melanggar PeraturanOtoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 yang berbunyi:1. Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjianbaku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturanperundangundangan.2.
Pengadilan PN KUALA SIMPANG
Register : 17-02-2011 — Putus : 19-08-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.KSP
Tanggal 19 Agustus 2011 —
46 — 11
  • Seharusnya 45meter persegi, ternyata meleblhi 45 meter persegi.Bahwa Pasal 5 butir 2 pada Surat Perjanjlan Kerja (SPK) No. 021/MJP/SPK/III/2010 tanggal29 Maret 2010 telah menegaskan tentang sangsi yang dapat dikenakan terhadapPENGGUGAT apabila melanggar syaratsyarat dan ketentuan sebagalmana disebutkan dalampasal tersebut yaitu "Material Ibahan sesuai dengan standar spesitikasi yang ditentukan dalamRKS dan addendumnya serta sesui dengan gambar kerja."
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 13-03-2014 — Upload : 12-05-2014
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 10-K/PM I-04/AD/I/2014
Tanggal 13 Maret 2014 — Serda Achmad Basyuny Praka Palatansa
81 — 37
  • Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur tentang pengajuan suratLapbangpri yaitu dari satuan yang bersangkutan mengirimkan surat Lapbangpriyang ditujukan kepada Danrem 044/Gapo dengan lampiran Skep kumplin atauKeputusan Dilmil, surat keluar tahanan, surat sangsi administrasi dan dapen,setelah dikirim ke Danrem 044/Gapo kemudian staf Intelrem 044/Gapo membuatsurat Lapbangpri yang ditujukan ke Pangdam II/Swj U.b. Asinteldam U/Swjdisertai lampirannya.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 07-04-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 7/Pid.Prap/2016/PN.Dps
Tanggal 19 April 2016 — I MADE DAPIR melawan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH BALI
1180 — 825
  • Bahwa Dengan penghilangan klausula tersebut berakibat sangatmerugikan PEMOHON/PELAPOR karena tidak adanya batas waktupembayaran oleh pembeli dan tidak ada sangsi hukum yang tegas JjikaPembeli wanprestasi (tidak mampu membayar kewajibannya).