Putusan Nomor 831/B/PK/Pjk/202011 Desember 2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak September 2012Nomor 00005/245/12/823/14 tanggal 9 Desember 2014:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put82537/PP/M.IVB/36/2017, tanggal 30 Maret 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 24 Juni 2020 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Membatalkan selurunhnya koreksi Terbanding atas Penyerahan Eksporsebesar Rp32.985.568, Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri sebesar Rp182.322.607 dan Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan sebesar Rp602. 136.519;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Februari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009826.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 30 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

Putusan Nomor 5183/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP01487/KEB/WPUJ.07/2018, tanggal 4 Juni2018, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor 00001/

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selurunhnya dengan tanpa hadirnyaTergugat (Verstek) ;3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan di KantorDinas Catatan Sipil dan Kependudukan Pemerintah Kabupaten Kedirisebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan (bagi Warga NegaraIndonesia) No. 154/VII/2001; yang dikeluarkan Kantor Dinas Catatan Sipil danKependudukan Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 19 Juli 2001 tersebutPUTUS KARENA PERCERAIAN4.

Putusan Nomor 1477/B/PK/Pjk/2020Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00003/206/15/028/17 tanggal19 Juni 2017:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 21 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005509. 15/2018/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00244

Pajak seharusnya menurut PemohonBanding adalah sebesar RpO,00;Penghitungan Pajak Terhutang Menurut Pemohon Banding Perolehan PPNnya yang tidak seharusnya dibebaskan atautidak dipungut Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiriKredit PajakPajak yang tidak/kurang dibayar O O OC; O Sanksi Administrasi 0 Jumlah PPh yang masih harus dibayar NIHIL Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadilisengketa ini agar dapat mengabulkan selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 15 Agustus 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

18 (delapan belas)tahun;Menjatuhkan pidara denda kepada Terdakwa sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;Menetapkan lama masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus plastik klip masingmasing berisi Kristal warna putin (berat brutto selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 10 Oktober 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Menurut Wajib Pajak Temuan yang dite rima Temuan yangPemohon Banding dibatalkanharus sendirioleh PPNAtas dan Jasa tidak PPNJumlah seluruhPPN Lebihharus sendirimasukanPPN LebihAdministrasiPPN lebih Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 02 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118570.16/2014/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 30 Agustus 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

faktafakta yang telah diuraikan Pemohon Banding di atas, telahsecara jelas dan nyatanyata seharusnya Terbanding tidak melakukankoreksi positif terhadap Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesarRp 1.117.821.853,00 karena Pemohon Banding telah melaporkan danmengkreditkan Pajak Masukan sesual dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadilisengketa ini agar dapat mengabulkan selurunhnya

kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilanmenurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidakmelawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patutakan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh oranglain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatantersebut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa dalam petitum kelima, oleh karena gugatanPenggugat dikabulkan selurunhnya

Mengabulkan gugatan Penggugat selurunhnya dengan verstek;3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara PenggugatAsmawati dan Tergugat Marselinus berdasarkan Kutipan Akta PerkawinanNomor 7317KW160120130005, tanggal 28 Desember 2012 menurutupacara Gereja dihadapan pemuka Agama Pendeta M. Tandi Appang, S.Thdi Gereja Toraja dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Luwu tanggal 16 Januari 2013 Putus Karena Perceraiandengan segala akibat hukumnya;4.

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali pada tanggal 24 September 2019 yang pada intinyaputusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 15 Agustus 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Menerima dan mengabulkan selurunhnya permohonan Banding PemohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) terhadap SuratKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP39/WBC.13/2018 sehingga seluruh jumlah Bea Keluar diubah menjadisesuai perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding);Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 833/B/PK/Pjk/20202.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasaltersebut di atas, merupakan kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan kepadaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang gunadilakukan perubahan Akte Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah bersifat sepihakuntuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon inidikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan selurunhnya kepada Pemohon;Mengingat, peraturan

., tanggal 26 November 2018 yang dimintakanbanding tersebut;Memerintahkan agar penangkapan dan penahanan yang telah dijalankanTerdakwa dikurangi selurunhnya dari pidana yang telah dijatunkan;Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Rumah Tahanan Negara;Membebani Terdakwa membayar beaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 22 Januari

pula dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilanmenurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidakmelawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil denganpatut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruhorang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dangugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan denganverstek selurunhnya

Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 30 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya