Saksi HADI SUGITO :tahu ;Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi isinya sudah benar semuanya ;Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan penggelapan asset milik LMDHRimba oleh terdakwa;Bahwa benar LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Jadi Rimba Dusun Purwodadididirikan pada tahun 2007, sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosialkemasyarakatan untuk mengamankan kawasan hutan, pelestarian hutan dan untukmensejahterakan

Saksi YULIUS GANNA :Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi isinya sudah benar semuanya ;Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan penggelapan asset milik LMDHRimba oleh terdakwa ;Bahwa benar LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Jadi Rimba Dusun Purwodadididirikan pada tahun 2007, sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosialkemasyarakatan untuk mengamankan kawasan hutan, pelestarian hutan dan untukmensejahterakan

terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing masing tetapdengan tuntutan dan pembelaannya ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi yang telah memberikan keterangandibawah sumpah, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukandipersidangan maka didapat FAKTA HUKUM sebagai berikut : Bahwa benar LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Jadi Rimba Dusun Purwodadididirikan pada tahun 2007, sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosialkemasyarakatan untuk mengamankan kawasan hutan, pelestarian

gugatan;10.Bahwa, sedangkan mengenai kedudukan lembaga dan/ataukedudukan organisasi dalam mengajukan gugatan, selain merujukpada Pasal 53 ayat Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, dapat merujuk norma Pasal 92 UU 32Tahun 2009 tentang PPLH, yang menyatakan:1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidupberhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian

fungsilingkungan hidup;2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukantindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biayaatau pengeluaran rill. ;3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabilamemenuhi persyaratan:a. berbentuk badan hukum;b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup; danHalaman 8 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLGc. telah melaksanakan kegiatan nyata

Bahwa Anggaran Dasar Penggugat Ill, Pasal 5, Pasal 6,menyatakan bahwa Penggugat Ill selaku organisasi ataulembaga, yang memiliki perhatian dan bekerja dalam kegiatanyang meliputi advokasi pemberdayaan masyarakat melaluibeberapa program tepat guna seperti pelestarian sumber dayaalam;c.

;DALAM EKSEPSI : BAHWA PENGGUGAT Ill TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDINGDALAM PERKARA A QUO, DENGAN PENJELASAN SEBAGAIBERIKUT:1.11.2Bahwa Penggugat Ill (Perkumpulan Sumsel Budget Center)mengklaim sebagai organisasi atau lembaga yang memilikiperhatian dan bekerja dalam kegiatan yang meliputi advokasi,pemberdayaan masyarakat melalui beberapa program tepat gunaseperti pelestarian sumber daya alam.

Berbentuk Badan Hukum;b. menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup, dan;c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 91 UndangUndang lingkungan hidup jika diuraikan unsurunsur masyarakat memilikihak gugat harus: memiliki kepentingan untuk diri sendiri dan/atau kepentinganmasyarakat mengalami kerugian akibat pencemaran an/atau

201/Pid.BLH/2018/PN Sbsterdakwa telah menyimpan atau memiliki telur dan/sarang satwa yangdilindungi;ih Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas(POKMASWAS) KAMBAU BORNEO di Paloh;ih Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua KelompokMasyarakat KAMBAU BORNEO adalah membagi kelompok kerja danmengkoordinir pelaksanaan tugas anggota kelompok masyarakatpengawas (POKMASWAS);Bahwa kelompok masyarakat KAMBAU BORNEO yaitu sebuah kelompok masyarakat yang bergerak dibidang budidaya dan pelestarian

selanjutnya dikubur kembali ditempatHalaman 10 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.BLH/2018/PN Sbspembibitan atau penangkaran sampai telurtelur tersebut menetas danmenjadi tukik (anak penyu) yang selanjutnya dilepas liarkan kembali kelaut;hl Bahwa Terdakwa serta saksi Predy bin Malik selama menjadi anggota kelompok masyarakat pengawas pernah mendapatkan pendidikan danatau pelatinan dari WWF Kalimantan Barat tentang budidaya danpelestarian penyu hijau dan penyu sisik;hl Bahwa pelatinan tentang budidaya dan pelestarian

masyarakat pengawas(POKMASWAS) KAMBAU BORNEO setiap anggotanya sudah diberikanpengetahuan dan pelatihnan tentang penyu yang merupakan satwa yangdilindungi undangundang;ih Bahwa saksi mengetahul memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur penyu yang dilindungi oleh Undangundang merupakan perbutan yangdilarang karena saksi merupakan Ketua kelompok masyarakatHalaman 11 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.BLH/2018/PN Sbspengawas (POKMASWAS) KAMBAU BORNEO yang memangberkewajiban ikut serta dalam budidaya dan pelestarian

sebanyak 199(Seratus sembilan puluh sembilan) butir telur penyu yang dimasukkandalam kardus, dimana telur penyu milik saksi Predy bin Malik sejumlahHalaman 22 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.BLH/2018/PN Sbs100 (Sseratus) butir telur penyu, sedangkan milik Terdakwa sebanyak99 (Sembilan puluh sembilan) telur penyu;Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Predy bin Malik adalahrekan kerja di kelompok pengawas masyarakat (POMMASWAS)KAMBAU BORNEO sejak tahun 2012 yang berkewajiban ikut sertadalam budidaya dan pelestarian

hutan alam danlingkungan hidup di Aceh;Bahwa dalam upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup di Aceh,Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh telah membuat perjanjiankerjasama, diantaranya yaitu. dengan Balai Konservasi Sumber DayaAlam Aceh tentang Pelestarian Penyu dan Pengembangan Ekowisata diKawasan Taman Wisata Alam Kepulauan Banyak;Bahwa Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh telah ikut sertakanbersama dan oleh lembagalembaga pendidikan, lembaga/intansipemerintah dan lembaga lembaga sioial

lainnya dalam rangka kegiatankegiatan terkait pelestarian/perlindungan hutan alam dan lingkunganAceh;Halaman 8 dari 8 halamanPutusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA7.

Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) sebagai organisasilingkungan menjadi garda depan dalam gerakan pelestarian lingkunganhidup di Aceh telah mendapat pengakuan dan penghargaan baik nasionalmaupun internasional;9.

tuntutanuntuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan gantirugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;Ayat (3): Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan/hak uji materiil apabila memenuhi persyaratan;a. berbentuk badan hukum;b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup; danc. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;IV.

Adapun tugas pembantuan yang diberikankepada Pemerintah Aceh, adalah untuk melakukan pengelolaankawasan ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk pelindungan,pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatansecara lestari.

.> Bahwa Petak 136 Suaka Margasatwa Paliyan Kecamatan PaliyanKabupaten Gunungkidul tersebut merupakan bagian dari hutan KonservasiSuaka Margasatwa dan penunjukan sebagai kawasan hutan KonservasiSuaka Margasatwa tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanannomor : 171 / KPTS/men hutll / 2000, tanggal 29 Juni 2000> Bahwa dampak atau akibat yang ditimbulkan dari penebangan kayutersebut akan merusak ekosistem Suaka Margasatwa Paliyan khususnyasebagai penyimpanan air dan akan merusak pelestarian

kayu bakar.> Bahwa Petak 136 Suaka Margasatwa Paliyan Kecamatan PaliyanKabupaten Gunungkidul tersebut merupakan bagian dari hutan KonservasiSuaka Margasatwa dan penunjukan sebagai kawasan hutan KonservasiSuaka Margasatwa tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanannomor : 171 / KPTS/men hutll / 2000, tanggal 29 Juni 2000;> Bahwa dampak atau akibat yang ditimbulkan dari penebangan kayutersebut akan merusak ekosistem Suaka margasatwa Paliyan khususnyasebagai penyimpanan air dan akan merusak pelestarian

kayu bakar;> Bahwa Petak 136 Suaka Margasatwa Paliyan kecamatan paliyanKabupaten Gunungkidul tersebut merupakan bagian dari hutan KonservasiSuaka Margasatwa dan penunjukan sebagai kawasan hutan KonservasiSuaka Margasatwa tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanannomor : 171 / KPTS/men hutll / 2000, tanggal 29 Juni 2000;> Bahwa dampak atau akibat yang ditimbulkan dari penebangan kayutersebut akan merusak ekosistem Suaka margasatwa Paliyan khususnyasebagai penyimpanan air dan akan merusak pelestarian

Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Badan Penasehatan PembinaanDan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Semin KabupatenGunungkidul, Nomor XXXX, tanggal 10 Februari 2014 (bukti P.3);Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukansaksisaksi sebagai berikut:1.

kurungan selama 1 (satu) bulan;

Bahwa Melanesia Forest Watch adalah Organisasi Kemasyarakatan(ormas) yang berbadan hukum Perkumpulan sesuai dengan Undangundang Ormas dan bergerak di Bidang Pelestarian Hutan , dengan AktaPendirian Nomor : 9, Notaris Suprihatin, SH.

Adapun Bunyi Pasal 73 (UU 41Tahun 1999) adalah sebagai Berikut :(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatanperwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :a. berbentuk badan hukum;b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentinganpelestarian

Bahwa Melanesia Forest Watch adalah Organisasi Kemasyarakatan(ormas) yang berbadan hukum Perkumpulan sesuai dengan Undangundang Ormas dan bergerak di Bidang Pelestarian Hutan , dengan AktaPendirian Nomor : 9, Notaris Suprihatin, SH. MKn Tanggal 31 Mei2018 , Notaris di Kabupaten Sarolangun serta telah mendapatkanPengesahan badan Hukum dari Kemenkumham dengan Nomor: AHU0007630.AH.01.07.TAHUN 2018, TANGGAL 04 JUNI 2018 ;halaman 6 dari 24 halaman Putusan No. 5/Pdt.G/2019/PN.Srl2.

Adapun Bunyi Pasal 73 (UU41 Tahun 1999) adalah sebagai Berikut :(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatanperwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :a. berbentuk badan hukum ;b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentinganpelestarian

kawasankonservasi hutan Negara yang dilindungi di TWA Klamono dan kegiatan yangdapat dilakukan dalam kawasan konservasi berupa perlindungan ataupengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnyasedangkan untuk kegiatan pemanfaatan kayu dan non kayu hanya dapatdilaksanakan di dalam kawasan hutan produksi.Bahwa kawasan Taman Wisata alam Klamono merupakan KawasanKonservasi dimana penebangan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa dalamkawasan tersebut dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhankawasan pelestarian

Bahwa kawasan Taman Wisata alam Klamono merupakan KawasanKonservasi dimana penebangan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa dalamkawasan tersebut dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhankawasan pelestarian alam dan satwa lainnya dan kegiatan penebangan kayuyang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatandan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alamdan dapat menimbulkan kerugian bagi Negara / hutan lindung sehinggadilarang untuk melakukan penebangan

Bahwa setelah menembak ke4 (empat) ekor burung tersebut terdakwaberencana akan pulang namun dalam perjalanan pulang terdakwa ditangkap PetugasPenjaga hutan dan pada diri terdakwa disita barang bukti berupa : 1 buah senapanangin, 1 (satu) ekor burung Punglor Jali, 1 (Satu) ekor burung Cucak Wilis, dan 2(dua) ekor burung jenis Manten yang sudah dalam keadaan mati.Bahwa kawasanTaman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah kawasan pelestarian alarm yangmempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi

Bahwa kawasanTaman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah kawasan pelestarian aiam yangmempunyai ekosistem ash, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuktujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata danrekreasi.Perbuatan terdakwa RIBUT IRAWAN SUHERMONO Bin NGATURIsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat 2 huruf a UU No 5tahun 1990 Jo pasal 40 ayat 4 UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi SumberdayaAlam Hayati dan Ekosistemnya.Menimbang,

Bahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan, yang menyatakan:Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/LH/2020/PN TIk(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:a. berbentuk badan hukum;b. organisasi tersebut

Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan salah satu tujuan yaitu untukmeningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutandan lingkungan hidup di seluruh wilayah Negara Indonesia, hal inisebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam pasal 3 ayat (2) huruf e AktaPendirian Yayasan Menata Nusa Raya;6.

Tcrdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dinyatakanbersalah serta harus dipidana ;Menimbang. bahwa sebclum Hakim menjatuhkan putusan yang sesuai dcngan perbuatanTerdakwa akan dipcrtimbangkan halhal sebagai berikut;Yang meringankan :Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan merasabersalah dan menyesali perbuatannya, belum pernah dipidana ;e Yang memberatkan :Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan hidup dan bertentangan dengan program Pemerintahtentang pelestarian

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menetapkan menurut Hukum bahwa identitas pemohon yang bernama Irwan Gunawan Tompo terdapat kesalahan pada penulisan tanggal dan tahun kelahiran yang tertera didalam surat Keterangan Pindah WNI yakni tanggal 17 Mei 1985 sedangkan yang benar adalah tanggal 5 Mei 1975 sesuai dengan Kartu Keluarga, Sertifikat Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Luyo Kab

Kawasan pelestarian Alam ;1. Taman Nasional berdasarkan Undang undang Nomor : 5 Tahun 1990 tentankenservasi sumber daya alam adalah kawasan pelestarian alam yang mengenaiekosistem / asli dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuanpenelitian, ilmu pengetahuan pendidikan, menunjang budi daya pariwisata danrekreasi2. taman wisata alam terdiri dari :a. Daratan danb. Perairan3. taman hutan rayaC. Taman buruD.

Foto copy KEPUTUSAN KEPALA ADAT BESAR DAYAK KALIMANTANTIMUR NOMOR : 16/LADKT/VII/2012 TERTANGGAL 30 JULI 2012,bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P12; 13.Foto copy FOTOFOTO ACARA PELANTIKAN KEPALA ADATKAMPUNG DINGIN, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda14.Foto copy PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARATNOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERDAYAAN,PELESTARIAN PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGANPELESTARIAN ADAT DAN LEMBAGA ADAT DALAM WILAYAHKABUPATEN KUTAI BARAT, bermeterai cukup namun

,S.Sos jabatanSekretaris Adat Kampung Dingin, JONIUS JOTUNG jabatan Staff / PembantuKepala Adat, MULAI jabatan Staff / Pembantu Kepala Adat, SAMIN jabatanStaff / Pembantu Kepala Adat hal tersebut terdapat pada bukti surat P12; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 4 Peraturan DaerahKabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan,Pelestarian, Perlindungan, dan Pengembangan Adat Istiadat dan LembagaHalaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pat.G/2014/PN SdwAdat Dalam Wilayah

12 (dua belas) tahun dan Saksi OBY menyatakan Tergugat telahmenjabat sebagai Kepala Adat Kampung Dingin selama lebih dari 10 (sepuluh)tahun dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalammelaksanakan tugasnya sebagai Kepala Adat Kampung Dingin telah melanggarketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah KabupatenKutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan DaerahKabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan,Pelestarian

, Perlindungan, dan Pengembangan Adat Istiadat dan LembagaAdat Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana terdapat dalam buktisurat P14 menyatakan guna menunjang keberhasilan pemberdayaan,pelestarian, perlindungan dan pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga AdatBupati berkewajiban menganggarkan Dana yang memadai melalui APBDMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan DaerahKabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pengukuhan danPembinaan Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah Kabupaten

Hutan Produksi dibagi menjadi 3 fungsi yaitu :a) Hutan Produksi Tetap (HP) merupakan kawasan hutan dengan faktorfaktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masingmasingdikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125,diluar kawasan lindung, hutan suaka alam hutan pelestarian alam dantaman buru.b) Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan kawasan hutan dengan faktorfaktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah dikalikandengan angka penimbang mempunyai

nilai antara 125 174, diluarkawasan lindung, hutan suaka alam hutan pelestarian alam dan tamanburu.c) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) merupakan kawasan hutanproduksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapatdicadangkan untuk pembangunan diluar kegiatan kehutanan atau dapatdijadikan lahan pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan.2.

Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah Hutan dengan ciri khas tertentu,yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyanggakehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa,serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati danekosistemnya.3.

karena pada tanggal 28 Juli 2010Putusan Nomor : 18/G/2011/PTUNBL hal. 11juga telah dikeluarkannya surat izin untuk mengajukan perceraian, dansetelah Tergugat pertanyakan kepada Sulaiman mengenai keadaan rumahtangganya begitu juga dengan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugatdan Sulaiman,S.Ag telah lama berpisah dan tidak satu tempat tinggal lagisejak Januari 2010, dan juga proses perceraian tetap berjalan, sehinggaatas dasar tersebut Tergugat membuat surat rekomendasi BadanPenasehatan Pembinaan dan Pelestarian

Badan Penasehat PembinaandanPelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung, Nomor.019/K.5/BP.4/VI/2011, tertanggal 6 Juni 2011,(Fotocopy darifOLOCOPY ) 3 ...eeeceesceesseceeccesececscecsceceseeeseeecseecsaecsseeeseeeeaeessaeeeseeesneeeseeenee Bukti P5: Surat Pemberitahuan Sakit yang diterangkan melaluiSuratKeterangan Dokter dari Rumah Sakit Kanker DHARMAIStertanggal 8 Juni 2011 (Fotocopy dari fotocopy) ; ......... essere Bukti P6 : Surat Panggilan Konsultasi Kedua, Badan PenasihatanPembinaandan Pelestarian

Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung Nomor :020/K.5/BP.4/VI/2011, tertanggal 20 Juni 2011 (fotocopy dariTOLCGCODY ) F cscs ses mcrmemmes 2 so emamensm 2 +9 mevanamnes 2 #2 elmmemaa oo sx amrenarnae He Bukti P7: Surat Panggilan Konsultasi Ketiga, Badan PenasihatanPembinaandan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung Nomor,021/K.5/BP.4/VI/2011, tertanggal 6 Juli 2011 (fotocopy dari foto Bukti P8 : Surat Pemberitahuan Sakit, yang diterangkan melaluiSuratKeterangan Dokter dari Rumah Sakit Kanker

No. 499 K/PDT/20122) Pembukaan lahan di dalam hutan untuk lokasi penambangan pasirkuarsa, tanah liat dan pasir bangunan;3) Melakukan kegiatan penambangan secara terbuka dan atau kegiatan lainsebagai penunjang kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung danatau kawasan Suaka Alam Pelestarian Alam;4) Pembukaan lahan hutan lindung maupun Suaka Alam/Pelestarian Alamuntuk lokasi kantor, bengkel, mes pekerja, dan proses pencucian bahangalian hasil tambang, serta eksploitasi air tanah;5) Penimbunan (pengurukan

Bahwa lokasi dimana para Tergugat melakukan kegiatan penambangan dan11.kegiatan lain sebagai penunjang kegiatan penambangannya tersebut adalahmerupakan Hutan Lindung dan Suaka Alam yang ada di Pulau Belitung yangmerupakan salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Bangka Belitung,dimana tanah pada wilayah daratannya adalah berjenis PODSOL(SPODOSOL) dengan penutupan vegetasi Hutan Alam (hutan suaka alam/pelestarian alam), sedangkan pada wilayah pantainya merupakan jenistanah REGOSOL dengan penutupan

Hidup Jo. ketentuan Pasal 71 ayat (1)27dan Pasal 72 UndangUndang No.: 41 Tahun 1999 tentang Kehutananyang kutipannya sebagai berikut :Pasal 371) Masyarakat berhak mengajukan Gugatan perwakilan kepengadilan dan/atau melapor ke penegak hukummengenai berbagai masalah lingkungan hidup masyarakatdan organisasi lingkungan hidup;Pasal 381) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaanlingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasilingkungan hidup berhak mengajukan Gugatan untukkepentingan pelestarian

Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) :Pasal 73(1).Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasibidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentinganpelestarian fungsi hutan ;(2).Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :a.Berbentuk badan hukum ;b.Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkantujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan

Akses Pit Dalam Tahura5 117 06' 49.03" BP 47'56.70"S Akses Pit Dalam Tahura6 117 06' 36.30" BP 47'59.87"S Akses Pit Dalam Tahura7 117 06' 33.87" BP 48' 12.49"S Pit Dalam Tahura8 117 06' 07.63" BP 48' 44.96" S Simpang jalan hauling Dalam Tahura9 117 09' 09.07" By 49' 46.17"S Jetty Dalam Tahura Sesuai titik titik koordinat di atas, Penggugat menemukan pelanggaran yaitu : PT.Kaltim Batumanunggal telah melakukan kegiatan pertambangan pada Taman HutanRaya Bukit Soeharto yang berfungsi sebagai Kawasan Pelestarian

pada pasal 6 dan pasal 38 ayat (1)berbunyi :Pasal 61) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:a. fungsi konservasi,b. fungsi lindung, danc. fungsi produksi.2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:a. hutan konservasi,b. hutan lindung, danc. hutan produksi.Pasal 38I) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luarkegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutanproduksi dan kawasan hutan lindung.Taman Hutan Raya Bukit Soeharto adalah Kawasan Pelestarian

EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)PENGGUGAT, DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA A QUO.Bahwa dalam hal Penggugat mengajukan Gugatan juga tidak mempunyai LegalStanding/Kedudukan Hukum terhadap Pengajuan Gugatan dalam Perkara A Quoatas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (LSM BADAK)yang bertujuan antara lain untuk kepentingan pelestarian Hutan dibidangKehutanan dan Lingkungan Hidup.Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undangundang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanandiatur :Ayat (1).

Organisasi Lingkungan Hidup dapat mengajukan Gugatan apabilamemenuhi persyaratan :a.Berbentuk Badan Hukum;b.Menegaskan didalam Anggaran dasarnya bahwa Organisasi tersebutdidirkan untuk kepentingan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan ;c.Telah melaksanakan Kegiatan nyata sesuai dengan Kegiatan AnggaranDasarnya Paling SINGKAT 2 (dua) TAHUN.Bahwa dalam Perkara A Quo walaupun Penggugat didirikan Pada tanggal 9 Agustus2007 dengan Akta No. 23 dan Perubahannya No. 25 tanggal 9 Nopember 2007 akantetapi

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 TentangKehutanan, tanggal 30 September 1999, Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2):Pasal 73:(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:a. berbentuk badan hukum;b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya

Lembaga Swadaya masyarakat Barisan Anak Dayak KalimantanTimur didirikan bertujuan untuk kepentingan pelestarian hutan,mewujudkan terciptanya keadilan di segala bidang antara lain, bidangekonomi, politik, bidang hutan, bidang sosial budaya, bidangpertahanan dan keamanan, bidang ketenagakerjaan, bidangpertambangan, bidang lingkungan hidup serta bidang pembangunandalam arti luas;3.

Organisasi tersebut dalam Anggaran Dasarnya dengantegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untukkepentingan Pelestarian fungsi Hutan dan;c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan AnggaranDasarnya;Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 92 Ayat (3) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan :Ayat (3) Organisasi Lingkungan Hidup dapat mengajukanGugatan apabila memenuhi Persyaratan :a. Berbentuk Badan Hukum;b.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaanhutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukangugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsihutan;(2). Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukangugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi persyaratan:a. Berbentuk badan hukum;b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengantegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasiuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; danc.