kasasi ini, tiadalain hanya memohon kearifan dari Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis HakimAgung pemeriksa perkara kasasi, untuk dapat mengurangi hukuman yang telahdijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Malang juncto Pengadilan Tinggi Surabaya kepadaPemohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas ;Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana tersebut di atas, bahwa Pemohon Kasasidalam mengajukan kasasi ini sangat berharap kepada yang mulia Ketua dan AnggotaMajelis Hakim Agung pemeriksa perkara kasasi memberikan sangsi

Majelis Hakim berpendapat bahwaperselingkuhan yang dimaksud disini bukan hanya terletak pada alasan apakah Tergugat danYoas sibua telah melakukan perzinahan atau tidak tetapi terdapat juga alasan bahwa denganadanya hubungan pacaran antara Tergugat dan Yoas Sibua selama dua bulan dan pernahberboncengan dari Kao ke Tobelo dapat dikategorikan mereka telah melakukanperselingkuhan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Yoas Sibua tertangkap basah olehPenggugat telah berselingkuh maka secara adat sangsi

yang diberikan bagi lakilaki yangberselingkuh adalah membayar sejumlah uang denda kepada pihak yang dirugikan ataudikorbankan sedangkan bagi perempuan yang berselingkuh sangsi yang diberikan cukup beratyakni, bisa dibunuh, sampai dipulangkan kepada orang tua.

Bahwa sangsi seperti demikianmengandung nilainilai adat yang sakral yang mengatur dan mengikat masyarakat adatsetempat dan masih berlaku serta ditaati sampai sekarang sehingga Majelis Hakim menjadiyakin bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dan Yoas Sibua tergolong berat sehingga sangsiatau hukuman adat itu diberikan oleh para staf di Desa Gagapok kepada Tergugat dan YoasSibua;Menimbang, bahwa selanjutnya Yoas Sibua dalam keterangannya telah menerangkania menandatangani Surat Pernyataan pembayaran

denda kepada Penggugat sebagai sangsi adatdengan dibawah paksaan dan acaman Penggugat karena ia sendiri beranggapan bahwaPenggugatlah sejak dari awal menjebaknya.

Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yangmenerangkan dibawah sumpah bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon karenadesakan warga masyarakat sebagai sangsi/hukuman moral atas pelanggaran normabagi Pemohon dan Termohon, dan Pemohon dan termohon menjalani permnikahantersebut dengan keterpaksaan bukan atas dasar rasa senang dan cinta, maka setelahpernikahan Pemohon langsung pulang kerumah orang tuanya, hingga saat ini sudahberpisah

masingmasing bernama;e perempuan, lahir di Depok pada tanggal 3April 2009;e lakilaki, lahir di Depok pada tanggal 7Maret 2012;Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukundan harmonis, tetapi semenjak bulan Juli 2009 sampai sekarangantara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus yang disebabkan;e Bahwa, Tergugat telah berselingkuh beberapa kali sejak bulan Juli2012 sampai dengan sekarang dengan orang yang berbeda;e Bahwa, Tergugat terkena sangsi

dantunjangan hari raya (THR) sebesar 1 kali gaji yang terdiri dari gaji pokokdan tunjangan tetap ;Saat ini Penggugat sudah tidak bekerja sebagai sopir di PT.Jogja TuguTrans mulai bulan November 2013 dengan alasan ada kebijakanmemutus kontrak atau di PHK dari perusahaan ;Saksi tahu Penggugat di PHK oleh perusahaan karena ikut demo dengancara mencegat bus yang lewat dengan alasan menuntut diangkatmenjadi pegawai tetap ;Ada 16 (enam belas) sopir yang ikut demo dan mogok kerja ;Setelah demo Penggugat diberi sangsi

Jogja Tugu Trans adalahkaryawan kontrak tetapi mulai tahun 2103 sejak ada demoyang dilakukanPenggugat dkk, karyawan lama yang bekerja lebih dari 3 (tiga) tahundiangkat menjadi karyawan tetap ;Penggugat melakukan demo tidak dengan ijin sehingga dikenai sangsi nonjob antara 1 2 bulan dan selama itu. tetap diberi gaji kecuali uangmakan dan uang jalan ;16 karyawan yang ikut demo semua dikeluarkan / di PHK secaraberbarengan termasuk Penggugat tidak diberi pesangon tetapi uangtabungannya dikembalikan;Putusan

Yyk halaman 24dari 42 halamanSaat ini Penggugat sudah tidak bekerja sebagai sopir di PT.Jogja TuguTrans mulai bulan November 2013 dengan alasan ada kebijakanmemutus kontrak atau di PHK dari perusahaan ;Saksi tahu Penggugat di PHK oleh perusahaan karena ikut demo dengancara mencegat bus yang lewat dengan alasan menuntut diangkat menjadipegawai tetap ;Ada 16 (enam belas) sopir yang ikutdemo dan mogok kerja ;Saksi tahu Penggugat di PHK pada bulan Oktober 2103 ;Setelah demo Penggugat diberi sangsi tidak

Jogja Tugu Trans adalahkaryawan kontrak tetapi mulai tahun 2103 karyawan lama yang bekerjalebih dari 3 (tiga) tahun diangkat menjadi karyawan tetap ;Penggugat melakukan demo tidak dengan ijin sehingga dikenai sangsi nonjob antara 1 2 bulan danselama itu tetap diberi gaji kecuali uang makandan uang jalan ;16 karyawan yang ikut demo semua dikeluarkan / di PHK secaraberbarengan tanpa diberi pesangon tetapi uang tabungannya dikembalikan;Sebelum demo ada pembicaraan antara karyawan dengan direksisebanyak

Sudah tidak bisa dibina lagi oleh Kesatuan sehingga patutdiberikan sangsi yang tegas agar memberikan efek cegah bagianggota lain.Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas makaMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusanPengadilan Militer Tingkat Pertama hal tersebut sudah adil danseimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu perlu perludikuatkan.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, makabiaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.Menimbang

keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan alasanditemukan Buktibukti berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor702 K/PDT.SUS/2011, yaitu pertimbangan hukum halaman 8 angka 2yang menyebutkan: "Bahwa sekalipun Tergugat melanggar Pasal 44 tipeA 21 namun berkenaan dengan PHK yang dilakukan Penggugatmelanggar ketentuan Pasal 161 beserta penjelasannya UndangundangNomor 13 Tahun 2003 yang mengharuskan terlebin dahulu dilakukanSurat Peringatan , terhadap ketentuan Pasal 44 tipe A 21 sepanjangmenyangkut sangsi

Nomor 109 PK/Pdt.SusPHI/2015beserta penjelasannya Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 yangmengharuskan terlebin dahulu dilakukan Surat Peringatan , terhadapketentuan Pasal 44 tipe A 21 sepanjang menyangkut sangsi PemutusanHubungan Kerja tidak dapat diberlakukan dalam perkara a quo karenasesuai pasal 124 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 ketentuan PKByang bertentangan dengan peraturan perundangundangan maka yangdiberlakukan adalah peraturan perundangundangan, dengan demikianPenggugat harus dihukum untuk

terdakwadengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat terdakwasedang berada dirumahnya, saksi FACHRUDDIN SYAHPUTRA ALIASPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan temannyayang bernama REZA (DPO) datang kerumah terdakwa denganmengendarai Sepeda Motor, dimana REZA mengatakan kepada terdakwapang ini ada kawan saya mau jual Televisi kKemudian terdakwa menjawabini cemana ZA, ini barang panas atau gak kKemudian REZA mengatakanuda bang gak usah sangsi

dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat terdakwasedang berada dirumahnya, saksi FACHRUDDIN SYAHPUTRA ALIASPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan temannyayang bernama REZA (DPO) datang kerumah terdakwa denganmengendarai Sepeda Motor, dimana REZA mengatakan kepada terdakwapang ini ada kawan saya mau jual Televisi kemudian terdakwa menjawabini cemana ZA, ini barang panas atau gak kKemudian REZA mengatakanuda bang gak usah sangsi

Menang rendah poinnya dikenakan sangsi untuk mengocok kartuuntuk melanjutkan permainan.e Bahwa permainan perjudian jenis Kartu Joker tersebut yang dilakukan paraterdakwa bersifat untunguntungan belaka sesuai pemain mendapatkan kartuyang bagus atau tidak, dan permainan judi jenis kartu Joker yang dilakukan paraterdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa hak dari pihak yang berwenang.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat(1) Ke1 KUHP Jo.

Menang rendah poinnya dikenakan sangsi untuk mengocok kartuuntuk melanjutkan permainanBahwa permainan perjudian jenis Kartu Joker tersebut yang dilakukan paraterdakwa bersifat untunguntungan belaka sesuai pemain mendapatkan kartuyang bagus atau tidak, dan permainan judi jenis kartu Joker yang dilakukan paraterdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa hak dari pihak yang berwenang.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 55 ayat

membeliRp.1000, (seribu rupiah) maka penebak mendapatkanRp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);e Apabila pemasang membeli 4 angka/ JITU (empat angkayang sama dari angka yang dikeluarkan bandar) akanmendapatkan 2500 kali dari uang yang dipertaruhkan jikapenebak membeli Rp.1000, (seribu rupiah) maka penebakmendapatkan Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus rupiah);e Bahwa benar terdakwa mengetahui permainan judi togeltersebut dilarang oleh negara/pemerintah dan apabilamelanggar akan mendapatkan sangsi

membeliRp.1000, (seribu rupiah) maka penebak mendapatkanRp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ,e apabila pemasang membeli 4 angka/ JITU (empatangka yang sama dari angka yang dikeluarkan bandar)akan mendapatkan 2500 kali dari uang yangdipertaruhkan jika penebak membeli Rp.1000, (seriburupiah) maka penebak mendapatkan Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus rupiah);e Bahwa benar terdakwa mengetahui permainan juditogel tersebut dilarang oleh negara/pemerintah danapabila melanggar akan mendapatkan sangsi

;B ahwa, Penggugat telah mengajak Tergugat untuk melaksanakan ibadahagama Islam, namun Tergugat tidak mau lalu marahmarah danmemukul Penggugat, jika Penggugat melaksanakan shalat Tergugatmelarang Penggugat dengan cara menyembunyikan kerudungPenggugat;B ahwa, selain itu, selama masih kumpul bersama Tergugat sering ikutacara gawai adat, Tergugat mengonsumsi minuman keras, makandaging babi, sering berjudi dan memiliki wanita idaman lain, sehinggaPenggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah dikenai sangsi

orang anak;B ahwa, pada awalnya rumah tangga baikbaik saja namun kini Penggugatdan Tergugat sering tengkar karena Tergugat bersama keluarga Tergugatmerubah identitas Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda PendudukPenggugat dari agama Islam ke agama Katholik padahal Penggugat,Tergugat dan anak beragama Islam, selain itu Tergugat sering ikut acaragawai adat, Tergugat mengonsumsi minuman keras, makan daging babi,sering berjudi dan memiliki wanita idaman lain, sehingga Penggugat danTergugat pernah dikenai sangsi

sangatsangat meresahkan Pelawan yang berakibatmerugikan secara moral kepada Pelawan ; Bahwa kerugian moral Pelawan secara materi sesungguhnya tidak dapat dinilai besarannya, akan tetapi karena untuk memperjelas gugatan makakerugian moral itu dihitung sebesar Rp.100.000.000.000, ( seratus milyarBahwa untuk memperjelas hukum pada kerugian moral Pelawan, makaperlu diletakkan sita jaminan atas harta Terlawan berupa rumah dan tanahmilik Terlawan di Jalan Pemuda Nomor 6070 Surabaya ;Bahwa tidak cukup hanya sangsi

kerugian moral saja akan tetapi olehkarena perbuatan Terlawan telah nyatanyata bertentangan dengan hukumdan nyatanyata meresahkan Pelawan maka sudah seharusnya Terlawanjuga mendapatkan sangsi aatas perbuatannya dengan menyatakan gugursuratsurat atau dokumendokumen milik Terlawan yang berhubungandengan Pelawan, khususnya suratsurat atau dokumen obyek yangdiajukan permohonan eksekusi ;e Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh Pelawan dengan dasar hukumyang jelas, maka Pelawan mohon putusan dapat

daerah lain ; 11Bahwa dalam data Base terdakwa mempunyai pekerjaan sebagaiKepala Desa Wonoploso, Kecamatan Gondang, KabupatenMojokerto ; Bahwa jika seseorang pindah penduduk ke wilayah Kabupatenlain, maka harus ada Surat Pengantar dari Dinas Kependudukandan Surat Pengantar dari Kepala Desa ;Bahwa sesuai ketentuan Undang Undang No. 23 Tahun 2006 makatidak dimungkinkan seseorang mempunyai Kartu Tanda Pendudukdan Kartu Keluarga ganda jika hal tersebut terjadi maka orangyang bersangkutan dapat dikenai sangsi

terdakwa telah tercatat dalam data Base Sidoarjo sebagaiPenduduk Sidoarjo ; 222222Bahwa untuk penduduk asli Sidoarjo dapat dilihat data di Desa danKecamatan dan bio datanya di Dispenduk Capil ;wane n nanan nnn nanan nana a Bahwa dimungkinkan kepindahan terdakwahanya melapor ke Kecamatan sesuai aturan lama yaitu PerMendagri No.28 Tahun 2005 ;Bahwa seseorang tidak dimungkinkan mempunyai 2 ( dua ) dataBase Kependudukan ;13e Bahwa jika seseorang mempunyai 2 ( dua ) data Base maka adasangsi hukum yaitu sangsi

bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipiltelah berusaha mengajukan izin perceraian namun sampai batas waktu yangtelah ditentukan, Penggugat belum juga memperoleh izin dari Pejabat yangberwenang yang dalam hal ini adalah Bupati Ngawi;Menimbang, bahwa terkait masalah izin perceraian dari pejabat yangberwenang yang belum turun tersebut, Penggugat telah mengajukan suratpernyataan bertanggal 14 April 2016 yang isinya, bersedia dan sanggup untukmempertanggungjawabkan segala sesuatu yang berupa sangsi

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, namunPenggugat menyerahkan surat pernyataan siap menanggung semua akibat(Sangsi administrasi) dari perceraian tanpa adanya izin pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukupberalasan karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UndangUndang NegaraRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Sampiyan kok diam saja pak hidir, sampiyanselidiki diam2x dan laporkan di kantor pusat, sampiyan orang laki, mak keningcokocoh reng binik pak sampiyan ditinggal selingkuh mbik oreng laen. nesersampiyan pak hidir harga diri sampiyan. sampiyan selidiki pasti terbukti. sampiyandimana2x biar tidak jelek namanya. bu Tiah biar kena sangsi dari dinas karenabelum resmi pisah tapi sudah menantang aturan pegawai negeri;TANGGAL 7 FEBRUARI 2013 JAM 17:29 : Telpon pak, Hp drop;TANGGAL 7 FEBRUARI 2013 JAM 1749

Sampiyan laporkan ke Pemda Pendidikan bisa kena sangsi. buTiah melanggar aturan pegawai pak Hidir. neser sampiyan kening cokocoh.Sampiyan dituduh selingkuh tapi bu Tiah yang selingkuh dan hamil;TANGGAL 04032013 JAM 18:46 : Wr.Wb. pak caen oreng2x mare dipanggil kabupaten. Pon tak ngandung pak. amikdiobati biar tak jadi ngandung.takok ternyata bu Tiah nggih pak. pon empiyan berdoasuatu saat pasti Allah memberi petunjuk, mon bu Tiah kawin siri bu Tiah resmi ceraidengan empiyan.

Dengan adanyapemberian identitas yang direkayasa dan mengatas namakan Kepala DesaTergugat harus diberi sangsi hukum sesuai dengan Hukum yang berlaku(terlampir ; bukti SKT yang direkayasa, photo penanaman sawit, photokopi KTP Ibu Liana);Berdasarkan dalildalil yang sudah dikemukakan penggugat tersebut di atas,maka dengan ini izinkanlah penggugat pengajukan permohonan kepada yangmulia ketua pengadilan Negeri Bengkayang agar berkenan kiranya memanggilpara pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan

Jika Tergugat tidak dapatmembayar maka harus diberikan sangsi hukum kurungan sesuai denganHukum yang berlaku di Negara NKRI ini;Demikian gugatan ini Penggugat ajukan, atas perkenan Ketua PengadilanNegeri Bengkayang cq.

petak sawah pada bulanJuni 2018 dan oleh karena Tergugat menanam 5 (lima) batang pohon sawitdiatas petak sawah yang merupakan milik Penggugat maka perbuatan tersebutadalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka petitum ke 2Penggugat beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 untuk Menyatakan/menetapkan SKT yang dimiliki Tergugat adalah palsu, kerena adanyaperbedaan nama dan nomor induk KTP di SKT dengan kartu tanda pendudukyang sebenarnya, maka tergugat harus diberi sangsi

kekeliruan yang nyata di dalam mengambilkeputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali dengan didasarkan pada Pasal65 ayat 14 Perjanjian KerjaBersama (PKB);1 Bahwa kalaupun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuaidengan peraturan yang berlaku, maka seharusnya Yang MuliaMajelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IABandung di dalam menerapkan sangsi

Melakukan mogok kerja tanpa proseduryang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini/ peraturanperundangundangan tanda baca "/ " adalah bersifat alternatifbukan komulatif, maka dengan demikian mogok kerja yangdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak jugadiwajibkan mengikuti Pasal 70 PKB tetapi mogok kerja dapatdilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan, bahwaselanjutnya kalaupun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tidak sesuai peraturan perundangundanganmaka sangsi

yang nyata di dalam mengambilkeputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali dengan didasarkan pada Pasal 65 ayat 14 Perjanjian KerjaBersama (PKB);1 Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan yangberlaku, maka seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi serta YangMulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Klas IA Bandung didalam menerapkan sangsi

Melakukanmogok kerja tanpa prosedur yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini/peraturan perundangundangan tanda baca "/ " adalah bersifat alternatifbukan komulatif, maka dengan demikian mogok kerja yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali tidak juga diwajibkan mengikuti Pasal 70 PKBtetapi mogok kerja dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan, bahwa selanjutnya kalaupun mogok kerja yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali tidak sesuai peraturan perundangundanganmaka sangsi

Pasal 65 ayat 14 tidak dapat diterapkan mengingat di dalam UUNo. 13 Tahun 2003 Pasal 142 ayat (2) bahwa sangsi mogok kerja yangtidak sah telah diatur di dalam Keputusan Menteri yaitu Keputusan MenteriNo.

(Pasal I.A. prosentase dasar komisi Internal sebagaipenghargaan) karena apabila Pasal I.C ingin dimaksudkan sebagai faktorpenghargaan dan atau sangsi maka pasal tersebut pasti harus ditulis keterangantambahan yakni "sebagai penghargaan dan atau sebagai sangsi" seperti yangditerapkan didalam Pasal I.A dan I.B tersebut.Mengkategorikan apakah kedalam "sangsi" atau "penghargaan" atau bukan keduaduanya adalah penting mengingat peraturan tentang besarnya komisi penjualan iniditujukan sebagai faktor penghargaan

dan sebagai faktor sangsi seperti yang ditulisdi pasal atau bagian I ("Bagian I.

Rumus.: ...Mengacu kepada penghargaan dansangsi)" sehingga apabila tidak dituliskan maka tidak bisa dianggap sebagai faktorpenghargaan maupun faktor sangsi. Dampak dari mengkategorikan sebagai "sangsi"dan/atau sebagai "penghargaan" adalah pada saat perusahaan memberikan penilaiansebagai faktor sangsi atau penghargaan maka hasil total nilai SCR tersebut bisakurang dari 100% dan selisih atas pengurangan tersebut akan kembali ke perusahaanatau diberikan kepada pihak lain diluar para salesman unit.

Akan tetapi faktanyatidak dituliskan sebagai sangsi dan/atau sebagai penghargaan sehingga pasal (I.C)tersebut tidak dimaksudkan dan tidak bisa digunakan sebagai faktor sangsi dan ataupenghargaan. Penjelasan lebih lanjut dan pengertian diatas adalah:a.

Karena pasal I.C tidak mencantumkan sebagai sangsi maka ProsentaseKontribusi Penjualan (SCR) bukan dimaksudkan sebagai faktor sangsi sehinggaperusahaan tidak bisa mengurangi nilai komisi dari faktor SCR tersebutsementara nilai pengurangannya itu sendiri kembali ke perusahaan seperti yangberlaku pada Prosentase Penagihan di pasal I.B. yang mencantumkan kalimatsebagai sangsi.Contohnya apabila faktor SCR dimaksudkan sebagai faktor sangsi makaperusahaan bisa memberikan sangsi kepada Salesman unit sehingga

Akhmad Khoiron, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan, namunusaha tersebut tidak membawa hasil;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengingatkan kepadaPemohon atas surat ijin dari atasan Pemohon yang belum keluar sedangkan waktu yangtelah ditentukan hingga 6 (enam) bulan sudah berakhir dan pula mengingatkan jikaPemohon tidak bisa menunjukkan surat ijin atasan tersebut maka Pemohon harus siapmenerima sangsi dari atasan Pemohon, dan teryata sesuai surat pernyataan Pemohontangal 27 September

2011 Pemohon siap menerima sangsi dari atasan Pemohon;Hal 3 dari 17No.

selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yangsah dari Dansat, tidak pernah menghubungi satuan maupunanggota lainya untuk memberitahukan keberadaannya.Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 September 2015 sekira pukul21.00 Wib Terdakwa ditangkap anggota Polda Lampung di rumahkontrakan di Kerawang Jawa Barat dalam perkara didugamelakukan pembunuhan.Bahwa Terdakwa belum pernah mempunyai kasus tindak pidanayang mendapatkan ketetapan dari Pengadilan Militer atau kasusdisiplin lainnya yang telah diberikan sangsi

Bahwa Terdakwa belum pernah mempunyai kasus tindak pidanayang mendapatkan ketetapan dari Pengadilan Militer atau kasusdisiplin lainnya yang telah diberikan sangsi oleh Satuan.Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yangdikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya denganmengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnyaMajelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsurunsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai batas akhirdan lamanya Terdakwa